Apakah Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk Pengadaan Barang yang menambah aset ?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di blog ini atau di Facebook saya adalah “Apakah metode pengadaan langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset ?”

Pertanyaan ini muncul karena melihat isi Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang berbunyi:

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Kemudian kalau melihat Penjelasan Perpres 54/2010 Pasal 39 Ayat 1 Huruf a:

Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I.

Kalimat penjelasan inilah yang kemudian membuat sebagian panitia/ULP menarik kesimpulan bahwa Pengadaan Langsung tidak dapat digunakan untuk mengadakan barang yang dapat menambah aset atau kekayaan K/L/D/I

Apakah benar demikian ?

Mari kita cermati aturan ini dengan seksama 🙂

Dalam melihat sebuah aturan atau produk hukum, kita tidak boleh hanya melihat dari satu kalimat saja, melainkan harus melihat secara keseluruhan termasuk semua tanda baca dan kata penghubung yang digunakan, karena dari hal-hal tersebut makna sebuah kalimat atau pasal dapat berubah secara drastis.

Oleh sebab itu, mari kembali melihat Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang saya gabungkan dengan pengertian kebutuhan operasional sesuai Penjelasan Perpres 54/2010.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; DAN/ATAU
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan DAN/ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Coba lihat kata DAN/ATAU pada huruf c dan d di atas.

Pengertian DAN/ATAU menurut Bahasa Indonesia adalah pilihan penggunaan kata penghubung DAN atau kata penghubung ATAU. Artinya, kita bisa memilih apakah hendak menggunakan DAN atau menggunakan ATAU.

Pemilihan kata sambung ini amat berpengaruh terhadap pengertian dari Pasal 39.

Menurut Bahasa Indonesia, kata DAN dan ATAU adalah kata penghubung koordinatif. Kata DAN digunakan untuk menandai hubungan penambahan. Kata ATAU digunakan untuk menandai hubungan pemilihan.

Mari sekarang kita ubah kata penghubung dengan menggunakan kata DAN pada huruf c dan menggunakan kata ATAU pada huruf d. Hal ini karena pada huruf d, tidak bisa menggunakan 2 kondisi secara bersamaan.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; DAN
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Apabila menggunakan kata DAN pada huruf c, maka seluruh kondisi pada a, b, c, dan c WAJIB ada untuk dapat melaksanakan Pengadaan Langsung. Artinya, syarat untuk dapat melaksanakan pengadaan langsung selain nilainya di bawah 100 Juta Rupiah adalah harus kebutuhan operasional yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak menambah aset, teknologinya sederhana, resikonya kecil dan dilaksanakan oleh penyedia perseorangan atau badan usaha kecil.

Sekarang, kita ganti kata penghubung pada huruf c dengan kata ATAU.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; ATAU
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Apabila menggunakan kata penghubung ATAU pada huruf c, maka kondisi a, b, c, dan d merupakan pilihan. Salah satu kondisi WAJIB ada agar Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan. Artinya, syarat untuk melaksanakan pengadaan langsung selain nilainya di bawah 100 Juta Rupiah adalah kebutuhan operasional yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak menambah aset ATAU teknologinya sederhana ATAU resikonya kecil ATAU  dilaksanakan oleh penyedia perseorangan atau badan usaha kecil.

Berdasarkan paparan di atas, maka Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset selama nilainya di bawah 100 juta rupiah.

Catatan:

Sebelum ada yang bertanya, saya sampaikan bahwa sampai tulisan ini di buat, SBD Pengadaan Langsung belum dikeluarkan oleh LKPP, sehingga prosedur pengadaan langsung belum saya tulis. Setelah keluar, akan saya susun prosedur serta tahapannya.

This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

108 Responses to Apakah Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk Pengadaan Barang yang menambah aset ?

  1. Irma says:

    jumpa lagi,Pak…saya mo nanya nich kl pengadaan seragam satpam beserta segala atributnya total harga 13 juta, apa harus pake pengadaan langsung? bisakah kita membaginya dengan 2 kuitansi, yg satu utk kuitansi utk pembelian kain seragam beserta jahitnya, yg satu kuitansi di toko lain yg khusus menjual alat2 perlengkapan satpam termasuk sepatu satpam, karena dikota kami susah utk mencari penyedia yg menyediakan lengkap dari kain seragam sampai perlengkapanya…..apakah hal tsb dianggap memecah paket?oh, iya MAK dlm DIPA utk kegiatan tsb adalah belanja barang operasional…..thx saya tunggu pendapat Bapak ya……

  2. Dedy says:

    Pak apa yang dimaksudkan dengan Kontrak Payung dalam Perpres 54 Tahun 2010, apakah kontrak payung bisa digunakan pada pekerjaan pengadaan BBM (dalam hal ini BBM utk Kapal karena kami di kepulauan)ATK, dan Kebutuhan cetak yang volumenya belum bisa diketahui…

  3. ramlan says:

    terima kasih pencerahnnya, pak khalid sy pun sependapat
    kalo saya penekanannya pada kalimat/kata pengadaan barang/pek. konstruksi,… karena pemahaman sy untuk pekerjaan konstruksi sifatnya adalah fisik yang diperhitungkan sebagai asset.

  4. jefri says:

    pak khalid, salam kenal… saya mau minta tolong, apakah ada draf contoh Kontrak untuk penyedia konstruksi.. dan dari beberapa pilihan jenis kontrak tersebut.. mana yang ideal untuk digunakan apabila pengadaannya adalah pembangunan gedung senilai 15 M… dan hal-hal apa yang harus diperhatikan pada kontrak tersebut, agar tidak ada klausula yang tertinggal yang harus diatur dalam kontrak tersebut,, trimakasih

  5. jefri says:

    Pagi Pak Khalid, saya mau bertanya lagi, pada saat proses evaluasi aritmatik pada proses pelelangan umum dilakukan (sebelumnya seluruh form BQ berbentuk format exel kami link terlebih dahulu ke SNI dan ke Harga barang/jasa,sewa)yang mau saya tanyakan, manakah yang menjadi standar acuan, apakah harga satuan barang/jasa, sewa, Standar SNI, BQ atau yang mana… karena ada saya temui, satu case saya pada waktu evaluasi aritmatik pengecekan pada BQ, dimana saya melihat satu jenis pekerjaan dengan SNI PB.An xxx dengan nilai sebesar Rp. xxxx, waktu saya cek ke Standar SNI yg menjadi dasar penawaran harganya, saya menemukan pada SNI PB.Anxxxx nilai penawarannya tidak diisi (tidak tercantum) (=== nah karena proses form tersebut semuanya link baik harga satuan barang/jasa, sewa, alhasil pada BQ nya tidak tercantum harga penawaran karena SNI nya tidak diisi == setelah dilakukan proses aritmatik), nah saya bingung dari mana pihak kontraktor menentukan nilai penawarannya di BQ dokumen penawaran kontraktor, koq tiba-tiba secara misterius muncul, pada hal di STandar SNI nya kontraktor tidak memberikan nilai penawaran terhadap satu jenis pekerjaan yang dimaksud… yg mau saya tanyakan bagaimana penentuan kalkulasi total harga penawarannya, apakah tetap dimasukkan pekerjaan yang nilai nya tidak ditawar dalam SNI (proses manual) atau dibiarkan saja sesuai dengan proses Link nya, sehingga nantinya dapat menurunkan nilai penawaran kontraktor dimaksud… ke dua ; apakah pekerjaan yang tidak ditawar pada standar dokumen sesuai evaluasi aritmatik diharuskan dikerjakan oleh Kontraktor atau bagaimana? mohon pencerahannya.,. trimakasih

  6. fauzil says:

    pak khalid, mohon petunjuk.. saya PPK dlm kegiatan ada pengadaan barang dengan kode rekening berbeda, total Pagu anggaran; 144 juta..
    setelah dipecah dan disusun HPS dibawah 100 juta..
    pengadaan langsung atau lelang sederhana?
    patokan HPS atau pagu anggaran?
    makasih petunjuknya..

  7. eddy says:

    ass pak khalid ,mhn petujuk utk perawatan lampu peneranrangan jln umum dgn nilai s/d 100 jt,apa bisa di proses dng pengadaan langsung ? trims

  8. Fathurrahman says:

    Berhubung standar dokumentasi pengadaan langsung belum di terbitkan oleh LKPP, Bolehkah proses administrasi pengadaan dilakukan dengan metode penunjukan langsung untuk paket pekerjaan antara di atas Rp. 10 Jt s/d Rp. 100 jt ?

  9. ricky says:

    Di atas pak khalid menjelaskan bahwa bapak tanyakan secara resmi ke LKPP mengenai pasal 39 ayat 1 dan LKPP sendiri telah memberikan jawaban yang jelas. Kalo boleh,, bisakah bapak kirim ke email saya penjelasan dr LKPP tersebut, karena terjadi perbedaaan pendapat di instansi kami. Atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

  10. wahid says:

    apakah di mungkinkan pengadaan mobil pengangkut sampah di lakukan tunjuk langsung kepada pemegang merk tunggal nya..

    mohon pencerahan

  11. anto says:

    apakah boleh dalam pembuatan dokumen pengadaan kita menghilangkan beberapa bagian yang ada dalam SBD? misalnya pada Bab Bentuk Kontrak, SSUK, dan SSKK dengan pertimbangan hal tsb merupakan ranah PPK dan tahapan setelah lelang, mohon pencerahan

  12. Andre says:

    @ Ricky
    Maaf sebelumnya… Menurut saya, rasanya nggak perlu harus sampai ada penjelasan LKPP mengenaimengenai pasal 39 ayat 1. Di atas Pak Khalid telah menjelaskan satu persatu scra rinci baik dari rasional maupun dari segi tata bahasa.
    Secara logika, berdasarkan perpres 54/2010 pengadaan langsung juga dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi, dan kita juga tahu bhwa semua pekerjaan konstruksi semuanya menambah aset walaupun cuma 10jt. Scra logika juga, kita bisa berpikir masak sich pengadaan Notebook yang cuma bernilai 15 juta harus melalui lelang umum/sederha lewat ULP… Repot dan Ribet Mas…
    So… menurut saya memahami suatu produk hukum nggak bisa berdasarkan persepsi saja… namun dipahami secara de jure dan tata bahasa seperti yang telah disampaikan Pak Khalid secara jelas di atas. Trims…maaf sebelumnya

  13. m.yusuf says:

    Ass.Wr.Wb
    Pak Khalid, saya ada beberapa pertanyaan :
    1. Ditempat kami masih menggunakan Panitia Pengadaan yang diangkat berdasarkan SK Kepala SKPD, apakah hal tersebut diperbolehkan menurut Perpres No. 54 Tahun 2010?.
    2. Apakah Kepala SKPD selaku PA masih harus menunjuk seorang Pejabat Pengadaan, sementara Panitia Pengadaan sudah ada.
    3. Pengadaan langsung tidak mengenal Pra dan Pasca Kualifikasi, apakah masih harus dilakukan evaluasi terhadap penawaran penyedia jasa dan dituangkan dalam BA.
    4. Apakah semua pengadaan Barang dan Jasa memerlukan KAK (dulu biasanya hanya untuk jasa konsultasi)

    Demikian beberapa pertanyaan dari saya, mohon jawabannya, Terimakasih.

  14. Umpan Balik says:

    Aya-aya wae, wong DAN/ATAU nya ada di c kok dipaksain dipake di a & b. Apa gunanya ada penjelasannya? Toh secara implikasi gak diperlukan. Kalo dianggap menambah aset, ya pake aja klausul yg d. Mending dibuang aja tuh penjelasan.

  15. trisna says:

    Pak khalid mohon kirin standar dokumen pengadaan langsung ke email dhukun_slowly@yahoo.com..
    mohon kerjasamanya pak

  16. John Karigas says:

    karena sampai sekarang blm ad SBD untuk pengadaan langsung,maka pd proses implementasi psl 39 prpres 54/2010 terjadi multi tafsir,,,dri be2rapa tulisan Bapak yg saya baca ttg pengadaan langsung sangat banyak memberi masukan, namun masih ad keraguan karena dri LKPP sendiri yg nota bene lmbaga resmi pemerintah yg menangani sangat minim informasi dan penjelasan yg bisa d jadikan pegangan dlm proses pengadaan langsung,,,,

  17. Iman says:

    dengan hormat,
    Terjadi multi tafsir tentang SPK dalam Pengadaan Langsung yang membuat kita smua kbingungan,PPK, Pejabat Pengadaan dan Keuangan Kadang berbeda Penafsiaran sehingga proses pengadaan jd terhambat, bisa gak Khalid berikan contoh SPK Pak<tq

  18. John Karigas says:

    @ Iman : Gogle..ketik “proses pengadaan langsung”. sprtinya bagus jg tuh dokumen pengadaan langsung punya kawan2 dri Jatim, dri pd kita panitia/pjbt pengadaan bingung2 n proses pengadaan jd trhambat. kami sdh mngadopsi.

  19. wulan says:

    Pak khalid bisa minta contoh dokumen pengadaan langsung

  20. eny says:

    dlm pengadaan langsung barang disebutkan bahwa pejabat pengadaan melakukan transaksi yang meliputi apabila di bwh 5 juta berupa nota ….dst, apakah yang dimaksud dengan melakukan transaksi adalah pejabat pengadaan yang melakukan pembelian ke rekanan? apabila ya, pejabat jg ikut menandatangani kuitansi sbg syarat pencairan utk rekanan?

  21. teuku says:

    Pak khalid, dalam pengadaan langsung diminta 2 sumber untuk survey harga, apakah kedua sumber tersebut juga memasukkan penawaran

  22. yanto says:

    Sore Pak Khalid.. pertanyaan saya hampir sama dg teuku, tambahannya apakah dalam proses pengadaan langsung kita juga meminta dokumen kualifikasi Pak?

  23. yanto says:

    Siang Pak Khalid. Saya mau mengadakan paket pekerjaan jasa konsultansi (konsultan perencanaan) dengan pengadaan langsung, apakah perlu juga meminta penawaran minimal dari 2 penyedia Pak? permasalahannya, lokasi yang akan dibangun adalah jauh di pulau, sedangkan untuk suatu perencanaan tentu harus ada survei lokasi, sementara dana untuk itu tidak ada, kalau dibebankan kpd para calon penyedia tentu ngak mkin pak… gmana bagusnya proses pengadaan yg akan saya lakukan Pak ?? Tks atas petunjuk Bapak

  24. Nofriyaldi says:

    Pak seandainya SBD pengadaan langsung belum keluar..SBD apa yang harus kami pakai untuk melaksanakan pengadaan di bawah Rp.100 jt sedangkan kami harus mengadakan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan kantor untuk persediaan setahun

  25. santoso says:

    dalam PERLKPP no 8 Th 2010 tentang pembentukan ULP dalam tugas pokok ULP salah satunya dalam point f adalah melakukan monitoring dan evaluasi seluruh pengadaan barang/jasa, tapi saya tidak melihat tugas tersebut tertuang dalam tugas sekretariat ULP maupun Pokja-pokja ULP. mohon pencerahan atas kekurang telitian dan kurang cermat saya dlm membaca bahasa hukum. trim’s (NB: trim’s pertanyaan saya tentang Pasal 39 telah terjawab dengan tulisan Bapak.)

  26. tuladan mitro says:

    Pagi. Pak mohon arahan ……………..ya
    1. penujukan langsung untuk jasa konsultasi dalam penyusunan naskah akademis dan ditunjuk dari dosen PTN dan masih aktif itu apa dibenarkan? kalo dibenarkan kerena di sudah dapat gaji dari pemerintah. setim penujukan langsung mengunakan apa? dan SPK bentuknya apa? ………………

  27. tuladan mitro says:

    pak……lanjut…………….
    1. Apakah Dosen tersebut harus cuti dan dari PTN? dan waktu pekerjaankan 2 bulan bagaiman dengan gaji yang ia dapat di PTN?………………………..

  28. tuladan mitro says:

    lanjut……………..pak………..
    1. Apakah perlu dosen memiliki PT atau CV. atau membentuk yayasan bantuan hukum jasa konsultasi tentang hukum?

  29. tuladan mitro says:

    lanjut……………
    1. DAK. untuk Jasa konsultasi Anggaran nya 80 jt. untuk penyusunan Naskah Akademis apa perlu dilelang? atau penujukan langsung?
    2. Jika dengan penujukan langsung dasar kita memakai apa?

  30. Junee says:

    Aslkm Pak..
    Kita ada Pengadaan Sistem Informasi yang terdiri dari 2 pekerjaan yaitu Pembangunan Desk Info dan Updating Website. Yang mana jenis pekerjaannya berbeda yaitu pembangunan Desk Info merupakan pengadaan barang, sedangkan Updating Website merupakan pengadaan jasa. Bolehkah kita pisahkan menjadi 2 paket pekerjaan sedangkan dalam DIPA merupakan 1 MAK yaitu pengadaan Sistem Informasi. Mohon penjelsannya Pak. Terimakasih

  31. rossie says:

    untuk pengadaan langsung,apakah undangan penawaran kita sampaikan kepada 2 penyedia, atau cukup 1 penyedia saja?

  32. ondy siagian says:

    Mohon pencerahan pak, kami akan melakukan kegiatan rapat di hotel dengan biaya Rp.270juta, apakah metodenya dapat dlakukan dengan penunjukan langsung dan tetap dilakukan penawaran oleh beberapa hotel lainnya, mohon juga contok SBD dan SPK untuk penunjukan langsung, trims

  33. Nabilla says:

    Assalamu’alaikum Wrwb
    Saya PNS Kab. Tapin Prov KALSEL,skrng menjadi panitia ULP.Saya ingin menayakan mengenai Penunjukan Langsung terkait dgn Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2011 ttg Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/SKPD/I. Di SKPD saya akan mengadakan Pengadaan Alat Berat (Excavator)apakah boleh dgn metode Penunjukan Langsung? terimakasih

  34. akharisyuli says:

    Terima kasih atas penjelasannya,
    Hal ini juga memperjelas pernyataan LKPP bahwa “pengadaan langsung bernilai paling tinggi 100 juta dapat dilaksanakan apabila [u]memenuhi salah satu kriteria sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan d.[/u]”

  35. ozan says:

    apa boleh sya mnta conth file kontrak pengadaan langsung kontruksi/lainnya

  36. aan says:

    ass pak..
    apa yg harus saya lakukan? pejabat pengadaan barang dan jasa, minta rekening koran untuk proses termin saya, padahal nilai kontrak saya cuma Rp 44jt.

  37. Sinta P says:

    Maaf, saya kurang sepakat dengan Bapak untuk permasalahan ini. Pengadaan Barang/Jasa berangkat dari Sistem Penganggaran. Dari peraturan-peraturan keuangan kita dapat memahami konsep-konsep yang menjadi perdebatan spt Pengadaan Langsung ini.

    Pemeriksa akan memakai dasar ini, saya pikir itu lumrah.

    Berikut tinjauan saya: http://www.sintaposmaria.com/pengadaan-langsung-ketentuan-dan-tahapannya/

    Terima kasih.

  38. @yopi, tidak ada jadwal yang baku, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan

    @adeng, pejelasan resmi LKPP sudah dapat diperoleh pada web LKPP, khususnya pada link konsultasi

    @fardhon, kalau saya lebih memilih pengadaan langsung karena secara aturan memenuhi pasal 39. Juga kalau menggunakan metode penunjukan langsung, maka dokumennya akan jauh lebih banyak dan harus menggunakan prakualifikasi. Jadi berdasarkan prinsip pengadaan di Pasal 5, maka saya memilih pengadaan langsung.

    @Dzikri, benar…pengadaan langsung dilakukan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan

    @melki, bisa dipahami dulu perbedaan antara kualifikasi dan penawaran. Silakan didengarkan di https://www.khalidmustafa.info/2011/06/16/hakikat-pemilihan-penyedia-barangjasa.php

    @wahyudi, saat ini sudah ada SBD Pengadaan Langsung

    @rakyat
    1. BIsa, silakan dibaca Pasal 130 Ayat 2
    2. Tidak bisa, tetap harus ada web (Pasal 73 ayat 3)
    3. Tetap
    4. Silakan dilihat pasal 55

    @budi, silakan dibaca pada SBD Pengadaan Langsung, sudah amat jelas disana

    @yakobus, sudah ada contoh SPK pada SBD Pengadaan Langsung

    @ida, karena sudah ada yang berlangsung, maka apa boleh buat, namun selanjutnya harus menggunakan mekanisme lelang

    @satya, bisa hanya 1 saja, tetapi harus ada 1 penyedia lain yang sudah disurvai untuk memperoleh harga

    @irma, bisa saja dilakukan pengadaan langsung ke penjahit untuk bajunya, dan ke toko attribut untuk attributnya

    @dedy, pengertian kontrak payung ada di Perpres 54/2010. dan untuk BBM sebaiknya menggunakan kontrak harga satuan kalau volumenya masih belum jelas

    @jefri, pada prinsipya…volume pekerjaan harus menginduk pada dokumen pengadaan. Apabila ada pekerjaan yang tidak ditawar tetapi ada dalam dokumen, maka harga satuannya dianggap sudah masuk dalam harga satuan yang lain.

    @fauzil, saya agak susah memberi komentar kalau tidak mengetahui barang/jasa yang diadakan. Tapi prinsipnya, yang jadi patokan pemilihan metode pengadaan adalah HPS dan bukan pagu anggaran

    @eddy, bisa

    @Fatthurrahman, tidak bisa. Penunjukan langsung hanya boleh untuk pekerjaan dalam kondisi khusus atau barang/pekerjaan khusus sesuai pasal 38

    @ricky, sudah ada pada link konsultasi di web LKPP

    @wahid, apabila mobil tersebut sudah tercantum dalam portal pengadaan nasional, maka boleh ditunjuk langsung

    @anto, tidak boleh. Karena pada awal proses lelang, penyedia sudah harus memiliki gambaran proses pekerjaan yang hendak dilakukan

    @m.yusuf
    1. Boleh, karena kepala SKPD adalah PA yang memang berhak mengangkat Panitia
    2. Apabila dibutuhkan utk pengadaan langsung, maka tetap harus ditunjuk
    3. tetap. Karena yang dievaluasi adalah penawarannya, dan bukan kualifikasinya
    4. KAK dibutuhkan untuk rencana umum pengadaan. Dan nanti dituangkan dalam spek teknis pada dokumen pengadaan

    @Umpan Balik, mohon kembali belajar tata bahasa Indonesia, khususnya mengenai kata sambung

    @John, sudah ada penjelasan resmi dari LKPP di web LKPP

    @Iman, contoh SPK sudah ada pada SBD Pengadaan langsung

    @eny, yang melakukan transaksi adalah PPK, dan dapat diwakilkan kepada pejabat pengadaan, namun buktinya tetap harus ditandatangani oleh PPK

    @yanto, kualifikasi pada pengadaan langsung bersifat “pre-knowledge”, jadi sebelum ditunjuk menjadi penyedia, pejabat pengadaan sudah harus mengetahui kualifikasi penyedia tersebut

    @sinta, saya lihat tidak ada aturan yang bertentangan antara Bagan Akun Standar dari keuangan dengan metode pengadaannya. Harus dibedakan antara peraturan akun dengan proses pengadaan.

    Tidak ada satupun aturan di PMK yang menyebutkan belanja modal tidak boleh dilakukan menggunakan pengadaan langsung.
    Yang ada adalah untuk belanja modal, maka proses pembayaran diminta menggunakan metode LS dan bukan menggunakan UP.

    Juga bagaimana dengan Laptop dan printer yang jelas merupakan belanja modal, tapi nilainya hanya sebesar 15 Juta Rupiah? Apa harus pakai lelang?

    Jadi pada prinsipnya, pengadaan langsung ini merupakan perluasan dari penunjukan langsung yang bernilai 50 juta pada Keppres 80/2003 dan sekarang dinaikkan menjadi 100 juta.

    Dulu sewaktu Keppres 80/2003 tidak ada perdebatan, kok malah muncul di Perpres 54/2010?

  39. Sinta P says:

    Pak Khalid, begini Pak menurut saya, BAS mengatur klasifikasi mata anggaran yang sebenarnya merupakan penjabaran UU Keuangan Negara dan APBN, dan juga mengenai RKAKL. Ketika kita merencanakan sesuatu dalam TOR/KAK pada awal mula penganggaran, disanalah kita mulai mengutak-atik dimana kita memposting anggaran agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan pengadaan.

    Benar yang Pak Khalid katakan, belanja modal pembayarannya dengan LS. Pengadaan langsung dapat dilakukan pembayaran UP dan LS. Pengadaan Langsung barang diperuntukkan untuk barang-barang yang langsung didapatkan di toko-toko atau pasaran.

    Pengadaan Langsung dilakukan pada MAK Belanja Barang (52). Kapan pengadaan Langsung dapat dilakukan pembayaran LS? Ketika pengadaan langsung barangnya adalah barang yang melalui proses atau sering kami sebut pengadaan bahan, seperti Campuran Aspal Panas dan lain-lain yang tidak dapat langsung dibeli di toko-toko atau pasaran, harus melalui pihak ketiga. Ohya Pak, kami sudah bertanya langsung ke LKPP, memang by phone, tapi jika penjelasan bersangkutan kami tangkap salah, nanti kami konfirmasikan kembali.

    Jika laptop yang Bapak maksud ada pada MAK Belanja Modal, maka harus dilelangkan biasa. Kalau hanya dengan satu laptop, lelang biasa memang ribet menurut saya. Tapi kan ada solusi lain. Saya yakin Bapak sudah tahu, Penunjukan langsung bisa, tapi dengan alasan yang jelas.

    Mungkin perdebatan ini ada setelah pengadaan langsung displit dari penunjukan langsung. Mungkin lho Pak… Atau mungkin karena sekarang semua sudah mulai bergairah membaca aturan hukum, dulu-dulunya mungkin lebih melulu mendalami hal teknis..

    Tapi saya senang bisa berdiskusi dengan Pak Khalid, jika salah tolong dikoreksi. Tapi bagus juga Pak jika ada perdebatan, berarti kita bisa saling sharing secara konstruktif.

    Terima kasih atas kesempatan diskusinya Pak Khalid. Sukses untuk Pak Khalid…

  40. Ays says:

    SALAM PAK.. dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH pasal 10.A Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ini berbeda dengan Pepres 54/2010.. Mohon Penjelasannya.. Terima Kasih.

  41. didi says:

    pa mau tanya ne…saya punya masalah dengan pengadaan langsung sebesar 250 juta…ceritanya begini, saya punya kegiatan pengadaan bantuan sembako untuk keluarga tidak mampu dalam rangka antisipasi bencana kekeringan dan gelombang pasang…pasal 38 ayat (3) telah memenuhi syarat untuk penunjukkan langsung, tetapi kalau dilaksanakan metode penunjukkan langsung berakibat penyedia barang tidak akan mampu mengerjakannya karena pembagian sembako dilaksanakan serentak 3 hari sebelum hari raya dan sasarannya adalah 10 desa (2000 orang)…atas alasan tersebut kemudian dilaksanakan pengadaan langsung terhadap 3 penyedia barang yang dipecah atas dasar perbedaan lokasi desa yang cukup jauh letak geografinya…yang menjadi pertanyaan saya adalah: 1. apakah sah memecah paket tersebut…2. apakah sah pejabat pengadaan memilih 3 (tiga) penyedia barang dengan masing-masing nilai dibawah 100 juta. terimakasih pak tanggapannya

  42. hijrah maulany says:

    Asslm,.. pk mo nanya.,..
    untk anggraan APBD, pada Dinas kami tidak ada PPK,..
    sementara dalm Perpres 54 2010 bahwa PPK bertugas untuk menandatangani kontrak..
    jadi dalam hal ini siapa yang menandatangani kontrak ? apakah PPTK atau PA/KPA ?

  43. SUWARDI says:

    assalamualaikum pak khalid,
    pak saya mau tanya ditempat saya sudah dibuat buat SK Direksi untuk mekanisme Pengadaan barang dan jasa, namun sampai saat ini masih mengacu pada Kepres 80/2003, belum menyesuaikan dengan Perpres 54, bagaimana pak apakah masih dapat dibenarkan diberlakukan dalam pelaksanaannya pak.
    terima kasih atas jawabannya

  44. @sinta, diskusi yang menarik, sayangnya tidak ada alasan untuk penunjukan langsung karena nilainya kecil 🙂 Pasal 38 ayat 4 dan 5 mengatur penunjukan langsung karena kondisi darurat dan barang khusus. Yang dimaksud barang khusus juga tidak merujuk kepada nilai. Jadi pembelian 1 unit laptop MAK Belanja Modal tidak dapat melalui penunjukan langsung, melainkan pengadaan langsung.

    @Ays, Sebenarnya aturan tersebut disusun untuk memudahkan SKPD yang kurang memiliki sumber daya dalam bidang pengadaan. Seperti yang kita ketahui, persyaratan PPK salah satunya adalah bersertifikat PBJ. Bagaimana untuk kecamatan yang jumlah SDM-nya terbatas. Untuk mengatasi hal seperti inilah maka KPA bertindak selaku PPK

    @didi, kalau sudah diketahui tidak mampu dilaksanakan oleh 1 penyedia, sebaiknya sejak perencanaan sudah dibagi menjadi 3 paket berdasarkan geografis tujuan, sehingga nilainya dibawah 100 juta dan dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung

    @Hijrah maulany, sesuai Permendagri 21/2011, KPA yang bertindak selaku PPK untuk menandatangani kontrak

    @Suwardi, sebenarnya apabila sebuah aturan masih menginduk pada aturan yang sudah dinyatakan tidak berlaku, maka secara otomatis aturan tersebut sudah tidak berlaku juga. Namun selama prinsip-prinsip Perpres 54/2010 tidak dilanggar maka dapat tetap diberlakukan. Saran saya, segera lakukan penyesuaian berdasarkan Perpres 54/2010

  45. fitri says:

    mohon infonya Pak, untuk pengadaan langsun pengerjaanya lintas tahun apakah boleh atau tidak terima kasih

  46. denni says:

    pak khalid, ada contoh evaluasi seleksi sederhana dengan sistem evaluasi pagu anggaran dan evaluasi biaya terendah, minta tolong dong.
    pak kapan kita dapat menggunakan evaluasi seleksi sederha dengan menggunakan evaluasi pagu anggaran dan evaluasi biaya terendah?

  47. patozy says:

    sblumnya salam kenal dari sAYA U/Bpk jg rekan2 yg sdh lebih dulu bergabung
    1. dalam rka belanja bbm nilainya diatas 200jt,,kendaraan dinas yg dipakai sudah dijatah perliter dan di buatkan sk,,pom yg ada stok bbm-nya tidak pasti,karna blum ada spbu didaerah kami,pertanyaan saya metoda pengadaan bj yg tepat u kondisi ini??
    2. dalam hal suku cadang dan service kondisi hampir sama dgn bbm, dmna tidak ada dealer to perwakilan dealer & service resmi sedangkan kendaraan dinas yg dipakai dari merk berbeda,,pengadaan yg cocok u kondisi ini??
    3. apakah barang seperti tisu, farvium, canebo, kit ban dan perlengkapan kendaraan sejenis boleh dimasukkan dalam belanja suku cadang??thank’s seblumnya,,,,

  48. Zaenal Arifin says:

    Pak Khalid, bagaimana cara menyusun HPS pengadaan sewa kendaraan dinas, kalo ada contohnya bisa diunduh dimana pak? trima kasih sebelumnya

  49. yh_wisnu says:

    Salam Kenal Pak Khalid…
    Pak Khalid mohon bantuannya
    Pada bulan maret tahun 2012, dikantor akan melaksanakan pengadaan mobil 1 unit harga 143.2 jt, sesuai dengan pengumuman yang ada di inaproc.lkpp, harga mobil sdh tercantum, kira-kira untuk penunjukan langsung harga gso, yang akan kami gunakan adalah sbd penunjukan langsung non darurat, menurut pak khalid bagaimana? Mohon Bantuannya….trimakasih

  50. adin says:

    Apakah pengadaan barang/jasa kontruksi nilai 100 juta harus ada konsultan perencana/pengawas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.