Jadwal Saya

Untuk permohonan sebagai narasumber, silakan menghubungi Andre melalui email: promo.pengadaan@gmail.com, HP: 081317950609, atau Pin BB: 7EE3F08C

128 Responses to Jadwal Saya

  1. lukman suksin says:

    ass…pak kholid,…kalau bisa Mohon diberikan contoh dalam bentuk kasus untuk semua jenis pengadaan pak, agar dapat kami jadikan acuan,…..yang dapat kami pahami…..thks atas bantuannya….semogoga bpk tetap sukses…….. wslm

  2. adi says:

    as..mau nayak..apa boleh SRP (Sertifikasi Registrasi berusahaan, yang memuat sub bidang) yang dikeluarkan oleh KADIN (Aceh)dijadikan syarak pendaftaran serta dokumen kualifikasi? dan apakah bila tidak dilampirkan bisa gugur perusahan tersebut? dan Apakah BUMN (yang menerbitkan dukungan (DISTRIBUTOR) untuk Peusahaan yang ikut Tender) ikut juga Tender dengan kualifikasi non kecil?

  3. LS says:

    Ass..pak kholid…………Dalam rangka pemberdayaan, apa diperbolehkan kalau isteri seorang PNS jadi penyedia barang dan jasa? krn memiliki CV/PT…., mohon pencerahan.

  4. tony k says:

    Ass Pak, sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No:002/Prt/Ka/Vii/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah pasal 24 bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional diberikan tunjangan struktural dan profesi. Pertanyaan :1)Peraturan besaran tunjangan profesi yg dimaksud, apa sudah diatur oleh peraturan Pak? 2)Apakah peraturan ttg pejabat fungsional yang berada di ULP sudah ada Pak?
    Terima Kasih sebelumnya Pak.

  5. wiwien says:

    Yth pak Khalid,

    instansi kami menerima hibah (loan) dari WB
    dan semua pengadaan barang jasa kami menggunakan guideline dari WB
    apakah kami bisa berkonsultasi segala sesuatu mengenai pengadaan “under WB guideline”?
    trims

  6. Seti says:

    Pak Khalid, dalam pelelangan pengadaan BARANG kualifikasi kecil dipersyaratkan dukungan keuangan dari bank. Perusahaan kami digugurkan karena tidak menyertakan dukungan bank. Apakah pelelangan tersebut sah? Nuwun

  7. @billy, PNS tidak boleh menjadi penyedia. Kalau mau menjadi penyedia silakan cuti diluar tanggungan negara

    @suwardi, seharusnya malah tidak boleh ada transaksi file langsung dengan panitia, karena prinsip kerahasiaan dalam E-Proc menjaga tidak ada komunikasi langsung antara penyedia dan panitia. Menurut saya, sebaiknya lelang diulang karena permasalahan SPSE

    @adie yusuf, ini memang kesalahan yang sering terjadi. Hal ini karena jangka waktu pemasukan penawaran dihitung bukan dari tanggal pemasukan, melainkan dari batas akhir pemasukan penawaran. Anda digugurkan bukan karena jaminannya melainkan surat penawaran yang masa berlakunya kurang 1 hari

    @Budi, karena PPK adalah pendelegasian wewenang mengikat kerjasama atas nama lembaga dengan pihak lain, maka PPK wajib PNS pada lembaga tersebut.

    @yunianto:
    1. DAK memang dana pusat yang ditransfer ke daerah. Jadi memang dimasukkan dalam APBD
    2. Yang pindah adalah orangnya, bukan jabatan PPK-nya. Jadi untuk pembayaran dilakukan oleh pejabat yang baru atau ditarik ke KPA

    @billy, dasar hukum pengadaan rukonya bisa menggunakan Perpres 54/2010

    @giovani, Surat Perjanjian kalau nilainya diatas 100 juta, SPK kalau dibawah 100 juta, SP untuk semua nilai setelah kontrak/spk ditandatangani

    @guruh, tidak layak dan dapat digugurkan

    @cut ida maria,
    1. silakan menggunakan pengadaan langsung.
    2. silakan PPK yang menentukan apakah boleh penambahan waktu atau tidak

    @Nisfan, silakan menggunakan analisis berapa jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan serta lama waktu penyusunannya, kemudian gabungkan dengan standar inkindo

    @rizal, jaminan sanggahan banding bukan dalam bentuk penyimpanan dana di rekening, silakan menghubungi asuransi/bank untuk prosedurnya

    @lutfy, iyah itu swakelola. Bukti pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan pertanggungjawaban

    @seluruh rekan, saya mohon maaf apabila pertanyaan lama dijawabnya, hal ini karena saya konsen menjawab pertanyaan-pertanyaan di Forum Pengadaan (http://forum.pengadaan.org) dan blog ini adalah sarana untuk menumpahkan ide dan tulisan saja. Jadi kalau hendak berdiskusi atau konsultasi, silakan melalui Forum tersebut.

    Sesekali saya akan coba menjawab melalui meda komentar disini.

  8. raja darmika says:

    salam kenal pak,
    pada perpres 54 tahun 2010, pptk adalah tim pendukung bentukan PPK jika dibutuhkan, namun di perpemdagri 13 berserta perubahannya, tidak mengenal PPK, mengenal PPTK, dan yg lebih membingungkan fungsi pengendalaian kok bisa ada di PPTK.
    Dan oleh badan pengelola keuangan, tetap bersikukup dalam pelaksanaan kegiatan PPTK yg lebih berperan.
    Menurut bpk bgm seharusnya?
    Apakah boleh PPK juga PPTK?

  9. jack"s says:

    salam kenal pak
    1. Dalam lelang e-proc apakah sah kalau hasilnya tidak diumumkan ke public ?
    2. Mohon penjelasan sahnya hasil pemenang melalui spse ?
    3. Apakah tanpa pembuktian kualifikasi, dan konfirmasi harga terendah 1, 2, 3, bisa dikalahkan oleh yang terendah ke 4? Tank”s

  10. radika dwi ajeng says:

    salam kenal pak….
    saya dari bpkh ix ambon, ada yg ingin saya tanyakan mengenai proses PL untuk pengadaan motor dinas..setelah kita mengetahui dftr HPS dan main dealr yg telah dtunjuk pemerintah, berkas apa saya yg harus saya siapkan untuk proses PL…saya masih blm paham karena saya baru pertama kali melakukan pengadaan…mohon infonya bapak….trima kasih

  11. Zulkifli says:

    Saya mau tanya pak Khalid. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Perpres No.54 Tahun 2010? kalau dilihat dari Substansinya tidak jauh beda dengan Kepres 80/2003 yang sudah diubah 7 kali itu. Mohon pencerahan.

  12. heroe says:

    bos… sy mahasiswa S2 MAP Esa Unggul, rencananya mau nyusun tesis tentang implementasi Penunjukan langsung… kira-kira bisa bantu cari bahan untuk tesis sy ga…?

  13. jojo says:

    Pa, ijin bertanya: Kontrak apa yg memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan si sejak awal tahun. (2 Januari) misalnya. Jika pekerjaan itu Cleaning Servica apa bisa dilaksanakan kontrak? dimana persetujuan APBD pada 31 Des tahun seblumnya. Tks

  14. ros says:

    pak saya mau bertanya mengenai SBU, dalam surat edaran no. 09/SE/M/2011 tentang SBU/SKA/SKT yang dapat digunakan dan berlaku dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan juga konsultasi untuk Tahun Anggaran 2012 adalah SBU/SKA/SKT yang diterbitkan sebelum tanggal 30 September 2011 dan ada juga tentang asosiasi yang diberlakukan hanya tiga asosiasi yang bisa menerbitkan sbu. gimana kebenaran berita ini pak? kalau hanya 3 asosiasi itu asosiasi apa aja itu pak..?? tks

  15. darmawan says:

    pak saya mau tanya…bolehkah PPK menolak menandatangani kontrak atas pemenang yang sudah ditetapkan panitia lelang????

  16. irra martha says:

    salam mas khalid….
    saya irra, sy sangat memahami beratnya tugas ppk. karenanya sy no konsul ttg pengadaan film dokumenter, khususnya bentuk dokumen / spsifikasi pengadaan
    jika bs, tlg email no kontak yg bs dihub.\
    tx

  17. nikita says:

    horas mas khalid…
    saya nikita dari medan mau menanyakan bagaimana caranya menyusun HPS atas Buku2 Pelajaran (Penunjukan langsung pengadaan Buku2 pelajaran) minta tolong ya pak… makasih sebelumnya..

  18. BCW says:

    salam kenal pak,
    Salah satu isi dari revisi Perpres 54/2010 adalah usulan peningkatan nilai proyek penunjukan langsung ditujukan untuk mempercepat (penyerapan) anggaran. Saya berpendapat usulan peningkatan nilai proyek penunjukan langsung khususnya untuk Pengadaan Konsultan. Menurut pengalaman kami, lelang Jasa Pelaksana (fisik) konstruksi belum dapat dilaksanakan karena belum adanya produk/hasil dari konsultan perencana. Lebih parah lagi anggaran Konsultan Perencana ada dalam satu tahun anggaran dengan proyek (fisik) konstruksi. Bisa kita bayangkan (contoh) untuk pengadaan Konsultan perencana yang nilainya hanya Rp.60 juta dilaksanakan dengan Seleksi sederhana Prakualifikasi yang membutuhkan waktu antara 45 s.d. 60 hari kalender (belum diperhitungkan jika ada sanggah)
    Antisipasi atau upaya menghindari pengadaan konsultan perencana ada dalam satu tahun anggaran dengan proyek fisik selalu dilakukan, namun karena penganggaran mrp kerja berjamaah maka tetap saja kejadian itu terjadi.
    mohon kiranya usulan peningkatan nilai proyek penunjukan langsung khususnya untuk Pengadaan Konsultan dapat duusulkan kpd pihak terkait,
    terimakasih

  19. wira says:

    Salam kenal
    Salute to pak Khalid..
    Keep Spirit Pak Khalid.

  20. fredy says:

    PERTANYAAN SEPUTAR KSO (KERJASAMA OPERASI)

    1. KSO itu ada berapa macam pak??( apakah bisa KSO Sub Bidang atau hanya KSO dgn cara prosentase sharing modal)
    2. Berbicara dukungan bank dan jaminan,,apa perusahaan yg sdh KSO tetap membuat sendiri-sendiri atau berdasarkan nama perusahaan yg sdh KSO?
    3. Hal surat-surat pernyataan,apa dengan membuat sendiri-sendiri atau berdasarkan nama perusahaan yang sudah KSO atau hanya leading ajah pak?
    4. Dalam hal upload dokumen kualifikasi,apa cukup leading ajah yang memasukkan atau semua perusahaan pak?(walopun sdh KSO)
    5. Dalam hal penandatanganan berkas apa cukup leading ajah atau gimana pak?
    6. Dalam hal tenaga ahli dan dukungan,apa cukup leading ajah yg menyediakan atau masing-masing perusahaan? Dan apa dengan memakai nama KSO perusahaan atau nama perusahaan leading ajah?

    Mohon dibantu pak karena saya masih buta dalam hal KSO…makasih

  21. Dani Indra says:

    Untuk E Tendering Pemilihan Langsung apa diperbolehkan mensyaratkan Jaminan Penawaran dan apa bila Rekanan tidak melampirkan apa itu menggugurkan ?
    Terima Kasih

  22. H.Sarjito says:

    Asww. Pak Khaid yth. Saya mhon bantuan. ada masalah DAk Tahun 2010. Sy sebagai PPTK. SK saya dari PA. Sy jadi PPTK karena jabatan saya Kabid . Selain itu sy menjadi Ketua Panitia PBJ DAK Pendidikan 2010. Sekarang ada masalah. Dasar Hukum yg digunkaan Kepres 80/2003. dalam kepres 80, tdk ada PPTK, adanya di Permendagri No 13 thn 2006, dan PP 58 thn 2005. tugas PPTK ada 3 yaitu pengendalian pelaksaaan kegiatan, menyusun laporan, dan strusnya.Pada saat akhir tahun 2010. waktu sempit. Juknis Dak baru diterima tgl 4 Sept 2010. Dak dilelang tgl 5 Oktober. DAK Buku dan Alat peraga belum pernah dilelang. di BPS tdk ada harga, di pasaran tdk ada judul buku tg memenuhi sesuai juknis, adanya di Juknis DAK Permendiknas No 18 tahun 2010 dan No 19 Tahun 2010. Itu di juknis menetapkan harga buku utk 3 item buku pengayaan, buku referensi dan panduaan pendidik Rp. 95.000.000,- apa dasarnya. kalau kita menyususn HPS gimana caranya. Buku sejumlah 970 judul kita belum pernah melihat bukunya. Lalu pada akhirnya ada beberapa buku yg tidak sesuai dgn isi dokumen kontrak. yg melaksanakan kontrak KPA dgn penyedia. Yg memeriksa Barang pemeriksa barang. PPTK hanya menyipkan dokumen utk SPP-LS, apa PPTK bertanggungjawab atas ketidaksesuain isi kontrak, ???? Apa PPTK dalam hal ini salah kalau ada audit investigasi ??? PPTK hanya menyiapakn dokumen SPP-LS, kalau Pemeriksa barang tidak membuuat BA pemeriksaan barang telah lengkap, pasti PPTK tdk akan mengusulkan SPP-LS, Mhon penjelasan secepatknya Pak Khalid, salam Hormat. dari saya

  23. Mohon agar tanya jawab tentang pengadaan dapat dilakukan melalui forum.pengadaan.org

    Apabila ada yang bersifat pribadi atau hanya hendak didiskusi dengan saya, silakan melalui email@khalidmustafa.info

  24. Santos says:

    Pak saya lulus sertifikasi PBJ, staf dan gol IIIa di pemprovriau,lalu apakah saya secara hukum sah menjadi PPK walaupun saya bukan pejabat esselon di tempat saya bekerja? sementara ada pejabat esselon III/IV dan juga punya sertifikat L4 tetapi menolak menjadi PPk dengan alasan tertentu, terimakasih. mohon pencerahaannya brother

  25. upik says:

    P. Khalid mohon pencerahan pada bab VII hal 227 tercantum keterangan :
    d. PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:
    (1) bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 dst…
    yang dimaksud dengan keterangan diatas bentuk perjanjiannya berupa dokumen apa?

  26. baisuni says:

    P. Khalid mohon pencerahan
    Dalam Perka LKPP no.14 2012 bab VII hal. 225 bagian c point 1 dijelaskan :
    1. Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00
    mohon dijelaskan maksud kata2 sampai dengan 200 jt, apakah pengadaan yg menggunakan bukti pembelian dan kwitansi prosesnya sama dengan pengadaan yg senilai 200jt, misalnya nilai 5jt sd 10jt hrs menggunakan pejabat pengadaan,survey harga, hps dll seperti halnya pengadaan 100jt

  27. romi says:

    apa boleh biaya perencananaan dianggarkan pada proyek rehab ruangan kantor pemerintah

  28. leonard mp lbn. tobing says:

    dalam perpres baik yang 54 maupun 70, anggota pokja tidak boleh duduki sebagai bendahara. pada skpd terdapat 2 (dua) jenis bendahara, yaitau : bendahara pengeluaran dan bendahara pendapatan. apakah untuk ke 2 jenis bendaharta tersebut di atas larangan tersenut berlaku? menurut hemat saya, bendahara pendapatan (Bendahara PAD) tidak ada kaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. sehingga tidak ada komplik kepentingan di sana. menurut bapak bagaimana?

  29. christian says:

    sore. Pak Khalid kami dari pemerintahan ..ingin mengundang Bapak sebagai narasumber Perpres 54/2010 pada tanggal 31 Mei 2013 bagaimana saya bisa menghubungi bapak ..mohon petunjuknya..terimakasih

  30. AS says:

    p’halid yth,
    saya ingin membaca pendapat bapak mengenai penyedia jasa yang lolos pembukaan penawaran tetapi masih memiliki temuan dari BPK yang belum terselesaikan, apakah bisa disangga atau tidak kalau perusahaan ybs ditetapkan sbg pemenang nantinya, dan klu bisa apa dasar hukum yang jadi dasarnya, trims, salam dari polman.

  31. yudha says:

    selamat pagi pak. Mohon pencerahan, tentang kontrak lumpsum, apakah tanpa mengoreksi detail hitungan penawaran biaya rekanan, tetapi sudah memenuhi syarat teknis dan total penawaran biayanya dibawah HPS, sudah bisa diluluskan ? terima kasih pak.

  32. bunda1507 says:

    Assalamualaikum pak khalid,
    web site Bapak benar2 memberi pencerahan bagi kami selaku panitia pengadaan b/j. Mohon info bagaimana caranya apabila kami ingin mengundang Bapak sebagai narasumber utk pelaksanaan b/j di lingkungan instansi kami, terima kasih
    Wass,

  33. Ardi says:

    Ass.Pak.Bagaimana menurut pandangan bapak dgn terbitnya peraturan bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No.1 tahun 2013 dan no 14 tahun 2013 sebagai tindak lanjut dari peraturan menpan RB no 77 tahun 2012 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, melihat dari peraturan tersebut yg tertuang dalam BAB V pasal 12 angka (1) huruf a.atau pasal 13 angka (1) huruf a. apakah hal tersebut tidak bertentangan dgn perpres yg ada baik 54 ataupun 70,mengingat setiap kali diadakan sosialisasi ataupun sertifikasi pengadaan barang dan jasa tidak mensyaratkan minimal seperti peraturan ini.trims atas pandangannya.

  34. iwan says:

    Ass,pak, mohon pencerahannya tentang KSO, mohon dijelaskan ketentuan dan syarat KSO. Apakah boleh dua perusahaan non kecil dan kecil berKSO dengan bidang dan subbidang yg sama? dalam syarat pengadaan disebutkan harus memiliki KD yang sama dengan dengan nilai HPS, apakah nilai KD KSO itu bisa digabung atau harus masing2? mohon penjelasannya

  35. suteja says:

    Met siang Bapak,
    Menurut Perpres no 54 th 2011, penyedia jasa dibedakan menjadi 2 yaitu usaha kecil dan non kecil. Pertanyaan kami : 1. Batasan penyedia jasa dalam SBU gred 5 maksimal bisa mengerjakan nilai paket pekerjaan sampai berapa Rupiah? 2. Apakah peraturan menteri No 08/PRT/M/2011 masih dipakai sebagai pedoman?

  36. musaddiq says:

    Ass.wr.wb. Pagi Pak, saya mau nanya tentang pelelangandan pengadaan, apabila nilai 150 jt ulp atau pejabat pengadaan yang lelang untuk pekerjaan pembukaan jalan, thanks…

  37. Pak Khalid,kalau saya akan ikut peran serta pameran diluar negeri dengan nilai biaya s.d 400 juta (sewa both/stand) dan penyedia jasanya juga di luar negeri, pedoman saya apa pak? dan apakah dapat penunjukan langsung?

  38. @Anang Ristanto, Pameran luar negeri biasanya dilakukan oleh EO khusus untuk pameran tersebut, sehingga tidak memungkinkan ada penyedia lain. Berdasarkan Pasal 38 Angka 4, maka dapat dilakukan penunjukan langsung

  39. @musaddiq, kalau pemilihan penyedianya menggunakan pelelangan maka dilaksanakan oleh Pokja ULP. Kalau menggunakan pengadaan langsung, maka dilaksanakan oleh pejabat pengadaan

  40. ediabubakar says:

    Ass. wr. wb. Pak Kahlaid Mustafa
    Saya mau menanyakan bagaimana proses penambahan 50 hari kerja (sebagaimana tersebut dalam perpres 70) untuk pekerjaan konstruksi yang tidak selesai tgl 31 Desember 2013 untuk dana APBN ?
    1. Apa yg harus diperbuat oleh PA ?
    2. Apa yg harus diperbuat oleh penyedia jasa ?
    3. Apa yg harus diperbuat oleh bendahara ?
    4. Apa yg harus diperbuat oleh Panitia ?

  41. Ray says:

    Ass. Pak Khalid..
    di dalam penyusunan HPS salah satu point nya adalah Over Head, pertanyaan saya perapa persen maksimal pengabilan Over Head Dari harga dasar pembelian barang. demikian atas jawaban Bapak saya ucapkan Terima Kasih’

  42. budiman jaya says:

    ass.. izin..tabek pak khalid.. izin konsultasi pak..kabupaten saya akan mengadakan kegiatan di 2014, pak bupati ingin efisiensi anggaran.. kami ingin membuat pola kerja di mana menurut saya programnya peningkatan jalan dengan base c..pengadaan base c di serahkan pada pihak ketiga namun penghamparan dan pemadatannya menggunakan alat berat sendiri( di dpa kami 2014 rencana di anggarkan operasional alat berat) sehingga pemadatan dan penghamparanyya seperti swakelelola.. apakah ini di benarkan dan kalau di benarkan dasar aturannya apa pak? mohon dengan sangat di bantu pak,

  43. Fahri says:

    Mohon pencerahannya Pak, pada tahun 2014 kami berencana untuk mengadakan seleksi penerimaan cpns dengan sistem CAT (computer assisted test). Kami berencana untuk bekerjasama dengan salah satu universitas (karena univ tersebut memilik lab komputer yg cukup memadai).
    1. Pertanyaannya apakah kami dapat lansung menunjuk univ tersebut sebagai mitra?? Padahal di tempat kami ada beberapa universitas..
    2. Jika bisa apa yang harus kami persiapkan???
    2. Jika tidak bisa, apa pekerjaan tersebut harus di lelang??

  44. anggara rawijayadi says:

    Pak Khalid, saya mau menanyakan tentang paket pengadaan kami di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, untuk pengadaan rak arsip mobile file system, kami mensyaratkan SNI/SII/TUV pada barang tersebut. Yang menjadi keraguan kami, misalnya SNI itu untuk jenis barangnya atau merujuk merk dan type barang yang di SNI kan, karena dari penawaran yang masuk berbeda-beda datanya. Terima kasih.

  45. Modi Tuwone, S.Sos.,MH says:

    mohon petunjuk pk, bagaimana caranya sya dpat mengikuti diklat PBJ yg dicantumkan dlm jadwal di webloc bapak?

  46. yolmen says:

    apakah SPK menggunakan Jaminan Pelaksanaan??

  47. endah solo says:

    gimana cara mengupload surat perjanjian melalui e purchasing ..kok susaah sekali ya mohon pencerahan pak..makasihh..

  48. Galih Wishnu Wibisono says:

    Mohon penjelasan untuh menambah ilmu, kebetulan kami baru saja mengikuti lelang konstruksi yang mana pada pembukaan penawaran ada 7 penawar misal :
    1. Perusahaan A
    2. Perusahaan B
    3. Perusahaan C
    4. Perusahaan D
    5. Perusahaan E
    6. Perusahaan F
    7. Perusahaan G

    Kebetulan perusahaan kami no 5 Perusahaan E, kemudian setelah melalui evaluasi yang lolos tahap kualifikasi hanya ada dua yaitu no.4 Perusahaan D dan kami no. 5 Perusahaan E , dan pada saat pembuktian kualifikasi kami urutan kedua saat mengisi daftar hadir ternyata tertera bahwa No.4 Perusahaan D menggunakan tenaga ahli Mr. X yang merupakan Direktur dari No.6 Perusahaan F yang juga mengikuti lelang pada paket yang sama, yang mana 3 cv penawar yaitu D, F dan G merupakan keluarga. dan akhirnya Perusahaan D ditetapkan sebagai pemenang, dan yang kami tanyakan

    1. Bolehkah Direktur suatu perusahaan sekaligus merangkap sebagai tenaga ahli perusahaan yang lain dalam satu kegiatan lelang yang sama?
    2. Apakah kategori termasuk tindak KKN atau afiliasi??
    3. Sekiranya bisa kami sangggah, apakah yang bisa kami jadikan dasar sanggahan?

    Terimakasih atas perhatian senior dan para ahli, masukkan masukan untuk kami selalu kami tunggu dan harapkan

  49. eka muthia says:

    pak.. saya ingin ikut sertifikasi pengadaan barang/jasa.. ada referensi lembaga yang menyelenggarakannya?? bapak mengajar kan?? mohon info.. terima kasih…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.