Categories
-
Blogroll
- Ade Hendraputra
- Ardiansyah
- Bang Edo
- Blog Heldi
- Budi Raharjo
- Cucu Sukmana
- Daeng Syamsoe
- Dani Primanita
- Dedi Dwitagama
- Fazhar Restu
- Forum Pengadaan
- Gatot Hari Priowirjanto
- Gun Gun Gunawan
- Handy Satria
- Heru Nugroho
- I Made Wiryana
- Idham Arifin
- Idham Sirunna
- Indra Djati Sidi
- Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
- Mudji Santosa
- Muh. Fadly Atjo
- Mustafa Tope
- Papabonbon
- Rahfan Mokoginta
- Romi Satria Wahono
- Santri Jaya Malah
- Teguh Dwicaksana
- Wiki APBN
Meta
Tag Archives: perpres pengganti keppres no 80
Pelatihan PBJ oleh PPM-PI pada bulan Mei – Juli 2012
Posted in Pengadaan Barang/Jasa
|
Tagged keppres no 80, khalid mustafa, pascakualifikasi, pelatihan pbj, pelatihan pengadaan, pelelangan, pengadaan barang dan jasa, permenpu 7, permenpu 7/2011, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, prakualifikasi, prosedur lelang
|
Leave a comment
Standard Bidding Document (Dokumen Standar Pengadaan) Menurut PermenPU 7/2011
Setelah LKPP mengeluarkan Standard Bidding Document (SBD) yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, pada tanggal 31 Mei 2011 Kementerian Pekerjaan Umum juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman … Continue reading →
Posted in Pengadaan Barang/Jasa
|
Tagged keppres no 80, khalid mustafa, pascakualifikasi, pelelangan, pengadaan barang dan jasa, permenpu 7, permenpu 7/2011, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, prakualifikasi, prosedur lelang, SBD, Standard Bidding Document
|
21 Comments
Hati-hati terhadap Buku Pintar PP 54/2010
Terpaksa tulisan ini saya buat juga, padahal sebenarnya sudah merasa cukup dengan memuat hal ini pada halaman Facebook saya. Hal ini disebabkan karena kemarin (22 Desember 2011) saat saya memberikan materi PBJ di Hotel Twin Plaza, saya meminta panitia agar … Continue reading →
Posted in Pengadaan Barang/Jasa
|
Tagged ahli pengadaan, keppres no 80, khalid mustafa, lkpp, pascakualifikasi, pelelangan, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, peraturan presiden no. 54 tahun 2010, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, prakualifikasi, procurement specialist, prosedur lelang
|
15 Comments
Surat Edaran PU Nomor 9/2011 vs Maklumat LPJK Nomor 18/2011
Dalam waktu 2 tahun terakhir, sudah beberapa kali masyarakat dibuat bingung dengan perseteruan dua institusi utama dalam bidang Konstruksi ini. Kementerian Pekerjaan Umum adalah institusi pemerintah yang merupakan Pembina Jasa Konstruksi dan telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 … Continue reading →
Posted in Pengadaan Barang/Jasa
|
Tagged ahli pengadaan barang, khalid mustafa, konsultan pengadaan, lpjk, lpjkn, maklumat LPJKN nomor 18 tahun 2011, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, se pu 19/2011, sertifikat pengadaan, surat edaran PU nomor 19 tahun 2011
|
27 Comments
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Tahun 2011 telah memasuki tahap akhir dan beberapa bulan lagi kita akan memasuki tahun 2012. Tenang saja, belum tentu akan ada kiamat pada tahun 2012 😀 Tetapi yang pasti, apabila proses pengadaan barang/jasa tidak direncanakan dengan baik, maka kiamat “audit” … Continue reading →
Jalan Panjang “Kemerdekaan” Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
“17 Agustus tahun 45” “itulah hari kemerdekaan kita” “hari merdeka” “nusa dan bangsa” “hari lahirnya bangsa Indonesia” Penggalan lagu itu serasa tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini. Karena rupanya tanggal 17 Agustus selama ini hanya diperingati sebagai hari lahirnya Bangsa … Continue reading →
Perubahan Perpres 54 Tahun 2010 menjadi Perpres 35 Tahun 2011
Belum cukup 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 30 Juni 2011 pemerintah telah mengeluarkan Perubahan Perpres 54 Tahun 2010 dalam bentuk Perpres 35 Tahun 2011. Kalau melihat dasar perubahan … Continue reading →
Pengumuman Lelang Tidak Harus Lewat Koran Tempo
Mulai tanggal 10 Juli 2011 pengumuman lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) tidak wajib diumumkan di Harian Umum Koran Tempo. Hal ini terkait dengan berakhirnya perjanjian antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan PT Tempo Inti Media Harian. … Continue reading →