Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Akhirnya, setelah ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2010, Softcopy Perpres No. 54 Tahun 2010 sudah dapat diperoleh secara resmi di LKPP. Sesuai janji saya, saya akan mempublikasikan setelah LKPP mempublikasikan, maka pada tulisan ini pembaca dapat mengunduh seluruh dokumen yang berkaitan dengan Perpres tersebut.

Satu yang harus diperhatikan dan yang paling sering ditanyakan juga adalah “Kapan Perpres ini diberlakukan ?” dan “Bagaimana dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 ?”

Mari coba kita bahas sesuai aturan peralihan pada Perpres 54 Tahun 2010

  1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
  2. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
  3. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
  4. Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

Dari 4 butir aturan di atas, yang merupakan isi dari Pasal 132 Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan bahwa pengadaan menggunakan Keppres 80 Tahun 2003 masih tetap dapat digunakan hingga 1 Januari 2011.

Kemudian, apakah sudah boleh menggunakan Perpres 54 Tahun 2010 untuk pengadaan bulan ini hingga Desember 2010 ?

Jawabannya adalah boleh, karena kalimat Ayat (1) Pasal 132 tersebut menegaskan bahwa Keppres 80 itu TETAP DAPAT, artinya secara default Perpres 54/2010-lah yang berlaku.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 136 yang berbunyi “Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.”

Kemudian khusus mengenai penayangan pengumuman di Harian Koran Tempo sebagai Surat Kabar Nasional, hal ini masih diwajibkan ditayangkan sampai kontrak ini berakhir, atau sampai tanggal 9 Juli 2011, sedangkan penggunaan Surat Kabar Propinsi harus mengacu kembali ke Surat Perjanjian/Kontrak antara Gubernur Propinsi masing-masing dengan Surat Kabar Propinsi masing-masing, khususnya pada klausul masa berlaku.

Selanjutnya, silakan mengunduh Perpres No. 54 Tahun 2010 pada tautan di bawah ini:

  1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
  2. Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
  3. Lampiran I Perpres 54 Tahun 2010 – Perencanaan Umum
  4. Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 – Barang
  5. Lampiran III Perpres 54 Tahun 2010 – Pekerjaan Konstruksi
  6. Lampiran IVa Perpres 54 Tahun 2010 – Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
  7. Lampiran IVb Perpres 54 Tahun 2010 – Jasa Konsultansi (Perorangan)
  8. Lampiran V Perpres 54 Tahun 2010 – Jasa Lainnya
  9. Lampiran VI Perpres 54 Tahun 2010 – Swakelola

Matriks Perbedaan antara Keppres No. 80 Tahun 2008 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 dapat diperoleh pada postingan sebelumnya.


This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

206 Responses to Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

  1. d@igo says:

    Yth. Pak Khalid
    1. apakah di halaman belakang nota pembelian (berapapun nilainya) harus diketahui Panitia/Pejabat Pengadaan?
    2. Pada kuitansi/A2 yg memuat kalimat “sudah terima dari” maka diisi Panitia/Pejabat Pengadaan (dulu diisi Bendahara Pengeluaran)?
    Terima kasih pak, menurut saya blog ini sangat bermanfaat & bahasanya juga mudah dicerna… very nice…

  2. dpu bulungan says:

    mohon ijin share pak khalid untuk di link ke Goup kami, terima kasih

  3. tomas says:

    mohon ijin bertanya, kami dirumah sakit mau mengadakan lelang pengadaan bahan cetak (cetak blanko pasien,kartu pasien, blankopemeriksaan, dll ) dengan nilai lebih dari 300 juta apakah kami bisa melakukan dengan lelang umum atau kami bisa melakukan nya dengan swakelola kalau bisa

  4. dayat says:

    asslmualikum pak…
    saya mau tanya ada gak format dokumen untuk jasa Sewa Hotel.., tolong kirim via email aja pak…

  5. dayat says:

    asslamualaikum pak?
    saya mau minta format dokumen Jasa sewa Hotel ada ga pak, kirim via e-mail aja pak, penting banget…

  6. Slamat pagi pak….
    salam kenal.., saya baru mempelajari perpres 54 ini dan rencananya mau mengikuti sertifikasi. apa bapak punya contoh soal-soal ujian sertifikasi yang mengacu pada perpres 54.

  7. Safriadi, ST says:

    Pak saya safriadi ST, PNS di Dishub Kab. Bireuen Aceh
    mohon nanya…dalam perpres 54 tahun 2010 untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi (perencanaan Pembangunan Terminal) dengan nilai 60 jt dan (perencanaan Pembangunan Gedung PKB) dengan nilai 35 jt…dengan cara apa dilaksanakan kemudian apa dibolehkan hanya dilaksankan oleh seorang pejabat pengadaan tanpa panitia…terima kasih atas jawabannya pak…

  8. tuladan mitro says:

    selamat pagi. pak
    1. biaya 5 jt. menggunakan bukti pembelian itu digunakan untuk apa saja semisal pembelian atk, apa boleh menggunakan bukti pembelian?
    2. Utk. SPK biaya 10 jt. sampai 50 jt. apa perlu negosiasi, dan siapa yang negosiasi PPKm atau Pejabat pengadaan?
    3. Utk membuat HPS kalo dalam lelang sekurang-kurangnya 28 hari harus dibuat dan disesuaikan harga pasar apakah berlaku juga pada pengadaan langsung?.

  9. tuladan says:

    1. apakah peserta lelang yang memasukkan penawaran diwajibkan mendownload/mengambil dokumen lelang? kalau tidak mendownload/mengambil dokumen lelang apakah bisa digugurkan oleh panitia?
    2. untuk dukungan keuangan (modal kerja) apakah diberlakukan untuk usaha kecil atau non kecil atau untuk keduanya?
    3. berdasarkan perpres 54 tahun 2010 pasal 19 point 1 huruf g yang berbunyi : “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil”. pertanyaan : dalam pengumuman, apakah untuk usaha kecil panitia diperbolehkan menambahkan “memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai”?
    4. Paket pekerjaan untuk usaha kecil maksimum 2,5 Milyar. Melihat kemampuan keuangannya, apakah dari Sertifikat Badan Usaha (SBU)? karena kemampuan keuangan dari masing-masing perusahaan hanya bisa dilihat di SBU-nya atau dari neraca keuangannya.

  10. ido says:

    blog yang benar-benar memberikan informasi handal dan terimakasih banyak buat pak khalid.

  11. mantap says:

    dalam pengumuman lelang di salah satu daerah,panitia mengisyaratkan dengan kwalifikasi bidang usaha bukan sub bidang usaha. Mohon penjelasan pak khalid.

  12. mantap says:

    Malam pak khalid ….Panitia mengadakan pelelangan umum atas terbitnya dana pusat ke daerah. Akan tetapi,belum ada persetujuan berupa izin prinsip dari DPRD tentang dana sharing sudah dilelangkan. Pertanyaan saya : apakah sah pelelangan itu sebelum terbitnya izin prinsip ?

  13. YANUAR ALFIAN HASBY says:

    Ass war-wab….
    Pak Khalid yang terhormat…..
    Sehubungan dengan adanya pekerjaan Jasa Sewa Mobilitas Darat sekarang ini, Apakah dalam Perpres 54 untuk Pengadaan Barang/Jasa dibenarkan adanya beban BBM dalam harga satuan unit yang nilai penawarannya mendekati harga satuan ( HPS ), dan maxsimal berapa litter per bulan untuk jenis kendaraan 1300 s/d 1500 cc, dan apakah ada golongannya untuk Kadis,Kabid,Bidang-bidang di bawah Kabid berapa litter per bulannya.Trims

  14. YANUAR ALFIAN HASBY says:

    Ass……
    2 pertanyaan lagi Pak….
    1. Dalam proses lelang sederhana yang nilainya di bawah 200 jt, prosedur pelaksanaanya bgm? karena saya pernah mengikuti daftar lelang setelah mengetahui pengumuman lelang dari salah satu media di kota Tangerang selatan, namun setelah proses mendaftar panitia akan mengubungi peserta pendaftar untuk mengambil dokumen lelang namun setelah itu panitia tidak ada klarifikasi at mengubungi peserta lelang yang terdaftar terkait dengan dokumen lelang, tapi pada saat lain yang saya ketahui ada 3 dokumen penawaran yang masuk, apakah hal seperti ini dibenarkan dalam perpres 54, mohon petunjuknya……
    2. Apakah dibenarkan dalam proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas yang pelaksanaannya bulan ke 3 ( Maret ) namun dalam proses administrasi Kontrak dan sebagainya terkait dengan pekerjaan tersebut di hitung 12 Bulan ?????, Mohon petunjuknya Trims…….

  15. tri wahono says:

    As Wr Wb.
    Apakah lelang umum yg sudah di umumkan melalui LPSE & website K/L/D/I masih perlu ditayangkan di Surat Kabar Nasional, mengingat aksesabilitas media tayang LPSE & website K/L/D/I lebih luas drpd Surat Kabar Nasional ?
    Matur Nuwun
    Ws wr. Wb

  16. Dana Tanjung says:

    Assalammualaikum pak Khalid.
    saya mau nanya, saya ada rehab kantor, nilai nya 100 jt,didalam RAB nya saya buat ada pengadaan meubilear, pertanyaan saya “boleh atau tidak pak…??? kalau boleh berapa persen yang boleh dibuat untuk pengadaan nya didalam RAB fisik tersebut…??? ada atau tidak peraturan yang mengatur tentang hal itu…??? ”

    mohon petunjuk nya pak Khalid…
    terimakasih.

  17. RM Kresno Dipojono says:

    mohon informasi apakah pengalaman kerja sub bidang penting bagi persyaratan lelang jasa konstruksi untuk usaha non kecil ( Gred 2 s/d Gred 4)/ mohon balasan secepatnya, trimakasih

  18. Dedy S says:

    Pak Khalid, Mohon bantuannya untuk contoh SPK.
    Email saya xupj21ddo@gmail.com
    Thx a lot

  19. candra says:

    pak Khalid numpang tanya tentang dokumen lelang pak.
    Apakah setiap kita mendftar sebagai penyedia jasa dari satker kita harus membayar dokumen lelang pengadaan tersebut.
    Kalau memang kita harus membayar dokumen lelang di pasal berapa pada perpres 54 yang menunjukkan hal itu pak.
    Terima kasih atas jawabannya.
    mohon jawaban dikirim di alamat email saya(yanuarcandra58@yahoo.com) sekali lagi terima kasih

  20. T. Zulfikar says:

    Bisakah tender dilakukan 2 kali pada bulan yang sama dan barang yang sama, dan apa kira2 yang menjadi kendalanya

  21. rudi aedhar says:

    dalam bentuk penugasan sebagaiman dimaksud berdasarkan uu no. 19 th. 2003, psl 66 ttg. bumn, penugasan hanya dpt dilakukan oleh pemerintah, demikian terkait dg perpres no. 54 th 2010 ttg pengadaan barang/jasa, apakah terdpt dlm perpres tsb yg mengisyaratkan yg dimaksud pemerintah adalah baik pusat maupun daerah.

  22. novricha says:

    salam kenal pak….. apakah didalam dokumen penawaran harus memakai materai dan juga tanggal?

  23. Diksel says:

    salam kenal pak…..apakah perlu di muat LPSE paket pekerjaan yang hanya 1 atau 2 kegiatan yang nilainya cuma 14 juta dan 20 Juta, sedangkan pada kantor bersangkutan belum ada sub admin????

  24. iryanto satria says:

    Dengan hormat,
    Saya ada beberapa pertanyaan yg sering saya temui dalam proses tender pengadaan barang :
    1.nilai pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh SBU PENGADAAN NON KECIL DAN KECIL.
    2.Sub bidang untuk pekerjaan pengadaan buku pengayaan,TIK sekolah,alat peraga sekolah.
    3.Apakah untuk pelelangan khususnya pengadaan barang apa boleh hanya company profil perusahaan saja tanpa ada lampirab SBU pengadaannya.

    Sekian dan terima kasih,kami mohon petunjuknya pak sesuai perpres 54 tahun 2010.
    Mohon petunjuk dan arahannya pak khalid.

  25. Leonard says:

    Yth. Pak Khalid,
    mohon penjelasan bpk mengenai perpres 54 tahun 2010 pasal 19 ayat 3 mengenai “pegawai K/L/D/I dilarang …….dst. Apakah yang dimaksud pengurus/direksi perusahan atau termasuk karyawannya (contoh kasus : ada sebuah CV, karyawannya ada pegawai negeri sbg tenaga ahli dan bukan merupakan pengurus/direksi, dan ketika cv tersebut mengikuti lelang, langsung digugurkan)terima kasih

  26. AHMAD YUHDI says:

    Yth. Pak Khalid,
    Mohon penjelasan Pak, saat ini saya dan tim panitia penerima dan
    pelaksana Bantuan Sosial APBN P Tahun 2011.
    terus terang saya masih bingung untuk penyusunan dokumen laporan kegiatan tersebut.
    Adapun bentuk kegiatan Bansos sebagai berikut :
    1. Pembangunan 2 unit RKB bernilai total lebih dari 200
    juta rupiah
    2. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola. bersama unsur
    Komite.
    nah yang saya bingungkan, untuk proses pengadaan bahan bangunannya
    pak, karena proses belajanya melihat kebutuhan dan tidak serta merta belanja total.
    Terus terang saya belum memahami PP 54 secara detail.
    yang saya ingin tanyakan, apakah saya harus membuat surat permohoan penawaran harga dari toko terlebih dahulu sebelum belanja, atau saya hanya cukup minta nota, kwitansi bukti pembelian dari toko.
    Duh saya bingung Pak mau menjelaskannya. Selama ini kalau saya mau
    belanja >= 1.000.000 saya harus membuat :
    1. Surat permohonan penawaran harga kepada toko/penjual
    2. Setelah toko ngasi penawaran tertulis, trus saya harus buat
    surat pesanan barang.
    3. Baru terakhir buat berita acara serah terima barang, kwitansi
    tanda terima uang & nota pembelian dari toko.
    Memangnya begitu prosedurnya ya paak??????

    Trus kalau belanjanya >= 5.000.000 saya harus membuat :
    1. Surat permohonan penawaran harga kepada toko/penjual
    2. Toko kirim surat penawaran tertulis, setelah deal
    3. Trus saya harus buat SPK.
    4. SPK keluar toko kirim barang ke kantor
    5. Kantor nyiapain berita acara serah terima barang dan
    berita acara penyelesaian pekerjaan.
    6. Kwitansi, Nota dll…
    Memangnya begitu juga prosedurnya ya paak??????
    Kalau membaca PP 54 thn 2010 pasal 55 tanda bukti perjanjian
    kayak kalau belanja segitu gk perlu dokumen2 di atas pak.

    Maaaaaf bener pak mohon penjelasannya. trims

  27. AHMAD YUHDI says:

    SPK yang saya maksud itu Surat Perintah Kerja pak, bukan SURAT PERJANJIAN KONTRAK

  28. AHMAD YUHDI says:

    Duh salah yang di atas pak…
    SPK yang saya maksud itu Surat Perintah Kerja pak, bukan SURAT PERJANJIAN KERJA pak

  29. Danil says:

    Asslkm wr wb, pak mau tanya apakah ditahun 2012 ini masih boleh melaksanakan lelang dengan manual mengingat e proc nya blum siap? mhn pencerahannya pak, agar kami tidak salah melangkah.wass

  30. Suryadi says:

    As.wr.wb.
    Mohon ijin bertanya Pak : Apa betul kalau Sekretaris Dinas itu tidak boleh menjadi Pejabat Pengadaan B/J? Ketika kami konsultasi ke ULP Kabupaten, hal itu tidak diperbolehkan dengan alasan Pasal 17 ayat (7) poin b. Perpres 54 Tahun 2010. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih

  31. sholman says:

    Pak Khalid , Bolehkah kita membeli pada koperasi milik instansi sendiri padahal koperasi itu belum berbadan Hukum, contoh sekolah punya koperasi dan membeli seluruh kebutuhan ATK Kantor di Koperasi itu. Terima Kasih

  32. Ardhie says:

    Pak Khalid, mau tanya : Untuk pengadaan langsung di bawah seratus juta apakah perlu diumumkan lewat LPSE atau Web Site juga ?
    Terima kasih

  33. yohanes says:

    Pak khalid : contoh SPK untuk pengadaan dengan harga satuan gmn ??

  34. yohanes says:

    Apakah bisa harga survey sekaligus kita jadikan harga pembanding ??

  35. andi says:

    Pa Khalid, ini menjadi pertanyaan saya selalu, Klo di perpres no 54 tahun 2010 untuk pembayaran hotel bisa dilakukan secara penunjukan langsung. Yang jadi pertanyaan saya adalah : Apakah pembayaran hotel bisa dilakukan secara pengadaan langsung jika nilainya di bawah 100 juta?
    Mohon Pencerahan dari Pa Khalid

  36. Asang says:

    saya mau konsultasi sekaligus bertanya pak.
    dalam dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
    1. Metode Pelaksanaan
    2. Jadwal Waktu Pelaksanaan
    3. Daftar Personil Inti
    4. Spesifikasi Teknis
    5. Daftar Peralatan utama yang digunakan.

    nah, pertanyaan saya, jika daftar personil inti sudah terlampir, sedangkan SKA, Ijazah dan KTP tidak ikut terlampir di dalam dokumen penawaran (Karena sudah diupload pada saat pengisian kualifikasi secara elektrik pada saat sebelum enskrip penawaran) apakah dapat menggugurkan penawaran?

    mohon pencerahannya berserta dasar ataupun standar kelengkapan berkas dalam penawaran.
    terimakasih

  37. Heru P says:

    Ass Wr Wb.. Pak Khalid bolehkah jadwal seleksi umum untuk pengadaan konsultan perencana direschedulle (jadwal ulang) kembali karena sampai batas waktu rencana, berkas belum selesai dikerjakan sehingga penandatanganan SPPBJ belum bisa dilakukan, molor sampai 1 bulan lebih sedangkan penetapan pemenang sudah diumumkan mengingat pasal 61 ayat 1 h dan 1 j perpres no 54 th 2010, apakah tidak melanggar aturan bila jadwal evaluasi dijadwal ulang kembali sedang penetapan pemenang sudah diumumkan oleh panitia, apakah pelelangan tersebut dianggap gagal bukan dikarenakan evaluasi kualifikasi tetapi keterlambatan panitia dalam pemberkasan dokumen kualifikasi sehingga penandatanganan SPPBJ, perjanjian kontrak belum bisa dilaksanakan, mohon petunjuknya pak… terimakasih

  38. rosdiana says:

    Selamat pagi pak, saya mau nanya, kegiatan kliping kami laksanakan dari bulan januari s.d. desember dengan ada komponen belanja sewa mesin fotocopy dan belanja ATK senilai 150.000.000,-. Pengesahan DIPA kami perbulan Maret, yang saya mau tanyakan :
    1. SPK untuk sewa mesin fotocopy perbulan April tetapi uraian pelaksanaan pekerjaan dari mulai Januari s.d. Desember, apakah bisa seperti ini ? atau
    2. Belanja langsung melalui surat pesanan dari bulan Januari s.d. Maret dan SPK pada bulan April ?
    Mohon penjelasan dan arahannya pak. terima kasih

  39. Pakai yang ke 2, ini karena berdasarkan Pasal 13 pelaksanaan perikatan baru boleh dilaksanakan setelah anggaran ditetapkan

  40. rosdiana says:

    mo nanya lagi pak, sekedar penegasan,
    1. untuk kegiatan sewa penginapan dengan nilai 150 juta, apakah menggunakan dokumen penunjukan langsung non darurat atau pengadaan langsung jasa lainnya ?
    2. yang melakukan proses tersebut pejabat pengadaan atau ulp ?
    3. untuk pelaksanaan perikatan pada sewa kamar hotel apakah direktur perusahaan atau bisa dari pihak hotel ?
    terima kasih pak

  41. 1. Bisa keduanya
    2. Kalau penunjukan langsung, maka dilakukan oleh Pokja ULP, kalau pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan
    3. Langsung pihak hotel

  42. Frisdar Rio says:

    slamat malam Pak, apakah pihak swasta dalam melakukan pemilihan penyedia jasa dapat menggunakan metode pemilihan yang terdapat dalam Perpres no 54 tahun 2010? misalnya sebuah pihak swasta tersebut menggunakan metode seleksi umum sedangkan seleksi umum tidak ada di UU 18/1999 termasuk peraturan pelaksananya, tetapi metode tersebut ada di Perpres no 54 tahun 2010. Mohon jawabannya ya Pak. Trimakasih

  43. Hendi YS says:

    @pak khalid mohon info pak tentang pencairan dana DAK, buat pembayaran jasa survey design yang dilaksanakan oleh dinas PU dengan nilai lbih kurang 6,5jt apakah memang harus menggunakan kontrak dan tidak dapat pencairannya melalui GU saja pak, thx infonya

  44. Ali Gusman says:

    Siang Pak, Mau bertanya, Kepada Bapak Atau teman teman-teman yang tau jawaban masalah saya.
    1. Berapa Lama jangka waktu/jeda output (HPS/RAB) dari Konsultan, sampai di lelangkan untuk kegiatan konstruksinya? apakah ada masa kadaluarsanya HPS/RAB dari Konsultan?

    2. Kalau Sewa Stand Pameran, masuk pengadaan apa, Barang atau Jasa, berapa nilai maksimalnya ya? kalau 90 juta, pengadaan langsung atau haru lewat mekanisme lelang

    Terima kasih

  45. rony kobaleko says:

    salam hormat, dalam penyusunan hps pengadaan pakaian linmas:
    1. bolekah memperhitungkan biaya mobilisasi ke desa/kelurahan, mengingat kabupaten kami dengan banyak pulau dan memiliki lebih dari seratus desa/kelurahan yang letaknya berjauhan.
    2. Bolekah memperhitungkan biaya inspeksi ppk ke pabrikan pada awal pelaksanaan kontrak.
    3. bolehkan memasukan perkiraan kenaikan harga,
    atas jawabannya disampaikan limpah terima kasih.

  46. Jainal Sitepu says:

    Pak Khalid mohon saranya… ada pekerjaan jalan dengan item membuang tanah timbunan sebanyak 1000 m3.Di dokumen pengadaan peralatan minimal tidak memuat peralatan excavator sementara di analisa excavator ada. Apakah lelang ini masih sesuai dengan perpres 54 Tahun 2010 dan dapat dilanjutkan karena surat dukungan terhadap peralatan excavator tidak dilampirkan oleh perusahaan yang ikut tender?

  47. bambang says:

    pak khalid, mau bertanya tentang makan minum harian pns, apakah diperbolehkan untuk dianggarkan? bila boleh, apa dasarnya? terima kasih

  48. Nolita S says:

    Assalamualaikum pak saya mau tanya dapatkah DP makan minum dinilai kontrak di atas 300 juta bisa dicairkan

  49. Hengky says:

    Selamat pagi pak.. Mau menanyakan, ada kegiatan Pengadaan Seng dan Semen dalam salah satu syarat adanya dukungan Pabrik untuk seng dan semen ada dibolehkan ? Terima kasih pak

  50. aef says:

    selamat sore pak, mau menanyakan apakah ada yang mengatur terkait untuk biaya alat tulis kantor, komunikasi dan sewa kendaraan untuk pekerjaan dibawah 3 bulan tidak boleh di cantumkan? mohon diberikan pencerahan terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.