Standard Bidding Document (Dokumen Standar Pengadaan) Menurut Perpres 54/2010

Akhirnya, setelah terlambat hampir 2 bulan lamanya, LKPP mengeluarkan Standard Bidding Document (SBD) sesuai amanat Pasal 134 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selain itu, untuk penyempurnaan SBD yang telah diterbitkan sebelumnya, LKPP juga sudah mengeluarkan SBD untuk Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011.

Dokumen ini adalah dokumen yang amat ditunggu-tunggu, karena merupakan dokumen utama dalam pelaksanaan pengadaan yang berdasar kepada Perpres 54/2010. Apalagi, menurut pasal 135 Perpres 54/2010, Keppres 80/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2011.

Silakan mengunduh SBD Perpres 54/2010 di bawah ini:

Peraturan Kepala LKPP tentang SBD

Peraturan Kepala LKPP tentang SBD (Perubahan Kesatu)

Pengadaan Barang

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultansi

Jasa Lainnya

Khusus untuk e-Procurement, silakan mengunduh:

Untuk SBD menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) nomor 7 tahun 2011 dapat diperoleh pada tulisan Standard Bidding Document (Dokumen Standar Pengadaan) Menurut PermenPU 7/2011

Silakan diunduh dan dipelajari. Saya juga dalam proses mempelajari dokumen-dokumen ini, dan apabila ada tanggapan dan hasil telaah, akan saya tuliskan juga di blog ini :)

Informasi mengenai isi dokumen dan diskusi, silakan dilanjutkan melalui Forum Pengadaan.

356 Comments

  • By teguh, 30 December 2010 @ 06:08

    saya ada permintaan pak, mungkin yg lain jg setuju.. saya harap bapak bisa meluangkan waktu membahasa tentang proses pengadaan langsung secara mendetail seperti halnya tulisan bapak tentang penunjukan langsung, trims.

  • By khalidmustafa, 30 December 2010 @ 07:11

    Baik pak Teguh, saya masih mencari waktu agak luang untuk menulis panjang lebar :)

  • By Irma, 30 December 2010 @ 08:59

    Pagi Pak, saya pengikut baru Bapak nich…..saya setuju dgn usul Pak Teguh ttg pengadaan langsung….kl bisa secepatnya ya (he..he..he..), oh, iya Pak, punya contoh SPK buat cleaning servise nggak??? saya pejabat pengadaan baru terjun nich jadi masih pemula…..thx

  • By wanti, 30 December 2010 @ 10:25

    makasih pak atas tulisannya tentang SBD, hanya kalau bisa lebih detail lagi terutama tentang contoh SPK/Kontrak dan jangka waktu proses kegiatan dari mulai pengumuman sampai dengan penetapannya.

  • By Rahfan, 30 December 2010 @ 20:29

    Akhirnya yang ditunggu-tunggu terbit juga, makasih LKPP, tapi kalau bisa format file SBD-nya dalam bentuk word seperti MDPN yang dahulu. Mohon pak kalau ada format evaluasinya sekalian supaya bisa seragam se Indonesia. Trims

  • By soe djanto, 30 December 2010 @ 22:20

    tks …… sungguh bermanfaat, dg waktu yg singkat semoga seluruh wilayah dapat menerapkannya.

  • By khalidmustafa, 1 January 2011 @ 09:54

    @irma, saya tidak punya contoh SPK untuk cleaning service, tapi dengan format SPK yang ada bisa dikembangkan kok

    @wanti, jangka waktu proses sebenarnya sudah ada pada lampiran Perpres 54/2010

    @Rahfan, format word nanti akan saya upload. Untuk format evaluasi agak sulit untuk diseragamkan karena jenis pengadaan juga amat bervariasi.

  • By iqra, 1 January 2011 @ 17:16

    Trims atas SBD….SBD ini yang manual atau yang full e-proc ???

  • By khalidmustafa, 1 January 2011 @ 21:56

    @iqra, ini SBD untuk Manual, yang e-proc masih belum diterbitkan oleh LKPP

  • By ican bunayu, 2 January 2011 @ 21:13

    pak..bagaimana dengan proses pengadaan langsung utk barang dan Pek. Konstruksi dari awal sampai terbitnya SPK, soalnya standarnya kayak SBD gk ada…

  • By khalidmustafa, 3 January 2011 @ 06:47

    @ican, prosedur Pengadaan Langsung amat sederhana. Silakan dilihat Lampiran III Perpres 54/2010 Bagian B, Angka 5.
    Dari SBD, cukup mengambil contoh SPK saja yang sudah diterbitkan oleh LKPP

  • By khalidmustafa, 3 January 2011 @ 10:36

    @burhan, makasih banyak untuk informasi SBD dalam bentuk MS Word. Sudah saya tambahkan pada postingan di atas :)

  • By ican bunayu, 3 January 2011 @ 23:35

    maaf pak merepotkan bapak, mau tanya nih ttg P54….
    1. pd Psl 39 ayat 2, menyebutkan Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkn harga yg berlaku di pasar…maksud dari harga yg berlaku di pasar ini apa? apakah harga tsb harus di survei dulu berdasarkan pangsa pasar atau gmana?
    2. pd lamp.2 huruf A,angka 4c Point 2 menyebutkan Pengad. Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yg berlaku di psr kpd penyedia yg memnuhi KUALIFIKASI…..Apa maksud memenuhi KUalifikasi itu? apakah hrs di adakan Penilaian Kualifikasi dulu utk mengetahui Kompetensi Penyedia atau gmana?
    3. Pengguna Anggaran hrs mengumumkan Rencan Umum Pengadaan/RUP di web site masing2….kira2 berapa hari utk pengumuman RUP di web site tsb ?

    maaf pak..terlalu banyak tanya….saya sangat menunggu jwban bapak

  • By khalidmustafa, 4 January 2011 @ 05:27

    @ican
    1. Benar, sebelum melakukan pengadaan langsung, maka silakan melakukan survai harga terlebih dahulu. Ini sama kok dengan kalau kita hendak belanja kebutuhan kita, khan tidak langsung beli (kecuali yakin tempat beli kita adaah yang termurah), melainkan cari beberapa sumber terlebih dahulu dan melakukan tawar menawar

    2. Kalau melihat Lampiran II, A, 4, c, 1, d maka pengadaan langsung dilakukan kepada penyedia usaha perseorangan dan/atau badan usaha mikro serta koperasi kecil. Artinya, kita harus memeriksa kualifikasi perusahaan tersebut apakah memang mampu menyediakan barang/jasa yang kita butuhkan serta mampu memberikan layanan purna jual (garansi, pemeliharaan, dll). Pemeriksaan kualifikasinya tidak seketat pelelangan umum/sederhana.

    3. Tidak ada batasan waktu pengumuman RUP, jadi silakan dilaksanakan minimal 1 hari maksimal sesuai keinginan

  • By Rahfan, 4 January 2011 @ 13:15

    Tahun ini di dinas saya ada paket pengadaan obat generik dengan jenis dan harga mengacu pada SK Menkes RI ttg harga ibat generik, pagu dana sekitar 1,5 M. Metode pelelangan dan dokumen pengadaan yang mana yang sesuai dengan pengadaan tersebut, thx

  • By jack, 4 January 2011 @ 13:33

    terima kasih, sangat-sangat membantu sekali pak.

  • By khalidmustafa, 4 January 2011 @ 14:45

    @rahfan, saya kopikan Pasal 38 Ayat 5 huruf d: “Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan
    alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;”

    Jadi silakan menggunakan Penunjukan langsung dengan prosedur yang ada di Lampiran II Perpres 54/2010

  • By ican bunayu, 4 January 2011 @ 22:53

    terima kasih banyak pak…..

  • By ican bunayu, 4 January 2011 @ 22:55

    pak…apakah dalam pengadaan langsung penyedia yang diyakini kualifikasinya utk mengerjakan pengadaan harus membuat Surat Penawaran Harga SPH tertulis dan disampaikan ke Pejabat Pengadaan

  • By ican, 4 January 2011 @ 23:28

    Pak…saya mau Konfirmasi :
    1. Pd Matrik Perbedaan Kep 80 dg P54 point 2 disana tertulis Rencana Umum Pengad dibuat oleh PA, Rencana Teknis Pengadaan dibuat oleh PPK dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan dibuat oleh ULP…tetapi dlm Lamp.III A,3 Rencana Pelaksanaan Pengadaan/RPP dibuat dan ditetapkan oleh PPK, dan disana tidak ada tulisan mengenai Rencana Teknis Pengadaan/RTP….maksudnya gimana pak?
    2. apakah setifikat Kompetensi bisa menggugurkan jika bidang,subid dan kualifikasinya tidak sesuai?
    3. pak coba jelaskan ttg kontrak Payung?
    terimakasih banyak pak…………..

  • By khalidmustafa, 5 January 2011 @ 05:29

    @ican, Benar…penyedia tetap membuat surat penawaran. Silakan dibaca Lampiran III, B, 5, c, 2

  • By khalidmustafa, 5 January 2011 @ 05:39

    @ican

    1. Istilah rencana teknis pengadaan dibuat untuk memisahkan jenis dokumen yang dihasilkan oleh PA, PPK, dan ULP. Yang dimaksud rencana teknis pengadaan adalah dokumen yang tersebut dalam Lampiran III, A, 3, a, 1 dan 2
    2. Yang disebut kompeten tentu harus dibuktikan dengan sertitikat kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tentu saja bisa menggugurkan.
    3. Apa yang kurang jelas dari pengertian kontrak payung pak ? Sepertinya sudah cukup jelas isi Pasal 53 dan Penjelasan Pasal 53

  • By widyo, 5 January 2011 @ 10:35

    pak mau nanya, kalo penunjukan langsung di bawah 100 juta, dokumennya pake yang mana?terima kasih atas jawabannya

  • By agustina, 5 January 2011 @ 14:28

    Pak saya mau bertanya:
    1. Pengadaan cleaning service di bawah 100jt dok
    dan kontraknya pake yang mana ?
    2. Harus melampirkan jaminan penawaran juga?
    3. Kalau di bawah 50jt apakamasih diperkenankan
    penunjukan langsung sesuai Kepres 80 thn 2003?
    Saya mohon penjelasannya..trims..

  • By ican, 5 January 2011 @ 22:22

    terima kasih banyak pak………

  • By ican, 5 January 2011 @ 22:40

    maaf pak, mau tanya lg………….
    1. pelaksanaan pengadaan barang melalui pengadaan langsung, apakah diperlukan surat penawaran harga dari penyedia barang?
    2. bila ada surat edaran dari kementrian untuk menperisyaratkn perusahaan yg akan ikut dalam pengadaan tsb hrs mempunyai rekomendasi suplay, apakah harus kita masukkan rekomendasi tsb sebagai syarat admin dlm dok penawaran ?
    3. pak, benar tidak jika saya membuat HPS dgn memperhitungkn Pajak PPN 10% + retribusi (Leges kontrak,JAMSOSTEK,Galian C,Perburuhan) + Keuntungan dan biaya overhead 15%….? dan apa itu biaya overhead dan kenapa PPh tdk boleh diperhitungkn ?
    mohon jawaban & bantuannya pak…..trims

  • By Said Als, 6 January 2011 @ 21:55

    Askum..pak khalid..?…bagaimana posisi/dmn tugas ulp/panitia lelang pada proses swakelola …mksh..

  • By ican, 8 January 2011 @ 00:06

    maaf pak saya mau tanya……
    apakah boleh ULP/Panitia Pengadaan mengumumkan pengumuman lelang sedangkan Pengguna Anggaran pd instansi tsb Belum Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan ?

  • By andi. M, 9 January 2011 @ 22:04

    mhon pnjelasan pak. jika terdapat perbedaan antara isian kulifikasi dgn lmpirn, ap dapat d gugurkan?

  • By khalidmustafa, 10 January 2011 @ 07:38

    @widyo, dibawah 100 juta menggunakan metode pengadaan langsung dan dokumennya tidak di di atas pak. Silakan disesuaikan dengan doumen yang ada (misalnya SPK)

    @agustina
    1. Cleaning service dapat menggunakan Pengadaan Langsung Jasa Lainnya
    2. Tidak diperlukan jaminan penawaran
    3. Tidak boleh

    @ican
    1. Sayang di lampiran II tidak detail dijelaskan, tetapi menurut saya dan agar ada aspek akuntabilitas, sebaiknya ada dokumen penawaran
    2. Silakan dimasukkan dalam syarat teknis. Karena dokumen administrasi itu hanya Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran
    3. Overhead adalah biaya yang dikeluarkan yang berhubungan secara tidak langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Seperti biaya pertemuan, dll. PPh tidak boleh dimasukkan karena PPh menghitung pendapatan perusahaan selama setahun dari seluruh akumulasi proyek. Dan hal tersebut sudah merupakan kewajiban perusahaan dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen atau pemerintah.

    @said, sesuai Pasal 30 Perpres 54/2010, ULP/Pejabat pengadaan bertugas melaksanaan pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan oleh instansi pelaksana swakelola

    @ican, Menurut Pasal 73 Perpres 54/2010, persyaratan pengumuman berdasarkan kepada ketersediaan anggaran dan bukan berdasarkan pengumuman rencana umum pengadaan. Jadi menurut saya boleh ULP mengumumkan pengumuman pengadaan sedangkan PA belum mengumumkan rencana umum pengadaan

    @andi, silakan dilakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi. Hasil pembuktian kualifikasi yang akan menentukan apakah gugur apa tidak. Namun, apabila metode penilaian kualifikasi menggunakan metode Pra Kualifikasi, maka kekurangan dokumen kualifikasi masih dapat disusulkan

  • By nita, 10 January 2011 @ 10:43

    Siang Pak……
    1. Dalam Keppres 80, batas bawah utk Penunjukan Langsung adalah 5 juta, utk Perpres 54 berapa ya….
    2. Dari batas bawah dimaksud, jika pagu dana = batas bawah, dan barang adlh pakai habis (ex. pembelian ATK), apakah bisa tanpa penunjukan langsung, mengingat ATK termasuk kebutuhan rutin setiap bulannya….
    Trim’s jawabannya….

  • By ican, 10 January 2011 @ 20:38

    maaf pak saya mau tanya lagi……….
    1. dlm penjelasan psl 11 ayat c mengatakn pd tingkat SKPD, PPK menandatangani Kontrak berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA….ini maksudnya apa?
    2. Jika pd tingkat SKPD Pengguna Anggran tdk mendelegasikn wewenangnya kpd PPK tuk penandatanganan kontrak,maka PA yg hrs menandatangani kontrak, apakah tafsiran saya ini benar?
    3. dan jika PA menandatangani kontrak berarti Syarat Umum dan Khusus Kontrak serta dok. lainnya, tulisan PPK hrs diganti dgn PA, apakah tafsiran saya ini benar ?
    terima kasih pak………….

  • By ican, 10 January 2011 @ 21:34

    maaf pak tanya lagi………………..
    1. dlm penjelasan psl 7 ayat 3, disebutkan Tim pendukung yg dibentuk oleh PPK antara lain: PPTK, Direksi Lapangan dll, ini menyatakn bahwa PPTK boleh diangkt oleh PA dan berada dibawah PPK, berarti PPK dan PPTK hrs ada dlm setiap pek.yg akan dilaksanakan krn PPK dan PPTK mempunyai tupoksi dan person yg berbeda dan saling mendukung…apakah pendapat saya ini benar? kalau pendapat bapak gmana?
    2. dlm penjelasan psl 11 ayat 2.a.2.b, menyebutkn tugas pokok dan kewenangan serta persyaratan tim pendukung ditetapkan oleh PPK ? maksud statement ini gmana pak? jadi PPTK itu kerjanya apa? dan disaat proses apa?
    3. di kab/kota msh banyak yg bingung dgn PPK dan PPTK, tupoksinya membuat ambigu dlm pelaksanaan….mohon pencerahan dari bapak agar kami tdk tersesat di jalan
    makasih bener pak….

  • By antox, 11 January 2011 @ 10:04

    makasih banyak pak atas pencerahannya… sangat bermanfaat buat kita semua…

  • By ican, 12 January 2011 @ 09:32

    izin pak mau tanya lagi….
    1. apakah PPK menandatangani Berita Acara PHO dan FHO?
    2. sesuai dgn psl 95, apakah PPHP menandatangani BA pemeriksaan, penerimaan,PHO dan FHO atau gmana…mohon penjelasannya pak?
    terima kasih banyak atas semua jawaban bapak

  • By yahya, 12 January 2011 @ 12:50

    mohon maaf pak saya mau tanya, dalam perpres 54 thn 2010 saya tidak dapat menemukan klasifikasi usaha kecil serta penghitungan untuk SKK ( sisa Kemampuan Keuangan)apakah SKK masih diperhitungkan dalam perpres 54?, mohon jawabannya pak terima kasih.

  • By Rahfan, 13 January 2011 @ 08:27

    Beberapa hal yang ingin saya tanyakan :
    1. Pasal 19 ayat (1) huruf c (persyaratan memperoleh plg krg 1 pekerjaan sbg penyedia dlm kurun waktu 4 thn terakhir), bagaimana kami dapat mengetahui bahwa suatu perusahan memenuhi persyaratan tersebut sedangkan dalam formulir isian kualifikasi tidak diminta data pengalaman perusahan dalam 4 tahun terakhir (hanya paket tertinggi dlm 10 thn terakhir utk menilai KD)?
    2. Persyaratn kualifiasi tentang modal kerja (surat dukungan dari bank min 10% dari HPS), apakah persyaratan tersebut berlaku untuk semua golongan usaha(Kecil dan Non Kecil),kalau dalam Kepres 80/2003 jelas disebutkan bahwa Dukungan Bank hanya untuk usaha non kecil.
    Terima kasih

  • By Ido, 15 January 2011 @ 16:20

    Pak, mohon d share SBD untk pengadaan langsung untuk konstruksi ya.

  • By Purwanto, 15 January 2011 @ 22:35

    Pak..
    Mau nanya untuk evaluasi Aritmatik apa juga ada aturan yang menjelaskan..
    Mohon penjelasan dan Undang-Undanganya…

    Tks and Rgds,
    Pur

  • By Said Als, 16 January 2011 @ 06:58

    pak..
    di perpres 54 sudah ditetapkan overhead (termasuk keuntungan) penyedia jasa adalah 15%..bagaimana dengan penawaran yang melebihi dri 15% bahkan sampai 30-40% dari OE…sangat jelas ada ketimpangan harga yng sangt signifikan yang kemungkinan besar akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan..walaupun jaminan pelaksanaannya dinaikan…tpi di ragukan kualitas pekerjaan tersebut…sangat diragukan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan sempurna sesuai dengan spek dan gambar…teralu byk cerita2 pekerjaan yang tdk diselesaikan sampai bts akhir kontrak…sehingga yang bertanggung jawab thdp kejadian tersebut dan akan kena mslh hukum adalah PPK/PA/KPA..terserempet pula Panitia/Kelompok kerja (ULP) krn telh memenangkan perusahaan tsb..mksh..

  • By ardi, 17 January 2011 @ 08:58

    Ass.Pak Khalid dalam perpres no 54 terdapat pemilihan penyedia barang dengan metode pengadaan langsung, kelihatan cukup sederhana tetapi kami kurang memahami apa yang disebutkan dalam perpres itu sendiri ,untuk menghindari kesalahan penafsiran. Apakah Pejabat/panitia pengadaan tetap mengundang peserta dan dilampiri dokumen…dst s/d terbitnya SPK oleh PPK
    ( seperti tahapan Penunjukan langsung ).trims

  • By Syafrudin Megnumz, 17 January 2011 @ 11:06

    Selamat Pagi Pak.. Nampaknya SBD Dari LKPP Sedikit Menyesatkan.. Haha.. Saya Bilang Begini Supaya Teman2 Lebih Teliti Lagi.. Dalam Dokumen Kualifikasi Konsultan Prakualifikasi 1 Sampul.. Dalam Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Huruf E Point 1a Menyebutkan Dihitung Jumlah Paket Pengalaman Perusahaan Pada Pekerjaan Yg Sesuai Dengan Yang Dipersyaratkan Dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E Angka 9.. Sedangkan LDK Sendiri Angka 9 Tersebut Berbunyi “Peserta Harus Memiliki Surat Izin Usaha”.. Barulah Pada Angka 10 Disebutkan “Memiliki Pengalaman Pada Pekerjaan…..”…

    Kemudian Dalam Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Huruf E Point Point 2a Menyebutkan Dihitung Jumlah Tenaga Ahli Tetap Yg Memiliki Tingkat Pendidikan, Keahlian/Spesialisasi & Pengalaman Sesuai Dengan Yg Tercantum Pada Lembar Data Kualifikasi (L…DK) Huruf E Angka 3.. Sedangkan Angka 3 Sendiri Berbunyi “Salah Satu dan/atau Semua Pengurus Badan Usaha Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam” .. Barulah Pada Angka 11 Disebutkan “Memiliki Tenaga Ahli Tetap Dengan Kualifikasi Keahlian …..” Jadi Intinya Pada Tatacara Evaluasi Kualifikasi Yang Salah Satu Isinya Menyebutkan Huruf E Angka 1a Ditukar Aja Menjadi Huruf E Angka 10.. Lalu Pada 2a Yang Salah Satu Kalimatnya Berbunyi Huruf E Angka 3 Diubah Aja Menjadi Huruf E Angka 11.. Biar Sesuai Dengan LDK.. Supaya Qta GakBingung … Buat Teman2 Yang Membaca Coment Saya Silahkan Di Check Kebenaran Comment Saya Biar Lebih Jelas.. Makasih ^_^

  • By zeniaty, 17 January 2011 @ 12:22

    Siang Pak…sy mau nanya apasih hakikat perbedaan antara PPK dan PPTK?apa PPK tdk bs sbg PPTK??sy bingung bedanya lho pak…mhon penjelasannya…trmksih.

  • By Rusdiaman, 18 January 2011 @ 20:59

    Assalamu alaikum pa..Bagaimana dengan perusahaan baru pa..apakah masih bisa ikuti tender?

  • By agus, 19 January 2011 @ 13:15

    Pa… maaf mau tanya kalau pengadaan langsung untuk pengadaan barang SBD nya yang mana?

  • By ifan, 19 January 2011 @ 18:44

    Assalamu’alaikum, Pa Format SPK yang terdapat dalam SBD terdapat “NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN” kalau digunakan dalam pengadaan langsung untuk pengadaan barang, apa tetap seperti itu atau harus diganti, kalau harus diganti apakah dengan “NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN, NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI tau dgn NOMOR DAN TANGGAL SURAT PENAWARAN HARGA DARI PENYEDIA” atau dengan apa?
    selanjutnya setelah dikeluarkannya SPK apa PPK harus juga mengeluarkan surat pesanan (SP)?

  • By supena, 20 January 2011 @ 10:43

    Maaf Tanya Pak?? kalau pengadaan pek pengecatan gedung menggunakan SBD jasa lainnya atau SBD konstruksi??

    Terima kasih.

  • By fikri, 20 January 2011 @ 11:05

    pak, untuk belanja langsung pembelian kendaraan bermotor standar harga pemerintah tdk di temukan di website lkpp maupun deperindag dimana bisa di akses dan tolong standar bidding SPK belanja langsung dan SPK jasa service kendaraan bermotor . tks

  • By idhamsyah, 21 January 2011 @ 00:33

    maaf tanya p’khalid,dlm perpres 54 untuk pengadaan kendaraan bisa dilakukan dgn penunjukan langsung dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat,yang dimaksud harga khusus ini seperti apa pak,apakah harga yg dikeluarkan oleh pemerintah ato harga khusus yg diberikan oleh dealer ke pemerintah ? untuk kami di daerah apakah harga khusus ini adalah harga yang diberikan oleh dealer untuk pemda berbeda dgn harga yag diberikan masyarakat jikalau pemda membeli kendaraan di dealer tsb ataukah seperti apa buat kami di pemda ? tks

  • By khalidmustafa, 21 January 2011 @ 14:02

    @nita, Pada perpres 54/2010 batasan penunjukan langsung adalah tak terhingga :)
    Untuk nilai dan jenis pengadaan yang dapat dilakukan, silakan lihat pada Pasal 35 sampai 39 Perpres 54/2010

  • By khalidmustafa, 21 January 2011 @ 14:09

    @ican,

    1. Benar, memang penafsirannya demikian
    2. PPTK tidak harus ada di dalam setiap lelang, karena sifatnya adalah pendukung PPK. Jadi kalau PPK menganggap perlu adanya tim pendukung dengan bentuk PPTK maka silakan dibentuk.
    3. Memang demikian pak, jadi Pemendagri dengan Perpres itu tidak sinkron. Jadi ambil jalan tengahnya saja, kapan proses tersebut adalah proses pengadaan barang/jasa, maka silakan menggunakan PPK. Kalau tidak memerlukan proses pengadaan barang/jasa, silakan tetap menggunakan PPTK. PPTK sendiri disilakan dibentuk berbeda dengan PPK dan menjadi tim pendukung PPK, atau bahkan PPTK juga merangkap sebagai PPK
    4. PPK menandatangani PHO dan FHO. PPHP hanya menandatangani PHO. Silakan dilihat pada Lampiran III

  • By khalidmustafa, 21 January 2011 @ 16:11

    @Yahya, aturan tentang usaha kecil dapat dilihat pada Pasal 100 Perpres 54/2010. SKK sudah dihapuskan dalam Perpres 54/2010

    @Rahfan,
    1. Pada formulir isian kualifikasi butir G (Data Pengalaman Perusahaan), Pasal 19 ayat (1) huruf c (persyaratan memperoleh plg krg 1 pekerjaan sbg penyedia dlm kurun waktu 4 thn terakhir) sudah dapat diketahui, karena apabila formulir ini diisi dengan 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir, secara otomatis persyaratan ini telah terpenuhi.
    2. Dukungan Bank untuk Pekerjaan Konstruksi wajib untuk semua, baik kecil maupun non kecil

    @Ido, SBD pengadaan langsung masih belum diselesaikan oleh LKPP

    @Purwanto, aturan koreksi Aritmatik sudah dijelaskan pada Lampiran Perpres 54/2010 dan SBD

    @Said, harus dibedakan antara Pelelangan dengan Pelaksanaan. Kalau terjadi permasalahan di pelaksanaan, tidak boleh menyalahkan pelelangan apabila seluruh prosedur lelang telah dilaksanakan sesuai aturan. Untuk mencegah hal tersebut, maka proses pengawasan harus diperketat.

    @Ardi, proses undangan dan pemasukan penawaran untuk Pengadaan Langsung dilakukan untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa KOnsultansi/Jasa Lainnya, sedangkan untuk Pengadaan Barang cenderung lebih sederhana. Silakan lihat Lampiran II Perpres 54/2010 untuk Pengadaan Barang

    @Syafrudin Megnumz, makasih banyak atas masukannya pak, semoga pembaca dapat mencermati hal ini dan segera melakukan perbaikan.

    @zeniaty, silakan dilihat pertanyaan dan jawaban di atas

    @Rusdiaman, masih bisa pak

    @agus, belum ada pak

    @ifan, silakan disesuaikan dengan kondisi. SP tetap digunakan sesuai aturan pada Perpres 54/2010. Karena awal pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak dikeluarkannya SP

    @supena, Pengecatan masuk pekerjaan konstruksi sederhana, jadi silakan menggunakan SBD Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi

    @fikri, harga GSO memang belum ada di website pengadaan nasional karena masih disiapkan oleh LKPP. Untuk SPK silakan lihat pada SBD yang sudah ada

    @idhamsah, GSO adalah harga yang diberikan dealer ke pemerintah. Harga ini sudah pasti lebih murah dibandingkan dengan harga untuk masyarakat.

  • By Khoirul Ilmawan, 21 January 2011 @ 23:31

    Saya telah mengunduh seluruh dokumen baik format PDF maupun Word. Terima kasih ilmunya, semoga tidak bosan untuk selalu berbagi.
    Sukses selalu untuk Bapak Khalid Mustafa.

  • By irwan, 22 January 2011 @ 09:22

    salam pak khairul,saya mau nanya, dalam perpres 54 dinyatakan bhwa yg menandatangani pakta integritas ppk,panpel,pan it penerima hsl pkrjaan dan perusahaan namun dalam SBD dr LKPP format pakta integritas hanya dttd perushaan saja.mana yg benar pak?mohon penjelasan.tks pak..

  • By ardi, 22 January 2011 @ 10:01

    Ass. pak khalid bagaimana kita menentukan besaran biaya pengacara yang dibiayai dari sumber dana APBN sedangkan tarif resmi dari pemerintah maupun asosiasi terkait tidak ada waktu yang diperlukan tidak dapat diperkirakan secara jelas dan metode pemilihan seperti apa yang lebih tepat untuk jasa tersebut jika dilihat dari besaran nilai adalah seleksi umum ( kalau untuk jasa konsultansi).trims

  • By khalidmustafa, 22 January 2011 @ 10:05

    @Khoirul, sama2 pak :)

    @irwan, walaupun yang ditanya pak Khairul, gpp saya yang jawab yah :)

    Mohon diperhatikan pasal 12 Ayat (2) huruf e, dan Pasal 17 Ayat (1) huruf g adalah syarat MENJADI PPK dan ULP.
    Terlihat bahwa Pakta Integritas adalah Syarat menjadi PPK dan ULP dan bukan persyaratan pengadaan.
    Oleh sebab itu, penandatanganan pakta integritas untuk PPK dan ULP HANYA dilakukan 1 kali, yaitu sebelum diangkat menjadi PPK dan ULP.

    Jadi, memang benar format SBD LKPP, bahwa pakta integritas yang dimasukkan oleh penyedia, hanya ditandatangani oleh Penyedia

  • By khalidmustafa, 22 January 2011 @ 10:21

    @ardi, silakan menggunakan kontrak sejenis atau menggunakan analisis berdasarkan gaji rata-rata pengacara sejenis yang dihitung menggunakan rumus biaya langsung personil (3,2 x gaji dasar untuk tenaga ahli tetap atau 2,5 x gaji dasar untuk tenaga ahli tidak tetap)

    Metodenya dapat menggunakan Metode Seleksi Umum Evaluasi Kualitas Dua Sampul

  • By udhin, 22 January 2011 @ 10:33

    pak mau tanya, nilai paket sampai dengan 2,5 milyar rupiah untuk usaha mikro dan usaha kecil atau koperasi kecil. Itu dapat diartikan untuk penyedia jasa konstruksi grade 2, 3, dan 4 bisa ikut memasukkan penawaran? trima kasih?

  • By arhan, 23 January 2011 @ 11:02

    apa kbr pak…! baji2 jaki..?? bisa pak kt beri contoh perhitungan TKDN..? contoh pengadaan Kendaraan dng nilai HPS 1M dan harga penawaran Rp. 998.543.000,- trima kasih sblumnya Daeng….

  • By Rizal Irawan, 23 January 2011 @ 16:44

    Apa kabar pak? Kalau bapak berkenan, saya menanyakan bagaimana dengan pengadaan alat-alat berat seperti motor grader, excavator, stoom walles, dll, apakah bisa dilakukan dengan penunjukan langsung mengingat barang tersebut merupakan kendaraan bermotor. Trims sbelumnya atas jawaban bapak.

  • By Khoirul Ilmawan, 24 January 2011 @ 11:44

    Terima kasih Pak Khalid, dan salam balik untuk Sdr. Irwan.

  • By yn_hidayat, 24 January 2011 @ 12:09

    Assalamu’alaikum wr wb…Pa Khalid yg terhormat, saya mau tanya untuk pengadaan rapat di hotel dengan nilai pagu 80 juta, sebaiknya menggunakan metode apa? PPK saya menyarankan menggunakan pengadaan langsung..padahal di Perpres 54/2010 untuk pengadaan hotel bisa dengan penunjukan langsung, saya minta pendapat Bapak, atas jawaban Bapak say ucapkan trm kasih

  • By ardi, 25 January 2011 @ 11:48

    Ass. pak khalid pada keppres no.80 penyedia menyampaikan dokumen isian kualifikasi dan melampirkan tanda bukti laporan pajak baik 3 bulan terakhir maupun tahunan , pada perpres 54 apakah tanda bukti pajak tersebut tetap dilampirkan juga. trims

  • By Risna Prisandi, 26 January 2011 @ 08:24

    Pak Khalid, Apakah pengalaman pekerjaan bada Bidang/Sub Bidang yang sama dalam kurun waktu 4 tahun terakhir wajib dalam bidding? bisakah perusahaan yang tidak memiliki pengalaman pada bidang/sub bidang yang sama itu gugur pada evaluasi administrasi? karena untuk mengukur kemampuan dan kompetensi penyedia jasa adalah pengalaman pekerjaan. trims pak

  • By sayuthi, 26 January 2011 @ 12:00

    trims Bpk saya sdh mengunduh dan sedang mempelajari, mohon penjelasan untuk pengisian formulir TKDN apakah harus mutlak terisi dan dilengkapi oleh peserta karena setahu saya khusus untuk nilai paket diatas 5M dan juga Surat Dukungan Bank apakah harus dilengkapi oleh seluruh peserta baik kecil dan non kecil?

  • By tanty, 26 January 2011 @ 22:41

    Ass..pak khalid, maaf pak…klo boleh nomor Handphone bpk bisa ditampilkan dsini..agar lbih memudahkan sy tuk berkomunikasi dng Bapak..trima ksih sblumnya…

  • By Ronny, 27 January 2011 @ 08:56

    Ass.. Pak Khalid… mau nanya untuk cetak dan penggandaan buku yang nilainya 138 juta dalam satu kegiatan.. apa perlu melalui proses tender..? makasih

  • By Risna Prisandi, 27 January 2011 @ 09:17

    Pak Mustafa, untuk pengadaan barang yang seluruhnya impor, apakah dibenarkan. karena TKDN – nya 0%.
    Trims.

  • By Marhaban, 27 January 2011 @ 11:57

    Assalammu alaikum pak Khalid. Saya mohon jawaban tentang format Fakta Integritas. Dalam Standard Bidding Document menurut Perpres 54/2010, disana hanya ditandatangani oleh pihak Penyedia Jasa sementara Panitia/Pokja tidak dimuat. Mohon penjelasan. Wassalam.

  • By Risna Prisandi, 28 January 2011 @ 07:25

    @Ronny: Pengadaan bahan cetakan tersebut menggunakan lelang sederhana. sama seperti lelang umum, hanya pengumumannya saja minimal 3 hari.

  • By pradiono joko, 28 January 2011 @ 09:33

    Maaf Pak saya mau tanya, apakah PPK bisa dirangkap sebagai pejabat pengelola anggaran..?

  • By Risna Prisandi, 28 January 2011 @ 09:34

    Maaf pak khalid, ijinkan saya untuk menjawab, mohon koreksi dan pembetulan bila terdapat kesalahan. trims sebelumnya.
    @Rizal Irawan : Penunjukkan langsung adalah pengadaan barang yang nilainya lebih dari 100juta. dapat dilaksanakan karena 1.Keadaan Khusus. 2.Barang Khusus. Untuk kendaraan bermotor memang diperkenankan dengan cara penunjukkan langsung, tetapi patokannya adalah e-catalogue dan e-purchasing. karena e-catalogue dan e-purchasing belum ada di LKPP maka pengadaan alat2 berat tersebut sebaiknya dilaksanakan dengan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi
    @yn-Hidayat: untuk kegiatan yang harganya udah diketahui publik secara luas dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung bila nilainya lebih dari 100juta. untuk kegiatan bapak yang 80jt dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau di swakelolakan. trims.
    @khalid mustafa: mohon maaf pak. saya hanya berani menjawab pertanyaan yang saya ketahui saja. mohon koreksi dan penambahan dari maestronya untuk lebih meyakinkan penanya.

  • By Risna Prisandi, 28 January 2011 @ 09:37

    @Marhaban: Salah satu persyaratan menjadi ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan/PPK adalah menandatangani Pakta Integritas. Penandatanganan cukup dilakukan diawal penetapan jabatan. selanjutnya hanya penyedia jasa yang menandatangani pakta integritas.

  • By Risna Prisandi, 28 January 2011 @ 09:46

    @Marhaban: salah satu persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan/PPK adalah menandatangani Pakta Integritas. Penandatangan tersebut harus dilaksanakan pada saat penetapan jabatan, sehingga dalam tiap kegiatan hanya penyedia jasa yang menandatangani pakta integritas. boleh dilakukan secara kolektif pada saat pendaftaran (bila masih menggunakan pendaftaran manual) atau ditandatangani per penyedia jasa dan disertakan dalam dokumen penawaran mereka.

  • By Lippo, 28 January 2011 @ 19:12

    Ass.Pak.
    ada contoh perhitungan pengalaman dan personil jasa konsultansi berdasarkan perpes 54

  • By Risna Prisandi, 28 January 2011 @ 20:58

    @pradiono: bila pejabat pengelola anggaran yg dimaksud adlh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran maka tidak boleh jadi ppk, karena PA/KPA lah yg nantinya menjadi pihak penyelesai antara PPK dan ULP bila PPK tdk mau mengeluarkan SPPBJ krn tdk setuju dg BA Hasil Pelelangan (BAHP).

  • By Syafrudin Megnumz, 28 January 2011 @ 21:04

    @Sayuthi .. Kalau Menurut Saya TKDN Sifatnya Tidak Wajib Pak, Kecuali Dana Berasal Dari Luar Negeri Atau Nilainya Di Atas 5 Milyar..Pak Khalid Sendiri Minggu Lalu Datang Ke LKPP Dan Diskusi Langsung Dengan Pak Agus Prabowo, Deputi Bidang Kebijakan LKPP..Beliau Mengatakan Apabila Penyedia Tidak Mengisi Atau Tidak Melampirkan Formulir Isian TKDN, Maka Tidak Dapat Digugurkan Tetapi TKDN-nya Dianggap 0 Dan Tidak Dapat Memperoleh Preferensi Harga Apabila Ada Barang Yang Bernilai TKDN-Nya di atas 25%…

    TKDN Dapat Membatalkan Lelang Apabila Barang/Jasa Yang Diadakan Memiliki Kandungan TKDN+BMP > 40% Namun Yang Memasukkan Barang/Jasa Dengan Nilai Dibawah 40% Tersebut Kurang Dari 3 Peserta..Tidak Apa-Apa Kalau Tidak Melampirkan TKDN, Tapi Akan Bersaing Dengan Barang LN (Luar Negeri)..

    Untuk Nilai Maksimal BMP Sendiri Adalah 15%..
    Untuk Lebih Jelasnya Bapak Bisa Berkunjung Ke tkdn.ptsi.co.id
    disana Membahas Tuntas Tentang TKDN… ^_^

  • By Risna Prisandi, 28 January 2011 @ 22:01

    @Sayuthi: Thx banget infonya. sudah cukup menjawab pertanyaan saya. :->

  • By Jalaluddin, 28 January 2011 @ 23:16

    Assalamu’alaikum WW.
    Dalam Perpres no 54 2010 Saya tidak menemukan aturan detail ttg Sertifikat Ahli Pengadaan BJ Pemerintah, maksud Saya apakah seluruh Panitia atau ULP wajib bersertifikat atau hanya Ketua saja? Bagaimana cara Peserta Lelang agar dapat mengetahui bahwa Panitia atau ULP memang sudah memiliki Sertifikat? Terimakasih.

  • By Syafrudin Megnumz, 29 January 2011 @ 09:51

    @Jalaluddin, Panitia/ULP Wajib Punya Sertifikat Pengadaan Pak… Tidak Hanya Ketua Saja.. Dilarang Duduk Sebagai Panitia/ULP Bila Tidak Punya Sertifikat PBJP….

  • By Fre, 30 January 2011 @ 21:57

    Alhamdulillah, terima kasih kepada Risna Prisandi Jawabannya udah saya baca dari pertanyaan rekan lain. Saya terlalu keburu-buru bertanya sebelum membaca keseluruhan.

  • By Risna Prisandi, 31 January 2011 @ 07:47

    @free: sama sama bos. smg berguna.

  • By Fre, 31 January 2011 @ 22:07

    Assalammu alaikum, pak khalid dan rekan Khalid Mustafa’s Weblog, saya mau USUL, alangkah baiknya bilamana ada standar dokumen pengadaan untuk masing-masing metode pemilihan baik yang dilakukan dengan Pelelangan umum, Pelelangan terbatas, pemilihan dan penunjukan langsung maupun pengadaan langsung serta seleksi lainnya dengan pra atau pasca. Kalau perlu kita rembukan buat menyampaikan ide guna penyeragaman secara umum, terutama untuk Penunjukan langsung. Memang secara substansi masing-masing lembaga tetap mengacu pada SBD yang dikeluarkan LKPP namun alangkah baiknya dilakukan penyeragaman,agar lebih objektif.

  • By ifan, 1 February 2011 @ 04:28

    pa… untuk pengadaan langsung, dari format Surat Pesanan (SP) dalam SBD yang ada berarti kata “berdasarkan Surat Perjanjian ………..Nomor……” diganti dengan “berdasarkan SPK ……………nomor…….”

  • By el, 1 February 2011 @ 13:16

    saya sependapat dgn bpk Fre terutama untuk pengadaan langsung

  • By Rahfan Mokoginta, 2 February 2011 @ 14:54

    Terima kasih atas penjelasannya terdahulu.
    Mohon penjelasan mengenai SBD yang menyangkut evaluasi kualifikasi. Dalam SBD dinyatakan bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan thdp calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), kemudian dalam penjelasan selanjutnya dinyatakan bahwa “apabila calon pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 tidak lulus evaluasi kualifikasi maka lelang dinyatakan gagal”. Pertanyaan saya :
    1. Bagaimana jika jumlah peserta lelang yang memenuhi syarat/lulus pada evaluasi penawaran (admnisitrasi, teknis dan harga) melebihi 3 (misalnya 5 peserta), apakah jika peringkat 1-3 gugur dlm evaluasi kualifikasi dapat melakukan evaluasi kualifikasi pada peringkat 4-5?
    2. Bagaimana jika pada pembuktian kualifikasi calon pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 gugur, sementara masih ada peserta lain yang memenuhi syarat/lulus dalam evaluasi penawaran (admn, teknis dan harga, apakah bisa kami melakukan evaluasi kualifikasi terhadap calon peserta yang lain.
    Terima kasih

  • By iqra, 3 February 2011 @ 03:26

    apa kareba daeng…
    apa perbedaan seleksi sederhana pagu anggaran dengan harga terendah, tolongdijelaskan kodong….skalian diii nomoro hape ta diemail kan ka…tengkiu

  • By Hari, 5 February 2011 @ 14:04

    dalam pengadaan langsung bentuk kontrak yang digunakan adalah SPK. selain SPK apakah harus ada surat perjanjian?
    Hatur Nuhun

  • By Risna Prisandi, 6 February 2011 @ 09:53

    @rahfan mokoginta: 1. untuk menghemat waktu pekerjaan, panitia diperbolehkan melakukan evaluasi terhadap 3 penawaran terendah responsif. bila ketiga2nya ternyata tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, maka evaluasi dilanjutkan kepenawar terendah berikutnya.
    2. Sama seperti nomor 1, lanjutkan dengan melakukan evaluasi pada penawar terendah berikutnya.
    @ Hari: SPK yang dimaksud adalah Surat Perintah Kerja, di dalam perntah kerja tersebut tentulah sudah terdapat perjanjian2 antara penyedia jasa dan PPK. Surat Perintah Kerja digunakan untuk pekerjaan lebih dari 10juta sampai dengan 100juta. 5juta cukup dengan bon pembelian, lebih dai 5juta sampai 10 juta cukup dengan kuitansi.

  • By fagi, 6 February 2011 @ 20:39

    Kami membutuhkan tata cara penilaian dokumen kualifikasi pada pengadaan jasa konsultansi sistem prakualifikasi karena dalam SBD BAN VIII tidak ada & hanya sampai pada BAB VII. Mohon bantuannya, terima kasih.

  • By Fre, 7 February 2011 @ 12:09

    Assalammu alaikum, pak khalid mohon ijin, dan rekan Khalid Mustafa’s Weblog, yang butuh bentuk CONTOH Perjanijan Kontrak untuk berbagai perjanjian silahkan sampaikan minat anda dengan mencantumkan alamat email.

  • By Risna Prisandi, 9 February 2011 @ 11:13

    Kirim ke email risnaprisandi@yahoo.co.id
    ndhayuda@yahoo.com
    Kami butuh contoh Perjanjian kontrak. thx.
    ditunggu.

  • By Joko, 9 February 2011 @ 11:13

    Assalammu alaikum, pak khalid dan rekan Khalid Mustafa’s Weblog, mohon izin share,
    Dalam Perpres 54 lampiran II pengadaan barang
    – point A.7.d. bahwa Khusus untuk Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan menggunakan metode evaluasi sistem gugur
    – dan di point A.7.b.1 tentang metode evaluasi sistem gugur, bahwa evaluasi dilakukan secara adminstrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran..
    – Sementara poin B.5.c tentang Pengadaan Langsung, disitu tdk ada penawaran dan sesuai penjelasan P. Khalid sebelumnya, penawaran hanya untuk pengadaan langsung jasa konstruksi, konsultansi, dan jasa lainnya.
    Mohon pencerahan Pak. Terima kasih

  • By fadli, 10 February 2011 @ 09:32

    @Fre mohon di share contoh kontraknya kirim ke fadlya_kbj@yahoo.co.id. thanx a lot

  • By iqra, 10 February 2011 @ 11:07

    lingkup kemampuan manajerial untuk tenaga ahli dan manajerial untuk perusahaan penilaiannya bagaimana

  • By dedi burhan, 11 February 2011 @ 13:34

    mas khalid yth..sbd perpres 54 thn 2010 untuk metode penunjukan langsung ada nggak?

  • By Fre, 11 February 2011 @ 15:25

    Pak Khaliq,MOHON IJIN. biar ada masukan, mungkin pak Khalid sibuk, saya coba berpendapat terhadap pertanyaan Rekan Khalid Mustafa’s Weblog,
    @Iqra, Pak, coba buka Lampiran Perpress 54 tahun 2010, Bagian B.5

    @ Pak Dedi Burhan, lingkup manajerial tertuang didalam Perpres pasal 12 ayat 3. termasuk bagi penyedia jasa.

    @ Fadli, sudah saya kirim pak.

  • By Torangto Situmorang, 11 February 2011 @ 15:41

    terima kasih pak khalid

    Sukses selalu

  • By Ahmad, 11 February 2011 @ 16:03

    Ass Wr Wb Pak Khalid
    saya mhn bantuan jawabannya, apakah RSUD yang sudah BLUD murni, dana yang diperoleh dari pasien digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, apakah tetap tunduk mekanisme pengadaannya tunduk pada Perpres 54. tolong jawabannya segera pak karena sudah sos.

  • By iqra, 11 February 2011 @ 16:21

    Pak Free
    Lampiran Perpress 54 tahun 2010, Bagian B.5 sudah sy buka tapi tidak dijelaskan manajerial itu seperti
    apa, kalo keahlian personil dapat dibuktikan dengan SKA/SKT, sedangkan kemampuan manajerial (personil dan perusahaan) dibuktikan dengan apa….tolong disertakan contoh kasusnya

    terima kasih

  • By dedi burhan, 12 February 2011 @ 15:27

    maksud saya standard bidding document untuk penunjukan langsung yg sesuai dgn pepres 54 2010..serta contoh evaluasinya dan bentuk format negosiasi harganya..trims

  • By khalidmustafa, 13 February 2011 @ 09:29

    Makasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu menjawab :)
    Memang kesibukan sedang tinggi, jadi waktu untuk memberikan jawaban juga agak kurang.

    @Ahmad, apakah Perpres 54/2010 tidak mempu menjawab kebutuhan pengadaan di RSUD bapak ? Kalau masih mampu, silakan tetap berpedoman pada Perpres 54/2010. Kalau tidak, mohon dituliskan apa2 yang tidak dapat dilaksanakan dan mengirim surat ke LKPP agar diberikan jalan keluar secara hukum

    @Iqra, kemampuan manajerial dapat dibuktikan dengan pengalaman pekerjaan.

    @dedi, silakan menunggu SBD Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung yang akan dikeluarkan oleh LKPP

  • By cut yulia rizky, 13 February 2011 @ 13:33

    ass.. Maaf pak, byk hal yg hrs sy pelajari mngenai perpres 54 ini. Mhn disetiap artikel Bpk tlg di cc kan ke alamt email sya. Banda Aceh. Wassalam

  • By Rizal, 13 February 2011 @ 16:12

    @Fre, mohon di kirim contoh kontraknya,dll ke rivalseleng@yahoo.com trimakasi

  • By khalidmustafa, 13 February 2011 @ 17:36

    @cut yulia, walah…ini bukan milis, ini adalah blog dan gak ada hubungannya dengan email2an.
    Kalau hendak memperoleh update terbaru apabila saya menulis artikel, silakan klik pada menu di sebelah kanan pada Aplikasi Networked Blogs, khususnya pada tombol Follow This Blog.
    Apabila punya Facebook, akan segera terkirim pada akun FB anda

  • By iqra, 14 February 2011 @ 15:29

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 4 TAHUN 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI…
    Pasal 11
    Ayat (1)
    Selain memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidangnya, penanggung jawab teknik harus memiliki kemampuan manajerial dibidang pelaksanaan pekerjaan, seperti administrasi keuangan, pengendalian mutu (sertifikat QM), serta keselamatan dan kesehatan kerja (sertifikat K3) .

    jadi tenaga ahli yg memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidangnya dibuktikan dengan SKA/SKT, sedangkan kemampuan manajerial dibuktikan dengan sertifikat QM atau Sertifikat K3

    tolong dikoreksi kalo sy salah
    terima kasih

  • By khalidmustafa, 14 February 2011 @ 15:57

    @iqra, kalau melihat kalimatnya, “kemampuan manajerial dibidang pelaksanaan pekerjaan, seperti administrasi keuangan, pengendalian mutu (sertifikat QM), serta keselamatan dan kesehatan kerja (sertifikat K3)” yang dimaksud dengan kemampuan manajerial itu CONTOHNYA adalah (saya pakai kata contohnya, karena kata penghubung seperti itu bukan kata penghubung pasti), administrasi keuangan, pengendalian mutu, serta K3.

    Jadi bukan hanya QM atau K3 saja, melainkan termasuk administrasi keuangan

  • By iqra, 15 February 2011 @ 02:35

    jadi Daeng, menurut logika saya (tolong dikoreksi) ; kemampuan manajerial dari personil diberi bobot jika dapat dibuktikan dengan salah satu sertifikat pengendalian mutu atau K3 sedangkan sertifikat administrasi keuangan belum pernah saya temui, dan mungkin jarang/belum ada satu personil yg memiliki ketiga-tiga sertifikat tersebut …
    lalu kemampuan manajerial perusahaan menurut saya dapat diberi bobot bagi yg memiliki sertifikat ISO atau OHASS…

    tolong pencerahannya

  • By Teuku, 15 February 2011 @ 11:53

    @iqra, menurut saya pengalaman manajerial dpt dinilai dari pengalaman tenaga ahli menjadi team leader, site engineer, dll (kalo dlm pek konsultansi) atau mungkin tenaga ahli tetap yg sekaligus pengurus perusahaan shg pokja ulp memberi “nilai tambah” bagi personil tsb? Mhn dikoreksi.

  • By chaerul, 16 February 2011 @ 12:43

    @Free, mohon dikirimkan contoh-contoh bentuk kontraknya ke email chaerul_anwar554@yahoo.com. terimakasih banyak.

  • By Parlindungan, 17 February 2011 @ 15:39

    Pak Khalid..salam
    Saya masih dalam tahap belajar nih mengenai Perpres 54, jadi terus terang pengalaman masih kurang.
    Bersasarkan Pasal 127 Point C : PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki
    sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012.
    Nah…
    Setelah membaca Penjelasan Perpres 54 Pasal 7 Ayat 3 disebutkan PPK membentuk Tim Pendukung yang terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola,dan lain-lain.
    Yang saya mau tanyakan pak…kapan ya batas akhir Semua Tim Pendukung pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib dan harus memiliki
    sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Dan Di pasal berapa hal dijelaskan pada Perpres 54 Tahun 2010.
    Thanks Sebelumnya Pak. Salam Sukses

  • By iqra, 18 February 2011 @ 01:53

    BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
    2.kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan bobot yang ditetapkan dalam LDK :

    A.Dihitung jumlah tenaga ahli tetap yang memiliki tingkat pendidikan, keahlian/spesialisasi dan pengalaman sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E angka 3. Setiap jenis tenaga ahli yang disyaratkan dihitung nilainya dengan cara memberikan nilai maksimal dan tetap untuk jumlah tenaga ahli yang sama dengan atau lebih banyak dari yang dibutuhkan, untuk tenaga ahli yang jumlahnya kurang dari yang dibutuhkan dinilai dengan cara membandingkan jumlah tenaga ahli tersebut dengan jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan. Nilai yang didapatkan dikali dengan bobot jenis tenaga ahli yang telah ditentukan. Nilai yang telah dikali dengan bobot dijumlahkan.

    B.Dihitung kemampuan manajerial tenaga ahli pada poin huruf a di atas. Apabila sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E angka 3 maka diberikan nilai penuh, apabila tidak sesuai maka tidak dinilai.

    C.Nilai pada poin huruf a dan huruf b dijumlahkan.

    dari tata cara dievaluasi di atas menurut saya (mohon dikoreksi) antara pengalaman (poin a) dan manajerial (poin b) penilaiannya terpisah

  • By iwan bayanaka, 18 February 2011 @ 21:24

    @Free, saya juga mohon dikirimkan contoh-contoh bentuk kontraknya ke email e1etc94@yahoo.co.id terimakasih.

  • By c yulia r, 19 February 2011 @ 15:55

    @khalid mustafa;mengenai PPK dan KPA.. utk saat ini di instansi saya PPK hanya ada utk dana dekon. sdgkan APBA hy ada PPTK. nah, dlm hal pelelangan brg jasa 2011 brsumber dr APBA apakah boleh KPA sbg pengganti PPK. tks
    @free.. mohon di share contoh kontrak sesuai dg perpres 54 ini. tks

  • By c yulia r, 19 February 2011 @ 16:02

    @free. email saya cyr_atjeh@yahoo.co.id. tks

  • By Adi syahfudin, 21 February 2011 @ 12:19

    @Free, saya juga mohon dikirimkan contoh-contoh bentuk kontraknya ke email Adi.syahfudin@yahoo.co.id terimakasih.

  • By ilham, 22 February 2011 @ 23:48

    Ass Wr Wb Pak Khalid
    saya mhn bantuan jawabannya, Tahun ini ada paket pengadaan rumah ka. seksi, rencanax pembelian rumah + sertifikat + perabotx,…..mhn penjelasan sistem pengadaanx,.tks

  • By Abdi, 23 February 2011 @ 16:11

    Terima kasih banyak pak, atas ulasan2 yang sudah bapak muat di blog ini terutama mengenai sosialisasi tentang Perpres 54 Tahun 2010.
    saya mau nanya pak, dengar2 ada penyesuaian grade untuk pihak penyedia jasa konstruksi..mohon dibantu pak, tks a lot..

  • By Kuzen, 24 February 2011 @ 10:49

    mas khalid mau nanya nih kalo pengadaan konstruksi biasanya berapa persen pembagian untuk anggaran fisiknya sendiri, perencanaan dan pengawasanya? kalo ada dengan aturannya, trims

  • By rusli, 24 February 2011 @ 12:06

    prosedur pengadaan langsung spt apa?

  • By Martdin, 24 February 2011 @ 22:04

    Yth Pak Khalit
    pak…pada standar dokumen pengadaan jasa konsulatansi Lembar Data Kualifikasi (LDK) ada diminta mengisi persen untuk Tenga ahli tetap dengan kualifikasi keahlian…. dan kemampuan manajerial, yang ingin saya tanyakan pak:
    1. Apa yang dimaksud dengan kemampuan manajerial?
    2. Apakah tenaga ahli dimaksud termasuk tenaga inspektor atau surveyor untuk jasa konsultansi?
    3. bagaimana pembagian persentase setiap tenaga ahli?
    Trims…

  • By ican, 27 February 2011 @ 23:15

    @Free, saya juga mohon dikirimkan contoh-contoh bentuk kontraknya ke email vd_gumay@yahoo.com terimakasih.

  • By lina, 28 February 2011 @ 09:21

    maaf pak, saya pejabat pengadaan yg baru d satker saya.
    jika pd perpres 54 tdk dikenal lagi penunjukan langsung, trus pengadaan barang yg nilainya d bawah 50 jt disebut apa? sistemnya gmn? apakah menjadi tanggung jawab pajabat pengadaan ataw panitia pengadaan
    trims.

  • By awan, 1 March 2011 @ 08:58

    Mohon penejelasan pak Khalid, SBD untuk Pengadaan jasa Lainnya dengan Prakualifikasi versi pdf hal 26 kembali ke halaman judul dan berbeda daftar isinya, mohon pencerahan, terima kasih

  • By herri_chandra, 1 March 2011 @ 11:35

    @Free, mohon dikirimkan contoh-contoh bentuk kontraknya ke email herri_chandra@yahoo.com. terimakasih banyak.

  • By Darwin Sinurat, 2 March 2011 @ 11:01

    Pak. Maaf saya baru belajar.
    Koq gak ada ya SBD untuk yang Penunjukan Langsung? Kalau ada dimana bisa didownload ya? atau memang termasuk dalam SBD untuk Prakualifikasi?
    Mohon Penjelasannya. Terima Kasih.

    Untuk saudara2 sekalian kalau ada mohon di kirim contoh-contoh kontraknya ke email saya.
    shinuraz@gmail.com

    Sekali lagi terima kasih.

  • By ron's app's, 2 March 2011 @ 11:07

    1. pa khalid bagaimana metode pengadaan konsultan pengawasan konstruksi dgn nilai 24jt?
    2. dan SBD mana yang di pakai?

  • By Ares, 2 March 2011 @ 23:24

    @Free, mudah2an berkenan mohon dikirimkan contoh-contoh bentuk kontraknya ke email saya juga: resjovi@yahoo.com. terimakasih banyak.

  • By deny, 3 March 2011 @ 08:36

    pa burhan..mhn dkrmkan file word SBD n e proc

  • By deny, 3 March 2011 @ 08:37

    ke e mail saya pak mdeny777@gmail.com…maksh pa

  • By ima, 3 March 2011 @ 09:30

    pak…gimana dokumen untuk pengadaan langsung?apakah cukup hanya surat undangan lelang kepada toko kemudian langsung SPK atau lengkap dengan evaluasi pra+penawaran+evaluasi penawaran+klarifikasi&negosiasi?karena dalam situs lkpp tidak ada versi pengadaan langsung sedangkan dikantor saya banyak sekali pengadaan langsung…thanks before pak

  • By ima, 3 March 2011 @ 10:09

    mau bertanya lagi pak..dikantor saya ada pengadaan langsung utk ATK nilai 64 juta, tapi dana sudah di tok pengeluarannya perbulan, jadi apakah bisa diatur dalam SPK pembayarannya perbulan sehingga waktu pelaksanaannya jadi 1 tahun?

  • By khalidmustafa, 3 March 2011 @ 14:30

    @iqra, benar demikian :)

    @parlindungan, tim pendukung PPK tidak perlu memiliki sertifikat PBJ

    @c yulia r, sesuai Pasal 7 Perpres 54/2010, PPK wajib ada.

    @ilham, pembelian rumahnya itu maksudnya pembangunan rumah ? Kalau pembangunan rumah, maka menggunakan pekerjaan konstruksi. Kalau pembelian rumah, bisa menggunakan penunjukan langsung. Khan lokasinya harus tertentu dan tidak bisa dilelangkan.
    Untuk perabot, dapat menggunakan Pengadaan Barang

    @Abdi, bukan penyesuaian, tapi penghapusan :)

    @Kuzen, dulu setahu saya ada peraturan PU. Tapi saya biasanya menggunakan data real dan bukan dari aturan

    @rusli, seperti penjelasan pada Perpres 54/2010

    @Martdin, sudah dibahas di atas untuk pengertian tenaga ahli. Mengenai jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan

    @lina, Silakan dilihat pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010

    @awan, makasih…diteruskan ke LKPP, karena mereka yang nyusun

    @darwin, memang belum dibuat oleh LKPP

    @ron, bisa menggunakan pengadaan langsung atau seleksi sederhana

    @deny, di tulisan ini sudah ada versi doc-nya kok

    @ima, SBD pengadaan langsung sampai saat ini belum dikeluarkan oleh LKPP

  • By Lisna, 4 March 2011 @ 16:10

    @Free, mohon dikirimkan contoh bentuk kontrak ke email saya juga pak… liezzy_zm@yahoo.com terimakasih banyak.

  • By ashrul, 8 March 2011 @ 09:37

    @Free, mohon bantuannya contoh kontrak, karena sampai sekarang saya belum menemukannya. mohon dikirim ke ashrul_hidayat@yahoo.com.
    Trima kasih …

  • By TED, 8 March 2011 @ 13:41

    @Fre mohon di share contoh kontraknya kirim ke anggaran@gmail.com trim’s

  • By Ignas, 8 March 2011 @ 16:41

    pak Khalid, mengenai harga HPS bila survey pasar ternyata harganya lebih tinggi dari standar pemkot/Pemkab. Apakah tetap dipakai harga standar Pemkot/Pemkab. Masalahnya di daerah saya ada pengadaan Material semen ternyata harga semen pada standar pemkot/pemkab. lebih rendah dibanding harga pasaran akibatnya tidak ada Penyedia jasa yang berani menawar. Terus bagaimana? apa ada rekomendasi yang memperbolehkan kita menggunakan harga pasaran. Terima Kasih

  • By Panyanya, 8 March 2011 @ 18:13

    Jika Pak Khalid berkenan, mohon kirimkan contoh2 kontraknya (SPK, dst) ke rivalseleng@yahoo.com

  • By amir faizal, 8 March 2011 @ 22:41

    pak..ada sdn untuk penunjukan langsung g pak?kalau ada mohon di kirim

  • By ang, 10 March 2011 @ 14:29

    mohon dikirim contoh kontrak nya donk. trims.
    email : air2821@yahoo.co.id

  • By ang, 10 March 2011 @ 14:30

    kalau ada sekalaian contoh untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung. trims

  • By Yuan Kahfie, 10 March 2011 @ 19:56

    untuk Paket Pengadaan Komputer (Belanja Modal) Pagu Rp.19,5 Jt dan Pengadaan Pakaian Dinas ( Belanja Barang/Jasa)Pagu Rp. 15 Jt. Pertanyaanya Adalah :
    1. Sistem Pengadaan apakah yg tepat digunakan uutk Masing-masing Paket tsb.
    2. Metode Pengadaan Apakah yang tepat digunakan utk masing-masing Peket tsb.
    3. Metode kualifikasi apakah yg tepat digunakan utk masing-masding paket tsb.
    4. metoda/sistem evaluasi apakah yg tepat utk masing-masing paket tsb. terima kasih.

  • By chucenk, 11 March 2011 @ 12:15

    mhn bagi teman-teman yg mempunyai contoh format kontrak pengadaan barang/jasa,kostruksi..ver. word…langsung kirim ke :

    madumudamudi@yahoo.co.id

    terima kasih sebelumnya

  • By sunan arrazi, 14 March 2011 @ 06:40

    Assalamu ‘alaikum Wr.Wb.
    To the point saja Pak. Kantor saya ada kegiatan pengadaan pakaian dinas. Terdapat 3 jenis pakaian dan masing-masing jenis pakaian berdasarkan Permendagri 13/2006 sudah di-breakdown kedalam rekening sendiri-sendiri. Atasan saya punya penafsiran bahwa proses pengadaannya harus melalui lelang (karena kalau diakumulasi jumlahnya lebih dari 100 juta). Pemahaman saya beda, karena masing-masing punya kode rekening sendiri-sendiri maka pengadaannya tidak harus melalui lelang, tapi dapat melalui pengadaan langsung. Mohon pendapat Bapak.
    Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb.

  • By Agus, 14 March 2011 @ 08:07

    Ass. Pak,mohon perkenannya mengirimkan file contoh Kontrak, SPK dan Kuitansi.. ke goesdarson@yahoo.com

  • By TOTOM WAHYUDI, 14 March 2011 @ 15:15

    Ass.maaf pak saya mau tanya dalam pepres 54 th. 2010 lamp. III tentang tata cara pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi, poin 3 penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan, poin d) dalam menyusun HPS telah memperhitungkan : point 2. keuntungan bagi penyedia jasa max. 15%, yang mau saya tanyakan dimana kita menaruh keuntungan tersebut ? apakah diharga upah dan bahan yang kita beri keuntungan 15 % atau ditotal biaya pekerjaan yang kita beri keuntungan 15 % sebelum kena PPN, demikian pak terima kasih.. wass..

  • By sapardi eko fathmono, 14 March 2011 @ 19:38

    pak untuk pengadaan yang dilakuan di bawah 10 jt dan 5 jt berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 adalah :

    a. Untuk pengadaan langsung yang berrnilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) cukup dengan bukti pembelian yang dapat berupa rincian/struk pembelian.
    b). Untuk pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk kontraknya cukup berupa kuitansi atau tanda terima pembayaran lainnya, yang memuat NPWP, identitas, alamat dan bermaterai.

    yang saya tanyakan untuk proses pengadaan langsung dengan nilai 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) proses yang dilakukan dari PPK kepada Pejabat Pengadaan Seperti apa…apakah perlu dokumen kualifikasi untuk menetukan penyedia jasa tersebut..

    atao hanya kontrak yang dilakukan oleh PPK dan Penyedia Jasa. Tks

  • By maman rahman, 16 March 2011 @ 12:17

    terima kasih pak khalid informasinya, lain kali saya pasti banyak tanya, karena saya pemula dalam masalah pengadaan barang dan jasa

  • By yakobus, 17 March 2011 @ 08:43

    Pak, Mohon penjelasan, Kalau pengadaan dan penanaman Bibit kelapa, kakao, tanaman hutan rakyat, dengan pagu 50 jta, pake pengadaan langsung atau penunjukan langsung? kriteria teknologi sederahana dan resiko kecil tu apa aja. thanks Pak

  • By RUDY, 17 March 2011 @ 10:22

    dalam penilaian kualifikasi untuk jasa konstruksi, khusu penialaian keuangan(Neraca)….apakah dalam pembuktian boleh meminta rekening/giro dari rekanan, dan apabila tdk sesuai apakah dapat digugurkan.
    Neraca yang diisi apakah kondisi pada saat lelang atau neraca per 31 desember

  • By mahmudi, 17 March 2011 @ 21:03

    @free mohon dikirm contoh kontrak nya ke alamat email modi270775@ymail.com
    salam kenal mahmudi @sampit

  • By DEcha, 19 March 2011 @ 02:12

    maaf pak saya mau ngrepoti.
    1. pada pasal 38 ayat 5 huruf f, sewa penginapan/ hotel/ ruang rapat dapat menggunakan sistem penunjukan langsung. sementara lembaga kami mau mengadakan kegiatan peningkatan SDM yang memakan waktu lebih dari 1(satu) bulan bertempat di hotel dengan rencana biaya untuk penginapan, ruang rapat termasuk makan-minumnya hampir menyentuh angka 200 juta. Apakah kami dapat menggunakan pasal yang tersebut diatas sebagai dasar kegiatan kami?
    2. masih berkaitan dengan lokasi kegiatan tersebut diatas,persyaratan/ kriteria yang kami gunakan dalam mengambil keputusan antara lain ketenangan di area sekitar lokasi kegiatan pembelajaran yang mengarah pada kenyamanan, ketersediaan area utk pelatihan di luar kelas serta yang pasti kesesuaian dengan anggaran. setelah kami survey berbagai lokasi yang ada di daerah kami ternyata hanya 1(satu) hotel yang memenuhi kriteria yg saya sebutkan diatas.
    Mohon bantuannya buat kami dalam mengambil langkah yang tepat dalam menyikapi hal tersebut diatas.
    3 terima kasih sebelumnya bapak atas bantuan penyelesaiannya.

  • By fath, 19 March 2011 @ 06:27

    Yth Bpk Khalid

    1.Bagaimana Pak, untuk pengadaan langsung apa melalui pihak ke 3 (rekanan) atau langsung beli di toko ?
    lalu penguangannya bagm ? GU atau LS menurut permendagrinya kelihatan agak sulit.
    2. Bagaimana kalau dalam 1 rek nilai 99 juta untuk pembelian bermacam barang, apa boleh dibeli setiap bulan karena item yg di beli untuk operasional (reagen untuk laboratorium)
    Trimakasih

  • By dayat, 19 March 2011 @ 14:16

    mohon bantuannya pak, saya lagi butuh format evaluasi administrasi, teknis dan biaya serta penjelasannya yang sesuai dengan perpres 54 tahun 2010.

  • By Teuku, 20 March 2011 @ 03:11

    Setelah mempelajari beberapa SBD ternyata masih banyak hal yg membingungkan, inkonsisten dan tumpang tindih. Khususnya SBD Pek konstruksi dgn Prakualifikasi dan SBD konsultansi dengan prakualifikasi dua sampul. Bisa multi tafsir dan mengundang perdebatan antara pokja ULP dgn peserta lelang. lKPP masih terburu-buru menerbitkan SBD.

  • By Natsir, 20 March 2011 @ 20:13

    Mohon bantuan bapak,
    1. Apa perbedaan antara PPK dengan PPTK ?
    2. Untuk pengadaan Langsung, itukan tanpa ULP (hanya 1 Pejabat Pengadaan). Apa diperbolehkan untuk anggota panitia menjadi PPTK pada paket pengadaan langsung tersebut ?
    Mohon pencerahannya Pak.

  • By dewa pradnyana, 20 March 2011 @ 22:57

    mohon bantuan penjelasnya pak,
    1. di instansi sy. ada kegiatan (dalam DPA) pemeliharaan traffic light dengan pagu 400 juta.padda rek.belanja penmeliharaan TL nya pagu 200jt, pd tahun2 sebelumnya dilakukan dengan sistem ‘ apabila ada kerusakan dilakuakn perbaikan dengan membuat amprahan maksimal 5 juta sehingga tidak menggunakan SPK. DPA nya terdapat pembayaran honor teknisi seperti sistem swakelola. yg sy tanyakan : apakah sistem tersebut dapat digunakan saat ini ? sistem apa yg say gunakan ?mohon araahn bapak.terima kasih

  • By dewa pradnyana, 20 March 2011 @ 23:03

    mohon bantuannya lagi..
    ada satu kegiatan pada rek.kegiatan beredaksi studi perencanaan suatu sistem.saat ini blm diumumkan. namun ditengah perjalanan ada kebijakan untuk dikerjsamakan dengan Perguruan tinggi. yg sy tanyakan apakah boleh sy tidak melelangkan pekerjaan tersbut dengan melakukan sistem kerjasama?klo boleh apakah redaksi dalam DPA tidak dicantumkan kata ‘kerjasama” ?dan aturan mana yg sy pakai pedoman?
    terima kasih banyak atas penjelasanya……

  • By gabe, 22 March 2011 @ 01:41

    @free mohon dikirm contoh kontrak nya ke alamat email g413e@yahoo.com

  • By SAYUDI, 22 March 2011 @ 13:18

    Mohon info GSO Penyedia Pengadaan Nasional untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 tksh

  • By SAYUDI, 22 March 2011 @ 13:20

    Mohon info GSO Penyedia Pengadaan Nasional untuk Kendaraan Roda 2 tksh

  • By alfinus, 22 March 2011 @ 15:35

    Terima kasih banyak atas kebaikan bapak membuat SBD apalagi dalam bentuk word, semoga dilain waktu kita dapat berkomunikasi.

  • By albertdin purba, 23 March 2011 @ 07:08

    Mohon penjelasan pak,
    apa boleh PPK dan PPTK untuk kegiatan phisik merangkap PPK dan PPTK jasa konsultansi pada kegiatan yang sama ……tks pak

  • By gabe, 23 March 2011 @ 07:51

    ass…pak ,saya minta contoh dokumen adminstrasi Pengadaan langsung sampai diterbitkannya SPK Sesui Perpres 54 tahun 2010,kalau ada mohon dikirim ke g413e@yahoo.com. trims.

  • By Robert Dianto, 23 March 2011 @ 17:40

    Mohon Petunjuknya Pak, Berapakah batasan terkecil untuk SPK. Kalau di Keppres 80 Tahun 2003 adalah Rp. 5.000.000,- jd pada Perpres 54 Tahun 2010 ini berapa?
    Terima kasih infonya.

  • By edi mistiono, 25 March 2011 @ 15:36

    Mohon Petunjuk,pak.
    saya ada kendala pada saat evaluasi penawaran utk jasa konsultansi seleksi sederhana dengan 3 perusahaan yg masuk daftar pendek. 1 perusahaan dokumen penawarannya tidak lengkap. 2 perusahaan lainnya setelah dievaluasi ternyata ada 1 tenaga ahli yg masuk di penawaran di 2 perusahaan tsb.
    1. Apakah seleksi sederhana ini dinyatakan gagal atau evaluasi penawaran tetap dilanjutkan?
    2. jika gagal, apa dan bagaimana cara menyampaikan/membuktikan bahwa seleksi tsb gagal/tetap dilanjutkan atas perpres di pasal yg ke berapa?
    terima kasih dan mohon bantuannya,pak.

  • By Tony, 28 March 2011 @ 12:49

    Mohon Petunjuknya,pak khalid :
    1. apakah proses administrasi Pengadaan langsung pada perpres 54 thn 2010 sama dengan penunjukkan Langsung pada Keppres 80 thn 2003?
    2. mohon contoh untuk administrasi untuk pengadaan langsung pada perpres 54 thn 2010 ?

  • By GAZALI, 28 March 2011 @ 18:40

    PAK ADA CONTOH DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG DI BAWAH 100 JT, MENGIGAT DI DAERAH KAMI SEKARANG INI BARU MAU MENERAPKANNYA

  • By MUHAMMAD IBRAHIM, 29 March 2011 @ 11:08

    MAAF PAK SEBELUMNYA, APAKAH DIBOLEHKAN PAKAI SBD PENGADAAN KONSTRUKSI PASCAKUALIFIKASI UNTUK PENGADAAN LANGSUNG? MOHON JAWABANNYA PAK KARENA SAYA MAU NYUSUN DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG CUMAN SAYA BINGUNG TENTANG PEMAKAIAN SBD…TERIMA KASIH PAK….

  • By boffi, 29 March 2011 @ 13:51

    Ass… Saya mau bertanya sedikit pak. Menurut Perpres ini apakah diperbolehkan apabila salah satu anggota panitia pengadaan merangkap menjadi anggota panitia penerima pekerjaan dan panitia peneliti kontrak? Tks…..

  • By Abdul Goni, 29 March 2011 @ 14:58

    Pa..saya pengikut baru nich……saya baru lulus ujian sertifikasi pengadaan barang jasa. Saya mau minta tolong kalo Bapak berkenan mohon minta contoh Kontrak Payung

  • By Miryan Mapau, 29 March 2011 @ 19:12

    Pak, menurut Perpres 54 Thn 2010, apakah rekanan masih harus menyerahkan fotocopy SBU dan IUJK pada saat pendaftaran?

  • By ernimariani, 31 March 2011 @ 00:04

    Pak lam kenal,kalo sewa stand pameran di bawah 50 jt,masuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung?karena saya kerja di dinas pariwisata,trs kalo pembelian sepeda air jg d bawah 50 jt PL atau Pengadaan Langsung?mohon saran pak, boleh ga minta contoh dokumen kontrak untuk PL dan Pengadaan Langsung dr mulai Penentuan Jadwal sampai penandatangan SPK sesuai Pepres No. 54/2010

  • By Rudi, 1 April 2011 @ 10:45

    Ass..Sy mau menanyakan mengenai tata cara pengadaan langsung terutama mengenai survey harga pasar. Kalau untuk pengadaan barang mungkin agak mudah kita melakukan survey, tapi kalau untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi bagaimana cara survei harga pasarnya karena kita tentunya blm mengetahui harga penawaran calon rekanan sehingga kita blm bisa membandingkan harga penawaran calon rekanan satu dengan rekanan yg lainnnya

  • By Komang Cenik, 1 April 2011 @ 10:58

    pak khalid yth, mau nanya apakah bpk punya SBD pengadaan langsung baranng ?
    apakah ada contoh berita acara dari proses awal pengadaan langsung sampai SPK…. tks

  • By Abd, 1 April 2011 @ 12:06

    ass. Pk.Khalid, mohon pencerahannya SBD yg mana yg cocok diterapkan untuk Pengadaan Langsung, krn smp saat ini SBD Pengadaan Langsung blm dikeluarkan LKPP.

    @Pk.Fre mohon di share contoh kontraknya kirim ke mhd.abduhs_abd@yahoo.com trim’s

  • By belerr, 2 April 2011 @ 01:25

    @Mr. Free,
    mohon dishare contoh kontraknya, kirim ke belerr_fc@yahoo.com

    Ty mr. khalid, nice inpoh :)

  • By Fre Marhaban, 2 April 2011 @ 20:25

    Mohon Ijin Ngejawab pak Khalid.
    Buat rekan Khalid’s blog, untuk interaksi dalam pembahasan segala hal tentang pengadaan barang/jasa sebaiknya rekan-rekan bergabung di http://forum.pengadaan.org, agar lebih effektif dan kreatif dalam ngebahas, karena semua dalam bentuk diskusi.

    @Pak Toni. Proses Pemilihan Langsung berbeda dengan Penunjukan Langsung baik di Kepres 80/2003 maupun Perpres 54/2010. Kalau di kepres 80/2003 masih mengakomodir nilai dibawah Rp. 50 jt, di Perpres 54 nilainya tidak terbatas asal persyaratan Penunjukan Langsung terakomodir. Tahapan Pengadaan Langsung dapat dilihat pada Lampiran Perpres 54/2010.

    @Gozali, Sepertinya belum ada pak, terakhir Kamis, 31 Maret yang lalu saya ke LKPP sempat saya tanyakan. Saran saya (hanya usul pak) Contoh saja Dokumen Lelang metode lain dengan memasukan unsur-unsur yang menjadi persyaratan didalam proses Pengadaan Langsung. Prinsip effektif, effisien, akuntable menjadi hal yang utama.

    @Muhammad Ibrahir, dalam pengadaan langsung tidak mengenal pra maupun pasca. Disesuaikan saja dengan pertimbangan substansi paket.

    @ Boffi, lebih baik tidak guna
    @ Miryan Mapau, tidak.
    @ Ernimariani, Pengadaan Langsung.
    @ Abdul, sudah saya kirim pak semoga bermanfaat.

  • By Fre Marhaban, 2 April 2011 @ 20:29

    @ Miryan Mapau, Maaf maksud saya tidak dalam dokumen penawaran, kalau pendaftaran, mungkin mengikuti sistim di portal pak.

  • By Fre Marhaban, 2 April 2011 @ 20:34

    @Boffi, lebih baik tidak guna menjunjung tinggi prisip akuntabel.

  • By ernimariani, 3 April 2011 @ 14:14

    Thanks pak Fre Marhaban, bisa ga kasih contoh dokumen pengadaan langsung dari mulai jadwal, RKS sampai keluar SPK, mohon bantuannya….

  • By rachmat, 8 April 2011 @ 14:36

    Pak fre marhaban sy juga tolong diemailkan contoh kontraknya ke wirahana@yahoo.co.id
    saya ingin menanyakan apakah HPS dgn OE (owner estimate) itu sama?kalau tidak bedanya dimana?
    Thanks

  • By Fre Marhaban, 9 April 2011 @ 00:17

    @Pak Rahmad,HPS=Harga Perkiraan Sendiri bahasa bule-nya Owner Estimate (OE).

  • By hairil betterplan, 11 April 2011 @ 05:32

    @fre dan rekan2 yang telah mendapat dokumen pengadaan langsung dari mulai jadwal, RKS sampai keluar SPK atau bentuk CONTOH Perjanijan Kontrak untuk berbagai perjanjian, mohon dishare ke : hairil_betterplan@yahoo.com, terima ksih atas bantuannya, salam PPBJ

  • By iryanyo satria.sh, 11 April 2011 @ 13:28

    1. Saya kepingin mempertanyakan dan petunjuk dari pak khalid, tentang pelaksanaan tender jasa konstruksi pada tgl.5 s/d 2011 ini, documen lelang yg disajikan kepada peserta lelang tidak mengacu pasal 135 perpres 54 ataupun sbd yang dikeluarkan LPKK, sementara mereka mempergunakan peraturan yang dikeluarkan gubernur.

    2.Dokumen lelang yang disajikan kepada peserta terlihat pada gambar. Yg ada pada dokumen tidak ditemukan tanda tangan konsultan perencana ataupun stempel.

    Langkah-langkah apa yang bisa kami lakukan .

    Demikianlah pertanyaan ini kami perbuat kepada bapak untuk dapat bekerja sama.

    Hormat saya,

    Iryanto satria.sh

  • By Nabilla, 12 April 2011 @ 09:46

    Bapak,terima kasih u file2 yg bs sy download.Smoga file2 ini bermanfaat u saya yg baru belajar mengenai pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & bisa menunjang tugas sy diULP nanti,makasih….

  • By Kiki, 12 April 2011 @ 14:34

    pak..bagaimana dengan penggandaan/fotocopy atau cetak buku diatas 10 juta, pakai SBD yang mana ? Makasih Pak…

  • By Kiki, 12 April 2011 @ 19:10

    pak…bagaimana dengan pengadaan barang cetakan dan penggandaan yang nilainya lebih dari 10 juta. SBD apa yang digunakan..makasih pak…

  • By hairul armi, 18 April 2011 @ 14:35

    saya cuma mau tanyakan dikantor saya ada satu kegiatan rapat dewan dihotel. dengan 3 kode rekening masing-masing penginapan, sewa ruang rapat, makan minum. apakah ketiga pekerjaan tersebut bisa saya jadikan satu dengan cara penunjukan langsung. untuk informasi dewan biasanya rapat dihotel langsung atas kemauannya bapak-bapak itu, bagaimana sya harus mermprosesnya.

  • By yasa, 18 April 2011 @ 15:22

    pak apakah kpa bisa merangkap sebagai ppk? atau kepala ulp bisa menjabat sbgi ppk? terima kasih pak

  • By boy, 20 April 2011 @ 05:09

    makasih pak atas tulisannya, sangat membantu saya dalam melkasanakan tugas yang baru dibebankan kepada saya, SALAM HORMAT SAYA…

  • By ardi, 20 April 2011 @ 13:08

    Ass Pak Khalid, Dalam SBD yang diterbitkan oleh LKPP terdapat contoh- contoh dokumen seperti Surat Jaminan penawaran,pelaksanaan,pemeliharaan dst.Bagaimana kalau jaminan penawaran, pelaksanaan, pemeliharaan tsb yang dikeluarkan oleh pihak asuransi atau lembaga penjamin yang sudah ada form baku oleh pihak penjamin tsb tetapi belum tentu sama seperti yang diberikan contoh oleh LKPP, apakah masih dapat diberlakukan.trims atas penjelasannya

  • By acox kendari, 24 April 2011 @ 11:48

    ASS.PAK…BISA TAMPILKAN CONTOH FORMAT SPK PENGADAAN LANGSUNG RUTIN YANG MENGGUNAKAN SATU PEJABAT PENGADAAN?????????MISAL PENGADAAN BBM 30 JUTA

  • By Tandy, 26 April 2011 @ 13:09

    Ass.wr.wb. Pak Khalid Yth, saya ada pertanyaan.
    Apakah Referensi Bank sebagai pengganti dari Surat Dukungan Bank yang tertera dalam aplikasi SPSE wajib diisi sebagai persyaratan kualifikasi pengadaan barang. Padahal dalam SBD Pengadaan Barang Pascakualifikasi e-proc tidak menjadi persyaratan kualifikasi. Dan apakah tidak menyampaikan referensi bank tersebut menggugurkan di tahapan evaluasi kualifikasi. Sementara dalam Dokumen Lelang dan B.A Addendum tidak diharuskan.

  • By ELVIN, 26 April 2011 @ 21:34

    Ass pak, mohon penjelasan! nilai KD yang didapat apabila sebagai peserta KSO apakah sama dengan KD leadfirm nya, sebagai referensi pengalaman perusahaan. mohon penjelasan,trm ksh sebelumnya

  • By sahrul, 27 April 2011 @ 13:52

    Terima kasih banyak pak telah memberikan banyak pencerahan disini

  • By joemiran, 27 April 2011 @ 16:03

    Ass… pak, tq atas penjlasannya. maaf pak untuk dok. penawaran gmn cara mendapatkannya…… setelah saya lihat yang ada hanya dok. prakualifikasinya saja…… mohon diinformasikan trimakasih pak….. wass

  • By dayat, 1 May 2011 @ 02:36

    asslamualaikum pak?
    saya mau minta format dokumen Jasa sewa Hotel ada ga pak, kirim via e-mail aja pak, penting banget…

  • By dayat, 1 May 2011 @ 02:42

    ass….pak?
    minta tolong ni pak penting banget,boleh gak kirimkan format dokumen untuk jasa sewa hotel,
    makasih….

  • By Itfa, 2 May 2011 @ 14:47

    Makasi pak ats ulasannya..utk perencanaan 13 juta dan 46 juta masuk metoda pengadaan langsung kan pak..? meoda pengadaan langsung bisa di infokan pak..terutama dokumen pengadaannya…mulai dari proses pengadaan awal sampai terbitnya SPK..Trims

  • By tri, 3 May 2011 @ 14:54

    mengacu pada kepres 54 tahun 2010,
    1. untuk formulir isian kualifikasi apa masih dipersyaratkan? (karena tidak ada form-nya)
    2. sebagai direktur apa diperbolehkan merangkap sebagai tenaga ahli atau teknisi?
    thks

  • By rossie, 4 May 2011 @ 13:33

    Kirim ke email amini_0673@yahoo.com
    Kami butuh contoh Perjanjian kontrak. thx.
    ditunggu.

  • By khalidmustafa, 10 May 2011 @ 06:10

    Kepada seluruh rekan, silakan pertanyaan dan diskusi dapat disampaikan melalui http://forum.pengadaan.org

  • By Agung, 12 May 2011 @ 08:30

    saya sudah download standar dokumen pengadaan langsung. yg ingin saya tanyakan adalah syarat-syarat penyedia yg harus dilengkapi untuk pengadaan langsung ini (dlm penyampaian penawaran).terima kasih

  • By jerry, 23 May 2011 @ 09:58

    thx atas sbdnya…..
    namun pak adakah contoh dokumen kontrak pekerjaan konstruksi yg telah tersedia…..
    thx
    (just crosscheck)

  • By Irwan, 23 May 2011 @ 10:27

    Salam, Untuk pengadaan kendaraan roda dua dan roda 4, Jika HPS dibuat menurut Harga pada Brosur, maka dealer akan rugi karena pembayarannya akan dipotng 11,5% untuk PPN PPH, apakah boleh HPS dinaikkan 11,5 % dari harga dipasaran

  • By Fay, 25 May 2011 @ 18:56

    Perhatikan dokumen pengadaan konstruksi
    dalam pengisian dokumen isian kualifikasi menggunakan materai 6000 sedangkan dalam tata cara evaluasi bab 8 sub. C diminta materai 12000.

  • By akbar, 27 May 2011 @ 10:49

    assalamulaikum pak khalid
    mau tanya, apakah SBD ini mengikat sifatnya, dan harus mengunakan SBD untuk lelang, karena pada bulan April kmrn saya mengikuti lelang yang RKS nya tidak menggunakan SDB,
    apakah itu bisa membatalkan atau jadi temuan, terima kasih

  • By dian, 10 June 2011 @ 11:36

    apakah dalam pengadaan langsung s/d Rp. 100 jt tidak memakai aanwizjing kepada rekanan ? mohon penjelasannya pak ! terima kasih

  • By sugiyanto, 16 June 2011 @ 23:41

    asalamualikum…pak apa benar susunan untuk pengadaan langsung 100 jta seperti yang saya buat ini..
    contoh:
    1.undangan persiapan pengadaan langsung
    2.pengambilan document
    3.pengembalian isian kualifikasi
    4.Evaluasi Kualifikasi
    5.Berita acara evaluasi kualifikasi
    6.Undangan Permintaan Harga
    7.Pemasukan Penawaran dan Berita acara Pembukaan penawaran
    8.berita acara hasil Evaluasi Penawaran
    9.Undangan klarifikasi dan negosiasi
    10.Berita acara klarifikasi dan negosiasi
    11.Berita acara pengadaan langsung
    12.penyampaian Berita acara hasil pengadaan langsung ke PPK
    13 SURAT PERINTAH KERJA(SPK)

    jika ada kesalahan dalam penyusunan/ada kekurangan,saya mohon petunjuknya pak aga tidak ada kesalahan dalam membuat SPK..TRIMS

  • By chaconk, 18 June 2011 @ 11:26

    eeehhh… salam kenal sebelumnya…

  • By chaidir, 20 June 2011 @ 08:10

    kang… ada standar dokumen buat swakelola gak??

  • By iwan, 21 June 2011 @ 15:46

    slamat sore, saya baru ketemu rubrik yang bapak buka ini, 1. apakah bapak bisa memberikan contoh-contoh berita acara mulai dari pengumuman sampai dibuatkannya kontrak/SPK? 2. Dimana saya bisa dapatkan contoh-contoh evaluasi persyaratan teknis kualifikasi yang dilakukan dengan sistem nilai untuk menghasilkan calon daftar pendek? 3. mohon bapak jelaskan cara mengumumkan pelelangan melalui internet (yang dikatakan wajib) karena selama ini (kepres 80) diumumkan melalui surat kabar? 4. isi dari pengumuman rencana pengadaan itu apa-apa saja? mohon penjelasannya bapak dan terima kasih banyak.

  • By Alie, 24 June 2011 @ 12:21

    Ass. Tanya pak….!!! Kalau untuk jadwal-jadwal dari keseluruhan pelelangan ada standarisasi nya ga pak??
    Trims…!!

  • By Alie, 24 June 2011 @ 12:22

    Ass. Tanya pak….!!! Kalau untuk jadwal-jadwal dari pelaksanaan keseluruhan pelelangan diatas ada standarisasi nya ga pak??
    Trims…!!

  • By emi, 24 June 2011 @ 14:33

    Ass. tanya pak… di skpd saya ada pengadaan Bahan Bakar Minyak dengan anggaran 600jt/thn, berdasarkan perpres 54/2010 1. apakah bisa di lakukan pengadaan langsung ? 2.ULP di skpd saya mengatakan bisa karna tergolong barang khusus (Standar Nasional)akan tetapi penunjukan penyedianya harus ke SPBU (Pertamina), Mohon pendapatnya ?? 3. Apakah ada contoh Surat Perjanjian (SP) atau Kontrak dan atau MoU antara skpd saya dng calon Penyedianya ??
    soalnya hingga skrg ULP nya bilang bingung mau buat perjanjiannya dengan alasan belum pernah buat sebelumnya… Trims…

  • By Diksel, 18 July 2011 @ 11:58

    mengapa dalam SDB pengadaan langsung barang tidak ada undangan untuk Penyedia? apakah kita ambil dari SDB Pengadaan langsung untuk konstruksi???

  • By Heri Kurniawan Suprayogi, 21 July 2011 @ 11:53

    saya pejabat pengadaan baru nih… mohon bantuan krn saat ini kami akan melaksanakan pengadaan 2 unit sepeda motor dengan pagu 40 jt. metode pengadaan apa yg tepat untuk pelaksanaannya apakah pengadaan langsung atau penunjukan langsung.. terima kasih atas jawabannya…

  • By Nur Buana, 27 July 2011 @ 15:51

    Assalamu alaikum…
    Mohon dikirimkan contoh kontraknya pelelangan umum konstruksi via email buana80_ksda@yahoo.co.id. Kami masih agak kebingungan nih pak ?

  • By pandi, 28 July 2011 @ 02:26

    Pak khalid, sy mhn penjelasannya tentang penunjukan langsung kendaraan : 1. Di website belum diumumkan dealer yg berada Diwilayah kepri apakah bisa melakukan penunjukan langsung pada dealer lain diluar kepri. Mhn segera tanggapan.

  • By Mirko, 30 July 2011 @ 13:46

    slamat siang pak di ktr saya ada pekerjaan pengadaan konsumsi dengan nilai 700 jt. mohon petunjuk bapak kira2 yang cocok untuk pekerjaan ini harus memakai kontrak apa? saya baru dalam hal pengadaan barang dan jasa mohon petunjuknya. terima kasih atas bantuannya

  • By nawang, 1 August 2011 @ 11:43

    assalamualaikum…pak mw tanya….untuk pengadaan sepeda motor apakah harus melalui lelang umum sebelum
    ada ketentuan dari LKPP? kalau diadakan dengan penunjukan langsung gimana pak dengan menunjuk main dealer sepeda motor yang ada? wassalam terimakasih

  • By hotbi, 3 August 2011 @ 11:27

    Siang Pak Khalid.. mohon dibantu pak, utk penunjukan langsung hotel dengan biaya < 20 jt dan sering dilaksanakan (konsiniasi) pada hotel yang sama, apakah setiap pelaksanaan harus mengisi daftar Kualifikasi? Mohon arahan pak. Terima kasih

  • By hotbi, 3 August 2011 @ 11:29

    Siang Pak Khalid.. mohon dibantu pak, utk penunjukan langsung hotel dengan biaya < 20 jt dan sering dilaksanakan (konsiniasi) pada hotel yang sama, apakah setiap pelaksanaan harus mengisi daftar Kualifikasi? Mohon arahan pak. Kalau ada contoh dokumen proses penunjukan langsung hotel mulai dari awal sampai selesai mohon di email ya pak. Terima kasih

  • By Agus Rachmad Nurlette, 3 August 2011 @ 20:04

    Pak Khalid,
    Saya mohon saya dibantu dengan penjelasan yang sederhana tentang SBD Jasa konsultansi Badan Usaha pengadaan langsung dengan SPK. saya kesulitan mendownload file yang bapa sediakan. terima kasih.

    Agus

  • By Yopi, 5 August 2011 @ 16:14

    Pak Khalid,
    Setelah Saya pelajari SBD untuk “Persyaratan Kualifikasi mengenai memiliki pengalaman pada subbidang” itu kan untuk perusahaan non kecil.
    Bagaiman mana dengan perusahaan kecil?
    Karena saya pernah mengikuti lelang untuk USAHA KECIL dimana saya digugurkan karena Tidak Memiliki Pengalaman SUB BIDANG…?
    Mohon Penjelasannya PAK…
    Terima kasih..

  • By agnal, 7 August 2011 @ 19:29

    pak khalid.
    bisa kah saya,mendapatkan salah satu contoh dokumen pemilihan yang dimana isinya dimulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang..klo bsa saya ingin mnta d email kan k agnalfadjri@gmail.com
    terima kasih bnyak pak (^_^)

  • By Dedi Irawan, 8 August 2011 @ 14:45

    Pak Khalid;
    Jika ada perusahaan ikut lelang konsultasi jasa lainnya dgn sistem prakualifikasi 2 file dengan Tenaga Ahli yang sama pada beberapa paket lelang, apakah diperbolehkan ?
    Apakah HPS itu dibuat oleh PPK atau panitia pengadaan ?
    terimaksih banyak atas arahannya

  • By wiranto, 9 August 2011 @ 14:23

    pak khalid
    jika lelang sudah berlangsung, pembukaan penawaran udah selesai,harga penawaran peserta sudah di up load, lelang di ulang dengan alasan kesalahan dokumen panitia, apakah peserta yang tidak memasukkan penawaran pada saat itu bisa ikut memasukkan dokumen pada lelang ulang???

  • By fitriani, 10 August 2011 @ 07:48

    pak khalid
    untuk pengadaan motor dinas apakah memang harus penunjukan langsung?trus data kualifikasi apa yang harus dimasukkan oleh calon penyediannya jika penyedianya berupa dealer motor?

  • By edy r, 11 August 2011 @ 13:01

    Pa khalid punya contoh BA Serah Terima Hasil Pekerjaan ya ? terima ksh.

  • By ivank, 17 August 2011 @ 16:52

    pak khalid yth…,
    1. Jasa Pendampingan Pemeliharaan Komputerisasi apakah jasa konsultansi atau jasa Lainnya
    2. kalau nilainya 50 jt metode pemilihan penyedia dengan penunujukan langsung atau pengadaan langsung
    terimah kasih…pak

  • By Destianto, 17 August 2011 @ 21:29

    Bpk. Fre… mohon bantuannya kalo punya contoh KONTRAK pengadaan langsung. mohon kirim ke :
    juniobrilianza@yahoo.co.id …. terima kasih.

  • By rahman, 18 August 2011 @ 09:33

    pak,dokumen apa yang diperlukan untuk pengadaan swakelola?

  • By rahman, 18 August 2011 @ 09:36

    kirim ke email :
    rahmansyah10@yahoo.com

  • By Eka, 24 August 2011 @ 00:49

    Pak Khalid,
    saya ada pertanyaan :

    jika dalam intrustion bidder meyebutkan perhitungan TKDN
    sesuai dengan format (form SC-12.A) -per item.

    karena saya masih awam ada hal bingung disini “per-item”,

    karena hampir semuanya import saya hanya membuat 1 form
    yang berisi total TKDN secara keseluruhan bukan per item (karena total item 50).
    (item-item tersebut tidak mengalami perakitan kembali).
    sedangkan yang diminta dibuat 50 form / per item.

    pertanyaan saya, apakah tindakan saya dengan membuat 1 form yang berisi keseluruhan
    akan menyebabkan di disfikualifikasi atau gugur?

    Landasan apa yang memperkuat hal ini ?.

    terimakasih

  • By basuki, 25 August 2011 @ 01:55

    tolong pencerahannya pak, sesuai dokumen standard bidding dan juga tercantum dalam dokumen pelelangan kami ada peraturan mengenai bahasa :
    14. Bahasa Penawaran
    14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

    apabila dalam pelelangan yang kami lakukan senilai 1 trilyun dengan sistim gugur dan peserta 6 perusahaan dan hanya 2 perusahaan yang melampirkan penjelasan dokumen penunjang berbahasa asing dalam bahasa indonesia, apakah sesuai dengan pasal tersebut maka perusahaan yang tidak melampirkan penjelasan dokumen penunjang berbahasa asing dalam bahasa indonesia berarti tidak lengkap ? mohon penjelasannya karena hal ini benar terjadi dan kami bingung dalam memutuskannya. tq

  • By iwan, 25 August 2011 @ 16:02

    ass..slm knal pak halid
    format surat penawaran dalam pepres 54 th 2010 dimana disebutkan : Sehubungan dengan Pengumuman pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan No… tgl… dst..
    yang ingin saya tanyakan : Apakah Penawaran cacat/gugur apabila No dan Tgl saya isi berdasarkan Dokumen Pengadaan yang dibagikan kepada rekanan. hal ini saya tanyakan karena ada salah satu rekanan yang menyangga no penawaran saya dan apakah ada dasar hukumnya. sebagai catatan no pengumuman berbeda dengan no dokumen pengadaan tetapi bertanggal yang sama. Trima kasih atas bantuan bapak.

  • By Rustan, 3 September 2011 @ 22:15

    trims atas file-filenya yg bisa membantu

  • By fanhar harris, 7 September 2011 @ 14:39

    Alhamdulillah, saya nemu tempat nimbah ilmu, trimkasih pak khalidmustafa, semoga selalau dalam keadaan sehat, dan dalam lindungan Allah swt, met hari raya maaf lahir dan bathin…..wass

  • By Marison, 9 September 2011 @ 12:57

    sangat membantu kamiyg masih belajar …
    mohon info dan bantuannya… standar dokumen untuk belanja langsung… apa saja yang harus dipersiapkan dan dilengkapi untuk belanja langsung dibawah 10 juta? trims…

  • By Jusuf Dewa., 12 September 2011 @ 10:41

    Assalammu alaikum, pak Fre…kami minat banget mohon dikirimi CONTOH Perjanijan Kontrak untuk berbagai perjanjian , Wass..
    alamat email kami : sribuana3@yahoo.co.id

  • By irwan, 12 September 2011 @ 15:06

    pak khalid or pak free, sy butuh pencerahannya. Pengadaan kendaraan motor haruskah yg menjadi rekanan hanya rekanan spt delaer?bisakah perusahaan yg memiliki SIUP atau SBU pengadaan yg berhubungan dgn pengadaan diatas?oleh karenanya sy butuh contoh2 kontrak untuk pengadaan langsungnya pak. Mohon jika berkenan sy di kirimkan via email : irsetiawan@yahoo.com

  • By Laras, 20 September 2011 @ 11:15

    Assalamualaikum..
    pak mau tanya, kalo lelang ulang batasnya berapa kali ya? ada aturannya?
    Kantor saya ada pelelangan motor, udah dua kali diulang tapi peserta yang memasukan dokumen penawaran cuma dua, waktu pertama dulu cuma satu.. Gimana ya Pak? Makasih

  • By putra, 20 September 2011 @ 14:59

    pak kami adalah pemula dalam pengadaan ini..kiranya kami diberikan contoh dokumen pengadaan langsung dengan nominal 100jt…untuk pengadaan jasa konsultansi,pengadaan barang,konstruksi,konstruksi,pengadaan lainnya dan contoh standar dokumen pengadaan..terima kasih

  • By b4g4st, 21 September 2011 @ 15:13

    pak saya boleh minta tata cara dan rumus penilaian prakualifikasi dan penilaian prakulalifikasi dan seleksi pengadaan jasa konsultan perencana dan pengawas, dimana saya bisa download, karen di sbd saya belum paham, mohon batuannya pak?

  • By mas rifa, 22 September 2011 @ 17:06

    Pak Khalid, saya baru pertama menjadi panitia pengadaan. sy dapat tugas untuk mengadakan kendaraan dinas berupa sepeda motor. pagu yang diberikan sebesar 65 jt. rencananya mau dibelikan 4 unit sepeda motor. kalo saya tidak salah mengartikan artikel bapak tentang penunjukan langsung. Apa benar kalo saya boleh melakukan penunjukan langsung atas dasar harga yang di publis dari dealer? dokumen pengadaan yang saya pakai pengadaan langsung pakai SPK?

  • By Dony Picauly, 26 September 2011 @ 20:09

    Ass… Pa Khalid,..
    Mohon penjelasan…
    saya perusahaan baru bidang konstruksi dan baru mulai ikut penawaran dan alhamdulilah setelah proses pembukaan penawaran saya termasuk urutan teratas dari harga terendah (dari HPS (7.5%)saat ini saya lagi bingung dimana perusahaan peserta lainnya sudah memiliki pengalaman diatas 2 thn apa ini tidak menjadi masalah bagi saya… untuk dokumen saya sudah menyesuaikan dengan PP 54/2010 hanya saja fiskal negara saja yang saya belum punya (perusahaan baru) .. karena saya takut jangan sampai terjadi KKN didalamnya maka trik apa yang harus saya pakai sebentar nanti kalo saya digugurkan.. mohon penjelasan dan petunjjuknya…

  • By muttaqin, 27 September 2011 @ 09:25

    kenapa kok belum di terbitkan SBD tentang swakelola baik swakelola oleh penanggung jawab anggaran, dengan instansi lain ,maupun oleh kelompok masyarakat? saya tunggu penerbitannya .. terima kasih

  • By denju, 29 September 2011 @ 08:50

    Salam Perkenalan Pak Khalid

  • By NAJMUDDIN, 8 October 2011 @ 01:17

    Terima kasih pak atas semua goresan goresannya…..salam dari tolitoli,sulawesi tengah

  • By heru, 12 October 2011 @ 11:07

    untuk jasa konsultansi swakelola instnasi pemerintah lain (perguruan tinggi)
    dgn nilai pagu 400 juta.menggunakan SBD yang mana yg mana? mohon pencerahannya

  • By goerga raja, 18 October 2011 @ 20:55

    utk SBD konstruksi pengadaan langsung, mohon petunjuk bapak utk pengisian daftar personil dan daftar peralatan. terima kasih

  • By gales, 19 October 2011 @ 07:58

    berikan contoh untuk pengadaan mobil..trimakasih

  • By Robinson Purba, 19 October 2011 @ 18:11

    apakah perbedaan dari hasil klarifikasi dan hasil koreksi aritmatik

  • By Robinson Purba, 19 October 2011 @ 18:14

    Apakah sanksi yang dikenakan bagi Panitia Pelelangan Proyek Pemerintah apabila tidak menjalankan Perpres No 54 Tahun 2010.Mohon penjelasannya

  • By Heppy, 21 October 2011 @ 09:37

    Pak saya pejabat pengadaan yg masih baru, saya masih bingung dgn proses dan dokumen hasil dari proses pengadaan langsung. Bisa minta tolong email kan ke saya proses pengadaan langsung barang dan jasa beserta dokumennya ke heppysatar@yahoo.com. Terima kasih pak atas bantuannya

  • By suryadi, 21 October 2011 @ 16:47

    pa. apakah benar u. jasa konsultan perpres 54 thn 2010 penunjukan langsung dibawah 100 jt,atau masih tetap dibawah 50 juta tank,s di tunggu u. jawabannya

  • By Dani, 21 October 2011 @ 20:15

    salam hangat bwt pak khalid,,
    mau tanya, apa bnar dalam pengadaan KPA/PA bsa bertindak slaku PPK dkarenakan di instansi saya blum ada yg sertifikasi,jika pun ada terbentur pasal 12 (3) kepres 54 thn 2010.. yg lulus tamatan SLTA..
    apa msti ngangkat dri instansi lain yg sesuai dgn kepres..
    mohon penjelasannya… trima kasih…

  • By edwin, 22 October 2011 @ 23:29

    malem pa,salam kenal, saya anggota panitia pengadaan di lingkungan Setda, mohon info dan bantuannya mengenai proses pelaksanaan administrasinya pada kegiatan pengadaan makan minum untuk pejabat, tamu pemda, apakah pelaksanaannya hrs melalui pelelangan atau cukup pengadaan langsung karena lingkup pekerjaan belum jelas kuantitas n waktunya sementara anggaran untuk 1 TA cukup besar, demikian gambarannya mohon bantuan ilmunya sebelum n sesudah diucapkan terimakasih

  • By evre, 25 October 2011 @ 10:22

    maaf pak aku mau nanya klo dikontrak disebutkan harus menggunakan pancang hidrolis ternyata,,,di RKS ditunjukan pancang drop hammer mana yang harus dituruti,,,kedudukan mana yang lebih tinggi kontrak dengan RKS

  • By Gie, 25 October 2011 @ 10:52

    wahhh… makasih pak atas info.ny… lagi butuh banget…

  • By bona, 28 October 2011 @ 13:03

    Pa…saya mau tanya, misalkan kalau di anggaran di tuliskan pengadaan 1 unit camera harga Rp. 8.000.000, tapi kenyataan di pasar dengan harga tersebut kita bisa mendapat 2 unit kamera …. apa dalam pengadaan lansung kita bisa menulis kan 2 unit atau tetap susai anggaran 1 unit saja… terima kasih banyak jawabanya

  • By Yusrin, 28 October 2011 @ 14:26

    Ass. saya mau nanya pak, apakah untuk penunjukan langsung kendaraan dinas masih menggunakan dokumen pengadaan penunjukan langsung non darurat atau langsung negosiasi seperti di Perka LKPP no.6?

  • By ion, 3 November 2011 @ 14:23

    Pak ada kumpulan jadwal lelang untuk semua metode yang diperbolehkan di Perpres 54 sesuai aturannya.

    misal :
    1. Lelang Umum
    Jadwal paling cepat ?
    Jadwal paling maksimal ?
    2. Lelang Sederhana
    3. dll

    terimakasih atas bantuannya

  • By Beja M4d, 4 November 2011 @ 09:03

    Pak, bagaimana dengan pelelangan umum yang telah gagal lelang setelah 2 kali pengumuman (gagal karena tidak ada yang memasukkan penawaran)?
    Mohon informasinya Pak.

  • By haris nasution, 10 November 2011 @ 23:55

    pak.. syarat dokumen penunjukan langsung apa wajib mengunakan lampiran JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN. kalau melalui lelang wajib melampirkan 2 syarat tersebut.

  • By Duma, 19 November 2011 @ 13:33

    Pa Khalid yg terhormat, saya mau tanya untuk pengadaan rapat di hotel / sewa hotel dengan nilai pagu 100 juta, sebaiknya menggunakan metode apa? Apakah cukup SPK atau saya buat Kontrak?

  • By Reni, 22 November 2011 @ 10:31

    ..siang pak…
    mau nanya ..bentuk kontrak yg seperti apa untuk perjalanan keluarnegeri dalan rangka sister school yang dilaksanakan oleh sekolah..?.jika dana yang digunakan 80% dari APBD dan komite sekolah.. makasih banyak

  • By elah, 22 November 2011 @ 15:15

    ass…
    bp punya format addendum kontrak???

  • By Erwin Ananda, 23 November 2011 @ 12:46

    ass pak,
    untuk pemilihan langsung jasa konsultansi yang menggunakan metode pelelangan sederhana pada PP no 54 ta 2010, SBD mana yang harus dipakai…?
    pekerjaannya komplek/khusus, tentang kajian peningkatan kapasitas aparatur

  • By Iphoel Askina, 24 November 2011 @ 15:09

    Mengutip pertanyaan Bpk.Sapardi eko fathmono :

    pak untuk pengadaan yang dilakuan di bawah 10 jt dan 5 jt berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 adalah :

    a. Untuk pengadaan langsung yang berrnilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) cukup dengan bukti pembelian yang dapat berupa rincian/struk pembelian.
    b). Untuk pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk kontraknya cukup berupa kuitansi atau tanda terima pembayaran lainnya, yang memuat NPWP, identitas, alamat dan bermaterai.

    yang saya tanyakan untuk proses pengadaan langsung dengan nilai 5-10 juta rupiah, proses yang dilakukan dari PPK kepada Pejabat Pengadaan Seperti apa…??apakah perlu dokumen kualifikasi untuk menentukan penyedia jasa tersebut..

    atau hanya kontrak yang dilakukan oleh PPK dan Penyedia Jasa..??ad gk SBD untuk nota/kuitansi Tks.

  • By rezi yulia, 26 November 2011 @ 09:03

    pagi pak…. saya mw nanya tentang buku yang berkaitan dengan pengadaan brang dan jasa terutama tentang sanggahan banding, karena saya mw menulis mengenai sanggahn banding pada pengadaan arang dan jasa. mungkin bapak bisa merekomendasikan literatur?
    sebelumnya terimakasih pak :)

  • By Umar, 30 November 2011 @ 20:37

    Pakkk,…saya orang baru di pengadaan,…bagaimana ya cara mengedit SBD, kok tulisannya berubah ijo dan kalo di del muncul garis…maafkan ketidaktahuan saya :)

  • By alwie, 8 December 2011 @ 09:30

    ass.we.wb.
    pak khalid minta tolong donk, cara mencari biaya untuk perencanaan, pengawasan, fisik dan administrasi kegiatan dengan pagu 225 juta (yg menghitung pakai perhitungan interpolasi)…trims….wassalam.

  • By AMAQ WIRA, 12 December 2011 @ 22:32

    Assalamualaikum Pak Khalid Mustafa…
    Dari NTB pak,, Saya ikut tender di salah satu PT di NTB, faktanya adalah:
    1. Tender yg pertama di tender ulang karena alasan panitia adalah peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta (sbgaimana yg dipersyaratkan), tapi nama-nama perusahaan yang memasukkan/tidak memasukkan penawaran tidak di upload/diumumkan pada saat pengumuman termasuk perusahaan kami yg sudah memasukkan penawaran. Apakah dibenarkan panitia tidak memngumumkan nama-nama perusahaan yang memasukkan/tidak memasukkan penawaraan pada kejadian diatas?…….
    2. Perusahaan kami adalah penawar terendah tetapi dinyatakan “gugur evaluasi administrasi dan tidak dilanjutkan pada evaluasi teknis” karena KAMI TIDAK MENANDA TANGANI SURAT PENAWARAN DIMANA HAL TSB SESUAI ARAHAN PERKA LKPP NO.1 TAHUN 2011 ttg tata cara e-tendering point V. 2. d. 4, halaman 7 , Anehnya alasan panitia bahwa kami gugur evaluasi administrasi karena mengikuti PERKA LKPP NO.1 TAHUN 2011 point V. 2. d. 4, halaman 7.
    Mohon penjelasannya agar kami tidak kebingungan pak…..
    3. Apakah dibenarkan Aanwijzing melalui SPSE hanya 4 jam (yaitu jam 08.00 s.d. 12.00)?
    Mohon penjelasannya pak……, trimakasih

  • By darmaji, 16 December 2011 @ 06:28

    Asslk ! mohon berkenan dikirimkan contoh kontraknya bapk/ibu ? trimksh

  • By khalidmustafa, 19 December 2011 @ 06:55

    Sekali lagi disampaikan kepada seluruh pembaca, agar pertanyaan anda dapat dijawab dengan cepat, silakan mengajukan pertanyaan melalui http://forum.pengadaan.org

  • By andi, 21 December 2011 @ 14:52

    tq pak khalid..pak kalau pengadaan langsung perlu harga 3 pembanding atau tidak,,

    Pengadaan yang bersifat menambah aset tapi pagu nya kurang 100 juta ,,boleh dengan metode pengadaan langsung atau di lelang,,,

  • By anang alinafiah, 23 December 2011 @ 23:26

    tq pak atas data yang di download semoga saya dapat menerapkan atauran pengadaan barang/jasa baik, dan dapat berparisipasi dengan baik

  • By anang alinafiah, 23 December 2011 @ 23:36

    Pak Khalid, saya mau tanya bagaimana kontrak SPK PDAM apakah beda dengan SPK kontruksi lainnya ?

  • By ady, 24 December 2011 @ 21:25

    Pak.. di SKPD saya pengadaan 1 PC, 1 laptop dan 1 printer dgn DPA 20jt, menurut perpres 54 kan dibwh 100jt bisa dgn pengadaan langsung, tapi di PemKab t4 saya bkerja mengharuskan mlalui lelang di ULP dgn alasan barang2 trsebut merupakan aset, kamipun nurut, stlh dilelang sllu gagal, tdk ada penyedia yg mendaftar gara2 untungnya tipis, pdhl jika melalui pngadaan langsung, 20jt sudah lebih dari cukup untuk membeli brg2 trsebut, sehingga sampai saat ini pngadaan trsebut blm bs dilaksanakan, kami harus gmn pak?

  • By Pia, 27 December 2011 @ 11:25

    pak..saya minta format proses pengadaan langsung dan penunjukan langsung. email piariali@yahoo.com. Terima Kasih sebelumnya

  • By khalidmustafa, 28 December 2011 @ 10:56

    Tolong pertanyaan dapat diajukan melalui http://forum.pengadaan.org

  • By gatot irwanto, 30 December 2011 @ 14:45

    Selamat siang Pak, saya mau menanyakan perihal Jaminan Pelaksanaan, dalam hal ini Jaminan di terbitkan oleh salah satu Bank milik Pemerintah berupa Bank Garansi, menurut Dokumen Pelelangan, jaminan Pelaksanaan mulai berlaku tgl 1 Januari s/d 31 Desember tahun 2012. kami sudah mengajukan permohonan Bank Garansi tersebut sejak tanggal 27 Desember 2011, tapi sampai sekarang (30 Desember 2011) belum juga Bank Garansi tersebut di terbitkan, bagaimana kalau Bank Garansi tersebut terbitnya setelah tanggal 1 Januari? (misal : tertanggal 3 Januari 2012).apakah Bank Garansi tersebut sah dan bisa diberlakukan? terimakasih.

  • By ermaed, 13 January 2012 @ 14:31

    pak mau tanya,setelah proses penunjukan langsung (keadaan darurat) selesai apakah surat perintah mulai kerja boleh diterbitkan dahulu sebelum kontrak karena DPA/DIPA belum disyahkan, sebagai dasar penyedia bekerja, kemudian dasar SPMK tersebut penetapan Pemenang dari panitia atau SPPBj, trims…:)

  • By Koko, 16 January 2012 @ 12:50

    Maaf pak.. mau tanya..
    apakah dokumen lelang standar berdasarkan Permen PU No. 07/PRT/M/2011
    sudah ada dalam format Microsoft Word? mohon bantuannya pak..

  • By laode, 18 January 2012 @ 14:54

    makasih pak, sangat membantu

  • By Muda Andrian, 20 January 2012 @ 10:59

    Makasih Infonya PAK,,,
    saya Harus lebih banyak belajar dengan Bapak Karna saya baru tahun ini jadi Pejabat Pengadaan>>>>

  • By rizal, 24 January 2012 @ 13:04

    Apakah di sutau instansi pemerintah PPK nya harus dari gol III

  • By Rahfan Mokoginta, 25 January 2012 @ 10:27

    Yth. rekan-rekan, ijinkan saya untuk berbagi format Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan format KAK/TOR (untuk semua jenis pekerjaan).
    Untuk Format RUP terdiri dari : Jadwal Kegiatan, Organisasi Swakelola, Organisasi Penyedia B/J, Rencana Umum Pengadaan, dan Pengumuman RUP.
    Sedangkan KAK/TOR, terdiri dari : KAK Pengadaan Barang, KAK Pekerjaan Konstruksi, KAK Jasa Lainnya, dan KAK Jasa Konsultansi
    Mohon feedback-nya jika sudah mempelajari format tersebut.
    Semoga bermanfaat.

    Untuk mendapatkan format tersebut, silahkan kunjungi link dibawah ini :
    http://rahfanmokoginta.wordpress.com/download/

  • By roel taluak, 26 January 2012 @ 11:17

    Ass, pak Fre…Kami butuh contoh Perjanjian kontrak. mohon dikirimi pak. thx.
    Kirim ke email roel.taluak@yahoo.co.id

  • By avisenna, 28 January 2012 @ 21:46

    ass..klo pengadaan langsung jasa konstruksi, metode survei pasarnya gimana tuh pak.??

  • By Adicpita, 30 January 2012 @ 17:59

    Mas saya mau tanya, kalau prosedur untuk merubah dokumen prakualifikasi itu bagaimana ya? cara menginfokan kepada calon peserta lelang yang sudah berminat seperti apa?

    Terima kasih
    Adi

  • By Gamaliel Olianov Teguh, 2 February 2012 @ 19:20

    Selamat malam pak. Kalau boleh saya mendapatkan contoh penawaran untuk cleaning service pada dinas/instansi pemerintah. Dan data pendukung apa saja yang dibutuhkan serta bagaimana proses pengadaannya? Atas tanggapan dan saran dari bapak diucapkan terima kasih.

  • By Rahfan Mokoginta, 3 February 2012 @ 23:30

    Bagi rekan-rekan yang membutuhkan contoh format Surat Perintah Kerja(SPK), Surat Pesanan (SP), dan Syarat Umum SPK untuk Pengadaan Langsung Barang silahkan unduh melalui link dibawah ini. Format ini berdasarkan SBD (Perka LKPP), hanya saja saya coba buat dalam format excel (terdiri dari beberapa worksheet).
    Mohon masukannya jika sudah mempelajari format tersebut.
    Terima kasih, semoga bermanfaat :)

    http://rahfanmokoginta.wordpress.com/download/

  • By budi, 4 February 2012 @ 03:16

    di instansi kami hanya punya tenaga yg bersertifikat pengadaan barang 3 orang (semuanya sdh diberi tugas sbg pptk (eselon III), verifikator (eselon IV), tim pengadaan barang dan jasa (staf). Pertanyaannya PPK belum ditunjuk mengingat KPA belum bersertifikat….bgmana solusinya ?

  • By darma, 7 February 2012 @ 10:25

    Pak saya pendatang baru untuk konsultasi dan masih agak bingung, pakah pengadaan langsung dengan batasan 100 jt masih pakai perusahaan pembanding?

  • By darma, 7 February 2012 @ 11:05

    pak, sampai saat ini instansi kami DIPA 2012 belum dapat direalisasikan berhubung belum ada pengesahan dari pihak berwenang karena alasan tertentu dan sekarang lagi dalam proses, sedangkan pekerjaan cleaning service sudah berjalan dari januari, bagaimana cara membuat proses kontraknya (apakah bisa dari bulan Desember 2011 atau januari 2012) karena pekerjaan tersebut bernilai sekitar 98 jt yaitu pengadaan langsung kan pak?? tks.

  • By Rahfan Mokoginta, 7 February 2012 @ 16:37

    @darma
    Dalam Pengadaan Langsung tidak dikenal perusahan pembanding. Yang ada adalah survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda. Hal ini dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk mendapatkan harga yang kompetitif.
    Selanjutnya, Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) penyedia untuk memasukkan penawaran.

  • By Dimas Andhika, 11 February 2012 @ 08:34

    Selamat pagi pak
    saya mau ikut konsultasi nih..saat ini perusahaan saya akan melakukan pengadaan mesin untuk pabrik dengan dana dari perbankan. Mesin tersebut berasal dari luar negeri. Metode pengadaan yang saat ini sedang disusun mengarah kepada model beauty contest dimana akan dilakukan seleksi berdasarkan surat minat yang kami sebar. Pertanyaan apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan keppres 54 tahun 2010? kemudian apakah standar dokumen prakualifikasi bisa diterapkan terhadap peserta tender dari luar negeri?
    terima kasih bila bapak bisa meluangkan waktu menjawan pertanyaaan saya

  • By M.faisal Kaliky, 17 February 2012 @ 18:33

    Bismillah Pa Saya Mau minta tolong kebetulan tahun ini kami ada pembangunan aula 700 juta dan rehab 100 juta karena saya masih belum paham tentang proses lelangnya gimana langkah-langkah dalam proses pengadaannya…

  • By Rahfan Mokoginta, 17 February 2012 @ 20:59

    @M. Faisal
    Keduanya merupakan Pekerjaan Konstruksi. Untuk Pekerjaan dengan nilai Rp. 700 Juta menggunakan metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi, sedangkan yang Rp. 100 Juta dapat menggunakan metode Pengadaan Langsung.
    Langkah-langkah proses pengadaannya silahkan mengacu pada Perpres 54/2010 beserta semua lampirannya (khusus Pek. Konstruksi terdapat pada Lampiran III).

  • By darma, 17 February 2012 @ 23:22

    Assalammualikum Pak.
    Pak kalau pengadaan langsung untuk pekerjaan jasa cleaning service kualifikasi apa yang cocok diterapkan prakualifikasi atau pasca kualifikasi atau tidak usah lagi lagi kualifikasi???

  • By Rahfan Mokoginta, 18 February 2012 @ 07:35

    @darma
    Dalam Pengadaan Langsung tidak dikenal parakualifikasi atau pascakualifikasi. Pejabat Pengadaan sebelum mengundang 1 penyedia harus mempunyai pengetahuan terlebih dahulu tentang kualifikasi penyedia tersebut (pre-knowledge). Sehingga Penyedia yang diundang adalah penyedia yang sudah memenuhi persyaratan kualifikasi. Karena itu dalam Pengadaan Langsung tidak dikenal adanya Evaluasi Kualifikasi.

  • By darma, 18 February 2012 @ 10:16

    Terimakasih Mas Rahfan,berarti rekanan yang akan kita undang itu memang betul-betul kualifed pada bidang kerjannya?? karena ditempat saya kerja untuk permasalahan ini perbedaan pendapat.Tks

  • By darma, 18 February 2012 @ 11:12

    Pak, saya maunanya lagi mengenai pengadaan jasa cleaning service dengan sistem pengadaan langsung, kontrak/perjanjian kerjannya 1 tahun sedangkan pembayarannya dilakukan setiap bulan. Apakah perlu kita tuangkan dalam Surat Perintah Kerja mengenai sistem pembayarannya seperti halnya dalam Surat Perjanjian Kerja, atau kita buat aja bukti pembayarannya dengan Surat Perjanjian Kerja biar lengkap dan rinci semua aturannya. Tks

  • By Rahfan Mokoginta, 18 February 2012 @ 21:44

    @darma
    Setiap SPK harus ada Syarat Umum SPK. Salah satu yang diatur dalam Syarat Umum SPK adalah cara pembayaran. Salah satu cara pembayaran adalah Sistem Bulanan. Format SPK dan Syarat Umum SPK bisa dilihat di dalam SBD (Perka LKPP).
    Terima kasih.
    rahfanmokoginta@wordpress.com

  • By rahman, 20 February 2012 @ 08:46

    Assalammualikum Pak..
    saya baru di pengadaan barang/jasa….mohon pencerahan…untuk kontrak harga satuan gmana cara perhitungan HPS-nya..apakah biaya distribsi sdh termasuk dlm harga satuan tersebut…thnks

  • By rg, 20 February 2012 @ 16:26

    gmana pak yang SDB terbaru yang permen PU no 7 tahun 2011 apakah SDB yang dari LKPP masih dapat dipakai

  • By Rahfan Mokoginta, 21 February 2012 @ 16:14

    @rahman
    Wass. Saya sudah coba buat contoh format penyusunan HPS untuk semua jenis pengadaan (Barang, Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya). Jika berkenan silahkan unduh di blog saya.
    @rg
    Kedua-duanya bisa dipakai.
    rahfanmokoginta.wordpress.com

  • By rangga, 21 February 2012 @ 16:55

    as… mohon bantuan pak… pak untuk kegiatan kontruksi fisik misalnya jalan SDB untuk sistem penunjukan langsung sebaiknya menggunakan SDB yang dikeluarkan LKPP atau sesuai permen PU No. 07 tahun 2011. Akan tetapi kalau saya cek yang di permen PU tidak ada SDB untuk sistem penunjukan langsung.
    2. Pak apa bedanya SDB penunjukan langsung non darurat dengan pengadan langsung. kalau mau melakukan penunjukan langsung kontruksi jalan menggunakan SDB yang mana, apakan SDB kontruksi non darurat atau pengadaan langsung dengan SPK
    terimakasih enjelasannya

  • By Thamrin Harahap, 23 February 2012 @ 22:41

    Pak darimanakah saya mengetahui standar biaya langsung personil dan non personil sebagai langkah dalam membuat HPS pengadaan Jasa Konsultan

  • By Ahmad Zazuli, 24 February 2012 @ 15:11

    Pak Khalid Yth,
    Mohon maaf mengganggu lagi dengan pertanyaan untuk ke sekian kalinya,
    Apakah pengadaan barang berupa Pengadaan Alat Tekhnologi Komputer/Pengadaan Jaringan/Pengadaan Alat dll dengan Pagu Anggaran 300 jt.Juga harus pakai konsultan baik perencanaan maupun pengawasan ?

  • By darma, 28 February 2012 @ 17:06

    Assakammalikum Pak, diinstansi kami dengan menggunakan dana APBN 2012 iniakan melakukan pengadaan kenderaan roda 4 (empat) Yang menjadi pertanyaan saya apakah ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) berlaku untuk semua merek kenderaan di Indonesia (selama syarat dan ketentuan yang yang masuk dalam katagori ATPM terpenuhi) atau hanya merek tertentu yang mngkin ada kerja sama untuk pengadaan kenderaan untuk pemerintah? terima kasih sebelumnya Pak.

  • By cecep adali, 1 March 2012 @ 11:49

    ass. pak khalid, saya mau bertanya masalah SBU. dimana sekarang kan SBU yang terdapat dalam Kepmen-PU berubah sekali dengan SBU yang lama dalam hal klasifikasinya.sementara kita mau mengadakan pelelangan, dimana kami bingung apakah harus memakai klasifikasi SBU yang dikeluarkan oleh Kemen-PU atau Kalsifikasi SBU yg lama atau kedua-duanya dicantumkan dalam pengumuman lelang dalam hal Bidang & Sub Bidangnya.terima kasih atas penjelasan dan informasinya

  • By Hendro, 2 March 2012 @ 10:44

    Pak Khalid, tolong dikirim contoh kontrak ya pak. ke hsupreddi@yahoo.com

  • By Hendro, 2 March 2012 @ 10:55

    @Fre : tolong dikirimin juga buat saya contoh kontraknya mas…hsupreddi@yahoo.com

  • By budi dibus, 6 March 2012 @ 10:27

    Syarat – Syarat Umum dan Syarat – Syarat Khusus sebagai lampiran dalam kontrak apa saja isinya?
    apakah semua dilampirkan sesuai standard bidding atau bisa kita rubah sesuai keperluan?

  • By panca, 6 March 2012 @ 13:40

    Pak, standar dokumen pengadaan untuk pengadaan kendaraan pemerintah pakai yang mana?
    Terima kasih.

  • By panca, 6 March 2012 @ 13:43

    Maaf Pak, maksudnya yang melalui penunjukan langsung kendaraan pemerintah. Terima kasih

  • By Rasyid, 8 March 2012 @ 09:00

    Asw. Pak saya ada pertanyaan. untuk pekerjaan konstruksi dibawah 100 juta. apakah masih diperlukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan pekerjaan.terima kasih

  • By Hendri, 8 March 2012 @ 14:53

    Asswrwb Pak, kami berencana dalam waktu dekat ini pengadaan perbaikan Printer Ploter, dan kami memiliki anggaran 19jt, bagaimana cara pengaadaannya apakah boleh pengadaan langsung jasa lainnya yg menggunakan SPK. kami posisi di Malinau Kaltim dan menurut kami yang memenuhi kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak ada di daerah sekitar kami dan adanya didaerah lain. bagaimana dengan undangan menghadiri proses pengadaan langsung apakah pihak penyedia jasa harus hadir atau boleh dibuat sekedar memenuhi syarat administrasi saja, dan setelah kami membaca SDB yg ada di blog Bapak ternyata tidak boleh SPK dan surat penawaran dan Pakta integritas ditandatangani oleh orang yg tidak masuk dalam akte pendirian badan usaha, sementara penyedia jasa memiliki tenaga teknis yg nanti akan datang ke tempat kami untuk melakukan perbaikan. dan Pemilik perusahaan tentu saja tidak bisa datang ketempat kami utk menandatangani SPK, Pakta integritas, dan surat Penawaran karena nilai yg kecil itu. mohon petunjuk Pak untuk melaksanakan kegiatan ini terima kasih

  • By ricky, 9 March 2012 @ 10:58

    pak bisa minta penjelasan mengenai konsep…perbedaan antara pengadaan langsung dengan penunjukan langsung.
    mohon bimbingannya!

  • By roby, 12 March 2012 @ 19:54

    Bagaimana proses pengadaan langsung konst perorangan

  • By roby, 12 March 2012 @ 19:59

    Malam pak minta tolong pencerahan pengadaan langsung konst apa bisa dengan perorangan????

  • By abu hanifah, 13 March 2012 @ 14:50

    assww, terima kasih telah diizinkan mengunduh SDB dan SDP. semoga bermanfaat dan jadi amal jariyah bagi pak khalid, hanya Alloh yg mampu memberi imbalan yang pantas. jazakalloh kk

  • By Anto EP, 14 March 2012 @ 15:00

    Mohon infonya untuk melaksanakan pengadaan dibawah 10 juta, bagaimana dengan tata cara pelaksanaannya apakah sama dengan pengadaan diatas 10 juta?

  • By santoso, 16 March 2012 @ 10:48

    Mohon infonya,
    1. Pekerjaan paket full board/day, yang kegaitannya dilaksanakan tgl 1 – 3 April di sebuah hotel, BAST-nya apakaha harus tgl 3 April. Sedangkan dalam kontrak pekerjaan diserahkan di kantor. Dapatkan dituangkan dikontrak pekerjaaan diserahkan beberapa hari setelah tgl 3 April
    2. Adakan contoh SPK seperti pekerjaan tersebut

  • By Ir.Alex Febri, 17 March 2012 @ 09:23

    Asslmkm..
    Saya mohon bantuan bapak, saya beranggapan kami di Batam sudah di Zholimi pak, bukan hanya dari ketidak tahuan kami tapi kurangnya sosialisasi Perpres 54 Thn 2010 ke masyarakat khususnya pengusaha/penyedia Jasa, yang saya mau tanyakan ialah mekanisme Perpres 54 thn 2010 itu sendiri pak terhadap situasi yang kami alami di pelelangan dan terhadap penentuan PL (Penunjukan Langsung) yang diadakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam,
    Kronologis :
    1. DKP melakukan PL (Penunjukan Langsung) kepada PT.RGA untuk pengangkutan sampah di kota batam bulan Januari – Februari sambil diselenggarakannya Pelelangan untuk Pekerjaan diatas, dikarenakan proses lelang telah mengalami dua kali pembatalan sehingga waktu dua bulan (akhir Februari 2012) belum ada pemenang proyek pengangkutan sampah tersebut maka pihak DKP kota Batam melakukan PL kembali untuk waktu 2 bulan (Maret-April) kepada PT yang sama dengan dalih Addendum Kontrak sesuai Perpress 54 2010 terhadap PL bulan Januari-Februari, yang mana perusahaan pelaksana PL tersebut ikut dan dinyatakan tidak LULUS dalam Pelelangan yang berlangsung (Januari-Februari) tersebut, sementara kami dari perusahaan yang dinyatakan gugur juga (sama dengan Perusahaan Pelaksana PL) telah mengirimkan penawaran kepada DKP dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga PT RGA yang telah dinyatakan melanjutkan kontrak PL mereka, setelah kami selidiki ternyata DKP telah melakukan Kontrak PL dengan Perusahaan tersebut sebanyak 4 kali berturut-turut, sementara penawaran kami untuk melaksanakan PL tersebut dengan Harga yang lebih murah dan kelengkapan yang relatif sama tetap tidak dianggap,
    Tolong bapak berikan petunjuk agar kami dapat menindak lanjuti secara Hukum yang saya anggap pasti ada cacatnya terhadap PL yang diberikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam tersebut.
    AMIIIN

  • By yohan, 28 March 2012 @ 10:31

    mau tanya pak..kalo SBD untuk pengadaan langsung barang (dengan menggunakan SPK)dari yang saya lihat tidak ada ketentuan mengenai evaluasi kualifikasi jadi yang di evaluasi adalah evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga serta tidak ada instruksi yang menyebutkan bahwa penyedia barang harus mengisi form isian kualifikasi…apa benar begitu pak?

  • By Iwan D, 4 April 2012 @ 13:29

    Pak Khalid,
    Tulisannya sangat bermanfaat utk sejuta umat.
    Oya, numpang tanya apakah ada peraturan yang menyebutkan batas waktu maksimal dilakukannya Pengumuman Tender setelah Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dikeluarkan?
    Tks

  • By budi winarno, 17 April 2012 @ 13:21

    askum,tolong send steps procurement yang sesuai dengan perundang undangan RI,beserta form repornya.maturnuwun..

  • By rully rinaldi, 30 April 2012 @ 09:56

    asm. wr.wb.
    mohon masukan dan saran pak khalid, dalam kegiatan ada beberapa honor KPA, PPK dan lain2, PPK dijabat oleh A dan si A menjabat PPK di 4 Kegiatan, yang saya tanyakan apakah hak honor PPK semua Kegiatan diterima oleh PPK A atau Hanya boleh Satu kegiatan aja walaupun si A memegang di 4 Kegiatan. Mohon masukan dan Dasarnya yng mengatur Honor PPK…Terima Kasih

  • By eko, 9 May 2012 @ 11:41

    trimakasih untuk pencerahannya Pak, sangat membantu..

  • By PATWA, 21 May 2012 @ 13:16

    Ass…Pak boleh kah saya minta contoh dokumen kontrak dari masing2 jenis pengadaan yang sdh ada SBD nya ???Trims

  • By Kuzeini, 2 July 2012 @ 17:17

    Ass…. pak mau tanya kalo pelaksanaan tata batas kawasan hutan cocoknya pakek pengadaan Jasa lainnya dengan sistem apa ya pak…. pra auat pasca… mohon pencerahan…. trimakasih sebelumnya…..

  • By GAZALI, 9 July 2012 @ 17:28

    As.Wr.Wb. Pak Khalid
    Pak saya mw tanya, DI KANTOR KAMI BANYAK KEGIATAN RUTIN YANG PAGU ANGGARANNYA, DIATAS 400 JT,600,JT,800JT DAN 1M KEATAS,KEGIATAN ITU BERUPA, ATK,CLEANING SERVICE,MAKAN MINUM RAPAT, DAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SEMENTARA KEGIATANNYA HARUS DIKERJAKAN DARI AWAL BULAN TETAPI PROSES PELELLANGNYA BARU DILAKSANAKAN BULAN JULI INI, JADI BAGAIMANA DENGAN WAKTU PELAKSANAANNYA SEMENTARA KEGIATANNYA YANG PASTI DIKERJAKAN SELAMA 1 TAHUN, DAN NANTI AKHIRNYA BAGAIMANA CARA SISTEM PEMBAYARANNYA, DAN SEKALIAN PAK APAKAH SPK DIBAWAH 100 JT, YANG MENANDATANGANI PROSESNYA APAKAH BOLEH HANYA KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA AJA, MENGIGAT DI DAERAH KAMI BELUM ADA ULP, DAN DIKANTOR KAMI SENDIRI YANG ADA, PPK,PPTK, DAN PANITIA PENGADAAN YANG BERJUMLAH 5 ORANG, SERTA PEMERIKSA BARANG

  • By sholikul hadi, 12 July 2012 @ 06:54

    Assalamualaikum…

    Pak, saya ada masalah dalam Administrasi SPPD ?

    1. RKA BIMTEK dan Konsultasi dananya khusus Luar Daerah
    2. RKA Monitoring dan Koordinasi dananya khusus untuk Dalam dan Luar Derah

    Masalah :

    Terjadi kesalahan dimana SPPD BIMTEK ternyata dibebankan pada dana Monitoring?

    Pertanyaan :
    Apakah saya selaku PPTK wajib mengembalikan uang jika hal ini jadi temuan?

    Apakah hal ini bisa dikatakan menyimpang? dan siapa yang harus ikut bertanggungjawab bila sampai hal ini harus mengembalikan uang? terimakasih disampaikan….

  • By sholikul hadi, 12 July 2012 @ 06:58

    Sambunbgan :

    Dalam telahaan staff, biaya sppd tertulis dibebankan pada dana BIMTEK…. dan hanya kesalahan pada kuwitansi pembayaran SPPD… terimakasih

  • By samsul, 9 February 2013 @ 15:39

    Wasslm sy berharap kiranya Bapak dpt memberikan formulir pengadaan barang dan jasa ssi dgn pepres 54 dan 70 yb bs kami download yg nantinya kami tinggal isi berkas isi form utk ikut pengadaan barang dan jasa

  • By Wahyu, 20 February 2013 @ 11:59

    Asslaamu’alaikum. Mohon pencerahannya mas,
    Berapa % biaya konsultan, pengawasan dan manajemen konstruksi jika nilai proyeknya 1,5 Triliun? Saya lihat di 45/PRT/M/2007, hanya sampai 100 Milyar.
    Terimakasih

  • By Wahyu, 20 February 2013 @ 12:00

    Asslaamu’alaikum. Mohon pencerahannya mas,
    Berapa % biaya konsultan, pengawasan dan manajemen konstruksi jika nilai proyeknya 1,5 Triliun? Saya lihat di 45/PRT/M/2007, hanya sampai 100 Milyar.
    ADa contoh di Samarinda, nilai proyek 1 Triliun, perencanaannya 16 Milyar (1,6%). Apa nilai ini bisa dipakai?
    Terimakasih

  • By mely, 27 February 2013 @ 10:49

    mohon pencerahannya mas,
    dalam perpres 70 2012 pasal 56 disebutkan untuk proses pengadaan langsung konstruksi dan kunsultansi menggunakan metode pra kualifikasi, sedangkan SBD yang ada menggunakan pascakualifikasi (msh sesuai perpres 54 2010). mohon informasi apabila ada link mengenai SBD Pengadaan langsung yang sesuai perpres 70 th. 2012. Trims atas informasinya.

  • By joko dwi h, 20 May 2013 @ 10:53

    Assalamualaikum wrwb,
    Pak untuk sewa stand pameran senilai rp. 32.000.000,- dengan menggunakan proses spt apa? Dan mohon dapat dikirimi contoh perjanjian sewa stand
    pameran

    Tksh

  • By udi, 31 May 2013 @ 09:52

    @sholikul…itu bukan bentuk penyimpangan akan tetapi kesalahan pembebanan kode rekening saja…cukup dibuatkan koreksi belanja disetujui oleh PPKD…bisa di jadikan pertanggungjawaban..

  • By nura, 6 July 2013 @ 23:28

    Ass. Pak.No pak sy pendatang bru di blog anda. Ada satu hal yg sy tanyakn.. Gmn aturan mainnya. Kl terjadi kenaikan harga barang dan jasa, terhadap kegiatan fisik yang sedang berjalan pak ??. Tq

  • By Khalid Mustafa, 17 August 2013 @ 06:37

    @nura, kalau sedang berjalan, maka tetap lanjut karena hal tersebut sudah masuk dalam kategori resiko penyedia

  • By misran, 2 May 2014 @ 19:45

    Dengan diberlakukannya e-purchasing kendaraan bermotor utk pengadaan kendaraan bermotor,
    ketentuan tahapan2 administrasi lainnya, seperti :
    – Pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi & pembuktian kualifikasi
    – Pemberian penjelasan pekerjaan
    – pemasukan dokumen penawaran
    – pembukaan dan evaluasi penawaran

    Apakah masih diperlukan? karena produk dari e-purchasing hanya ada “surat pesanan dan dokumen kontrak” Mohon pencerahan?

  • By Khalid Mustafa, 3 May 2014 @ 05:03

    E-Purchasing menggunakan aturan tersendiri dan tidak mengikuti tahapan dan cara pemilihan penyedia sesuai Perka 14

  • By imam supeki, 12 May 2014 @ 11:53

    sangat membantu semoga jadi pahala, dan kalau bisa tolong kirim atau muat contoh dokumen pengadaan langsung yang sudah ada atau sudah jadi. Jakillah khoir sebelumnya, salam

  • By imam supeki, 12 May 2014 @ 21:29

    sangat berguna dan bermanfaat, semoga menjadi pahala. Kalau ada contoh dokumen pengadaan atau yang sudah jadi bisa dimuat atau dikrim ke email aku. jazakillah khoir, salam

  • By mely, 18 August 2014 @ 20:03

    mohon petunjuk pak khalid dimana kedudukan pengguna anggaran didalam surat perintah kerjasama karena kolom tanda tangan sesuai standar bidding hanya PPK dan penyedia.

  • By raden, 29 September 2014 @ 15:24

    Bagaimana kelengkapan dokumen penagihan ke juru bayar utk e-purchasing? Karena mereka masih meminta dokumen lengkap layaknya pengadaan lelang umum biasa non e-purchasing, saat mengajukan penagihan.ex: harus melampirkan SPMK (surat perintah melaksanakan kerja) sebagai pelengkap surat perjanjian.Apakah bagian itu benar atau bagian keuangan yg kurang paham (blm mendapat sosialisasi/pelatihan) tentang kelengkapan dokumen penagihan pengadaan secara e-purchasing?
    terimakasih pak Khalid. salam

  • By Khalid Mustafa, 30 September 2014 @ 05:52

    @Raden, juru bayarnya yang harus ikut pelatihan e-purchasing

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: