Categories
-
Blogroll
- Ade Hendraputra
- Ardiansyah
- Bang Edo
- Blog Heldi
- Budi Raharjo
- Cucu Sukmana
- Daeng Syamsoe
- Dani Primanita
- Dedi Dwitagama
- Fazhar Restu
- Forum Pengadaan
- Gatot Hari Priowirjanto
- Gun Gun Gunawan
- Handy Satria
- Heru Nugroho
- I Made Wiryana
- Idham Arifin
- Idham Sirunna
- Indra Djati Sidi
- Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
- Mudji Santosa
- Muh. Fadly Atjo
- Mustafa Tope
- Papabonbon
- Rahfan Mokoginta
- Romi Satria Wahono
- Santri Jaya Malah
- Teguh Dwicaksana
- Wiki APBN
Meta
Tag Archives: Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Turunan Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Tepat tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Silakan mengunduh 13 Perlem tersebut melalui tautan berikut ini: Perlem LKPP … Continue reading →
Posted in Pengadaan Barang/Jasa
|
Tagged khalid mustafa, lkpp, Pengadaan Barang/Jasa, perka lkpp, perlem lkpp, perpres 16/2018, procurement, procurement specialist
|
33 Comments
Video Sosialisasi Draft Pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Untuk memperoleh Bahan Tayang Sosialisasi tersebut, silakan klik pada tautan http://www.slideshare.net/khalidmustafa1/paparan-perubahan-perpres-nomor-54-tahun-2010
Posted in Pengadaan Barang/Jasa, Video PBJ
|
Tagged khalid mustafa, Pengadaan Barang/Jasa, video pbj
|
9 Comments
Gagal Paham Perbedaan Perpanjangan dengan Pemberian Kesempatan
Salah satu topik terhangat akhir tahun anggaran yang sering dikonsultasikan adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan khususnya manajemen kontrak. Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, seluruh pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. … Continue reading →
Posted in Pengadaan Barang/Jasa
|
Tagged khalid mustafa, konsultan pengadaan, Pengadaan Barang/Jasa, perpres
|
10 Comments
Meterai Bukan Syarat Sah Suatu Dokumen
Meterai dalam proses pengadaan barang/jasa merupakan salah satu benda yang sering digunakan. Bahkan di beberapa tempat, dokumen yang seharusnya bermeterai namun tidak dikenakan meterai langsung dianggap tidak sah. Pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Meterai digunakan … Continue reading →
PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat menandatangani kontrak
Tahun 2012 sudah didepan mata. Beberapa institusi pusat yang masih belum melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan APBN, yaitu memerintahkan pengangkatan PPK setiap tahun anggaran, saat ini sedang bersiap-siap untuk mengangkat PPK tahun 2012. Hal … Continue reading →
Metode Pengadaan Langsung Tetap Dapat Digunakan Untuk Pengadaan Yang Menambah Aset !!! (Bantahan tulisan Hendri, SKed)
Siang ini saya dikirimkan sebuah tulisan oleh Hendri, SKed melalui Facebook yang memuat tulisan Beliau yang berjudul “Metode Pengadaan Langsung Tidak Dapat Digunakan untuk Pengadaan Barang yang Menambah Aset! (Bantahan Tulisan Khalid Mustafa)” Tulisan tersebut dimuat pada www.duniakontraktor.com tertanggal hari … Continue reading →
Tidak perlu melampirkan Copy SIUP, NPWP, Bukti Pajak, dan Kontrak pada Dokumen Penawaran
Nah, dari judulnya, pasti ada pertanyaan lagi…ada provokasi apa lagi dari Khalid Mustafa 😀 Memang kalau kita melihat, hampir 100% pengadaan mempersyaratkan adanya Surat Ijin Usaha, Bukti Pembayaran Pajak, dan berbagai surat-surat lain termasuk Akta Perusahaan. Apakah hal itu salah … Continue reading →
Hati-hati menyusun SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Beberapa hari ini pada saat memberikan materi Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 di beberapa tempat dan daerah, ada pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan berkaitan dengan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Salah satu pertanyaan yang paling … Continue reading →