Apakah Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk Pengadaan Barang yang menambah aset ?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di blog ini atau di Facebook saya adalah “Apakah metode pengadaan langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset ?”

Pertanyaan ini muncul karena melihat isi Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang berbunyi:

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Kemudian kalau melihat Penjelasan Perpres 54/2010 Pasal 39 Ayat 1 Huruf a:

Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I.

Kalimat penjelasan inilah yang kemudian membuat sebagian panitia/ULP menarik kesimpulan bahwa Pengadaan Langsung tidak dapat digunakan untuk mengadakan barang yang dapat menambah aset atau kekayaan K/L/D/I

Apakah benar demikian ?

Mari kita cermati aturan ini dengan seksama πŸ™‚

Dalam melihat sebuah aturan atau produk hukum, kita tidak boleh hanya melihat dari satu kalimat saja, melainkan harus melihat secara keseluruhan termasuk semua tanda baca dan kata penghubung yang digunakan, karena dari hal-hal tersebut makna sebuah kalimat atau pasal dapat berubah secara drastis.

Oleh sebab itu, mari kembali melihat Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang saya gabungkan dengan pengertian kebutuhan operasional sesuai Penjelasan Perpres 54/2010.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; DAN/ATAU
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan DAN/ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Coba lihat kata DAN/ATAU pada huruf c dan d di atas.

Pengertian DAN/ATAU menurut Bahasa Indonesia adalah pilihan penggunaan kata penghubung DAN atau kata penghubung ATAU. Artinya, kita bisa memilih apakah hendak menggunakan DAN atau menggunakan ATAU.

Pemilihan kata sambung ini amat berpengaruh terhadap pengertian dari Pasal 39.

Menurut Bahasa Indonesia, kata DAN dan ATAU adalah kata penghubung koordinatif. Kata DAN digunakan untuk menandai hubungan penambahan. Kata ATAU digunakan untuk menandai hubungan pemilihan.

Mari sekarang kita ubah kata penghubung dengan menggunakan kata DAN pada huruf c dan menggunakan kata ATAU pada huruf d. Hal ini karena pada huruf d, tidak bisa menggunakan 2 kondisi secara bersamaan.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; DAN
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Apabila menggunakan kata DAN pada huruf c, maka seluruh kondisi pada a, b, c, dan c WAJIB ada untuk dapat melaksanakan Pengadaan Langsung. Artinya, syarat untuk dapat melaksanakan pengadaan langsung selain nilainya di bawah 100 Juta Rupiah adalah harus kebutuhan operasional yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak menambah aset, teknologinya sederhana, resikonya kecil dan dilaksanakan oleh penyedia perseorangan atau badan usaha kecil.

Sekarang, kita ganti kata penghubung pada huruf c dengan kata ATAU.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; ATAU
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Apabila menggunakan kata penghubung ATAU pada huruf c, maka kondisi a, b, c, dan d merupakan pilihan. Salah satu kondisi WAJIB ada agar Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan. Artinya, syarat untuk melaksanakan pengadaan langsung selain nilainya di bawah 100 Juta Rupiah adalah kebutuhan operasional yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak menambah aset ATAU teknologinya sederhana ATAU resikonya kecil ATAUΒ  dilaksanakan oleh penyedia perseorangan atau badan usaha kecil.

Berdasarkan paparan di atas, maka Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset selama nilainya di bawah 100 juta rupiah.

Catatan:

Sebelum ada yang bertanya, saya sampaikan bahwa sampai tulisan ini di buat, SBD Pengadaan Langsung belum dikeluarkan oleh LKPP, sehingga prosedur pengadaan langsung belum saya tulis. Setelah keluar, akan saya susun prosedur serta tahapannya.

This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

108 Responses to Apakah Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk Pengadaan Barang yang menambah aset ?

  1. fadli says:

    ditunggu terus update-nya pak khalid….

  2. heriyanto says:

    nice posting, terimakasih pak

  3. Mat says:

    pak Khalid,, apakah ada perbedaan Kontrak Jamak dng Kontrak Multiyears..mohon pnjelasan…terima kasih pak…

  4. @Mat, Silakan dilihat Pasal 52 Perprs 54/2010

  5. Mat says:

    Assalamu alaikum pak khalid, yg dimaksud dng pengertian/batasan substansi penawaran dan Nilai ammbang batas lulus itu apa Pak..? trima ksih sblumnya….

  6. Teddie says:

    Pa, untuk Kebutuhan Operasional (kebutuhan rutin dan tidak menambah aset atau kekayaan), disitu kan tidak ada pilihan dan/atau, tapi lebih tegas “dan tidak menambah aset”, kok masih diperbolehkan meskipun menambah aset bisa Pengadaan Langsung, meskipun huruf c dan d memakai ATAU untuk yang a tidak ada pilihan ATAU kan pa, mohon pencerahan lagi

  7. Agus Adi says:

    LKPP sendiri kurang tegas dan kurang siap menyikapi peraturan baru yg mereka susun…padahal sebagian besar paket adalah dibawah 100juta…klo prosedurnya (SBD) belum di release, dan timbul pemahaman yg berbeda antara PPK, Penyedia Barang/Jasa, Pemeriksa/auditor bahkan Penyidik….PPK dab Panitia yg siap-siap jadi bulan2an

  8. @Mat, untuk substansi, saya agak kurang jelas pertanyaannya. Boleh diinfokan itu tertulis pada Pasal berapa di Perpres 54/2010 ?
    Kalau nilai ambang batas lulus adalah batasan terendah yang ditentukan oleh panitia agar dapat dinyatakan lulus pada penilaian sistem gugur pada metode evaluasi sistem gugur

    @Teddie, benar, oleh sebab itu point a merupakan satu kesatuan. Tapi a itu sendiri tidak berdiri sendiri, ada b, c, dan d. Sedangkan pada bagian c ada tulisan “dan/atau” sesuai paparan di atas. Jadi, pengadaan langsung dapat dilakukan selama memenuhi kondisi a ATAU b ATAU c ATAU d

    @Agus, Saya setuju pak πŸ™‚

  9. jadi kesimpulannya pak, pengadaan langsung tetap diperbolehkan untuk yang nilainya dibawah Rp. 100 Juta walaupun pengadaan itu sifatnya menambah aset ?

  10. ardi says:

    Ass. pak khalid menurut perpres 54 pasal 36 pemilihan penyedia barang/konstruksi/ jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan umum dgn pascakualifikasi (1), kecuali pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini terbatas dilakukan dgn pelelangan terbatas (2), pengumuman paling kurang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi serta Portal pengadaan nasional melalui LPSE (3) tidak ada negosiasi teknis dan harga ( 4 ),
    kembali ke pasal 37 menjelaskan tentang pelelangan sederhana/pemilihan langsung,kalau kita cermati proses pelelangan umum dengan pelelangan sederhana tidak ada perbedaan yang jelas dalam proses pemilihan.
    1. sama -sama dilakukan melalui proses pascakualifikasi ( kecuali bersifat kompleks )
    2.sama -sama diumumkan di web site K/L/D/I dan papan pengumuman serta portal pengadaan nasional kecuali lamanya waktu penayangan pengumuman.
    3.sama- sama tidak ada negosiasi teknis dan harga.
    kalau dilihat peraturan tersebut sebaiknya pelelangan sederhana /pemilihan langsung ditiadakan.trims

  11. @Haeqal, Boleh

    @Ardi, sebenarnya gak juga sih. Coba lihat pemilihan langsung pada Keppres 80/2003. Nilainya di bawah 100 juta tapi pakai Prakualifikasi. Jadinya rencana cepat, malah jadi lambat.
    Dengan pelelangan sederhana, maka lama waktu lelang bisa menjadi 14 hari kerja saja

  12. Mat says:

    pengertian/batasan tentang substansi penawaran ada pada lampiran II no. 7 point 5 (pengertian/batasan ttg substansi penawaran harus dicantumkan dng jelas dlm dokumen pengadaan dan dijelaskan kpd peserta sebelum batas akhir pemasukan dokumen pnawaran..)trims

  13. Teddie says:

    Nambah lagi nih pa,
    Lampiran II tentang Pengadaan Langsung
    huruf d:Pejabat Pengadaan melakukan transaksi;dan
    huruf e:Pejabat Pengadaan mendapatkan bukti transaksi…
    Maksudnya Pejabat Pengadaan bawa sejumlah uang tau gimana pa, krn kalo ga bw uang ga bisa dpt bukti transaksi..
    Terus di dalam proses Pengadaan Langsung Barang tidak disebutkan PPK dan Penyedia Barang, apa langsung ke Toko? Kalo ke toko berarti Pasal 19 Persyaratan Penyedia Barang/Jasa apa harus semuanya dipenuhi..mohon penjelasan

  14. edo says:

    Setelah keluar, akan saya susun prosedur serta tahapannya.
    ————————

    Sangat saya nantikan bos…

  15. Aman Azka says:

    Udah ada belum bang, prosedur pengadaan langsungnya? tolong dimuat juga bang ya prosedurnya..

  16. ay03 says:

    Kalo untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan Pengadaan Langsung,,apakah pengertian kebutuhan operasionalnya juga sama pak?contohnya seperti apa?
    Makasih..

  17. Sulaiman says:

    Assalamuaikum wr. wb.
    Pak .. Klo SBD Penggadan Langsungnya Belum keluar juga apakah boleh menggunakan Dokumen Pengaadan yg Penunjukan Langsung seperti yg kami pakai tahun 2010, karena kami harus segera memperbaiki atap kantor yang bocor dengan Pagu Anggaran Pemeliharan Gedung senilai 50 Juta atau harus nunggu SBD dulu. terima kasih.

  18. ay03 says:

    mau tanya,,untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di bawah 50 juta,apakah menggunakan metode Pengadaan Langsung atau dengan Seleksi Sederhana?
    apa perbedaannya?
    selain itu, dalam Perpres 54/2010, tidak dijelaskan mengenai kebutuhan operasional untuk jasa konsultansi? Apa batasannya? Bagaimana contohnya?

    Terimakasih.

  19. Furqan Husaini says:

    Maaf pak, skrg sy sdg ikut bimtek & ujian sertifikasi d medan…ketika hal ini sy tnyakan, pemateri mngatakan bila menambah aset tetap tdk bs pelelangan langsung.
    Pematerinya Bpk. Ir. Harjono Rahmad dari kementrian PU RI.

  20. Oman Suherman says:

    Mau Tanya; Satker tempat saya kerja mau melakukan Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin dengan nilai 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dari APBN dan menambah nilai aset. Metode apa yang bisa digunakan apakah :
    1. Penunjukan langsung
    2. Pengadaan langsung, atau harus
    3. Pelelangan Sederhana
    Terima kAsih

  21. Mardi Wibowo says:

    Apakah SBD Pengadaan langsungnya belum keluar juga pak?

  22. Mardi Wibowo says:

    Menurut saya syarat a dan b wajib karena di belakang poin a dan b tidak ada kata sambung dan/atau, sedangkan syarat c dan d bisa wajib dua-duanya jika kata sambungnya dan atau bisa pilihan kalau memakai kata sambung atau.

  23. pak khalid mohon petunjuk nya, apakah pengadaan aplikasi komputer merupakan jasa konsultasi atau dapat dikategorikan jasa lainnya pak ?

  24. Bondan says:

    Informasinya ok banget… ditunggu updatenya Pak, terutama untuk SBD Pengadaan Langsungnya…
    Terima kasih.

  25. Maman Kukar says:

    Saya sependapat dengan Mr. Teddy Kebutuhan Operasional (kebutuhan rutin DAN TIDAK menambah aset atau kekayaan), ” sudah sangat jelas pd penjelasan Psl 39 ayat (1) huruf a atas perpres 54 / 2010 ” bahwa DAN/ATAU yang ada pada huruf c dan d tidak ada kaitannya terhadap pilihan. SEBAIKNYA KITA TANYAKAN AJA LANGSUNG PADA LKPP, JGN PERSEPSI MASING-MASING DONK,.paling-paling LKPP ga bisa Jawab tuh,.. πŸ˜€

  26. @mat, yang dimaksud substansi penawaran adalah batasan syarat administrasi dan teknis yang diminta. Nilai ambang lulus adalah nilai batas minimal yang harus dipenuhi pada evaluasi panitia sehingga dapat dinyatakan lulus.

    @Teddie dan Maman.
    Dalam membaca sebuah produk hukum, kita tidak boleh memecah antara satu dengan yang lain. Setiap pasal adalah satu kesatuan yang utuh.
    Sehubungan dengan hal tersebut, penjelasan Pasal 39 ayat 1 huruf a saya masukkan dalam huruf a pada pemaparan di atas.
    a adalah 1 kesatuan, makanya menggunakan kata DAN, yang berarti bahwa “Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I.”

    Namun, a ini tidak berdiri sendiri, karena setelah kalimat itu ada tanda baca titik koma (;) yang menghubungkan dirinya dengan huruf b, c, dan d.

    Kecuali disitu menggunakan tanda titik (.), maka harus dibaca sebagai sebuah kalimat tersendiri. Atau, setelah huruf a ada kata penghubung DAN yang menjadi sebuah syarat mutlak.

    Dengan adanya titik koma (;) pada akhir kalimat di huruf a, maka DAN di dalam huruf tersebut hanya dibatasi pada kalimat itu saja πŸ™‚

    Tentang kalimat pak Maman bahwa ini adalah persepsi saya dan sebaiknya ditanyakan ke LKPP, silakan dibaca akhir tulisan saya di atas.
    Hal ini sudah ditanyakan secara resmi dan jawaban LKPP juga sudah diberikan secara jelas. Jadi LKPP cukup tanggap terhadap hal ini. Mohon jangan memberikan persepsi negatif terlebih dahulu.

  27. fardhon says:

    saya juga udah tanya ke LKPP utk pengadaan langsung memenuhi satu kriteria saja udah bisa. Menurut LKPP utk yg SPK tetap pakai dok pemilihan. Yg jadi pertanyaan penilaian kualifikasi bagaimana? Pakai pra atau pasca, sy skrg lg susun pakai semi pasca jadi msh bisa dilengkapi klau kurang. krn lebih singkat terus baru klarifikasi dan negosiasi, nurut pak khalid gimana?

  28. iwan bayanaka says:

    mohon penjelasan:
    pada lampiran II. B. 5.c.2 :
    d).pejabat pengadaan melakukan transaksi; dan
    e). pejabat pengadaan mendapatkan bukti transaksi dgn ketentuan :
    >>(2) pengadaan langsung sampai 10jt berupa kuitansi.
    yang menjadi pertanyaan saya :
    1. apakah maksud melakukan transaksi tersebut berarti pejabat yang melakukan pembayaran/pembelian lansung ke penyedia?…
    2. yang dimaksud kuitansi tersebut, apakah kuitansi SKPD atau kuitansi penyedia.
    3. Lampiran II.A.10.d.2)SPK paling sedikit berisi :
    >>c). nomor dan tgl surat permintaan penawaran.
    sedangkan lampiran II.5.c.2. tidak ada proses pemasukan penawaran!.apakah poin c) ini bisah kita abaikan?

  29. Totok says:

    Salam kenal Pak Khalid.
    Tolong dijelaskan tentang persyaratan khusus bila ada (menurut Perpres 54/2010) terkait personil yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ataupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), misal terkait dengan jabatan struktural atapun eselon. mengingat kewenangan dan beban tangggung jawab yang besar dari PPK terhadap kegiatan pengadaan.
    Terima kasih. Jazakallahu khoir.

  30. saya juga memiliki pemikiran yang sama dengan pak Agus adi, apabila antara PPK, Penyedia Barang/Jasa, Pemeriksa/auditor bahkan Penyidik memiliki persepsi yang berbeda dalam pemahaman dan pengartian Pasal 39 Ayat 1, yang kasian Panitia/ULP/PPK pak, karena dalam pengalaman saya pun banyak terdapat tim pemeriksa yg tidak paham dan mengerti tentang peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, bahkan banyak yg tidak memiliki sertifikat ahli pengadaan barang /jasa, dan mereka lebih berpedoman pada Permendagri dan Permenkeu… mohon tanggapannya pak

  31. mahmudi says:

    pak tolong SBD untuk pengadaan harus segera di adakan pak..ini sudah sangat mendesak..

  32. mahmudi says:

    maksud saya SBD untuk pengadaan langsung pak.untuk pagu dana 5 – 10 Juta cukup menggunakan kwitansi..apakah yang dimaksud disini kwitansi pembelian ke pihak ke tiga ? apakah yang dimaksud Bukti Transakasi ? apakah pejabat pengadaan yang langsung melakukan semacam pembelian? apakah perlu dilampirkan Surat Pesanan Barang?

  33. albi says:

    Kami akan mengadakan pekerjaan pengadaan mesin penggilingan padi seharga Rp 190 Jt beserta bangunan gedung tempat mesin tersebut seharga Rp 90 Jt dalam satu kode kegiatan. Bisakah kami memecah paket menjadi 2 yaitu untuk pengadaan barang dan konstruksi, atau paket tersebut harus digabung mohon penjelasannya.

  34. @ay03, Pengertian kebutuhan operasional untuk Jasa Konsultansi adalah jasa yang diberikan untuk memenuhi program kerja internal instansi

    @Sulaiman, boleh saja pak, tinggal isi dan tahapannya disesuaikan dengan Prosedur pada Perpres 54/2010

    @ay03, Jasa Konsultansi yang bernilai di bawah 50 Juta, dapat menggunakan Pengadaan Langsung atau Seleksi Sederhana. Perbedaannya adalah Pengadaan langsung tidak diumumkan sedangkan Seleksi sederhana tetap diumumkan. Perbedaan lainnya dapat dilihat pada Lampiran IV Perpres 54/2010

    @Furqan, tidak apa-apa, pendapat boleh berbeda asal memiliki dasar hukum. Dan yang saya uraikan di atas adalah pendapat saya berdasarkan Perpres 54/2010 πŸ™‚

    @Oman, silakan menggunakan Pengadaan Langsung atau Pelelangan Sederhana

    @mardi, sudah saya jawab di atas

    @Haeqal, Pengadaan Barang

    @fardhon, penilaian kualifikasinya seperti pasca kualifikasi

  35. @iwan

    1. Betul

    2. Kalau siapa yang menyiapkan, silakan disesuaikan, karena biasanya format kuitansi dari penyedia dianggap tidak sesuai oleh SKPD. Yang terpenting adalah isi kuitansi tersebut yang tetap menggambarkan transaksi antara K/L/D/I dengan penyedia

    3. Bisa. Hal ini karena SPK tersebut disiapkan agar dapat digunakan juga untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi yang tetap membutuhkan surat penawaran

  36. @Totok, Persyaratan PPK tertuang pada Pasal 12 Ayat 2

    @Panitia KKP Kukar, oleh sebab itu sosialisasi Perpres 54 ini harus terus dilakukan pak. Termasuk kalau ada permasalahan, LKPP dapat dikirimkan surat untuk memberikan pendapat hukum terhadap hal tersebut

    @mahmudi, sayangnya bukan saya yang berwenang membuat SBD Pengadaan Langsung, wewenang ada di LKPP πŸ™‚

    @albi, silakan dipisah, karena mesinnya menggunakan Pengadaan Barang, dan bangunannya menggunakan Pekerjaan Konstruksi

  37. yopi firmansyah says:

    pa, untuk pengadaan langsung apakah harus ada jadwal kegiatan seperti dalam pelelangan (maksudnya tahapannya)?…mhn petunjuknya?

  38. adeng says:

    Pak khalid, perbedaan persepsi tentang pasal 39 Pepres 54/2010 ternyata menjadi isu utama di beberapa tempat, termasuk di daerah kami. Terus terang sekitar bulan november th 2010 yang lalu kami mendapatkan materi sosialisasi Pepres 54/2010, pada waktu itu dijelaskan bahwa pengadaan langsung hanya boleh untuk barang yg tidak menambah aset. Setelah kami membaca penjelasan dr pak khalid pikiran kami terbuka dan mengerti maksud sebenarnya dari psl 39 tersebut. Pemahaman yang benar terhadap satu pasal sangatlah penting, karena kalo salah pemahaman maka akan berpengaruh terhadap penentuan metode pemilihan penyedia barang/jasa. Di atas pak khalid menjelaskan bahwa hal ini sudah bapak tanyakan secara resmi ke LKPP dan LKPP sendiri telah memberikan jawaban yang jelas. Kalo boleh bisa ga bapak kirim ke saya penjelasan dr LKPP tersebut, hal ini penting untuk kami jadikan dasar untuk menyelesaikan perbedaan penafsiaran di daerah kami. Atas perhatian dan bantuan bapak kami ucapkan terima kasih.

  39. fardhon says:

    met sore pak, kalau mengadakan acara di hotel misal sewa ruang rapat 2 juta dan mamin 60 rb x 50 org. itu pakai pengadaan langsung atau penunjukkan langsung krn sewa ruang rapat jg termasuk keadaan khusus yg penunjukan langsung? sedangkan klau pengadaan langsung harus 2 survey ke hotel?

  40. Dauz says:

    Ass. p. khalid saya minta arahan dalam penyusunan KAK dengan contoh2nya trims setelahnya……..

  41. Dzikri says:

    Ass.wr.wb. Pa. sy mau tanya apakah pengadaan langsung hanya dilakukan oleh 1 pejabat pengadaan saja tolong konfirmasinya wassalam.

  42. hastuti says:

    pak khalid mohon info standart dokumen pengadaan langsung.Thanks

  43. Melki says:

    pak, pada SBD utuk pengisian data personil inti dan data peralatan minimal pada dok penawaran teknis apa sama dengan data isian kualifikasi yang terdapat juga data personalia dan data peralatan ??? mohon penjelasannya untuk pengisian dokumen penawaran dan dokumen isian kualifikasi, trims….

  44. Melki says:

    pak, apa bisa dalam SBD untuk pekerjaan konstruksi dalam lampiran surat penawaran daftar kuantitas dan harga saya ganti….. untuk pekerjaan konstruksi sptnya kurang tepat biasanya adalah Rincian Penawaran (BQ)dan dilampirkan juga daftar analisa SNI, daftar harga satuan upah dan bahan menurut saya daftar kuantitas dan harga pada SBD pekerjaan konstruksi paling tepat untuk pengadaan barang saja…

  45. Wahyudi Nor says:

    Ass..p khalid, apakah SBD pengadaan barang yang sudah terbit dapat digunakan untuk proses pengadaan langsung atau SBD untuk pengadaan langsung ada tersendiri ? trims

  46. rakyat says:

    selamat siang dan sukses selalu pak…..

    1.pak kalau ULP di sebuah kota/kab belum terbentuk apa bisa pakai panitia (gasal)?
    2.website pengadaan belum ada….terus bagaimana cara kita mengumumkan pelelangan sederhana dan / umum ? apa boleh hanya lewat koran ?
    3.untuk pengadaan langsung s/d 10 juta apa juga harus membandingkan 2 penyedia ?
    4. Bentuk untuk pencairan dana apa pakai SPK saja dan bukti transaksi Pak..?
    terima kasih banyak pak….bapak adalah inspirasi saya

  47. budi joe says:

    apakah dalam pengadaan langsung diperlukan penilaian kualifikasi, anwijing,pembukaan,proses evaluasi dst ….seperti pada pl dan pelelangan ??

    Terima kasih

  48. yakobus says:

    apakah ada juga standar untuk SPK Pengadaan LAngsung Pak? Tq. inspirasi Bapak sangat membantu saya

  49. ida says:

    boleh nggk pak klu satu paket pengadaan makan piket di pecah untuk kegiatan pengadaan langsung dan lelang, krn sementara untuk menunggu waktu lelang sblmnya qt menggunakan pengadaan langsung

  50. satya says:

    saya mau tanya pak, dalam proses PENGADAAN LANGSUNG disebutkan harus ada 2 pembanding penyedia dalam melaksanakan survei pasar, apakah dalam prosesnya nanti kedua penyedia tersebut memasukkan penawaran harga atau hanya 1 penyedia yang memenuhi kualifikasi seperti dalam proses penunjukan langsung pada kepres 80 dahulu? mohon infona pak krn saya takut salah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.