Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah beberapa lama mengandalkan blog ini dan facebook untuk diskusi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka hari ini saya mencoba untuk membuat forum khusus untuk diskusi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal ini karena amat banyaknya pertanyaan di blog maupun facebook yang belum terjawab, dan keinginan agar diskusi dan tanya jawab tidak hanya antara saya dengan rekan-rekan melainkan dapat menjadi diskusi bersama tanpa ada batasan penanya dan narasumber.

Oleh sebab itu, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dan permasalahan seputar pengadaan barang dan jasa, mari berdiskusi pada forum pengadaan barang dan jasa melalui alamat http://forum.pengadaan.org.

 

This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

216 Responses to Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

  1. Zulkiflan says:

    Assalam Mualaikum …
    Pak Kahlid Mohon Penjelasannya mengenai Panitia Pemeriksa Barang/jasa, didalam pepres 16 tahun 2018 tidak menjelaskan tentang pemeriksaan barang/jasa cuma menjelaskan tentang pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, kira kira boleh kah PPK/KPA membentuk tim pemeriksaan hasil pekerjaan barang/jasa sebagai perpanjangan tangan PPK/KPA dalam pengecekan kesesuaian spesifikasi barang dengan kontrak…. terima kasih.

  2. Hasdar (STM Pembangunan angk. 1997) says:

    Daeng khalid, sy mohon penjelasannya mengenai prosedur negosiasi rate tenaga ahli sm tenaga pendukungx.
    Nilai rincian hps tenaga pendukung (surveyor) 4.000.000 tp sy menawar 4.500.000. Tp oleh pejabat pengadaan dia nego turun 4.000.000, dengan alasan melebihi rincian hps untuk tenaga surveyor.
    Mohon penjelasannya, apa memang demikian aturannya.?

  3. Siti says:

    Asalamualaikum pak khalid, mohon penjelasannya jika menawar pekerjaan dalam satu jadwal pelaksanaan tapi hanya memakai satu set SKT dan itu tidak ada pesaingnya semua di setiap paket pekerjaan, kira2 masih bisa dimenangkan semuanya tidak? Atau sebelum pembuktian kualifikasi salah satu di paket pekerjaan diganti SKT yang satu set? Mohon penjelasannya

  4. eri fadhul says:

    Asalamualaikum pak khalid, mohon penjelasan tentang pekerjaan kontruksi. yang dimaksud pekerjaan selesai 100% di perpres 16 2018 itu apakah pekerjaan setelah masa pelaksanaan berakhir atau setelah masa pemeliharaan berakhir? mohon di infokan ya terimakasih…

  5. Roni Nachranie says:

    Bapak/ibu/saudara mohon jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan

    1. Apakah Perusahaan Baru (baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun) apabila mengikuti lelang untuk jasa lainnya, diwajibkan memiliki pengalaman ?
    2. Apa dasar regulasi yang berlaku, jika pengalaman kerja dikecualikan untuk penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ?
    3. Apakah dalam Perpres No. 16/2018 mengacu pada value for money, yaitu bukan berdasarkan persaingan harga termurah, (harga terendah belum tentu akan menang tender) namun, kombinasi antara harga dan kualitas harus seimbang agar dalam penawaran harga harus bisa mencerminkan kualitas yang baik ?
    4. Apakah pengguna yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat mensyaratkat peserta lelang (berdasarkan dokumen) dapat diikuti oleh perusahaan kecil dan non-kecil untuk nilai pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar ? (sesuai dengan pemahaman Keppres 16/2018 pasal 65 poin (4) dimana paket pekerjaan sederhana yang nilainya sampai dengan Rp. 2,5 Milyar untuk usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil)
    5. apakah jika dalam hal ini PPK menerapkan perusahaan kecil bisa berpartisipsi untuk nilai lelang diatas Rp. 2,5 Milyar ada syarat yang harus dimiliki oleh perusahaan kecil ?
    6. jika PPK telah salah menerapkan persyaratan dan harus dievaluasi ulang atau dibatalkan (retender) ? jika retender PPK harus melakukan revisi dokumen ?
    7. Apakah jika Perpres adalah 16/2018 induk dari peraturan yang berada dibawahnya, artinya aturan yang menjadi turunan dari Perpres 16/2018 harus mengacu di peraturan induknya dan berlaku untuk pengadaan barang dan jasa ?
    8. Apakah bisa dikatakan terdapat pelaksanaan proses pelelangan yang tidak wajar, jika panitia lelang membutuhkan waktu sangat panjang (lebih dari 20 hari) dan terjadi perubahan jadwal hingga berkali – kali ?
    9. Apakah terkait dengan panjangnya proses lelang (terjadi perubahan berkali-kali), menunjukkan adanya ketidak mampuan panitia lelang hingga dugaan adanya upaya pengkondisian terhadap pemenang lelang yang sudah ditentukan ?

    Demikian pertanyaan kami, mohon pencerahannya

  6. sofiyan says:

    Selamat Sore Pak.
    Terkait Retensi dalam proses pengadaan barang/jasa.
    Apakah dana retensi sebesar 5% dapat digunakan PPK dalam hal pembayaran ganti rugi Tuntutan ganti rugi yang dikeluarkan BPK RI?

  7. Suryantha zai says:

    maaf pak…. saya bertanya apakah seorang tenaga honorer daerah dapat menjadi pemimpin di perusahaan comenditer atau sebagai wakil direktur..??

  8. Eka says:

    Mohon penjelasan didalam pelelangan bila tenaga yg di usul beda dengan tenaga yg di apload namun tenaga yg di apload sudah sesuai dgn keahlian tenaga yg di minta dlm dokumen lelang, apakah peserta lelang bisa di gugurkan

  9. Feky de Fretes says:

    Mohon info!
    Saat mengupload (mengiri) dokumen penawaran dgn Apendo yg terjdi adalah. Dokumen kami tidak terkirm terkecuali Harga penawaranya saja. Kami menciba berulang kali tapi berhasil (Apendonya tiba2 keluar dgn sendirinya) tanpa keterngn” berhasil atau gagal”. Saat kmi mengecek ternyata statusnya (Administrasi dan teknis) belum dikirm. Sedangkan harganya sudah dikirm. Sehingga kami memutuskan untuk melmpirkn dokumen penwaran kami melalui isian kualifikasi pada form persyaratan lainnya. Apakah Dokumen penwaran kami tetap diterima, dievaluasi oleh POKJA?
    Mohon penjelasannya ya Bapak2.. Mksih!

  10. Feky de Fretes says:

    Mohon info!
    Saat mengupload (mengirim) dokumen penawaran dengan Apendo yang terjdi adalah Dokumen kami tidak terkirm terkecuali Harga penawaranya saja. Kami menciba berkali-kali tapi tdk berhasil (Apendonya tiba2 keluar dengan sendirinya) tanpa keterngn ”berhasil atau gagal”. Saat kmi mengecek ternyata statusnya (Administrasi dan teknis) belum dikirm. Padahal harganya sudah dikirm. Oleh krna itu kami melmpirkn dokumen penwaran kami melalui isian kualifikasi pada form persyaratan lainnya. Apakah Dokumen penwaran kami tetap diterima/ dievaluasi oleh POKJA?
    Mohon penjelasannya ya Bapak2 .. Mksih!

  11. Simson Ratoebandjoe says:

    SALAMT SORE BAPAK2, SAYA MAU BERTANYA APAKAH ADA PERBEDAAN ANTARA PENGHITUNGAN PEMBAYARAN YANG DI LAKUKAN BENDAHARA DENGAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERKAIT PAJAK PENGADAAN BARANG DAN JASA

  12. Winni says:

    Pak Khalid mohon pencerahan terkait apakah Tabel 1 dan Tabel 2 pada RKK dibuat bukan pengurus perushaan / PJT, apakah ada dasar hukumnya ???

  13. Andy Percoke says:

    Assalamualaikum….
    Pak Khalid Mustafa, mohon bantuannya pak.
    Saya mengerjakan Proyek konstruksi jalan di tahun 2013, sebagai Subkontraktor dan Almadulillah pekerjaan sudah selesai di kerjaakan pak. Tahun 2015 pemeriksa melaporkan bahwa pelaporan back up data dari Mainkontraktor (kontrak Induk) tidak sesuai dengan realisasi di lapangan jadilah temuan pak karena ada kekurangan volume pak. Sekarang pihak dari mainkontraktor menyurat kepada kami sebagai subkontraktor untuk menyelesaikan semua Nilai Hasil Temuan dari pihak Pemeriksa kami yang di suruh mengembalikan Nilai temuan itu pak. Mohon bantuan nya pak jawaban apa yg bisa saya berikan kepada mereka, dan ada referensi di Perpres tentang hal ini. Terimakasih pak Khalid Mustafa semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan keluarga…. AMIN

  14. mrgun0822 says:

    Sy Kasubag PBJ di salah satu kabupaten pemekaran thn 2010 di Prov NTB. Perlu kami sampaikan bahwa SDM di UKPBJ sekarang ini ada 6 orang anggota pokja pemilihan yang seluruhnya berstatus adhock dan menerima honor (OB) selaku pokja pemilihan yang kami anggarkan melalui DPA kegiatan subag PBJ. Total jumlah personil bersertifikat PBJ sebanyak 40 orang tapi yang masih aktif sebagai pelaku pengadaan sekitar 20 orang dan dari jumlah tersebut 95% diantaranya adalah ASN struktural eselon 3 dan eselon 4 yang tersebar di beberapa perangkat daerah. Saat ini kami sedang akan mempersiapkan pembentukan kelompok jabatan fungsional PBJ dan beberapa orang dari unsur pokja pemilihan dan pejabat pengadaan OPD telah menyatakan kesiapan untuk inpassing, namun kehadiran Perpres 33 thn 2020 menimbulkan polemik, mereka yang sebelumnya menyatakan kesediaan menarik penyataannya dengan pertimbangan bahwa dalam Perpres 33 sebagai fungsional tidak dibenarkan lagi menerima honor melainkan hanya tunjangan fungsional yang besarnya setara dengan tunjangan struktural tempat dimana mereka berada saat ini. Sebagai pejabat struktural disamping tunjangan struktural juga ada anggaran kegiatan yang dikelola namun sebagai fungsional hanya tunjangan jafung saja terlebih resiko ancaman keselamatan khususnya sebagai pokja pemilihan terkait kriminalisasi PBJ, pemanggilan APH menjadi momok yang sangat menakutkan. Kami akan tetap berproses dalam pembentukan wadah kelompok jafung PBJ sesuai amanat Perpres 16 bahwa paling lambat 31 Desember 2020 pokja pemilihan dan pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan (jafung). Namun sekiranya nanti tidak ada yang mengisi jafung tersebut berarti tidak ada aktifitas proses tender dan non tender di kabupaten kami, dalam kondisi tersebut apakah dibenarkan kalau PPK OPD mengajukan paket tender dan non tender ke UKPBJ terdekat seperti UKPBJ provinsi misalnya, mohon pencerahan, terima kasih.

  15. Burhan says:

    Assalamualaikum,
    Selamat Menunaikan ibadah puasa dan semoga sehat selalu pak master pengadaan,
    Kami ingin konsul dan minta pencerahan, Kami didaerah ada pelelangan Pekerjaan Irigasi sumber anggaran IPDMIP (Dana Hibah/Partisipatif) Bulan April Kemarin, dan kami dinyatakan sdh menjadi pemenang (*), oleh UKPBJ setempat, namun pada saat akan di keluarkan SPPBJ, terjadi pemangkasan (rasionalisasi) anggaran diakibatkan adanya Pandemi Covid-19, sehingga Proses pelelangan tertunda, menunggu sampai Dinas Keuangan mengeluarkan DIPA Revisi, sehingga setelah DIPA jadi, Anggaran yang tersisa tinggal 50% dari Nilai Pagu awal, yakni 1 M dari pagu anggaran semula 2M, namun setelah proses dilanjutkan, PPK yang membuat SPPBJ tiba-tiba berubah pikiran dan tidak mau mengeluarkan SPPBJ, dikarenakan adanya tekanan dari pihak2 tertentu. Sementara Pekerjaan Lain yang bersumber dari anggaran yang sama yakni IPDMIP dan di tender pada waktu bersamaan tetap dibuatkan SPPBJ, dan anehnya lagi dari beberapa paket yang ditender hanya pekerjaan kami yang dirasionalisasi, sedangkan paket yang lainnya tidak terpotong, sehingga sampe pertanyaan kami layangkan belum ada solusi yang kami dapat. olehnya itu kami berharap bisa diberikan masukan serta langkah apa saja yang bisa kami tempuh, untuk memperjuangkan hak kami. mohon regulasi yang berkaitan persoalan ini trima kasih pak…

  16. maulana yusup says:

    assalamu’alikum
    selamat siang.

    ijin tanya bolehkah perusahaan kontraktor mendapatkan/menang lelang pada pekerjaan kontruksi termasuk didalamnya include pengadaan barang?

    contoh pembangunan rumah pompa sekaligus pengadaan barangnya (yaitu pompa)

    bolehkah seperti itu?
    adakah dasar hukumnya ?

    trimakasih salam pengdaandaan ??
    assalamu’alikum wr. wb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.