Tag Archives: lkpp

Tidak perlu melampirkan Copy SIUP, NPWP, Bukti Pajak, dan Kontrak pada Dokumen Penawaran

Posted on 28 March 2011 by Khalid Mustafa

Nah, dari judulnya, pasti ada pertanyaan lagi…ada provokasi apa lagi dari Khalid Mustafa 😀 Memang kalau kita melihat, hampir 100% pengadaan mempersyaratkan adanya Surat Ijin Usaha, Bukti Pembayaran Pajak, dan berbagai surat-surat lain termasuk Akta Perusahaan. Apakah hal itu salah … Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged khalid mustafa, konsultan pengadaan, KPA, lkpp, NPWP, PA, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, Pengadaan Barang/Jasa, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, prosedur lelang, SIUP | 64 Comments

Hati-hati menyusun SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Posted on 26 March 2011 by Khalid Mustafa

Beberapa hari ini pada saat memberikan materi Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 di beberapa tempat dan daerah, ada pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan berkaitan dengan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Salah satu pertanyaan yang paling … Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged khalid mustafa, konsultan pengadaan, KPA, lkpp, PA, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, Pengadaan Barang/Jasa, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, prosedur lelang | 55 Comments

SE Kemdagri dan LKPP tentang PPK dan PPTK

Posted on 18 March 2011 by Khalid Mustafa

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged khalid mustafa, konsultan pengadaan, lkpp, pelelangan, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, Pengadaan Barang/Jasa, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, prosedur lelang | 49 Comments

Apakah usaha kecil dapat mengikuti pengadaan di atas 2,5 M ?

Posted on 16 March 2011 by Khalid Mustafa

Pertanyaan ini sering muncul pada berbagai forum yang saya bawakan, termasuk melalui blog ini atau melalui Facebook. Hal ini muncul karena pada beberapa pengumuman pengadaan sering ditampilkan mengenai persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki oleh penyedia, salah satunya adalah “Kualifikasi Non … Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged Gred, khalid mustafa, Konstruksi, konsultan pengadaan, lkpp, lpse, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, Pengadaan Barang/Jasa, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, prosedur lelang, SBU | 104 Comments

Pembatalan Peraturan LPJK No. 15 Tahun 2010

Posted on 22 February 2011 by Khalid Mustafa

Sumber: http://www.pu.go.id/publik/ind/Pengumuman/

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged Gred, keppres no 80 tahun 2003, khalid mustafa, Konstruksi, lkpp, lpse, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, Pengadaan Barang/Jasa, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, prosedur lelang, SBU | 12 Comments

Apakah Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk Pengadaan Barang yang menambah aset ?

Posted on 11 February 2011 by Khalid Mustafa

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di blog ini atau di Facebook saya adalah “Apakah metode pengadaan langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset ?” Pertanyaan ini muncul karena melihat isi Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang … Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged ahli pengadaan, ahli pengadaan barang dan jasa, keppres no 80 tahun 2003, khalid mustafa, konsultan pengadaan, lkpp, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, Pengadaan Barang/Jasa, pengadaan langsung, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, prosedur lelang | 108 Comments

Gred pada Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010

Posted on 1 January 2011 by Khalid Mustafa

Salah satu peraturan yang masih mengganjal sejak Keppres 80 tahun 2003 hingga saat pemberlakuan Perpres 54/2010 pada Jasa Pemborongan (Keppres 80/2003) atau Pekerjaan Konstruksi (Perpres 54/2010) hari ini adalah ketidaksinkronan kualifikasi usaha kecil dan non kecil dengan kualifikasi usaha yang … Continue reading →

Penunjukan Langsung pada Perpres 54/2010

Posted on 15 October 2010 by Khalid Mustafa

Setelah Perpres 54/2010 diluncurkan dan saya sudah memuat matriks perbedaan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010, banyak muncul pertanyaan melalui blog, sms, telepon, facebook, dan bertemu langsung dengan topik “Sekarang berapa nilai yang bisa penunjukan langsung pak ?”, atau “Benarkan … Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged keppres no 80, lkpp, pascakualifikasi, pelelangan, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung, peraturan presiden no. 54 tahun 2010, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80 | 303 Comments

Pengumuman Pengadaan menurut Perpres 54/2010

Posted on 24 September 2010 by Khalid Mustafa

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 secara resmi telah diberlakukan. Walaupun ada ketentuan peralihan yang membolehkan Kementerian/Lembaga/Institusi/Daerah (K/L/I/D) untuk tetap memberlakukan Keppres No. 80 Tahun 2003 hingga 31 Desember 2010 (Pasal 132 ayat 1 Perpres 54/2010), namun proses pengadaan … Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged keppres no 80, lkpp, pascakualifikasi, pelelangan, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, peraturan presiden no. 54 tahun 2010, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, prakualifikasi, prosedur lelang | 151 Comments

Panitia, berhati-hatilah menggunakan Metode Evaluasi Sistem Nilai

Posted on 17 September 2010 by Khalid Mustafa

Proses pengadaan barang/jasa yang mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 memang banyak yang multitafsir. Tapi sayangnya, hal-hal yang multitafsir ini kadang tidak dipahami atau malah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan. … Continue reading →

Posted in Pengadaan Barang/Jasa | Tagged keppres no 80, lkpp, metode sistem gugur, metode sistem nilai, pascakualifikasi, pelelangan, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, prakualifikasi, prosedur lelang | 54 Comments