Pengumuman Pengadaan menurut Perpres 54/2010

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 secara resmi telah diberlakukan. Walaupun ada ketentuan peralihan yang membolehkan Kementerian/Lembaga/Institusi/Daerah (K/L/I/D) untuk tetap memberlakukan Keppres No. 80 Tahun 2003 hingga 31 Desember 2010 (Pasal 132 ayat 1 Perpres 54/2010), namun proses pengadaan barang/jasa saat ini sebaiknya sudah mulai diarahkan menggunakan Perpres 54/2010 khususnya untuk anggaran tahun 2011 yang pelaksanaan pengadaannya sudah dapat dimulai pada akhir tahun 2010.

Setelah saya melihat pada Perpres 54/2010 dan seluruh lampirannya, rupanya ada beberapa perbedaan aturan yang cukup signifikan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010 pada tahapan pengumuman pengadaan. Bahkan, perbedaan itu diembel-embeli dengan “ancaman hukuman” yang cukup serius bagi panitia apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Karena salah satu tahapan awal yang dilaksanakan setelah perencanaan pengadaan adalah pengumuman pengadaan, maka pada tulisan ini saya akan mencoba menuliskan hal-hal yang saya anggap penting untuk diperhatikan oleh panitia pengadaan pada saat pengumuman. Pada tulisan ini, saya akan membatasi pemaparan khusus untuk pengumuman pelelangan sederhana dan pelelangan umum.

Media Pengumuman

Salah satu perubahan yang cukup besar pada Perpres 54/2010 adalah perubahan media pengumuman dari media cetak ke media elektronik. Pada Keppres 80/2003 pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pengadaan dilaksanakan melalui Surat Kabar, baik nasional atau propinsi.

Pada Perpres 54/2010, penayangan pengumuman pengadaan di surat kabar menjadi hal yang opsional tergantung kebutuhan panitia. Media pengumuman untuk pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya dilakukan melalui Website K/L/D/I, Papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Apabila pengadaan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, maka media 1 dan ke 3 secara otomatis telah dilakukan, karena pelaksanaan e-procurement sudah menggunakan website LPSE yang melekat pada K/L/D/I serta sudah teragregasi secara nasional melalui website pengadaan nasional di inaproc.lkpp.go.id.

Namun, apabila pelaksanaan dilakukan tidak secara elektronik, maka proses pemuatan pada website K/L/D/I harus dilakukan secara manual, dan pengelola website tersebut harus menginformasikan kepada LKPP agar dapat dimasukkan juga ke website pengadaan nasional.

Satu informasi yang cukup penting pada Perpres 54/2010, khususnya pada aturan peralihan Pasal 132 Ayat (4) adalah “Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.”

Hal ini berarti, pengumuman di Koran Tempo untuk pengadaan yang bernilai di atas 1 M untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya serta di atas 200 juta untuk Jasa Konsultansi (Sesuai Kontrak antara LKPP dengan Koran Tempo) masih tetap dilaksanakan hingga 9 Juli 2011. Yang masih belum jelas adalah penayangan di surat kabar propinsi untuk paket pekerjaan yang bernilai di bawah 2,5 M apakah masih tetap dilaksanakan karena bergantung pada kontrak antara Gubernur dengan surat kabar yang bersangkutan. Namun apabila kontrak tersebut tidak ada, atau telah habis masa berlakunya, maka pengadaan yang bernilai di bawah 2,5 M tidak perlu ditayangkan di surat kabar propinsi manapun dan tunduk pada aturan Perpres 54/2010 Pasal 73 Ayat (3).

Isi Pengumuman

Nah, hal inilah yang harus diperhatikan oleh panitia, karena hal-hal yang dahulu dianggap sebagai hal yang biasa dan sering dimasukkan sebagai bagian dari pengumuman dan pendaftaran, pada Perpres 54/2010 malah menjadi suatu hal yang dilarang dan bahkan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelas, berikut ini adalah isi Lampiran II Perpres 54/2010 B, 1, a, butir 2, 3 dan 5 yang secara konten sama dengan Lampiran III, IV, dan V pada bagian yang sama:

  1. ULP mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau apabila diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.
  2. Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat:
     

    1. nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
    2. uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
    3. nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
    4. syarat-syarat peserta pelelangan; dan
    5. tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan.
  3. Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
     

    1. peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
    2. pendaftaran harus dilakukan oleh:
       

      1. direktur utama/pimpinan perusahaan;
      2. penerima    kuasa    dari    direktur    utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
      3. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
      4. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama
    3. pendaftaran    harus    membawa    asli    dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
    4. persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan
    5. persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
  4. Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di website    komunitas    internasional    (seperti    www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.
  5. Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada:
     

    1. ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    2. peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aturan di atas maka dapat disimpulkan:

  1. Pengumuman tidak lagi memuat pagu anggaran, melainkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  2. Panitia dilarang memuat persyaratan yang memberatkan peserta seperti kewajiban mendatangkan direktur atau yang mewakilinya untuk mendaftar, membawa salinan surat-surat tertentu, dan persyaratan apapun. Hal ini sekalian menjawab pertanyaan salah seorang pembaca blog ini yang menanyakan “apakah boleh panitia mempersyaratkan sertifikat ISO pada saat pendaftaran ?” Dari aturan ini sudah jelas bahwa sertifikat tersebut dapat dijadikan syarat teknis, namun tidak boleh dijadikan sebagai persyaratan untuk mendaftar;
  3. Apabila panitia/ULP melanggar, maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Salah satu akibatnya, bisa saja pengumuman tersebut dianggap gagal dan harus diulang.

Berdasarkan hal ini, mohon panitia pengadaan/ULP dapat mencermati perubahan-perubahan yang ada di dalam perpres 54/2010 yang dapat menjerumuskan panitia ke dalam pelanggaran aturan yang berlaku.

This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

151 Responses to Pengumuman Pengadaan menurut Perpres 54/2010

  1. GUS SURYA says:

    Malam Pak, kira2 apa ditemtukan juga standar dokumen untuk pengadaan B/PK/JL sampai dengan 100 juta demkian pula JK sampai dengan 50 juta khususnya untuk pengadaan langsung. Trims b4

  2. Dhany says:

    Thanks Kami Ucapkan Atas Publikasi yang kt Lakukan Sehingga Masyarakat Banyak Bisa Tahu dan paham akan Peraturan Pemerintah Yang Sifatnya Berubah-ubah

  3. @sudena
    1. Iyah pak, memang benar bahwa perhitungan TKDN tidak wajib untuk lelang yang bernilai di bawah 1 M
    2. SKF yang digunakan adalah SKF yang diminta untuk menggantikan persyaratan Pajak Tahun terakhir dan 3 bulan terakhir. Jadi bukan SKF tahun yang lalu.

  4. @Rahmat, saya kutipkan Pasal 37 Ayat (3) Perpres 54 “Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.”

    @wijayanti, silakan menggunakan Pengadaan Langsung sesuai Lampiran II Perpres 54/2010

    @toviq, untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di bawah 100 Juta, silakan menggunakan SPK. Format SPK ada pada SBD

    @Handy, Silakan dilelangkan di Indonesia dengan lokais pekerjaan pada negara yang dituju. Apabila sifatnya kompleks, maka dapat dilaksanakan dengan Metode Pra Kualifikasi, Dua Tahap, Sistem Nilai

    @Baruno, yang dilarang adalah menjadi PPK dan Panitia pada instansi yang sama. Kalau berbeda instansi, tidak ada aturan yang melarang

    @Yayat, tidak ada aturan tentang urutan bukti HPS. Pasal 66 Ayat 7 Perpres 54/2010 menegaskan bahwa inti HPS adalah Survai Harga Pasar dengan mempertimbangkan beberapa hal. Dan kalimat “dan/atau” pada huruf h menegaskan bahwa itu adalah pilihan dan bukan urutan.

    @Gus, LKPP belum mengeluarkan SBD untuk Pengadaan Langsung. Silakan ditunggu

  5. kuntodarussalam says:

    untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan proses lelang/pelelangan sederhana menurut pepres 54, saya sarankan agar prosesnya dituangkan dalam bentuk tahapan-tahapan, umpamanya;
    1. TAHAP I . penyedia barang menyiapkan…….
    2: Tahap II. MELAKUKAN……………
    3. DST
    sekalian dengan dokumen2nya.

  6. @kuntodarussalam, silakan pak, ditunggu tulisan tentang prosesnya 🙂
    Mudah2an bisa dibagi kesini juga 🙂

  7. Yudy Lonteng says:

    dari penjelasan bahwaq ULP akan dikenakan sanksi ganti rugi jika terjadi kesalahan pengumuman. siapa yang berhak untuk menggugat dan kepada siapa ULP memberikan ganti rugi?

  8. Yudy Lonteng says:

    saya menyambung pertanyaan saya tadi. Bisakkah satu penyedia jasa memenangkan 3 paket pekerjaan pada satu instansi?

  9. irianto says:

    P Khalid, yth. menurut bapak apakah pengadaan pencetakan naskah Ujian Nasional boleh Penunjukan Langsung, karena ada sifat rahasia negara? dan apakah dgn security printing,thank atas jawabannya

  10. jimmy says:

    P khalid yth, apabila pada instansi saya belum dibentuk ULP, apakah pada tahun 2011 ini kami masih diperkenankan membentuk Panitia Pengadaan?

  11. jimmy says:

    Maaf, pak Khalid menyambung Pertanyaan saya, pada pagu anggaran kami terdapat beberapa pekerjaan fisik yang nilainya diatas 200 jt, mis. pembangunan kantor dinas, lapangan parkir, musholla, dan kantor pos jaga yang terdapat pada satu lokasi, kira-kira bolehkah keg. tersebut dijadikan satu pengumuman dengan satu kontrak dan satu pemenang lelang.terima kasih sebelumnya atas jawaban dari pak Khalid.

  12. nidel says:

    selamat pagi pak…terima kasih sebelumnya….saya kesulitan pak memindahkan pdf ke word utk diedit pembuatan dokumen lelang, mhn bantuanya, tks

  13. Syafrudin Megnumz says:

    @Nidel, SBD Versi Word Khan Sudah Ada Pak… Jadi Tidak Perlu Convert PDF Ke Word Lagi.. Hanya Aja SBD Versi Word Masih Ada Markup Nya,. Tinggal Dihilangkan Saja Centeng Markupnya… Edit Footernya, Dll.. Kalau Bapak Masih Mau Edit SBD PDF Ke Word Silahkan Gunakan Software PDF Creator… Atau Wondershare PDF Convert… ^_^

  14. Syafrudin Megnumz says:

    @Jimmy, ULP Harus Sudah Dibentuk Tahun 2012 Pak.. Jadi Kalau ULP Belum Dibentuk Masih Boleh Membentuk Panitia Pengadaan..!!

  15. nidel says:

    TKS PAK ATAS JAWABAN BAPAK,SAYA SDH BUKA http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id/eproc/app?service=query/PENGUMUMANMAS/358001 tentang SBD ISINYA KOSONG PAK..DMN ALAMAT YG BISA DAPATKAN SBD YG MS WORD TKS

  16. eni says:

    1. Kalau kita ada kegiatan diklat, salah satunya untuk pengadaan konsumsi dengan nilai :
    a. 80 s/d 100 juta.
    b. 49 juta
    apakah metode PBJ bisa dengan pengadaan langsung?
    2. apabila dalam renc kegiatan peserta diklat itu 40 orang dan sudah ttd kontrak pengadaaan konsumsi dengan rekanan, dipelaksanaannya peserta hanya 35 orang. Bagaiamana dengan kontrak dengan jumlah tersebut?
    3. Dalam pengumuman Rencana umum pengadaan, apabila ada sumber dana yg blm pasti (PNBP) walau sudah tercantum dlm DIPA, apakah harus di umumkan juga?

  17. nidel says:

    TKS PAK…SAYA SDH DAPATKAN SBD MS WORD….

  18. FAREZI says:

    saya mau nanya standar pemakaian gred 2,3,4,5,6 dan 7 dalam pelelangan

    sebelumnya trimaksih banyak atas perhatiannya

  19. reza says:

    pak ada latihan soal ttg pengadaan barang dan jasa buat tahun 2010..
    thank..

  20. agus says:

    Ass.Wr.Wb.
    Yth Pa Khalid, kami ingin menanyakan tentang tatacara menentukan metoda pemilihan penyedia barang/jasa, untuk pengadaan Komputer, apabila Pagu Anggaran dan Pengumuman RUP bernilai Rp 120.000.000 sedangkan HPS nya adalah senilai Rp. 90.000.000,-. Untuk Hal tersebut metoda pemilihan yang digunakan apakah pemilihan langsung (karena nilai pagu dan pengumuman RUP senilai Rp 120 juta, atau pengadaan langsung karena HPS nya Rp 90 juta). Terima Kasih Wassalam

  21. agus says:

    Yth Pa Khalid, kami ingin menanyakan tentang tatacara menentukan metoda pemilihan penyedia barang/jasa, untuk pengadaan Komputer, apabila Pagu Anggaran dan Pengumuman RUP bernilai Rp 120.000.000 sedangkan HPS nya adalah senilai Rp. 90.000.000,-. Untuk Hal tersebut metoda pemilihan yang digunakan apakah pelelangan sederhana (karena nilai pagu dan pengumuman RUP senilai Rp 120 juta), atau pengadaan langsung karena HPS nya Rp 90 juta). Terima Kasih Wassalam

  22. jose says:

    apakah dalam pemilihan langsng konstruksi dengan hps 120 juta harus menggunakan mentode pascakualifikasi dan berapa lama prosesnya waktu pelaksanaannya

  23. ASWAN says:

    Yth Bapak Khalid
    Kami sebuah UPT di Ditjen Hubla akan mengadakan kegiatan pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan sehari-hari di kantor kami, yang saya tanyakan adalah : para dokter menghendaki / mengusulkan obat-obat paten sementara di DOEN (daftar Obat Esensial Nasional) semua generik< apakah kita bisa terima pengadan obat-obat paten tersebut?

  24. Naya says:

    yth Pak Khalid, saya mau tanya (boleh kan)….
    untuk pengadaan langsung sampai dengan 100 jt, apakah harus diumumkan juga di website?

  25. emic says:

    salam perpres, langsung saja kepada pertanyaan:
    1. Jika dalam pengumuman lelang, telah terjadi kesalahan prosedur sebagaimana yg di atur perpres, kapan waktu dan kemana untuk melaporkan, apakah dapat dijadikan sbg materi sanggah?
    2. PNS boleh ikut lelang jika dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, dalam hal ini bagaimana posisi PNS tersebut pada saat belum cuti, apakah diperbolehkan mempunyai badan usaha/sebagai personil dalam suatu badan usaha
    3. Bagaimana hukumnya PNS aktif yg dalam menjalankan usahanya menggunakan badan usaha, namun bukan untuk kegiatan pengadaan pemerintah, melainkan jual jasa (misalnya showroom motor)
    Sementara ini saja dulu yang saya tanyakan, salam kenal dengan Bapak dan semua Perpresisme

  26. agus says:

    Untuk pengadaan Hotel/Sewa Ruang menurut Perpres 54/2010 dapat ditunjuk langsung, apakah maksud hotel dimaksud sudah termasuk makan minum/cateringnya. Hal ini ditanyakan karena kode rekening dan metoda pemilihannya berbeda : Contoh HPS Akomodasi(Hotel) 120.000.000 dengan kode rekening xxxxxxx (penunjukan langsung), HPS Makan Minum/Catering 120.000.000 denga kode rekening yyyyyy (Lelang Sederhana), Izin Usaha Hotel 567xxx, Izin Usaha Jasa Boga/Mamin/Catering 577yyyy. Akibatnya ada dua metoda pemilihan penyedia barang/Jasa, untuk paket pekerjaan yang sama (misalnya pelatihan pegawai). Mohon Penjelasan

  27. zainal aqli says:

    Assalamualikum .wr.wb.
    Tanya Pak jadi apa yang harus disiapkan oleh Peminat Lelang yang akan mendaftar, apakah ULP/Pokja hanya menyiapkan Tanda Terima Pendaftaran saja.

  28. iwan says:

    mau tanya soal kepanitiaan, ULP yg bentuk gubernur misalnya ULP blm dibentuk pertanyaannya
    1. apakah dinas/skpd hrs menunggu?sedangkan wkt bs sj sangat mendesak realisasi suatu program.
    2. jika terpaksa kepanitiaan SKPD yang menjalankan tender apakah ada ruang toleransi?mengingat msh transisi.
    maksih

  29. desfi says:

    Ass wr. wb.
    Mau tanya nih mungkin ada teman-teman yang bisa membantu. dalam perpres 54 th 2010 untuk pengadaan barang dan jasa <= 100 jt dilakukan melalui pengadaan langsung, tahapanya bagaimana karena di dlam perpres dengan membandingka 2 penawaran dari penyedia jasa, akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana proses secara rinci apakah dalam penetuan penyedia jasa diundang saja atau melalui proses seperti penunjukan langsung… terima kasih atas bantuannya dan kalo ada yang telah malakukannya bisa minta file proses sama contoh SPK……….NYA…..

  30. Teuku says:

    Mhn info pak, bgmn caranya mengupload pengumuman lelang non eproc ke website inaproc/lkpp. Terima kasih pak

  31. alfian says:

    3. Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
    c. pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;

    Sedangkan dalam SBD Pek_Konstruksi_Pasca Bab II. Pengumuman (perpres 54/2010), tertulis :
    2. Persyaratan Peserta
    [Diisi oleh Pokja ULP berdasarkan ijin usaha, klasifikasi dan kualifikasi yang
    dibutuhkan].
    yang ingin saya tanyakan ijin usaha, klasifikasi dan kualifikasi apa yg dimaksud disini yg bukan termasuk dalam larangan, terima kasih

  32. fahmi says:

    p saya ingin bertanya> apakah bisa Belanja Modal Komputer atau Meubelair dibawah 100 juta pake Penunjukan Langsung? dan Apa pengertian ” penunjukan langsung tidak darurat”? trims

  33. al says:

    Pak Khalid, di mana kami bisa mengunduh SBD untuk pangadaan langsung (barang dan konstruksi)? Terima kasih…

  34. sus says:

    kalo untuk paket maksimal 100 juta apakah memang harus pake meyode pengadaan langsung?

  35. Arif says:

    pak khalid.. dipasal mana di perpres 54/2010 yang menyebutkan perhitungan TKDN tdk wajib untuk pekerjaan di bawah 1 M… mohon pencerarannya, trims..

  36. supriono says:

    Selamat siang Pak khalid,
    Saya ingin tanya mengenai lelang sederhana jasa konsultansi perencanaan dengan nilai hps kurang dari 100 juta,
    yang saya tanyakan apa pengumumannya bisa menggunakan media cetak/papan pengumuman resmi saja.
    by supriono

  37. Jhony says:

    Salam kenal pak. Saya berpofesi sebagai rekanan, saya sangat bersyukur setelah mengetahui ada ruang konsultasi seperti ini. Yang aingin saya tanyakan dan saya anggap masih membingungkan adalah sebgai berikut :
    1. Bagaimana jika suatu pelelangan umum tidak diumumkan melalui LPSE dan website resmi Pemerintah daerah (Provinsi/Kab/Kota) tetapi hanya melalui website Dinas/Badan yang menggunakan alamat website dengan domain seperti “blogspot.com” padahal di daerah tersebut telah ada website resmi pemerintah daerah dengan domain “go.id” ?
    2. Apakah bisa diterima secara aturan suatu pelelangan tidak diumumkan di LPSE dengan alasan Pemerintah Daerah setempat belum meiliki LPSE?
    3. Jika kasus tersebut di atas benar terjadi, apakah bisa kami menyanggah dengan alasan pengumuman tidak sesuai dengan PP 54/2010 dan kemanakah kami harus mengirimkan sanggahan?
    4. Pengalaman saya selama ini hampir tidak pernah suatu sanggahan menghasilkan keputusan yang memihak kepada kami yang menyanggah, justru karena sanggahan tersebut perusahan kami mendapatkan imbasnya yaitu selalu digugurkan kalau mau ikut lelang. Kalau sanggahan kami terbukti benar ada prosedur yang dilanggar oleh panitia, apakah pelelangan bisa dinyatakan diulang dan siapa pihak yang dapat menilai/memberi jawaban bahwa suatu sanggahan itu benar atau salah? (selama ini jawaban sanggahan hanya dari panitia lelang saja sehingga pasti jawabannya tidak objektif)
    4. Jika pada saat pendaftaran panitia meminta uang dengan alasan untuk mengganti uang foto copy dokumen, apakah hal itu sesuai dengan PP 54/2010? Dan bisakah kami melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum karena sudah merupakan tindakan pidana (pungli)?
    Jawaban bapak sangat kami nantikan dan kami ucapkan terima kasih

  38. FIKAR says:

    SALAM, NUMPANG TANYA PA’, PAPAN PENGUMUMAN RESMI UNTUK MASYARAKAT APAKAH SAMA DGN PAPAN PENGUMUMAN DI KANTOR? soalnya ditempat kami tdk ada papan pengumuman resmi untuk masyarakat

  39. Melki says:

    pak, apakah utuk pekerjaan konstruksi wajib memakai dukungan bank ? bukankah dukungan bank hanya dipakai untuk pekerjaan dia atas 2,5 M saja…. klo betul pekerjaan konstruksi wajib memakai dukungan bank dalam perpres 54 pasal berapa & ayat berapa ?? trims..

  40. Thaibur says:

    salam kenal pak, diinstansi saya sudah dibentuk ULP dengan Surat Edaran Gubernur, jadi yang menetapkan pemenang lelang itu siapa kepala ULP atau pokja (kelompok kerja), dalam SE tadi yang menetapkan adalah kepala ULP, Pokja hanya mengusulkan calon pemenang apakah hal tersebut sesuai dengan Perpres 54/2010?

  41. @yudi, yang berhak menggugat adalah masyarakat yang merasa dirugikan. Gugatan dilakukan dalam bentuk aduan yang ditujukan ke APIP. Nanti APIP akan memproses hal tersebut
    Sampai saat ini belum ada larangan penyedia memenangkan lebih dari 1 paket (CMIIW) selama dia memang mampu melaksanakan

    @irianto, yang rahasia dari ujian nasional adalah soalnya, dan bukan pencetakannya. Jadi tetap wajib dilaksanakan dalam bentuk pelelangan umum

    @jimmy, apabila belum ada ULP, masih boleh menggunakan panitia lelang (Pasal 130 Ayat 2). Pekerjaan fisik tersebut dapat disatukan

    @nidel, pada tulisan saya tentang SBD, sudah ada yang versi wordnya kok

    @eni,
    1. Silakan dilaksanakan dengan pengadaan langsung
    2. Silakan menggunakan kontrak satuan, jadi pembayaran dilakukan sebesar pengukuran bersama atas realisasi pekerjaan
    3. Tetap diumumkan

    @Farezi, sudah saya bahas juga pada tulisan tentang Gred di Blog ini

    @reza, saya belum konsen ke soal untuk Perpres 54/2010, karena masih konsen ke sosialisasinya

    @agus, silakan menggunakan HPS. Dasar pemilihan pengadaan bukan berdasarkan pagu, melainkan HPS

    @jose, pemilihan langsung untuk pekerjaan konstruksi dilakukan melalui metode pascakualifikasi. Pelaksanaan paling cepat 14 hari kerja

    @aswan, silakan ditentukan oleh PPK, apakah menggunakan generik atau paten. Apabila menggunakan paten, maka wajib dilelangkan dan tidak boleh menggunakan metode penunjukan langsung

    @naya, tidak perlu

    @emic,
    1. Aduan dilakukan ke APIP dan juga dapat dijadikan materi sanggah sebagai kesalahan prosedur
    2. Pada PP 30 dulu ada larangan PNS memiliki usaha, tapi sepertinya sudah berubah pada aturan terakhir.
    3. Menurut saya, selama tidak ada pertentangan kepentingan, maka boleh-boleh saja

    @agus, silakan gunakan cara Fullboard, Fullday, atau Halfday untuk menggabungkan sewa hotel dengan konsumsinya

    @zainal, benar pak

    @iwan, menurut Pasal 130 Ayat 2, apabila ULP belum terbentuk maka silakan tetap menggunakan panitia

    @desfi, silakan disesuaikan, karena memang SBD-nya belum ada

    @Teuku, login sebagai panitia, dan klik lelang non e-proc pada tab di bagian atas. Nanti akan ada petunjuknya disana

    @alfian, harus dibedakan antara persyaratan lelang dengan persyaratan pendaftaran. Boleh saja disyaratkan namun jangan diminta untuk dibawa pada saat pendaftaran

    @fahmi, bukan penunjukan langsung melainkan pengadaan langsung. Pekerjaan penunjukan langsung bukan darurat dapat dibaca pada Pasal 38 Ayat 4 huruf b, c, d, dan Ayat 5

    @al, belum dikeluarkan oleh LKPP

    @sus, tidak harus. Kalau mau pakai pelelangan sederhana atau pelelangan umum juga bisa kok 🙂

    @Arif, bukan dibawah 1 M, melainkan dibawah 5 M. Adanya di pasal 98 Ayat 2

    @supriono, pengumuman lelang sederhana wajib dilaksanakan melalui Web K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan portal pengadaan nasional melalui LPSE

  42. @Jhony,

    1. Pasal 73 Ayat 3 menekankan bahwa pengumuman WAJIB dilaksanakan pada 3 media, yaitu Website K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan portal pengadaan nasional melalui LPSE. Yang dimaksud Website K/L/D/I untuk daerah adalah website SKPD. Apabila tidak ada, maka disilakan ke website daerah (Kab/Kota(, apabila juga tidak ada, silakan ke website Propinsi. Masalah domain sebenarnya sudah ada aturan penamaan domain dari Kominfo. Tapi kalau untuk sementara web tersebut belum ada dan menggunakan blogspot atau wordpress, maka silakan digunakan asalkan web tersebut benar-benar merupakan web resmi institusi yang bersangkutan dan bukan sekedar “menggugurkan” persyaratan web

    2. Kembali ke pasal di atas, pengumuman melalui LPSE itu hal yang wajib. Kalau belum punya LPSE, silakan ke LPSE terdekat yang sudah ada

    3. Kalau bapak adalah peserta lelang, silakan melakukan sanggahan melalui mekanisme sanggahan. Kalau bukan, maka silakan melakukan mekanisme aduan sesuai Pasal 117 Perpres 54/2010

    4. Kalau jawaban sanggahan tidak memuaskan, silakan melakukan mekanisme sanggah banding ke Menteri/Kepala Daerah dengan ditembuskan ke APIP, PPK, Panitia, dan sekalian LKPP

    5. Tidak boleh ada biaya apapun dalam pendaftaran. Biaya penggandaan dokumen wajib disiapkan oleh K/L/D/I. Hal ini tertuang pada pasal 23 Ayat 2 Perpres 54/2010

  43. @Fikar, sama

    @Melki, Lampiran III Perpres 54/2010, B, 1, g, 3, j

    @Thaibur, Menurut saya, yang menetapkan pemenang adalah Pokja ULP, hal ini sesuai Pasal 15 Ayat 1 Perpres 54/2010

  44. priadi says:

    pak, pengumuman untuk lelang seleksi sederhana yang non eproc apakah juga harus di umumkan di LPSE, sedangkan website kami belum punya, trimakasih

  45. iskandar says:

    Mau tanya nih mungkin ada teman-teman yang bisa membantu. dalam perpres 54 th 2010 untuk pengadaan barang dan jasa <= 100 jt dilakukan melalui pengadaan langsung, tahapanya bagaimana karena di dlam perpres dengan membandingka 2 penawaran dari penyedia jasa, akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana proses secara rinci apakah dalam penetuan penyedia jasa diundang saja atau melalui proses seperti penunjukan langsung… terima kasih atas bantuannya dan kalo ada yang telah malakukannya bisa minta file proses sama contoh SPK……….NYA…..

  46. Ega says:

    Yth. Pak Khalid,,
    Untuk pengadaan konsumsi/jasa boga pada diklat yang dilaksanakan pada satu tempat/lokasi sebanyak 4 angkatan (dilaksanakan serentak tanggal mulai dan dan penutupan)dengan pagu konsumsi setiap angkatan sekitar 75 juta; apakah boleh dibuat pengadaan langsung untuk tiap paket angkatan atau harus diadakan pelelangan karena total pengadaan untuk keempat diklat tersebut 300 juta? Mengingat kegiatan serupa dilaksanakan continue dan waktu pelaksanaan antara diklat 1 dan yang berikutnya sangat dekat, pak,,(sekitar 1 minggu)?
    Terimakasih atas pencerahan Bapak…

  47. soe djanto says:

    yth Pak Khalid
    tks untuk segala infoya, semoga bermanfaat utk semua, tpi saya masih belum mengerti bagaimana proses pengadaan taun 2011 ini, banyak daerah yg belum siap melaksanakan sesuai Perpres 54, belum lagi berkaitan dg penyeraha DPA/DIPA yg terlambat, Pemahaman Perpres 54 dan proses pengumuman dimana banyak daerah terpencil yg belum memiliki web, dan lpse, sementara jarak ke lpse terdekat ditempuh dengan transport udara dan air seperti di papua. Sementara menyamakan presepsi thdp perpres waktu terus berjalan, andai proses pengumuman di mulai bulan 4 untuk jasa konstltansi, kayaknya jatuh pada waktu pelaksanaan sangat molor….dan pada akhir taun banyak yg tdk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu……

  48. subhan says:

    Saya ada mengikuti pelelangan “Pengadaan ATK” dipersyaratkan Harus Memilki Toko, dan Harus Memilki Surat Dukungan Kertas, padahal kertas itu kan tidak memerlukan puna jual dan bukan barang impor, apakah ini termasuk deskriminasi yang bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 atau ada pasal lain yang dilanggar.

  49. Jimmy says:

    yth Pak Khalid.,
    Apakah pada Perpres No. 54 Thn 2010 ini diperbolehkan kepada Panitia Pelelangan untuk memberikan Dokumen Lelang dalam Bentuk “CD” yg memiliki format PDF, sementara pelelangan tersebut bukan melalui media elektronik atau situs LPSE melainkan melalui pengumuman media cetak provinsi saja.
    terima kasih..

  50. wahid says:

    Mohon pencerahannya Pa’.

    tolong penjelasannya mengenai pengaduan masyarakat atas pelelangan, masyarakat yang mana yang boleh melakukan pengaduan, karena selama ini banyak peran LSM yang mengatasnamakan salah satu kontraktor yg kalah dalam proses tender mengajukan pengaduan kepada Pemda dan ditembuskan kepada Kepolisian dan Kejaksaaan..terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.