Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3 Responses to Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Jovan maxy says:

   23 August 2017 at 15:02

   Selamat siang pak..
   Saya Jovan anggota ulp saya mendapat penugasan untuk melelangkan paket yang tidak termuat dalam RPJMD,RENSTRA,DAN RENJA SKPD tetapi termuat dalam DPA induk SKPD dimaksud. Mohon penjelasan apakah paket ini dapat saya lelangkan atau tidak. Demikian pertanyaan saya atas penjelasan yang akan diberikan saya ucapkan Terima Kasih
2. Astri says:

   24 October 2017 at 08:48

   Yth pak Khalid…
   Mohon arahan,
   Kami dari konsultan perencana, mohon arahan mengenai kehadiran tenaga ahli. Jika pd saat presentasi design perencanaan tenaga ahli yg hadir tdk sesuai penawaran, dikarenakan berhalangan, apakah kami sebagai perencana terkena konsekuensi hukum?
   Dan apakah dikenakan pemotongan biaya, sedangkan kontrak kami lumpsum?
   Mohon penjelasannya….
   Terima kasih
3. win says:

   27 March 2018 at 21:34

   pak Khalid yth,
   1.Pengadaan Penunjukan Langsung (PL) itu apakah harus di umumkan (Penunjukan Pemenang Hasil Negosiasi) pada Pengumuman elektronik.(apakah itu Wajib)..?
   2.Apabila ada 3 Perusahaan menawar pada 1 (Satu) Paket pekerjaan yang mana Alamat 3 Perusahaan penawar tersebut sama persis tanpa ada beda satu kata & kalimat pun.
   apakah ini bertentangan dengan UU Jasa konstruksi dan Perpres..?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.