Categories
-
Blogroll
- Ade Hendraputra
- Ardiansyah
- Bang Edo
- Blog Heldi
- Budi Raharjo
- Cucu Sukmana
- Daeng Syamsoe
- Dani Primanita
- Dedi Dwitagama
- Fazhar Restu
- Forum Pengadaan
- Gatot Hari Priowirjanto
- Gun Gun Gunawan
- Handy Satria
- Heru Nugroho
- I Made Wiryana
- Idham Arifin
- Idham Sirunna
- Indra Djati Sidi
- Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
- Mudji Santosa
- Muh. Fadly Atjo
- Mustafa Tope
- Papabonbon
- Rahfan Mokoginta
- Romi Satria Wahono
- Santri Jaya Malah
- Teguh Dwicaksana
- Wiki APBN
Meta
Meta
-
Blogroll
- Ade Hendraputra
- Ardiansyah
- Bang Edo
- Blog Heldi
- Budi Raharjo
- Cucu Sukmana
- Daeng Syamsoe
- Dani Primanita
- Dedi Dwitagama
- Fazhar Restu
- Forum Pengadaan
- Gatot Hari Priowirjanto
- Gun Gun Gunawan
- Handy Satria
- Heru Nugroho
- I Made Wiryana
- Idham Arifin
- Idham Sirunna
- Indra Djati Sidi
- Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
- Mudji Santosa
- Muh. Fadly Atjo
- Mustafa Tope
- Papabonbon
- Rahfan Mokoginta
- Romi Satria Wahono
- Santri Jaya Malah
- Teguh Dwicaksana
- Wiki APBN
Tag Archives: perpres no. 54 tahun 2010
Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Setelah beberapa lama mengandalkan blog ini dan facebook untuk diskusi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka hari ini saya mencoba untuk membuat forum khusus untuk diskusi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini karena amat banyaknya pertanyaan di blog … Continue reading →
Posted in Pengadaan Barang/Jasa
|
Tagged forum pengadaan online, keppres no 80, khalid mustafa, konsultan pengadaan, lkpp, pascakualifikasi, pelelangan, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, peraturan presiden no. 54 tahun 2010, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, prakualifikasi, procurement specialist, prosedur lelang
|
230 Comments
Tidak perlu melampirkan Copy SIUP, NPWP, Bukti Pajak, dan Kontrak pada Dokumen Penawaran
Nah, dari judulnya, pasti ada pertanyaan lagi…ada provokasi apa lagi dari Khalid Mustafa 😀 Memang kalau kita melihat, hampir 100% pengadaan mempersyaratkan adanya Surat Ijin Usaha, Bukti Pembayaran Pajak, dan berbagai surat-surat lain termasuk Akta Perusahaan. Apakah hal itu salah … Continue reading →
Hati-hati menyusun SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Beberapa hari ini pada saat memberikan materi Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 di beberapa tempat dan daerah, ada pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan berkaitan dengan Pengguna Anggaran (PA)Â dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Salah satu pertanyaan yang paling … Continue reading →
Apakah usaha kecil dapat mengikuti pengadaan di atas 2,5 M ?
Pertanyaan ini sering muncul pada berbagai forum yang saya bawakan, termasuk melalui blog ini atau melalui Facebook. Hal ini muncul karena pada beberapa pengumuman pengadaan sering ditampilkan mengenai persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki oleh penyedia, salah satunya adalah “Kualifikasi Non … Continue reading →
Pembatalan Peraturan LPJK No. 15 Tahun 2010
Sumber: http://www.pu.go.id/publik/ind/Pengumuman/
Presentasi Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Banyak permintaan pada Blog ini agar saya dapat mengirimkan materi presentasi yang biasa saya bawakan pada saat acara Sosialisasi Perpres Nomor 54 tahun 2010. Agar tidak repot untuk mengirim satu persatu melalui email, maka silakan diunduh pada tautan di sini … Continue reading →
Apakah Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk Pengadaan Barang yang menambah aset ?
Salah satu pertanyaan yang sering muncul di blog ini atau di Facebook saya adalah “Apakah metode pengadaan langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset ?” Pertanyaan ini muncul karena melihat isi Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang … Continue reading →
Posted in Pengadaan Barang/Jasa
|
Tagged ahli pengadaan, ahli pengadaan barang dan jasa, keppres no 80 tahun 2003, khalid mustafa, konsultan pengadaan, lkpp, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, Pengadaan Barang/Jasa, pengadaan langsung, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, prosedur lelang
|
108 Comments
Gred pada Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010
Salah satu peraturan yang masih mengganjal sejak Keppres 80 tahun 2003 hingga saat pemberlakuan Perpres 54/2010 pada Jasa Pemborongan (Keppres 80/2003) atau Pekerjaan Konstruksi (Perpres 54/2010) hari ini adalah ketidaksinkronan kualifikasi usaha kecil dan non kecil dengan kualifikasi usaha yang … Continue reading →
Sertifikat Ahli Pengadaan menurut Perpres 54/2010
Salah satu pertanyaan yang paling sering disampaikan kepada saya pada saat membawakan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 adalah “apakah sertifikat kami masih berlaku seiring dengan keluarnya Perpres 54/2010 ?” Pertanyaan ini wajar disampaikan, karena kalau kita melihat … Continue reading →
Posted in Pengadaan Barang/Jasa
|
Tagged L2, L4, L5, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, sertifikat pengadaan
|
104 Comments
