Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70/2012

Logo_Presiden_RIBaru beberapa bulan setelah dikeluarkan, tertanggal 11 Desember 2012 Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang setebal 1304 halaman dan juga sudah saya posting pada tulisan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, telah diganti secara resmi dengan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 yang dipublish oleh LKPP pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012.

Ada beberapa catatan yang saya lihat secara sepintas setelah membandingkan antara Perka 6/2012 dengan Perka 14/2012 ini, khususnya pada Pengadaan Barang yang dilaksanakan secara pelelangan umum satu sampul diantaranya adalah:

  1. Apabila dipandang perlu, maka dapat dilakukan penjelasan pekerjaan (dulu dikenal dengan nama Aanwijzing) lanjutan atau diulang;
  2. Penegasan pada dokumen apa saksi memaraf dokumen panwaran asli yang bukan miliknya;
  3. Penegasan walaupun peserta tidak mau menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran, maka BAPP tersebut tetap sah;
  4. Penegasan tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan perpajakan; serta
  5. Aturan negosiasi kepada calon pemenang cadangan 1 dan 2 apabila pemenang mengundurkan diri pada pelelangan umum dihapuskan.

Sebenarnya masih banyak lagi perbedaan-perbedaan antara kedua Perka tersebut. Untuk mengunduh dan mempelajari Perka 14/2012, silakan mengunduh melalui tautan dibawah ini:

Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012

Bab I – Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Bab II – Pengadaan Barang

Bab III – Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Bab IV – Konsultan Badan Usaha

Bab V – Konsultan Perorangan

Bab VI – Konsultan ICB

Bab VII – Pengadaan Jasa Lainnya

Bab VIII – Pelaksanaan Swakelola

 

 

18 Comments

  • By Khairil Khai, 19 December 2012 @ 21:46

    Kalau baca Bab IV ada tulisan yang berwarna merah dan ada juga yg diblok merah seperti pd File
    5. IV-A B4 KONSULTANSI SELEKSI SEDERHANA BIAYA TERENDAH PAGU ANGGARAN-revisi 13 Novembwe 2012-clean.pdf

    ini maksudnya apa….????
    andai semua perubahan yg berasal dari Perka LKPP No 6/2012 dikasih warna merah mungkin lebih enak utk belajarnya.

  • By khalidmustafa, 19 December 2012 @ 21:47

    Sepertinya itu sisa-sisa editing saat diskusi penyusunan SBD ini :)

  • By winner, 7 January 2013 @ 12:34

    Trimakasih Pak Khalid, sukses selalu ya Pak…

  • By Dunia Indah Tanpa Narkoba, 12 February 2013 @ 15:57

    Terima kasih atas informasi yang ditayangkan, sangat membantu

  • By Didik Pristiwarso, 19 March 2013 @ 15:48

    Terima kasih Pak Khalid,…. atas infonya
    banyak pengalaman yang saya dapatkan dari Bapak…

  • By sali, 26 March 2013 @ 21:32

    Mohon penjelasan
    Pasal 56 ayat (11) Huruf (b) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.Berdasarkan penafsiran kami terhadap Pasal tersebut diartikan dapat meminta sebagian dari seluruh dokumen yang disyaratkan sedangkan sebagian dokumen lain yang disyaratkan yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi. Demikian, atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih.

  • By renhard, 23 April 2013 @ 22:35

    apakah anggaran 3 milyard masuk klas kecil atau SIUP K.ada panitaia dr Dinas UKMKdan perdagangan anggaran 3,5 m masuk ecil dikatakan untuk kecil 5m batas nya.benarkah pak

  • By SUKO PURWOSUNU, 6 May 2013 @ 09:52

    Yth. Pak Khalid
    Ada paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum berserta jaringannya. Nilai HPS 4.2 Milyar. Panitia menggunakan metiode Pemilihan Langsung. Apakah hal tersebut dibenarkan secara aturan, karena selama ini menggunakan metode Pelelangan Umum. Mohon penjelasan dan alasannya. Terima kasih.

  • By abdulah, 12 July 2013 @ 14:52

    ada suatu pekeerjaan jasa konsultansi yang sudah dilaksanakan dari bulan januari s/d juli 2013, namun lelangnya belum dilaksanakan, ini karena menyangkut pekerjaan perundingan-perundingan yang harus dilakukan oleh negara yaitu dalam rangka pengambil alihan proyek asahan inalum dari negara jepang

  • By abdulah, 12 July 2013 @ 14:54

    apakah diperkenankan pelaksanaannya dibelakang

  • By Khalid Mustafa, 17 August 2013 @ 06:32

    @Abdullah, apapun alasannya, pelaksanaan pekerjaan tidak boleh mendahului pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali dalam kondisi darurat

  • By ahmad danial, 7 November 2013 @ 10:53

    Asslkm pak Khalid,mhn info nya apakah bapak ada model evaluasi konsultan dan konstruksi yang baru agar kami pada saat evaluasi bisa lebih mantap pak. jika ada mhn bisa di bagi pak.wass

  • By MUHAMAD USEMAHU, 18 February 2014 @ 09:26

    ass wr wb pa
    kalau belum ada gso utk harga mobil/sepeda motor 2014, langkah apa yg harus kami tempuh? kebutuhan barang sangat mendesak sementara gso blum ada
    terima kasih

  • By Sandi Ruswandi, 9 May 2014 @ 16:32

    as.wr.wb…
    Pak, mohon bantuan pendapatnya mengenai adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran terhadap perpres 70-2012, tentang proses seleksi Konsultansi Badan Usaha.
    ULP tidak pernah melakukan proses Aanwizjing dengan jelas, terutama mengenai lokasi kegiatan. kemudian dalam proses klarifikasi negosiasi, ULP tidak mengundang pemenang cadangan selanjutnya,ketika pemenang cadangan I tidak bisa mencapai kesepakatan dlm proses tsb.
    hal yang paling janggal adalah penetapan pemenang oleh ULP kepada hanya 1(satu) perusahaan yang sama, dalam lingkungan satker dan Dinas yang sama dengan jenis pekerjaan yg serupa. (perusahaan tsb menang dlm 2(dua) paket pekerjaan yg serupa).

  • By Khalid Mustafa, 9 May 2014 @ 17:08

    Kalau merasa ada kecurangan atau pelanggaran prosedur, silakan melakukan pengaduan sesuai ketentuan Pasal 117 Perpres 54/2010 dan perubahannya

  • By roni kusuma dilaga, 17 September 2014 @ 17:35

    mohon penjelasan pak aturan tentang aanwijzing yg dilakukan panitia hanya menjawab pertanyaan pada saat setelah berakhirnya waktu aanwizjing sehingga tidak terjadi komunikasi antara panitia dan peserta apakah ini dibenarkan jika tidak aturan yg mana yg dapat memberitahukan bahwa hal ini salah tks pak

  • By abdul jalil, 22 September 2014 @ 00:03

    mohon pendapat pak, perusahaan saya sudah dimumkan oleh pokja ulp sebagai pemenang lelang dan ada rekanan lain yang melakukan sanggah banding namaun sampai tenggat waktu yang ditentukan undang-undang belum ada jawaban sanggah banding karena mereka kesulitan untuk mencari celah untuk menggugurkan perusahaan saya. sampai hari sudah lebih 1 bulan dari jadwal jawaban sanggah belum ada, dan ketika kami mengusulakan untuk pembuatan kontak pihak dinas tidak mau…. padahal jawaban sanggah tidak ada dan waktu sudah moor terlalu jauh. menurut pokja memang perusahaan saya lengkap dan tidak bisa gugur, apa upaya yang harus saya lakukan mohon dibantu pak..

  • By Khalid Mustafa, 30 September 2014 @ 05:59

    @Abdul, lakukan pengaduan sesuai Pasal 117. Kalau tetap menolak, lakukan somasi

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: