Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian I: Pengertian Umum)

Banyak rekan yang menghubungi saya setelah tulisan tentang sertifikasi pengadaan di blog ini saya masukkan yang menanyakan tentang proses pengadaan di instansi pemerintah. Juga ada yang menelepon dan “curhat” mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia lelang di sebuah instansi sehingga perusahaannya “dikalahkan” dalam pelelangan tersebut.

Rupanya, sebagian besar terjadi karena ketidaktahuan terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, sehingga banyak hal-hal yang kelihatan sepele namun cukup fatal dalam aturan sehingga sah untuk digugurkan. Ada juga yang rupanya benar-benar “dipermainkan” oleh panitia lelang.

Karena itulah saya mencoba untuk menuliskan sedikit informasi mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan. Dan karena materinya cukup luas dan panjang, agar mudah dipahami, saya mencoba untuk membagi menjadi beberapa tulisan, agar pembaca yang sudah paham pada satu tahapan dapat langsung menuju kepada tahapan lainnya.

Dalam tulisan ini saya akan mencoba memasukkan beberapa kejadian-kejadian yang pernah saya alami maupun pengalaman teman yang lain, agar dapat memperkaya isi tulisan. Juga hal-hal yang harus diperhatikan oleh rekanan pada saat mengikuti pelelangan sehingga tidak mengalami masalah.

Nah, mari kita mulai 🙂

Pengertian Umum

Seperti yang telah saya tuliskan disini, bahwa proses pengadaan barang ataupun jasa dalam institusi pemerintah tidak semudah pengadaan di institusi swasta. Seluruh pengadaan barang yang pembiayaannya melalui APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu kepada aturan yang berlaku (Keppres No. 80 Tahun 2003, Bagian Kedua Pasal 2; bagian ketujuh pasal 7)

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses pengadaan ini, diantaranya:

  1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  2. Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa
  3. Barang, adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa
  4. Khusus jasa, terbagi atas 3 jenis, yaitu Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya

Untuk istilah lebih lengkap, silakan membuka Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 dan Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 1

Istilah-istilah ini harus dipahami terlebih dahulu, karena dalam pelaksanaan pengadaan, banyak aturan-aturan yang berbeda untuk setiap jenis pengadaan. Khususnya pada pengadaan barang dan pengadaan jasa konsultasi.

Swakelola

Nah, apakah seluruh pengadaan atau kegiatan di institusi pemerintah itu harus dilaksanakan dalam bentuk pelelangan ?

Sesuai dengan aturan, ada 2 (dua) pelaksanaan pengadaan, yaitu dengan menggunakan penyedia barang/jasa (pihak ketiga) atau dengan cara swakelola (dikelola sendiri oleh institusi itu)

Sebelum kita masuk lebih jauh ke pengadaan, saya akan jelaskan sedikit tentang swakelola.

Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi, dimana dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh PPK, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat/LSM penerima hibah.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah:

  • pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM pada institusi yang bersangkutan (misalnya diklat, beasiswa, kunjungan kerja);
  • pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyakarat;
  • pekerjaan yang dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
  • pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
  • penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
  • pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus, yangbelum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
  • pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
  • pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa.

Nah, dari penjelasan diatas maka cukup jelas apa saja yang boleh dilaksanakan secara swakelola. Di luar dari daftar tersebut, harus dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa.

Ada satu contoh kesalahan persepsi yang terjadi.

Disebuah institusi dilakukan pengadaan komputer dan server dengan cara swakelola, dimana kepala laboratorium langsung memberi beberapa unit komputer dan server ke toko komputer tanpa melalui proses lelang. Setelah ditanya mengapa melakukan hal tersebut, mereka berdalih, “Loh, ini khan pekerjaan yang bersifat rahasia, karena komputer dan server ini nanti akan digunakan untuk mengolah data ujian yang sifatnya amat rahasia.” 🙂

Disini terlihat jelas ketidakpahaman terhadap substansi dari Kepres dan pengertian mengenai pekerjaan yang sifatnya “rahasia” tersebut. Yang rahasia adalah “pekerjaannya” dan bukan “barangnya.” Jadi proses pengadaan barangnya tetap harus terbuka dan transparan, tetapi nanti setelah diadakan, maka penggunaannya masuk dalam kategori rahasia. Contoh pengadaan yang sifatnya rahasia adalah pengadaan perangkat untuk peluru kendali, instalasi nuklir, atau untuk intelijen negara 🙂

Panitia Pengadaan

Apabila sebuah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu melalui penyedia barang dan jasa, maka proses pengadaannya harus melalui panitia atau pejabat pengadaan.

Panitia pengadaan dibentuk bila nilai pengadaan di atas Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan dibawah itu cukup dengan pejabat pengadaan.

Jumlah panitia pengadaan minimal 3 orang dan berjumlah ganjil sesuai dengan nilai pengadaan dan harus berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Panitia pengadaan harus memahami tentang prosedur pengadaan, jenis pekerjaan yang diadakan maupun substansi pengadaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.

Khusus untuk aturan mengenai kepemilikan sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 0021/M.PPN/01/2008 Tanggal 31 Januari 2008, maka sertifikat pelatihan/bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, untuk sementara, sampai tanggal 31 Desember 2008 dapat diberlakukan sebagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Dalam klausul mengenai panitia juga ditegaskan, bahwa panitia harus memahami substansi dari pengadaan. Apabila di institusi itu tidak ada orang yang memahami mengenai substansi, maka disilakan untuk mengambil orang dari unit/institusi lain. Contoh, sebuah institusi hendak mengadakan perangkat server dan kelengkapannya, sedangkan di institusi itu tidak ada seorangpun yang memahami tentang server, maka dapat mengambil panitia dari bagian data atau institusi yang menangani TI.

PPK, bendaharawan, dan pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar (SPM)  dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan. Pegawai pada BPKP, Itjen, Inspektorat Utama, dan unit pengawas lainnya juga dilarang menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi lain. Mereka hanya bisa menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi masing-masing.

Penyedia Barang/Jasa

Bukan hanya panitia saja yang memiliki persyaratan, tapi penyedia barang/jasa juga memiliki persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan pengadaan. Persyaratan penyedia barang/jasa adalah:

  • memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. (dalam ketentuan ini jelas bahwa penyedia barang/jasa harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai bentuk usaha, seperti Surat Ijin Usaha dan aturan-aturan lainnya);
  • memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (hal ini nantinya dapat dibuktikan pada penilaian kualifikasi perusahaan tersebut).
  • tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindah untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  • secara hukum mempunya kapasitas menandatangani kontrak. (atau yang lebih jelas adalah penandatangan kontrak haruslah orang yang namanya tertera di dalam akte pendirian perusahaan atau orang yang diberi kuasa penuh (misalnya melalui RUPS) untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan itu);
  • sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi SSP PPh Pasal 29;
  • dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  • tidak masuk dalam daftar hitam (sebuah daftar yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berisi daftar perusahaan yang “bermasalah” dalam proses pelelangan di satu tempat sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan si seluruh institusi pemerintah lainnya);
  • memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos (“jelas” disini juga berarti bahwa alamat tersebut memang benar alamat perusahaan yang bersangkutan, bukan alamat yang hanya sekedar “diakui” saja);

Khusus untuk tenaga ahli yang ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi, persyaratannya adalah:

  • memiliki NPWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak (ini yang kadang sulit bagi tenaga ahli kita);
  • lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau yang lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh Depdiknas;
  • mempunya pengalaman di bidangnya.

Selain persyaratan di atas, pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Untuk penilaian mengenai persyaratan penyedia barang/jasa tersebut akan melalui proses penilaian kualifikasi, baik pra kualifikasi maupun pasca kualifikasi, yang akan dibahas pada bagian II.

Nah, lumayan “singkat” khan pelaksanaan penyediaan barang/jasa pemerintah ini. Sebenarnya semua ini dilaksanakan agar proses pengadaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Kalau dalam pelaksanaannya ada yang “jauh” dari tujuan tersebut, tak lain dan tak bukan adalah tindakan dari beberapa “oknum.”

Atruan tetap aturan yang bagaimanapun pasti ada celah untuk dilanggar. Namun, untuk mewujudkan bangsa yang baik, seyogyanya aturan dapat ditegakkan secara murni dan konsekwen.

Bagian I ini saya akhiri disini, agar mudah dalam proses pembacaan, karena pada bagian ke II saya akan fokus kepada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Sebagai info, pada bagian II, saya hanya akan fokus kepada pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya dan bukan kepada jasa konsultasi. Karena di lapangan, proses pengadaan yang paling banyak dilaksanakan adalah barang/jasa lainnya.

This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

415 Responses to Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian I: Pengertian Umum)

  1. YUDHI says:

    ASS, MAS
    MAS SAYA MAU NANYA APAKAH DI SK80 INI MENENTUKAN ADA YA PENGALAMAN KERJA SEBAB SAYA ADA IKUT TENDER DI INSTANSI BUMN, PANITIA Y MENGALAHKAN PERUSAHAAN SAYA DENGAN ALASAN SAYA BELUM ADA PENGALAMAN PEKERJAAN, PERUSAHAAN SAYA BARU BERGERAK DAN BARU BERDIRI SEKITAR 6 BULAN, APAKAH PERUSAHAAN YANG UDAH ADA PENGALAMAN YANG BISA MENANG / ATAU PAKET TERSEBUT

  2. Faisal says:

    Ass…. Bapak saya mau tanya apakah bisa panitia pengadaan barng/jasa bukan dari PNS…..???
    soalnya ada teman saya yang namanya mau dimasukin ke Panitia Pengadaan Barang / Jasa tapi statusnya masih Honorer di instansi tersebut, dilihat dari segi kemampuan dan pemahaman tentang proses pengadaan dia mampu. maka dari itu saya mohon kepada bapak agar memberikan penjelasan kepada saya dan sangat saya harapkan sblmnya terima kasih.

  3. @Alek, silakan menggunakan kontrak harga satuan. Jadi pembayaran dilakukan berdasarkan perhitungan bersama atas ketercapaian pekerjaan

    @adi, kalau pelaksanaan pekerjaannya melewati tahun anggaran, segera bersurat ke Gubernur untuk ijin kontrak multiyears, sedangkan untuk laptop senilai 90 Juta, kalau masih menggunakan Keppres 80/2003 silakan menggunakan Pemilihan Langsung. Untuk operasional tidak boleh dimasukkan dalam komponen lelang, karena operasional pos anggarannya sudah pasti dalam bentuk Anggaran Rutin. Beasiswa silakan dilakukan secara Swakelola

    @Adi, hingga 31 Desember 2010, ada 2 aturan yang boleh digunakan dan disilakan dipilih, yaitu Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010

    @Permadi, sejak Tahun 2005 sudah tidak dikenal lagi Klasifikasi Usaha Menengah. Sehingga Menengah dikategorikan non kecil dan tidak boleh mengikuti paket pekerjaan yang diperuntukkan untuk usaha kecil

    @Yudhi, pengalaman pekerjaan memang diwajibkan tetapi hanya untuk perusahaan yang berdiri lebih dari 4 tahun. Perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun dapat dibebaskan dari ketentuan pengalaman kerja.

    @Faisal, tidak bisa

  4. adi says:

    pak, klu pengadaan mobil yg menentukan merk apakah PL ? ataukah kita bisa mengikuti PP 54, yang dapat dibeli langsung dengan cara GSO?

  5. @adi, silakan menggunakan Perpres 54/2010 dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung

  6. hariyanto says:

    Yth. Pak Khlaid. Perguruan kami mendapatkan dana PHP-PTS 2010. Kami merencanakan pengembangan sistem akademik sebesar 40 jt. dan dilakukan secara swakelola (dibuat team sendiri)Bolehkah dari anggaran tsb. dibelikan barang yg nilainya di bawah 10 Jt. Selain dari itu kami juga mengadakan lokakarya dengan anggaran 10 JT. Apabila pembelian konsumsi di atas 1 JT dan di bawah 5 JT cukup dengan kuitansi saja ? terimakasih sebelumnya.

  7. Hernan says:

    Ass. Pak mohon penjelasan apakah ini bukan pemecahan paket, Contoh : 1. Pengadaan Konsumsi Kegiatan A, nilai 21jt;waktu Bulan Januari. 2. Pengadaan Konsumsi Kegiatan B, Nilai 60jt ; Waktu Bulan Pebruari, 3.Pengadaan Konsumsi Kegiatan C, nilai 60jt;waktu Bulan Februari, dst… waktu ada yang bareng ada yg tidak sampai dengan Desember… apabila proses pengadaannya tidak disekaliguskan tapi per kegiatan… Wass. Tks

  8. Joe says:

    Sebelumnya salam kenal Pak…
    Kebetulan tahun ini adalah tahun ke-2 saya di pengadaan barang/jasa….
    Ada beberapa hal yg ingin saya tanyakan pada Bapak:
    1. Pokja ULP dibentuk atas dasar apa ?
    Apakah melalui SK KPA (seperti sebelum-sebelumnya dalam membentuk Panitia Pengadaan), atau cukup hanya dengan SK dari Kepala ULP saja ?
    2. Apakah pembentukan Pokja ULP harus terdiri dari orang-orang yang semuanya harus bersertifikat (dalam hal ini di institusi saya berjumlah 7 orang) ?
    3. Jika tidak semuanya yg bersertifikat apakah akan mempengaruhi semua produk dan hasil kebijakan yang dikeluarkannya kemudian, terutama dalam hal pengadaan barang/jasa ?
    4. Apakah diperbolehkan, jika dalam masa jabatan yg sedang berjalan, anggota Pokja ULP tadi kemudian melakukan sertifikasi apapun hasilnya (Lulus ataupun tidak) ?
    5. Kebetulan pada tahun anggaran 2011 ini, Pokja kami memiliki paket kegiatan sewa dan juga pemeliharaan. Pada tahun sebelumnya, berpatokan pada Keppres No. 80 Tahun 2003, kegiatan-kegiatan tersebut kami proses melalui pengadaan (lelang). Apakah jika kemudian pada tahun ini kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilelangkan melainkan melalui penunjukan penyedia atas dasar MoU dibenarkan ?
    6. Bagaimanakah sebenarnya prinsip dan pengaturan Kontrak Payung itu ?
    Terima kasih atas penjelasannya.

  9. @hariyanto, boleh pak, nanti pembelian barang tersebut dilakukan dengan metode pengadaan langsung. Untuk pengadaan di bawah 5 juta, cukup dengan bukti pembelian

    @Hernan, bukan pemecahan, karena berbeda berdasarkan kegiatannya

  10. @joe,

    1. Belum ada aturan baku yang menetapkan hal tersebut. Kalau dilihat Pasal 14 Ayat 2, ULP dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Tidak ada penjelasan apakah ini hanya pembentukan lembaga atau sampai orang2nya 🙂
    Pernah saya tanyakan ke LKPP, katanya akan mengeluarkan Perka LKPP utk mengatur hal tersebut.

    2, 3, dan 4. Semua anggota pokja wajib bersertifikat. Apabila tidka bersertifikat, maka salah satu akibatnya adalah proses pengadaan barang/jasa yang ditangani tidak sesuai prosedur dan dapat dibatalkan

    5. Tetap harus lelang pak

    6. Prinsip kontrak payung adlah kontrak yang dilakukan pemerintah dan mengikat seluruh K/L/D/I. Contohnya adalah kontrak penayangan pengumuman lelang di Koran Tempo

  11. william says:

    hi pak khalid

    saya hendak menanyakan mengenai KD untuk multiyears
    sepengetahuan saya, untuk paket multiyears, penyerapan dana akan dibagi2 lagi untuk kontrak “anak” yang mengatur pembagian penyerapan dana dalam tahun2 kontrak.
    nah apakah KD bisa diperhitungkan terhadap kontrak “anak” atau tetap harus ke kontrak induk?

  12. ruly artha says:

    salam kenal & hormat sy kpd pak khalid..
    sy ingin menanyakan sesuatu, adanya bantuan yg diberikan pemko Rp.500 jt utk pembuatan wc umum lokasinya di pinggir pantai, sementara proses itu tdk di tender kan oleh pemko dan langsung menunujuk seseorg dlm pelaksanaannya. org tsb adalah org tua dari lurah setempat, pengerjaan pembuatan wc umum tsb telah terjadi masalah karena ada dana yg belum dibayar oleh org yg ditunjuk tsb berupa lantai marmer yang katanya tdk masuk dlm draf perjanjian.padahal lantai marmer masuk dlm draft tsb. terkesan dana tsb ingin di makan dab upah pengerjaannya jg blm di bayar. pertanyaan sy
    1.org yg ditunjuk oleh walikota tsb adalah PNS dan org tua dr lurah setempat (apakah wajar n apa landasan pasal yg bisa menjeratnya)
    2.adanya dana bahan material yg blm dibayar dan upah buruh yg belum di bayar (apakah wajar)
    mohon petunjuk dari bpk yg terhormat karena org2 yg berperan didlm semua ini adalah org nya walikota jadi kami membutuhkan kekuatan hukum utk menuntut nya. terima kasih
    2.

  13. sarah says:

    salam kenal dan hormat saya
    Pak khalid, saya minta tolong dijelaskan hal-hal di bawah ini:
    1. tentang dukungan bank dalam penawaran. Apakah semua pekerjaan konstruksi harus ada dukungan bank? Atau hanya yang bernilai Rp 1 Milyar ke atas?
    2. Mengenai tanggal surat penawaran yang salah tahun. Misalnya seharusnya surat penawaran harus bertanggal 1 Maret 2011 tetapi dalam surat penawarannya tertulis 1 Maret 2010, bahkan materainya pun dimatikan pada tahun yang salah?
    Terima kasih sebelumnya ya.

  14. firdaus says:

    salam kenal dan sukses selalu pak khalid..
    saya mau numpang tanya masalah panitia pemeriksaan barang 2011, kalo tahun yang sudah-sudah SK pemeriksa ditanda tangani oleh Kepala Daerah. apakah tahun ini masih sama dengan tahun kemarin?.. trus kalo ada link ya dimana ya..?? terima kasih banyak atas jawabannya

  15. Budiawan says:

    Assalamualikum Pa Khalid
    Maaf saya tumpang tanya. Salam kenal dulu ya Pak.
    Pengadaan langsung menurut P54/2010 : dibawah 100jt, pertanyaannya :
    1. Pengadaan barang > 10jt harus ada SPK, nah dokumen apa saja yang harus ada dari penyedia barang (persyaratannya) dan bagaimana tatacara pelaksanaannya, apa ada anwyzing, pemasukan harga dan evaluasi, negosiasi dsb.Bagaimana bentuk SPK-nya, kalo ada mohon contohnya Pak.
    2.ULP kami belum terbentuk sehingga kami masih menggunakan Panitia Pengadaan. Tapi untuk Pengadaan Langsung apakah bisa dilakukan oleh panitia tsb berhubung ditempat kami tidak diangkat seorang pejabat pengadaan karena kekurangan personil yg memiliki sertifikat pengadaan.
    3. Pengadaan Langsung : pekerjaan pemeliharaan (pengaspalan) jalan lingkungan kantor senilai 35jt, apakah harus ada konsultannya atau bagaimana prosedurnya.
    Demikian Pak, mohon pencerhannya karena saya belum melaksanakannya (masih blm jelas), terima kasih banyak atas bantuannya.

  16. nisa says:

    salam kenal pak,.saya ingin bertanya ttg swakelola dengan instansi pemerintah lain,.. apakah dalam hal ini BUMN digolongkan sebagai instansi pemerintah lain?

  17. Adhan says:

    Assalamu’alaikum wr wb. Pak mohon kirimkan Powerpoint Perpres 54/2010. Makasih pak ….

  18. Adhan says:

    email saya : yadhanoor@yahoo.com. makasih.

  19. Made Widana says:

    salam kenal dan sukses selalu pak khalid..
    saya mau tanya masalah pengadaan barang / jasa : 1. untuk Belanja Premi Kesehatan bagi pejabat daerah yang nilainya berkisar 100 jt s/d 200 jt, kira-kira prosesnya seperti apa ? sementara kami selaku ULP hanya mengenal PT. ASKES sebagai penyelenggara asuransi kesehatan,
    2. untuk Belanja penambahan daya listrik dilingkungan sekretariat daerah yang nilainya mencapai 375 jt, prosesnya seperti apa ? kita tahu yang mengerjakan hanya PT. PLN saja.
    Mohon penjelasan lebih lanjut, terima kasih pak…

  20. larendeso says:

    Assalamu’alaikum wr wb.
    sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu, saat ini kami sedang mengalami kebingungan dan mohon bantuan bapak:
    1. adakah peraturan yang menyatakan bahwa pada waktu penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa harus ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan atau mungkin ada standar minimal untuk pengadaan dibawah 50 juta dan 50-100 jt (kasus kami ada 5 paniti pengadaan namun pd saat penandatanganan kontrak hanya 3 panitia yg tandatangan)
    2. pada saat penyerahan barang kepada panitia penerimaan barang, bolehkah berita acara penyerahan tersebut ditandatangani oleh anggota panitia penerimaan tanpa adanya tandatangan dari ketua panitia penerimaan barang (adakah dasar hukumnya)
    3. adakah jaminan penawaran untuk pengadaan barang dan jasa dibawah 50 jt (adakah dasar hukumnya)

    Mohon bantuaanya, atas bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih…..

  21. arlan says:

    ass.. pa mohon informasi tentang persentasi untuk panitia pengadaan..
    kita bisa pake rujukan dari mana.. trus gimana cara pencairan dana tersenbut..

  22. dpu bulungan says:

    mohon ijin share untuk ke link group kami, terima kasih

  23. Iwan says:

    Mau tanya Pak…..saya di institusi perguruan tinggi swasta. beberapa kali memperoleh dana dari pemerintah dan mengharuskan pengadaan sesuai uu yang ada. Apa kami sebagai pegawai swasta bisa menjadi penitia pengadaan? thanks. Kami punya sertifikat keahliannya.

  24. iklie says:

    pak,ada tidak peraturan yg menyatakan dosen tidak boleh menjadi panitia pengadaan,baik dilingkungan PT ataupun instansi lainnya..yg boleh pegawai struktural dilingkungan PT..(perguruan tjnggi)

  25. toni says:

    ass..mlam pak khalid.., saya PNS baru,mau menanyakan tentang pekerjaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas degan pagu 200 jt. jd pengerjaannya gmana pak, dan apa itu harus di lelang? sedangkan selama 2 tahun ini katanya ikatan kerjasama kita dengan bengkel cukup dengan Mou, dan juga tagihan nyapun dari bengkel berupa nota perkendaraan tidak lebih dari 5 jt. mohon penjelasannya pak,trimakasih.

  26. susi andriana says:

    Pak, bisa dikirimkan ke email saya contoh SPK untuk pengadaan barang dan rehab kantor untuk pengadaan langsung.. terima kasih .

  27. ismul says:

    mas tolong carikan makalang pengadaan barang dan jasa pemerintah dong…

  28. INDRA MULI says:

    mohon informasi perbedaan PA/KPA pada pengelolaan Keuangan dengan PA/KPA pada pengadaan Barang dan Jasa

  29. chaconk says:

    numpang nanya nich…
    dalam perpres 54/2011 pasal 17 ayat e.. maksud dari tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah dan semenda)apa sich????////
    seandainya om saya ( saudara dari ibu) menetapkan saya sebagai anggota pantia pengadaan apakah melanggAR aturan?? dimana persyaratan teknis lainnya sudah dipenuhi dan terlebih lagi kapasitas saya sebagai perwakilan instasi yang mennyelenggarakan tender tersebut

  30. endang says:

    Salam Kenal Bapa
    Mohon bantuan contoh surat perjanjian pengadaan kendaraan dinas dg penunjukan langsung dan pelelangan umum. Apa bedanya di perjanjian ?
    Apakah harus ada jaminan uang muka ? apa maksud metode lumpsum, harga satuan atau gabungan keduanya ?
    Mohon jawaban dikirim via email saya iikalteng@yahoo.co.id

  31. Budy Pramono says:

    Assalamu’alaikum Wr. WB.

    Kepada Yth,
    Bapak Khalid Mustafa’s

    Saya Mau Bertanya sedikit mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

    1. Kenapa untuk pengadaan barang untuk Penunjukan Langsung(Komputer, Meja) itu contoh/alurnya terlalu sederhana, apakah memang sesederhana itu ?

    2. Untuk Penerimaan Barang dan Jasa di Perpres Nomor 54 Tahun 2010 alurnya tidak jelas, apakah seperti alur yang lama ?
    contoh :

    1. Setelah pekerjaan selesai 100 % kontraktor mengajukan permohonan pemeriksaan kepada PPTK/PPK ;
    2. PPTK menindak lajuti surat tersebut dengan membuat surat permohonan pemeriksaan Pekerjaan kepada Panitia Penerima untuk segera diperiksa ;
    3. Panitia Penerima memeriksa Hasil Pekerjaan lalu membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
    4. Setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Penerima Pekerjaan, Kontraktor Menyerahkan Pekerjaan kepada PPTK ;
    5. Setelah itu PPTK menyerahkan Hasil Pekerjaan tersebut Kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

    apakah barang/jasa penerimaannya hanya sampai di Panitia Penerima Hasil Pekerjaan saja

    sekian pertanyaan saya, disampaikan terima kasih
    dan mohon petunjuk lebih lanjut.

  32. hari sup says:

    *Untuk kegiatan swakelola dalam Peraturan Ka LKPP no 6/2010 tidak ada semacam standar bidding document,padahal pek swakelola masuk dalam perpres 54/2010.Apakah standar 2 dokumen bisa dibuat sendiri
    *Dana untuk pengadaan tanah pada suatu lembaga pemerintah apakah bisa dilimpahkan untuk dilaksanakan oleh Bupati,sehingga Bupati yang bertanggungjawab atas pengadaan tersebut.Tks

  33. budi says:

    didalam keppres 80, untuk paket swakelola, apakah bisa item pelaporan, administrasi ataupun dokumentasi lapangan dimasukkan/tertulis pada RAB kontrak pengadaan bahan material? kalo ia dan tidak, kenapa? apa sebabnya, trims. (may sent to my email)

  34. ahmad husin says:

    Mas. Tolong jelaskan perbedaan Perpres 54/2010 dengan Pelpres 35 tahun 2011 terutama tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kontruksi tq.

  35. azis says:

    Mas,,,saya mau tanya….ada ga dasar hukum pengadaan tenaga kesehatan (dokter,perawat,bidan,analis,fisioterapis)…selain dari CPNS dan PTT….mohon petunjuknya…

  36. Muhamad Rozali says:

    saya igin bergabung pak khalidmustafa … trima kasih

  37. ridwan says:

    pak khalid saya kagum dengan bapak diberbagai forum pengadaan bapak selalu ambil bagian untuk menjelaskan, disini saya mau bertanya tentang mekanisme pembayaran Honor panitia, disebutkan di SBU honor panitia adalah OP (orang paket) yang saya tanyakan adalah apakah untuk lelang ulang dan gagal itu dihitungkan honornya?dan apakah disetiap pengadaan SK/KEP nya panitia itu dibuat sesuai paket pengadaan/pelelangan terima kasih

  38. asni says:

    pak Khalid sy mau tanya apakah bendahara pengeluaran boleh masuk dalam panitia penerima dan pemeriksa barang

  39. fathin says:

    pak khalid…
    saya mau nanya untuk penyusunan HPS untuk master plan mengacu pada standar yang mana…?

  40. nayla says:

    Mas ada 2 pertanyaan saya :
    1. Honor PPK dalam pengadaan barang/jasa selain honor pengelola anggaran (1 DIPA 1 PPK)itu ada aturannya nggak? / boleh nggak?
    2. penunjukan konsultan pemb. gedung dilihat dari nilai pagu pengadaan harusnya biaya konsultan diatas 50 jt (penunjukan konsultan harusnya dg seleksi sederhana) namun ada konsultan yg penawarannya dibawah 50jt (konsultan tsb mempunyai semua persayaratan yg ditentukan dan sangat berpengalaman dlm pembangunan yg dikehendaki user), boleh nggak seleksi konsultan tsb dg PL ?
    sy tunggu jawabannya, trm ksh

  41. masna says:

    Pak Khalid, saya masna dari Bappeda Kab. Enrekang Prov. Sulawesi Selatan, mau tanya nih pak. kalo pengadaan buku diswakelolakan dg BPS, dan DI SK yang ditanda tangani oleh kepala Badan tdk dicantumkan tim tenaga ahli tapi ada 4 nama dari BPS yang masuk kedalam tim panitia pengadaan gabung dengan timx Bappeda enrekang, bgmana surat bukti kalau kita ada kerjasama dg mereka ?

  42. Jeki says:

    Mas, jika KITA ditunjuk sebagai pemenang untuk pengadaan BARANG/JASA melalui proses LELANG untuk tahun ANGGARAN 2011, apakah ada ISTILAH pekerjaan kita DIPENDING DULU dan nanti diseslesaikan TAHUN BERIKUTNYA (2012)????????

  43. Firza Firdaus says:

    Informasi : Kami adalah lembaga pelatihan yang bernama PKS Binapersada yang bergerak di bidang pelatihan ahli pengadaan barang dan jasa,kami juga menyediakan jasa ujian sertifikasi yang bekerja sama dengan LKPP dalam pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa,selain tema PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) kami juga menyediakan pelatihan-pelatihan lain antaranya SKPD Bendaharawan,Keuangan dll,untuk kegiata kami di jakarta, namun kami juga melayani untuk in house,untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kami di no telp :02199838106/0214306001 , Hp : 081213523531 , pin BB : 26E20B67,terimakasih untuk perhatiannya terimakasih juga untuk bapak Khalid .(Firza Firdaus)

  44. Nuryono says:

    Mas, punya billing rate konsultan dari PU ga? mohon bantuan nya untuk buat HPS.

  45. Arom says:

    Boleh tidak jika BUMD ikut tender/lelang yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD itu sendiri ? Tolong Undang-undangnya dan kepresnya

  46. ronny says:

    salam kenal sy sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pembahasan soal-soal ujian lkpp tersebut boleh sy minta share ke email sy pembahasan soal-soal tersebut selengkapnya karna saya mau mengikuti ujian tersebut seblmny sy ucpkn tq

  47. rahmad says:

    pak khalid,mw nany,bolehkah panitia pengadaan kontruksi merangkap dengan panitia pemeriksa,trims

  48. ari says:

    mau tanya, seandainya ada suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BUMN, yang disebabkan karena tidak selesainya pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat antara BUMN dan penyeda barang/jasa, misalnya kegagalan dalam pembangunan overlay, konstruksi jalan untuk pesawat landing, apa yang akan dilakukan oleh BUMN tersebut selain upaya hukum..???? apakah akan lelang baru yaitu lelang untuk pekerjaan dimulai dari 0-100% lagi, atau lelang ulang untuk meneruskan pekerjaan yang belum selesai tersebut. rhx

  49. Delfita says:

    yth:Bapak khalidmustafa.
    Mohon kebaikkan bapak, Kenalin saya Delfita mahasiswi dr kampus WIDURI djakarta Barat pak. saya bingung pak, untuk mendapatkan Lampiran SPBU dikota padang.saya minta tolong sama Bapak.mohon bapak sy minta tolong kirimin lampiran spbu kota padang.terima kasih ya bapak/ Ibu.Bisa bapak sms ke numer saya. 081289088299.

  50. Delfita says:

    Bapak khalidmusafa,Lampiran nya kirim ke email saya pak. Delfita_06Cute@yahoo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.