Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah beberapa lama mengandalkan blog ini dan facebook untuk diskusi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka hari ini saya mencoba untuk membuat forum khusus untuk diskusi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal ini karena amat banyaknya pertanyaan di blog maupun facebook yang belum terjawab, dan keinginan agar diskusi dan tanya jawab tidak hanya antara saya dengan rekan-rekan melainkan dapat menjadi diskusi bersama tanpa ada batasan penanya dan narasumber.

Oleh sebab itu, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dan permasalahan seputar pengadaan barang dan jasa, mari berdiskusi pada forum pengadaan barang dan jasa melalui alamat http://forum.pengadaan.org.

 

This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

206 Responses to Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

  1. Zulkiflan says:

    Assalam Mualaikum …
    Pak Kahlid Mohon Penjelasannya mengenai Panitia Pemeriksa Barang/jasa, didalam pepres 16 tahun 2018 tidak menjelaskan tentang pemeriksaan barang/jasa cuma menjelaskan tentang pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, kira kira boleh kah PPK/KPA membentuk tim pemeriksaan hasil pekerjaan barang/jasa sebagai perpanjangan tangan PPK/KPA dalam pengecekan kesesuaian spesifikasi barang dengan kontrak…. terima kasih.

  2. Hasdar (STM Pembangunan angk. 1997) says:

    Daeng khalid, sy mohon penjelasannya mengenai prosedur negosiasi rate tenaga ahli sm tenaga pendukungx.
    Nilai rincian hps tenaga pendukung (surveyor) 4.000.000 tp sy menawar 4.500.000. Tp oleh pejabat pengadaan dia nego turun 4.000.000, dengan alasan melebihi rincian hps untuk tenaga surveyor.
    Mohon penjelasannya, apa memang demikian aturannya.?

  3. Siti says:

    Asalamualaikum pak khalid, mohon penjelasannya jika menawar pekerjaan dalam satu jadwal pelaksanaan tapi hanya memakai satu set SKT dan itu tidak ada pesaingnya semua di setiap paket pekerjaan, kira2 masih bisa dimenangkan semuanya tidak? Atau sebelum pembuktian kualifikasi salah satu di paket pekerjaan diganti SKT yang satu set? Mohon penjelasannya

  4. eri fadhul says:

    Asalamualaikum pak khalid, mohon penjelasan tentang pekerjaan kontruksi. yang dimaksud pekerjaan selesai 100% di perpres 16 2018 itu apakah pekerjaan setelah masa pelaksanaan berakhir atau setelah masa pemeliharaan berakhir? mohon di infokan ya terimakasih…

  5. Roni Nachranie says:

    Bapak/ibu/saudara mohon jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan

    1. Apakah Perusahaan Baru (baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun) apabila mengikuti lelang untuk jasa lainnya, diwajibkan memiliki pengalaman ?
    2. Apa dasar regulasi yang berlaku, jika pengalaman kerja dikecualikan untuk penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ?
    3. Apakah dalam Perpres No. 16/2018 mengacu pada value for money, yaitu bukan berdasarkan persaingan harga termurah, (harga terendah belum tentu akan menang tender) namun, kombinasi antara harga dan kualitas harus seimbang agar dalam penawaran harga harus bisa mencerminkan kualitas yang baik ?
    4. Apakah pengguna yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat mensyaratkat peserta lelang (berdasarkan dokumen) dapat diikuti oleh perusahaan kecil dan non-kecil untuk nilai pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar ? (sesuai dengan pemahaman Keppres 16/2018 pasal 65 poin (4) dimana paket pekerjaan sederhana yang nilainya sampai dengan Rp. 2,5 Milyar untuk usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil)
    5. apakah jika dalam hal ini PPK menerapkan perusahaan kecil bisa berpartisipsi untuk nilai lelang diatas Rp. 2,5 Milyar ada syarat yang harus dimiliki oleh perusahaan kecil ?
    6. jika PPK telah salah menerapkan persyaratan dan harus dievaluasi ulang atau dibatalkan (retender) ? jika retender PPK harus melakukan revisi dokumen ?
    7. Apakah jika Perpres adalah 16/2018 induk dari peraturan yang berada dibawahnya, artinya aturan yang menjadi turunan dari Perpres 16/2018 harus mengacu di peraturan induknya dan berlaku untuk pengadaan barang dan jasa ?
    8. Apakah bisa dikatakan terdapat pelaksanaan proses pelelangan yang tidak wajar, jika panitia lelang membutuhkan waktu sangat panjang (lebih dari 20 hari) dan terjadi perubahan jadwal hingga berkali – kali ?
    9. Apakah terkait dengan panjangnya proses lelang (terjadi perubahan berkali-kali), menunjukkan adanya ketidak mampuan panitia lelang hingga dugaan adanya upaya pengkondisian terhadap pemenang lelang yang sudah ditentukan ?

    Demikian pertanyaan kami, mohon pencerahannya

  6. sofiyan says:

    Selamat Sore Pak.
    Terkait Retensi dalam proses pengadaan barang/jasa.
    Apakah dana retensi sebesar 5% dapat digunakan PPK dalam hal pembayaran ganti rugi Tuntutan ganti rugi yang dikeluarkan BPK RI?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.