Khalid Mustafa's Weblog

Untuk isi Surat Edaran dan Standar Dokumen Pemilihannya dapat diunduh melalui tautan:

https://www.pengadaan.id/hukum/lihat/286–se-pupr-nomor-10-tahun-2018

“Pengadaan bukan segalanya, tetapi segalanya butuh pengadaan.”  Ungkapan yang sering saya sampaikan saat berada di depan kelas adalah ucapan yang paling saya ingat dari sosok sahabat saya ini.

Bertemu pertama kali pada acara LKPP, kesan pertama adalah beliau seorang “pembesar,” dibandingkan dengan saya yang “saat itu” kurus dan kerempeng.

Sosoknya yang ramah dan mudah bergaul menyebabkan pak Agus Kuncoro yang lebih suka dipanggil Guskun ini mudah akrab dengan saya dan rekan-rekan lain. Pengalamannya yang mumpuni dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa khususnya dalam pengendalian kontrak menjadi salah satu sumber pembelajaran bagi saya secara pribadi.

Sosok yang suka sekali bernyanyi dan tidak bisa diam apabila ada organ tunggal pada saat ngumpul-ngumpul ini juga amat cerdas dalam membahas regulasi, khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan berani mengambil risiko selama hal tersebut menguntungkan bangsa dan negara.

Karena merasa satu visi dan misi serta satu pandangan, Pak Guskun, saya, dan beberapa rekan lain sepakat mendirikan Paguyuban atau perkumpulan Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia – P3I (www.p3i.or.id).

Rapat pendirian P3I juga bahkan pernah dilakukan di rumah dinas beliau di Jakarta

Semangat untuk lebih memperbaiki bangsa dan negara dan berjuang melalui pengadaan barang/jasa ini sangat menggelora dalam diri beliau. Saya pernah hadir di salah satu lokasi proyek yang beliau tangani dan ditunjukkan ruang tidur beliau yang sangat sederhana di lokasi tersebut. Pak Guskun menjelaskan bahwa dirinya sangat bahagia menyaksikan pekerja yang berlalu lalang menyelesaikan pekerjaan dan dengan adanya pekerjaan tersebut maka pekerja-pekerja tersebut dapat memberikan nafkah kepada keluarganya. “Ini adalah jihad saya pak Khalid,” ucapnya waktu itu.

Namun nasib juga berkata lain, proyek itu jugalah yang menyebabkan beliau menikmati dinginnya hotel prodeo karena bermanuver membolehkan pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran. Saya ingat sekali beliau menyampaikan, “kalau saya putuskan kontraknya, terus bagaimana kelanjutan gedung ini. Bisa saja rusak dan hancur karena hujan. Lebih baik saya berakrobat dan meneruskan pekerjaan walaupun belum ada aturannya, selama bermanfaat bagi negara.”

Sayangnya, Aparat Penegak Hukum tidak sependapat, dan menyeret beliau dengan pasal karet UU Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 dengan kalimat “DAPAT menyebabkan kerugian negara.” Yang menyesakkan dada adalah, frasa “DAPAT” ini akhirnya dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi justru setelah beliau berada di dalam Hotel Prodeo.

Saya ingat perjuangan ini dilakukan sampai ke Istana Presiden melalui UKP4, memperjuangkan bahwa pelaksanaan pekerjaan boleh melewati tahun anggaran. Tetapi, aturan bolehnya pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender dan kebolehan melewati tahun anggaran juga keluar SETELAH beliau menjalani masa hukuman.

Tetapi Allah SWT tidak tidur. Insya Allah perjuangan Pak Guskun dan pengorbanan pak Guskun saat ini telah dirasakan oleh ribuan proyek di Indonesia. Pengorbanan Guskun menyebabkan ratusan ribu bahkan jutaan orang telah menikmati hasil perubahan regulasi tersebut.

Tulisan-tulisan beliau, kelas-kelas yang beliau menjadi narasumbernya, serta ilmu-ilmu yang disebarkan melalui berbagai forum, Insya Allah akan menjadi amal jariah.

Selamat beristirahat sahabat, biarkan kami melanjutkan perjuanganmu. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya, menghapuskan semua Dosa-dosamu dan membalas amalanmu berlipat ganda serta ditempatkan di surga-Nya.

Aamiin

Tepat tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Silakan mengunduh 13 Perlem tersebut melalui tautan berikut ini:

1. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
3. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
4. Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
5. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
6. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
8. Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
9. Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
10. Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
11. Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12. Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13. Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Selamat belajar 🙂

Pernah melihat tulisan seperti ini saat berjalan-jalan di Pasar atau Mall?

Inilah yang dimaksud dengan Diskon atau potongan harga. Saat apa saja diskon ini diberikan?

Inilah yang membedakan antara Diskon Penjualan dengan Diskon Pembelian.

Diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada atau tidak ada transaksi, pihak penjual sudah menyatakan bahwa barang yang dijual pasti akan dikenakan potongan harga.

Diskon pembelian adalah diskon yang diberikan pada saat atau setelah terjadi transaksi dan biasanya muncul saat terjadi tawar menawar harga dengan alasan kedekatan personal, volume pembelian, atau jenis/kualitas barang.

Diskon pembelian tidak bisa diprediksi, karena baru diketahui saat transaksi sedang dan akan dilaksanakan, berbeda dengan diskon penjualan yang memang telah diinformasikan secara luas sebelumnya.

Dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sudah harus memperhitungkan Diskon Penjualan karena merupakan hak dari negara. Diskon penjualan tidak bisa disembunyikan apalagi dialihkan menjadi keuntungan pihak-pihak tertentu.

Diskon pembelian merupakan keuntungan dari penyedia barang/jasa yang tidak bisa diperkirakan dalam menyusun HPS sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai perhitungan kerugian negara. Selama harga penawaran dibawah HPS dan tidak terdapat indikasi persekongkolan dan pengaturan tender, maka harga penawaran adalah harga yang wajar serta dapat depertanggungjawabkan.

Semoga bermanfaat 🙂

Perubahan demi perubahan yang terjadi dalam regulasi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dikeluarkan dengan amat cepat. Belum selesai pemahaman terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2015, saat ini sudah diganti dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Harus kita akui, bahwa perubahan tersebut memang sudah sepatutnya dilaksanakan karena proses perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin membuat penyederhanaan kegiatan pengadaan barang/jasa perlu untuk diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam percepatan proses pemilihan penyedia yang dimulai pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 adalah mekanisme percepatan E-Tendering melalui E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat. Perubahan ini yang tetap dipertahankan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan nama Tender Cepat.

Namun, perubahan ini justru menjadi sarana oknum-oknum tertentu untuk melakukan proses persekongkolan dalam memilih penyedia tertentu yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Memanfaatkan percepatan yang menjadi ruh utama dari Tender cepat, mereka melakukan persekongkolan dengan tahapan:

Read the rest of this entry »

Bahan tayang Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan pada acara Sosialisasi Perpres 16/2018 oleh LKPP tanggal 27 April 2018 di Epicentrum Walk

[slideshare id=92173656&doc=bahansosialisasiperaturanpresidennomor16tahun2018-180328120540]

Bahan ini dapat diunduh melalui tautan Bahan Tayang Sosialisasi Perpres 16/2018

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dapat diunduh juga melalui tautan ini.

Silakan mengunduh Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui tautan ini

[slideshare id=90974770&doc=sosialisasiperpres16tahun2018publish-180316234536]

Materi ini disusun berdasarkan Slide Sosialisasi Perpres 16/2018 dari LKPP yang telah dipaparkan pada tanggal 15 Maret 2018 oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.

Salah satu perubahan mendasar antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahanya dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan pada defenisi pengadaan barang/jasa itu sendiri.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.”

Sedangkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, definisi Pengadaan ini diubah menjadi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Dari pengertian ini, dapat dilihat ada perbedaan pada 3 titik, yaitu:

K/L/D/I menjadi K/L/OPD

Latar belakang perubahan ini adalah penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengubah istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, penyebutan “Institusi” juga dilebur kepada lembaga, sehingga tidak perlu disebutkan lagi kedalam penyebutan K/L. Hal ini dipertegas dengan penyebuttan RKA K/L dan tidak pernah disebut RKA K/L/I.

Penegasan Dibiayai oleh APBN/APBD

Penegasan ini disinkronkan dengan ketentuan ruang lingkup Perpres 16/2018 yang menegaskan bahwa Perpres ini hanya berlaku untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Istilah “bersumber,” atau “dibebankan” juga sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari kerancuan terhadap istilah penganggaran.

Awal dan Akhir

Perpres 54/2010 dan Perubahannya menegaskan bahwa pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengertian ini lebih dipertajam pada Perpres 16/2018, yang menegaskan bahwa pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan dan diakhir dengan serah terima.

Hal ini untuk menghilangkan multi tafsir terhadap pengertian pengadaan itu sendiri.

Setelah 5 bulan dari tulisan terakhir saya yang menyoroti SPSE Versi 4 yang dapat diakses melalui tautan https://www.khalidmustafa.info/2017/08/14/hati-hati-menggunakan-spse-versi-4.php , hari ini saya mencoba mengakses SPSE Versi 4.2 yang merupakan SPSE terbaru dari LKPP (Versi 4.2u20171229).

SPSE yang saya akses merupakan versi latihan sehingga bisa saja berbeda dan telah diperbaiki pada versi Produksi (Production) yang terpasang di LPSE.

Begitu mengakses, memang terlihat kemudahan disana-sini. Nama paket yang sudah terhubung langsung dengan SIRUP, penyusunan persyaratan yang hanya tinggal mengisi saja, dan lain-lain.

Namun, karena sudah pernah menulis mengenai permasalahan yang ada pada SPSE Versi 4, saya langsung mengarah ke Bab Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada SPSE Versi 4.2 ini dan rupanya…

Read the rest of this entry »