Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Akhirnya, setelah ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2010, Softcopy Perpres No. 54 Tahun 2010 sudah dapat diperoleh secara resmi di LKPP. Sesuai janji saya, saya akan mempublikasikan setelah LKPP mempublikasikan, maka pada tulisan ini pembaca dapat mengunduh seluruh dokumen yang berkaitan dengan Perpres tersebut.

Satu yang harus diperhatikan dan yang paling sering ditanyakan juga adalah “Kapan Perpres ini diberlakukan ?” dan “Bagaimana dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 ?”

Mari coba kita bahas sesuai aturan peralihan pada Perpres 54 Tahun 2010

  1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
  2. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
  3. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
  4. Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

Dari 4 butir aturan di atas, yang merupakan isi dari Pasal 132 Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan bahwa pengadaan menggunakan Keppres 80 Tahun 2003 masih tetap dapat digunakan hingga 1 Januari 2011.

Kemudian, apakah sudah boleh menggunakan Perpres 54 Tahun 2010 untuk pengadaan bulan ini hingga Desember 2010 ?

Jawabannya adalah boleh, karena kalimat Ayat (1) Pasal 132 tersebut menegaskan bahwa Keppres 80 itu TETAP DAPAT, artinya secara default Perpres 54/2010-lah yang berlaku.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 136 yang berbunyi “Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.”

Kemudian khusus mengenai penayangan pengumuman di Harian Koran Tempo sebagai Surat Kabar Nasional, hal ini masih diwajibkan ditayangkan sampai kontrak ini berakhir, atau sampai tanggal 9 Juli 2011, sedangkan penggunaan Surat Kabar Propinsi harus mengacu kembali ke Surat Perjanjian/Kontrak antara Gubernur Propinsi masing-masing dengan Surat Kabar Propinsi masing-masing, khususnya pada klausul masa berlaku.

Selanjutnya, silakan mengunduh Perpres No. 54 Tahun 2010 pada tautan di bawah ini:

  1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
  2. Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
  3. Lampiran I Perpres 54 Tahun 2010 – Perencanaan Umum
  4. Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 – Barang
  5. Lampiran III Perpres 54 Tahun 2010 – Pekerjaan Konstruksi
  6. Lampiran IVa Perpres 54 Tahun 2010 – Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
  7. Lampiran IVb Perpres 54 Tahun 2010 – Jasa Konsultansi (Perorangan)
  8. Lampiran V Perpres 54 Tahun 2010 – Jasa Lainnya
  9. Lampiran VI Perpres 54 Tahun 2010 – Swakelola

Matriks Perbedaan antara Keppres No. 80 Tahun 2008 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 dapat diperoleh pada postingan sebelumnya.


This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

206 Responses to Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

  1. rizaldi PNFI Medan says:

    mohon juga dikirim ke email berikut : yayacuka@yahoo.com, terima kasih pak atas bantuannya.

  2. teguh says:

    saya juga mau pak, format SPK nya.. permanadoang@yahoo.co.id, trims.

  3. Malik says:

    pak mohon dikirim format spk nya. trims

  4. Assalamualaikum Wr. Wb. Bp. Khalid Mustafa
    Saya mohon dikirim softcopy Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 diemail saya ini, terima kasih atas bantuanya

  5. @albertus, denda dikenakan dengan ketentuan, apabila barang yang terlambat itu menyebabkan seluruh pekerjaan tidak berfungsi, maka denda yang dikenakan adalah 1/mil dari total nilai kontrak. Namun apabila pekerjaan/barang yang terlambat tidak mempengaruhi keseluruhan pekerjaan, maka dendanya adalah 1/mil dari nilai barang yang terlambat. Inilah yang dimaksud dengan bagian dari kontrak

    @ardi, bentuk dokumen kualifikasi telah tertuang dalam SBD. Perbedaan utamanya hanya dengan hilangnya kolom neraca perusahaan

    @halik, rizaldi, teguh, format SPK dapat diperoleh pada SBD yang dapat diunduh di https://khalidmustafa.info/?p=1333

    @Soepriyadi
    1. Boleh saja, asal isi dokumennya sudah disesuaikan dengan Perpres 54/2010, termasuk SKP untuk usaha kecil sudah disesuaikan menjadi 5
    2. Apakah gedung bertingkat 3 tidak dapat dikerjakan oleh usaha kecil ? Kalau dapat, maka tidak apa-apa dilaksanakan. Apalagi ketentuan Gred saat ini sudah dihapuskan dengan keluarnya Surat Edaran Menteri PU
    3. Setiap persyaratan SKA harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan tidak boleh ditambah atau dikurangi
    4. Surat dukungan bisa dipersyaratkan, namun apabila surat tersebut hanya dikeluarkan oleh 1 distributor maka dapat dianggap mengarah kepada produk tertentu.

    @trubus, softcopy Perpres 54/2010 dapat diunduh pada tulisan ini

  6. ican bunayu says:

    pak, apakah belanja operasional/rutin kantor seperti ATK,belanja peralatan dapur n Listrik,pemeliharaan, pengandaan dll harus melalui proses pengadaan? boleh tidak nilainya dalam setahun di pecah2 menjadi per triwulan ? dan apakah boleh pembayarannya melalui LS bendahara tanpa proses Pengadaan

  7. ican bunayu says:

    pak saya mau tanya lg, pembangunan gedung dgn nilai 900 jt, tetapi krn dana hanya tersedia 200 jt jd pembangunan dilaksanakan sampai proses struktur,
    1. apakah boleh utk tahap selanjutnya pd tahun ini dilaksanakan dgn penunjukan langsung ke penyedia yang melaksanakan di thn kemaren?
    2. kalau boleh apa dasar hukumnya?
    3. bagaimana prosesnya sesuai dgn P 54?
    trims banyak pak….kami di daerah sangat memerlukan org seperti bapak,…. berilmu dan mau sharing

  8. ican bunayu says:

    pak tolong saya mau jg file SPK nya….email saya vd_gumay@yahoo.com

  9. @ican
    1. Belanja operasional silakan dilakukan melalui pengadaan langsung (apabila nilainya dibawah 100 juta), pelelangan sederhana (apabila nilainya dibawah 200 juta), atau pelelangan umum (di atas 200 juta).
    Namun kontraknya menggunakan kontrak harga satuan, sehingga proses pengadaan peralatannya dilakukan setiap bulan/per triwulan/per kebutuhan. Proses pembayaran dapat dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama.

    2. Apabila dana yang 900 juta tersebut telah pasti ada, namun yang tersedia di tahun pertama baru 200 juta, maka silakan melakukan pelelangan umum senilai 900 juta dan kontrak menggunakan Tahun Jamak, sehingga siapapun penyedia barangnya, dapat mengerjakan kembali tahun depan dengan anggaran yang ada. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Perpres 54/2010.

    3. Contoh SPK sudah ada di dalam SBD. Silakan diunduh di https://khalidmustafa.info/?p=1333

  10. ican bunayu says:

    maaf pak tanya lg, dana yang 200 jt sdh terlaksana hanya sampai proses pembangunan struktur dgn kontrak tahun tunggal jenis harga satuan….tahun ini kami mau melanjutkan lagi pembangunan tsb sampai selesai dgn sisa dana 900 jt….apakah boleh saya tunjuk langsung rekanan yg melaksanakannya kemaren dgn mempertimbangkan satu kesatuan bangunan? atau harus lelang lg, trims pak

  11. ican bunayu says:

    maaf pak saya mau tanya lg ni…..boleh saya minta File SBD yang M.Word, makasih banyak atas bantuannya…

  12. @ican, tidak boleh pak. Satu kesatuan tunggal hanya boleh apabila terjadi Unforeseen Condition.
    Yang dimaksud dengan unforeseen condition adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukan perbaikan tanah (soil treatment) yang cukup besar untuk landas pacu (runway) yang sedang dibangun.
    Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak termasuk dalam kategori unforeseen condition. Contoh : antara pondasi jembatan (abuttment) dengan bangunan atas jembatan (girder, truss, dsb).

    Jadi, silakan lelang umum untuk pekerjaan tersebut

    SBD yang berupa file word dapat diunduh pada https://khalidmustafa.info/?p=1333

  13. Mashudi says:

    Pak.Khalid Yth. Kami mau bertanya form isian untuk Kualifikasi pada prepres 54 th.21010 contohnya tidak ada apakah sama dg.contoh yg.ada pd kepres 80, kemudian unt.usaha kecil bisa melaksanakan sampai 2,5M, sedangkan menurut sepengetahuan kami unt.usaha kecil mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200jt, terima kasih

  14. lukmanul hakim says:

    Asw Pak Khalid, kami mau bertanya didalam perpres 54 tahu 2010 kan tidak diatur tentang panitia/pejabat pemeriksa barang, tapi ada panitia/pejabat penerima barang yang bertugas memeriksa barang yang diadakan..nah mau tanya berapakah jumlah panitia/pejabat penerima barang ini….atas jawabannya tak lupa kami ucapkan terima kasih..wassalam

  15. stevia says:

    ass..

    pak, saya ingin bertanya..
    saat ini masih terdapat polemik tentang pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMN..
    dalam Permen BUMN No. Perโ€“05/MBU/2008 dikatakan bahwa pengadaan barang/jasa BUMN menggunakan prosedur yang dibuat oleh masing2 BUMN dengan berlandaskan permen tersebut.tetapi
    dalam ruang lingkup pasal 2 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 dikatakan bahwa pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BUMN yang dibiayai oleh APBN/APBD.

    maka yang dipertanyakan adalah :
    1. apakah terdapat perbedaan sumber pembiayaan dalam pengadaan barang/jasa di bumn dengan menggunakan dana dari korporasi araupun apbn yang mengakibatkan perlunya pembedaan dari kedua peraturan tersebut?

    2. apakah maksud dari pasal 2 ayat (1) huruf b tersebut? apakah dana investasi tersebut berasal dari kekayaan negara yg dipisahkan sebelum dibentuknya APBN atau memang dana yang berasal dari APBN yang memang disediakan khusus untuk BUMN?

    terimaksih sebelumnya..

  16. sutejo says:

    Bagaimana menentukan HPS yang tepat, selama ini saya berhitung dari harga katalog pabrikan (bukan harga toko setelah diskon) + biaya transportasi dan mobilisasi + keuntungan 25% + PPN 10%, apakah sudah tepat perhitungan saya, mohon pencerahannya karena keppres yg baru ditetapkan keuntungan cuma 15%, bgaimana ini pak ?? … trims

  17. eni says:

    pak, saya ingin bertanya..
    Kita ada 2 Diklat, Bisakah dengan lokasi/penyedia jasa yang sama, tapi adminstrasi sendiri?

  18. Sigit says:

    ..sy msh bingung mengenai parameter apa saja dalam menentukan suatu kegiatan dengan pagu anggaran 100jt, dilaksanakan dengan penunjukan langsung atau pengadan langsung. Dan apabila dilakukan dengan pengadaan langsung, mohon informasi tentang tahapan2 yang harus dilaksanakan. Apabila ada contoh dokumen pengadaan / dokumen kontrak untuk penunjukan/pengadaan langsung, sudilah kiranya dikirimkan ke kami di binamarga_rembang@yahoo.co.id
    Atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

  19. Hendri says:

    Pak Khalid Yth.
    Apakah untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung, harus diumumkan di web site dan papan pengumuman resmi juga ?

  20. Asep says:

    Pa’ Khalid Yth; Saya mau tanya tentang pengadaan barang/jasa konsultansi, apakah untuk pendaftaran, penanda tanganan dokumen Prakualifikasi, penandatanganan Dokumen Penawaran n Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi hrs Direktur Utama, apakah Direktur hrs pake Surat Kuasa Dirut. trmks

  21. Pak saya mau nanya, apakah dalam membuat HPS untuk pekerjaan pengadaan langsung untuk pembelian komputer kebutuhan kantor yg bernilai dibawah 100 juta boleh dimasukkan keuntungan 15 %, sementara didalam perpres 54 dibunyikan, untuk pengadaan langsung cukup dengan melakukan survey harga kepasar minimal 2 toko, kemudian ditetapkan pelaksana pekerjaan tersebut setelah melalui klarifikasi dan negosiasi. berarti harga yg dipakai adalah harga toko apakah masih boleh dimasukkan keuntungan yg 15 5 tadi ? mohon infonya pak. makasih

  22. nurhadi says:

    mau nanya pak, klo pengadaan barang/jasa bawah 200jt (pemilihan langsung/lelang sedrehana) pake prakualifikasi masih boleh dilaksanakan utk th 2011 ini?

  23. axel says:

    mau nanya pak kalau lelang dengan klasifikasi siup kecil apa kah boleh,? PT yang menggunakan siup manengah dan besar ikut lelang dan dapat menang dengan alasan di lihat dari permodalan awal yang ada di akte PT mohon penjelasan

  24. @Mashudi, Form isian kualifikasi ada pada SBD. Silakan diunduh di https://khalidmustafa.info/?p=1333.
    Usaha kecil saat ini sudah berubah dengan UU Usaha Kecil. Jadi tidak menggunakan UU lama lagi yang kekayaannya hanya 200 Juta.

    @lukmanul hakim, jumlah PPHP disesuaikan dengan kebutuhan pak

    @stevia:
    1. Sebaiknya dibedakan berdasarkan sumber dananya.
    2. Menurut Penjelasan perpres 54/2010, Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas.

    @sutejo, wuaahh..keuntungannye besar banget pak. Maksimal hanya 15% tuh, itu juga sudah termasuk biaya overhead

    @eni, infonya kurang lengkap, diklatnya berbeda gak ? nilainya berapa ? swakelola atau akai pihak ketiga ?

    @sigit, kayaknya Perpres 54/2010 sudah cukup jelas membedakan antara pengadaan langsung dan penunjukan langsung. SBD Pengadaan dan Penunjukan Langsung sampai saat ini masih disusun oleh LKPP

    @Hendri, tidak

    @Asep, untuk penandatanganan cukup orang yang ditugaskan oleh Dirut/Kuasa Dirut dengan melampirkan surat tugas dan kartu pengenal. Sedangkan untuk dokumen pengadaan harus ditandatangani oleh Direktur/Kuasa Direktur/Pejabat yang berhak menandatangani

    @Haeqal, namanya HPS adalah perkiraan, tapi saat transaksi dan membandingkan harga sebelum transaksi, gunakan harga toko.

    @nurhadi, tidak boleh

    @axel, tidak boleh. Yang dilihat adalah SIUP dan bukan Akta

  25. Sudarno says:

    mohon bantuannya. kiranya bapak berkenan, apabila ada contoh dokumen untuk pengadaan langsung kami mohon dikirim ke email kami bpksnt@ymail.com, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

  26. hendri says:

    Pak Khalid Yth.
    Mohon penjelasan pak, saya ada pengadaan sewa hotel dan pengadaan makan dan minum. apakah boleh digabung menjadi penunjukan langsung, sementara kode rekeningnya berbeda namun masih dalam satu kegiatan.

  27. Aghasto says:

    Terimaksih file downloadnya. sya down load Lampiran V Perpres 54 tahun 2010 jasa lainnya, kok di link dengan ziddu.com.

  28. @sudarno, mohon maaf, SBD Pengadaan Langsung masih belum diselesaikan oleh LKPP

    @hendri, selama makan dan minum tersebut dilakukan dalam paket penyewaan (Fullboard, Fullday, atau Halfday), maka dapat digabungkan dengan sewa hotel/penginapan.

    @Aghasto, memang ada yang saya simpan di Ziddu, karena kalau disimpan di hosting saya ini, bisa keteteran bandwidthnya. Filenya lumayan besar tuh

  29. hendri says:

    Pak Khalid Yth.
    terkait sewa hotel atau penginapan, jika kita menunjuk agen travel untuk pengadaan sewa hotel, apakah metode pengadaannya tetap menggunakan penunjukan ataukah berubah ?

  30. Adi says:

    Pak Khalid yth,
    saya ingin bertanyan tentang Perpres No.54 pasal 82 ayat 4 (Pelelangan dihentikan ) dan pasal 7 (diulang), bagaimana maksudnya apakah diulang dari awal pemasukan penawaran atau bagaimana…terima kasih

  31. Depril says:

    pak saya mau tanya..
    jika pada kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan apakah boleh pake tanggal mundur artinya SPK nya ditetapkan bulan februari 2011, sedangkan kegiatannya ada pada bulan januari dan mesti dicairkan..dan yang bertanda tangan dalam SPK itu siapa saja..?

  32. adi says:

    Pak Khalid yth,
    saya mohon penjelasan tentang dukungan bank, saya hanya membaca bahwa nilai dukungan bank untuk pekerjaan konstruksi 10% dari HPS namun tidak disebutkan jumlah pagu anggaran yang disyaratkan… terima kasih

  33. tika says:

    Pak Khalid Yth,
    Terkait Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana untuk penyewaan hotel dan paket meeting berapapun nilainya dapat menggunakan sistem penunjukan langsung tapi saya angak bingung dgn teman2 di Kementerian lain tetap menggunakan sistem dibawah 100juta penunjukan langsung, ditas 100 – 200 jt pemilihan langsung dan diatas 200 jt lelang sederhana, mohon bantuan kejelasan Bapak sehubungan dengan hal ini….Terimakasih

  34. Yuni says:

    Pak Khalid, Yth
    Mohon Penjelasannya pak :
    1. Apakah PPK wajib ada pada Perpres 54, lalu jika di SKPD belum ada PPK karena Pegawainya belum ada yang bersertifikasi maka untuk sementara bolehkan yang menandatangani SPK itu PA/KPA ?
    2. Untuk pengadaan mobil operasional dinas, menurut perpres 54 bisa dilakukan dengan penunjukan langsung dengan harga khusus untuk pemerintah. Siapakah yang mengeluarkan dan mempublikasikan harga khusus tersebut pak ,apakah dealer atau pemerintah ?
    3. Mohon saya diberi contoh SPK juga ya pak.
    Terima kasih sebelumnya atas penjelasan Bapak

  35. suhadi says:

    salam kenal pak khalid…

    saya mau bertanya pak..pada pepres no 54 tahun 2010. untuk pembayaran yang bernilai 5-10 juta menggunakan kwitansi apakah sudah mulai diterapkan di seluruh pemerintahan daerah ..? mkasih sebelumnya

  36. maman says:

    Pengadaan konstruksi dengan nilai Rp.40.000.000,- metode yang dipergunakan pengadaan langsung sesuai dengan kriteria pasal 39, apakah hal tersebut bisa dipergunakan untuk pengadaan jasa konstruksi dan bagaimana caranya?

  37. Sansu says:

    Pak Khalid,
    ditempat saya ada kegiatan utk penyelenggaraan, jadi utk sewa hotels saja dengan nilai 198 jt (peserta menginap dihotel, dan pihak hotel memberikan ruang rapat). Yang saya tanyakan apakah hal tersebut dilaksanakan dengan Penunjukkan Langsung or Pengadaan Langsung?
    Terima kasih untuk jawabannya.

  38. zennia says:

    Assalamualaikum pak, saya ada beberapa pertanyaan :

    1. apakah peserta lelang yang memasukkan penawaran diwajibkan mendownload/mengambil dokumen lelang? kalau tidak mendownload/mengambil dokumen lelang apakah bisa digugurkan oleh panitia?
    2. untuk dukungan keuangan (modal kerja) apakah diberlakukan untuk usaha kecil atau non kecil atau untuk keduanya?
    3. berdasarkan perpres 54 tahun 2010 pasal 19 point 1 huruf g yang berbunyi : “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil”. pertanyaan : dalam pengumuman, apakah untuk usaha kecil panitia diperbolehkan menambahkan “memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai”?
    4. Paket pekerjaan untuk usaha kecil maksimum 2,5 Milyar. Melihat kemampuan keuangannya, apakah dari Sertifikat Badan Usaha (SBU)? karena kemampuan keuangan dari masing-masing perusahaan hanya bisa dilihat di SBU-nya atau dari neraca keuangannya.

    Maaf kalau langsung diberondong pertanyaan ๐Ÿ™‚ dan terima kasih untuk jawabannya

  39. hanafi says:

    Assalamualaikum pak, saya ada beberapa pertanyaan :
    1. saya ada kegiatan cetakan kalender yang nilai pengadaannya Rp. 98.000.000,-. pengadaan dengan nilai demikian tsb masuk ke kategori manakah?
    2. ada lagi kegiatan pembuatan website yang notaben-nya masuk kedalam pengadaan jasa konsultasi dengan jumlah pengadaannya Rp. 50.000.000 pengadaan dengan nilai demikian tsb masuk ke kategori manakah?
    3. saya ada pembuatan kerangka besi sebagai tempat baligho yang nilainya mencapai Rp.6.000.000, apa-apa saja yang harus disiapkan sebagai bahan pertanggungjawaban (SPJ)?
    terima kasih banyak pa…..

  40. WAHYUDI says:

    Salam hormat pak…..
    saya mau tanya: 1. dalam penyusunan harga HPS kita meletakan keuntungan 15% itu apakah di harga upah dan bahan yang kita beri keuntungan 15 % atau ditotal jumlah biaya pak ( biaya sebelum pajak )…
    2 : apakah pengumuman pengadaan juga masih diwajibkan pada koran pak../ trims pak…

  41. Risma says:

    Assalamualaikum Pak,
    Apakah benar Pak, bahwa menurut Perpres 54/2010 ini untuk PBJ di bawah 100jt tidak perlu diketahui oleh Kepala SKPD, cukup oleh PPK dan Rekanan saja? Terimakasih sebelumnya atas jawaban Bapak. Wassalamualaikum

  42. Risma says:

    Oya Pak, saya coba mengirim pesan ke FB Bapak agar di add, tp ga’ bisa Pak, kenapa ya Pak?

  43. jati says:

    apa perbedaan Surat Perintah Kerja dengan Surat Perjanjian Kerja? nilai pekerjaan berpa memekai Surat Perjanjian kerja atau Surat Perintah Kerja dan Berikan Masing Masing 1 contoh suratnya

  44. januardi says:

    Assalamu’alaikum Pak Khalid..dalam pengadaan langsung pengadaan komputer bernilai 60 jutaan..yang membeli barangnya siapa, apakah pejabat pengadaan ? kemudian SPK nya dari siapa dan ditujukan pada siapa ? mohon dikirim contoh SPK pengadaan langsung ke email saya kaizen75@gmail.com. terima kasih

  45. Sori Sitanggang says:

    Pak Khalid, didalam pengadaan barang menurut Perpres 54 apakah HPS boleh ditambahkan keuntungan Perusahaan? Dan kalau boleh berapa maksimalnya? Trimakasih Pak.

  46. Herman says:

    Ass…salam kenal Pak Khalid, Pak sy mau tanya ni. sy dapet proyek perencanaan Rp.7.000.000 trus suru buat kontrak tp sy msih blm paham mengenai PP.54 2010.sy mohon petunjuk Bapak Mengenai contoh dokumen kotraknya yg sesuai PP.54 2010.klu Bpak berkenan sy mohon kriman soft copy contoh dokumen kontraknya Email sy:suherman_35@yahoo.co.id sekali lg sgt berterimasih dan mohon bantuan bapak krna Dead line kami sudah terbatas.

  47. m.yusuf says:

    Ass.Wr.Wb
    Pak Khalid, ditempat kami, masih memakai Panita Pengadaan yang diangkat berdasarkan SK Kepala SKPD. Apakah hal tersebut diperbolehkan menurut Perpres No.54 Tahun 2010?. Kemudian, apakah SKPD kami masih harus menunjuk seorang pejabat pengadaan, mengingat sudah ada Panitia pengadaan di SKPD kami. Mohon saran dan pendapat Bapak, Terima Kasih.

  48. dedy Sarolangun says:

    Pak Khalid, numpang Nanya nich…..Kalo Pekerjaan Pembuatan aplikasi Sistem informasi Manajemen dananya di bawah 100 Juta, masuk Kategori mana pak..Jasa Konsultansi ato jasa lainnya? terima kasih.

  49. @ri3f_ez says:

    mohon ijin bertanya pak khalid:
    1. untuk pengadaan langsung, diatas 10 juta memakai SPK, hal tersebut apa berarti kita harus membeli barang / pekerjaan konstruksi melalui penyedia barang yang berbadan hukum? padahal dalam pasal yang mengatur hal ini kan memperbolehkan perseorangan atau UKM lantas dengan diberlakukannya SPK bagaimana apabila kita langsung beli ke toko? atau pekerjaan konstruksi sederhana yang dilaksanakan oleh perseorangan?? apakah pihak2 yang bertandatangan di dalam SPK adalah perseorangan atau badan usaha yang harus mempunyai badan hukum?? bagaimana bila pihak penyedia tidak berbadan hukum, apakah SPK tersebut sah, pak??
    2.untuk pelaksanaan swakelola kepada kelompok masyarkat, siapakah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan SOP pelaksanaan swakelola??standar dokumennya bagaimana pak??
    3. untuk sewa barang dalam 1 bulan 1,2 juta selama satu tahun, apakah wajib dibuatkan SPK pak apa cukup dengan kwitansi atau nota pak??
    terimakasih jawabannya

  50. @ri3f_ez says:

    satu lagi pertanyaan saya pak mumpung masih inget, kalo pengadaan langsung dibawah 10 juta kan memakai kuitansi dan dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, untuk jasa catering siapakah yang bertanda tangan di dalam kuitansi pak??apakah bendahara kegiatan atau pejabat pengadaan pak?? trus kan kalo makan dan minum rapat barangnya kan langsung dinikmati pada saat rapat, trus apakah kegiatan tersebut juga wajib dibentuk panitia penerima hasil pekerjaaan ato cukup diterima oleh PPTK ato bendahara kegiatan ato pejabat pengadaan??mohon jawabannya pak, terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.