PPK Tidak Sekedar Tanda Tangan Kontrak

Awal tahun 2012  beberapa orang datang langsung berdiskusi atau bertanya melalui telepon tentang Pengadaan Barng/Jasa khususnya mengenai pelaksanaan kontrak.

Sebagian isi diskusi adalah menanyakan pekerjaan yang dilaksanakan akhir tahun 2011 namun hingga tahun 2012 masih belum selesai. Ada yang bertanya bagaimana cara pemutusan kontrak, ada yang bertanya kok bisa terjadi padahal penawaran penyedia barang/jasa pada saat pelelangan bagus-bagus, ada juga yang bingung bagaimana membayarnya padahal batas akhir pembayaran hanya sampai 31 Desember.

Setelah diteliti lebih dalam, sebagian besar terjadi karena ketidaktahuan dan kurangnya kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penyebabnya, sebagian besar menjadi PPK bukan karena memang pantas menjadi PPK, melainkan karena menduduki jabatan eselon tertentu.

Sayangnya, banyak yang lupa, bahwa tanggung jawab PPK di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 amat berat.

Berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tugas pokok dan kewenangan PPK adalah:

    1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
      1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
        1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
        2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
        3. rancangan Kontrak.
      2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
      3. menandatangani Kontrak;
      4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
      5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
      6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
      7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
      8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
      9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
    2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
      1. mengusulkan kepada PA/KPA:
        1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
        2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
      2. menetapkan tim pendukung;
      3. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
      4. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Mari kita lihat satu persatu sebagian tugas pokok dan kewenangan tersebut serta apa saja yang harus diperhatikan.

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

PPK tidak bekerja pada akhir pengadaan. PPK sudah mulai bekerja sejak perencanaan pengadaan. Hal ini karena PPK adalah orang yang paling mengetahui tentang barang/jasa yang akan diadakan.

Oleh sebab itu, apabila terjadi kesalahan pada proses pengadaan barang/jasa yang disebabkan karena kesalahan perencanaan, maka PPK juga bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Tanggung jawab PPK pada tahap perencanaan adalah:

  1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
    Ini adalah hal yang krusial, karena spesifikasi merupakan dasar dalam proses pengadaan barang/jasa. Setiap penawaran dari penyedia barang/jasa harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.
    Yang menjadi permasalahan adalah, luasnya ruang lingkup pengadaan barang/jasa dan dibandingkan dengan ruang lingkup pengetahuan PPK. Seorang PPK harus memahami spesifikasi teknis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Seorang PPK tidak bisa berlindung dibalik tim teknis atau tim pendukung yang menyiapkan spesifikasi teknis. Seorang PPK tidak bisa berlindung dibalik konsultan perencana dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
    Walaupun sebagian kegiatan perencanaan memang harus diserahkan kepada ahlinya, namun pokok pokiran serta inti dari spesifikasi tetap harus dipahami oleh PPK.
    PPK tidak boleh berucap “saya lulusan sosial, jadi tidak paham bangunan.” Apabila ditemukan kesalahan perencanaan konstruksi, maka oleh penyidik atau pemeriksa tetap akan diminta pertanggungjawabannya.
    Disini dituntut keluasan pengetahuan dan pengalaman dari seorang PPK.
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
    Kasus yang paling banyak menimpa pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah kasus markup dan salah satu penyebabnya terletak pada penyusunan HPS.
    Menyusun HPS membutuhkan keahlian tersendiri, selain harus memahami karakteristik spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, juga harus mengetahui sumber dari barang/jasa tersebut. Harga barang pabrikan tentu saja berbeda dengan harga distributor apalagi harga pasar. Juga perhitungan harga semen serta batu kali dan besi beton akan mempengaruhi total harga secara keseluruhan.
    Yang paling sering terjadi, entah karena kesengajaan atau karena ketidaktahuan, PPK menyerahkan perhitungan HPS kepada penyedia barang/jasa atau malah kepada broker bin makelar yang melipatgandakan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
    PPK langsung mengambil harga tersebut tanpa melakukan cek and recheck lagi. Akibatnya pada saat pengadaan selesai dan dilakukan pemeriksanaan oleh aparat hukum, ditemukan mark up harga dan mengakibatkan kerugian negara.
    Lagi-lagi karena ketidaktahuan dan keinginan kerja cepat dan tidak teliti menjerumuskan PPK ke ranah hukum.
  3. Rancangan kontrak.
    Kontrak merupakan ikatan utama antara penyedia dengan PPK. Draft kontrak seyogyanya berisi hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyedia sebelum memasukkan penawaran. Karena dari draft kontrak inilah akan ketahuan ruang lingkup pekerjaan, tahapan, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai pekerjaan, bagaimana proses pemeriksaan dan serah terima, serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi nilai penawaran penyedia.
    Draft kontrak bukan sekedar lembaran-lembaran kertas. Ada beberapa jenis kontrak yang harus diketahui dan dipahami oleh PPK. Apa  dan kapan harus menggunakan kontrak lumpsum, kontrak harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak persentase, kontrak terima jadi, kontrak tahun tunggal, kontrak tahun jamak, kontrak pengadaan tunggal, kontrak pengadaan bersama, kontrak payung (framework contract), kontrak pengadaan pekerjaan tunggal, dan kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi.
    Itu baru dari sisi jenis kontraknya. Belum membahas mengenai syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak. Perlakuan terhadap pekerjaan yang bersifat kritis juga harus berbeda dengan perlakukan pekerjaan rutin. Bahkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran harus memperhatikan klausul denda, batas akhir pekerjaan, dan pembayaran, khususnya apabila pekerjaan melewati batas pembayaran KPPN.

Ini semua baru penjelasan untuk tugas pokok pertama lho :D

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

PPK tidak serta merta menerbitkan SPPBJ setelah pelaksanaan pelelangan. PPK punya hak untuk tidak sependapat atas penetapan pemenang yang telah dilakukan oleh panitia.

Dasar SPPBJ adalah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang berarti PPK wajib memahami isi dari BAHP.

Memahami isi dari BAHP apalagi berani menolak penetapan panitia berarti PPK wajib memiliki pengetahuan terhadap proses pelelangan/seleksi yang telah dilakukan oleh panitia. Artinya, selain kemampuan manajerial, PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara utuh dan lengkap tahap demi tahap serta memahami hal-hal apa saja yang dievaluasi oleh panitia serta kelemahan-kelemahannya.

Inilah sebabnya, PPK wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Bukan sekedar selembaran kertas belaka, tetapi PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara detail agar dapat menjalankan fungsi check and recheck terhadap kerja panitia dan mampu untuk menolak usulan pemenang dari panitia.

Apabila PPK tidak memiliki pengetahuan dalam bidang pengadaan barang/jasa, maka PPK cenderung hanya menjadi “tukang stempel” terhadap hasil panitia pengadaan barang/jasa.

Menandatangani Kontrak

Kontrak adalah ikatan antara dua atau lebih pihak yang isinya mengikat kepada seluruh pihak yang menandatangani.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) menyebutkan:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu pokok persoalan tertentu;
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

PPK harus memperhatikan hal ini, karena apabila salah satu dari 4 hal tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak menjadi tidak sah.

Sebelum penandatanganan, PPK harus yakin bahwa yang mewakili penyedia adalah benar-benar direktur atau kuasa direktur yang nama penerima kuasa ada dalam akta atau pejabat yang menurut anggaran dasar perusahaan berhak untuk mengikat perjanjian. Para pihak juga dalam kondisi sah untuk mengikat perjanjian, pokok perjanjiannya jelas dan tidak ada hal-hal yang melanggar hukum, baik perdata maupun pidana, dalam isi perjanjian.

Inilah pentingnya sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak, PPK melaksanakan rapat persiapan terlebih dahulu agar penandatanganan kontrak tidak sekedar seremonial belaka melainkan dipahami dan nantinya dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.

Kontrak adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum serta mengikat para pihak. Namun, terkadang karena kesibukan secara struktural, PPK hanya menandatangani dan melupakan pelaksanaannya.

Penyedia barang/jasa dibiarkan bekerja seenak mereka atau hanya memasrahkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pada konsultan pengawas.

Mereka lupa, bahwa pelaksanaan pekerjaan adalah tanggung jawab PPK. Apabila terjadi permasalahan, sering dibiarkan begitu saja dan baru kalang kabut apabila pekerjaan telah selesai atau mengalami hambatan.

Ini yang sering terjadi pada pekerjaan konstruksi, khususnya apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Sudah menjadi aturan baku, bahwa tahun anggaran berakhir 31 Desember bagi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun tunggal. Tapi baru kalang kabut akhir Desember setelah melihat pekerjaan belum selesai 100% bahkan tidak dapat diselesaikan tepat tanggal 31 Desember. Malah sebagian kasus, baru pusing setelah masuk bulan Januari.

Keterlambatan pekerjaan tidak terjadi begitu saja dan tidak terjadi hanya dalam semalam. Sejak awal, setiap keterlambatan telah dapat dideteksi. Seharusnya, apabila ada gejala-gejala awal keterlambatan, misalnya material yang seharusnya sudah masuk belum tiba, atau curah hujan yang terjadi diluar perkiraan, maka dapat dilakukan tindakan pencegahan dan langkah-langkah penanggulangan.

Apabila setelah dicoba ditanggulangi tetap tidak dapat teratasi, maka klausul kontrak kritis dapat diberlakukan. Lagi-lagi, khusus klausul kontrak kritis sudah harus dipersiapkan pada saat perencanaan atau penyusunan draft kontrak.

Namun, alangkah banyak PPK yang setelah menandatangani kontrak seakan-akan melupakan adanya sebuah pekerjaan yang berada dibawah tanggungjawabnya. Malah ada yang baru turun ke lokasi proyek pembangunan gedung kalau atasannya hendak berkunjung. Sehingga, saat menghadapi masalah menjadi gelagapan dan kebingungan.

PPK wajib memiliki kemampuan untuk membaca time shedule dan berbagai jenis bentuk dan mekanisme kontrol pekerjaan. Bisa berupa kurva S atau bentuk diagram lainnya. Pemahaman terhadap aplikasi project (seperti MS Project) adalah nilai plus.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa dan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan ini tidak sekedar membuat laporan Asal Bapak Senang (ABS). PPK juga harus mampu melaporkan kesesuaian antara kontrak yang ditandatangani dengan pelaksanaan pekerjaan.

Selain kemajuan fisik, yang sering ditanyakan oleh PA/KPA adalah kemajuan daya serap anggaran serta kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan.

Yang harus diingat, setiap kendala merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh PPK, sehingga setiap laporan terhadap kendala harus dibarengi dengan laporan rencana penyelesaian terhadap kendala tersebut.

Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan

Salah satu temuan yang paling sering terjadi adalah pengadaan barang/jasa fiktif.

Hal ini terjadi karena PPK tidak cermat dalam melihat barang/jasa yang diadakan. Hasil pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa diterima bulat-bulat dan tidak melakukan prinsip check and recheck

Karena tidak memahami jenis barang/jasa yang diadakan, PPK biasanya menerima dokumen apapun yang disodorkan oleh penyedia.

Walaupun ada panitia penerima hasil pekerjaan atau ada konsultan pengawas, penanggung jawab pekerjaan tetap berada di tangan PPK, sehingga pemeriksaan atas barang/jasa yang telah diadakan tetap mutlak dilakukan oleh PPK sebelum diserahkan kepada PA/KPA.

Penyerahan hasil pekerjaan tidak sekedar menyerahkan secara fisik, melainkan harus menyerahkan sesuai dengan fungsi dan kemampuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan serta dokumen kontrak. Oleh sebab itu, pada saat pengujian, PPK harus bisa memastikan setiap spesifikasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan alat/barang berfungsi sesuai ketentuan.

Nah, dari tulisan ini telah jelas beberapa tugas pokok dan fungsi PPK dan jelas bahwa tugas PPK tidak sekedar tanda tangan kontrak.

Oleh sebab itu, bagi SKPD  yang tidak mengangkat PPK, karena mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011, pastikan PA/KPA memahami tugas pokok dan fungsi dari PPK.

Karena, apabila PA/KPA bertindak selaku PPK, maka tugas pokok PPK juga melekat pada mereka.

 

30 Comments

  • By Verdian Sahara, 17 January 2012 @ 09:17

    Sangat sependapat dengan Mas Khalid dalam tulisan ini.Ternyata bahwa TUpoksi dnn Peran PPK amatlah sangat Vital. Tulisan ini menjadi Warning bagi para Pepekharest se Indonesia untuk lbh memahami tupoksi n perannya. Trus sy mw tanya ni Mas Khalid, khan PPK dlm Perpres 54 wajib bersertifikat. Bisa ga, jika dlm 1 instansi blm ada yg punya sertifikat PBJ, trus yang Tandatangan KONTRAK adalah KPA…?? mohon penjelananx,tks.

  • By khalidmustafa, 17 January 2012 @ 10:39

    Silakan dibaca tulisan pak Ikak di http://ikakgp.blogspot.com/2012/01/tidak-ada-ppk-maka-pakpa-perlu.html

    Saya hanya menegaskan tentang tanggung jawabnya. Bahwa pemilihan PPK tidak sekedar punya sertifikat atau tidak, melainkan beban perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan ada di PPK tersebut.

    Jadi PA/KPA yang ingin aman, segera latih salah seorang anggota atau pindahkan dari dinas lain ke SKPD-nya untuk menjadi PPK.
    Kalau ingin dirangkap juga silakan, tetapi harus paham resikonya :)

  • By Marhaban, 17 January 2012 @ 22:26

    Saya sependapat dengan Sdr Verdian. Warning! Integritas dan kredibilitas PPK memang sesuatu yang mesti di perjuangkan dengan perbuatan dan tindakan nyata, tidak hanya sekedar selembar sertifikat.

    Tulisan ini sangat bermanfaat sebagai terapi awal seseorang menduduki suatu jabatan.

  • By zenzen, 18 January 2012 @ 11:33

    pa khalid…klo boleh. jalan keluar dari masalah pembukaan diatas sebaiknya bagaimana?..mungkin pa khalid ada pendangan sendiri

  • By Dayu Wardiani, 18 January 2012 @ 14:15

    Maaf Bapak, saya nanyanya agak berbeda dg topik di atas.
    Bapak ada artikel untuk kontrak tahun jamak ya? Terutama untuk masalah pengadaannya.

  • By zenzen, 19 January 2012 @ 07:59

    apakah dengan dibuat surat wanprestasi tidak perlu bikin surat putus kontrak atau surat putus kontrak tetap dibuat dalam hal putus kontrak.mohon penjelasan

  • By ira edriwan, 20 January 2012 @ 10:50

    ass pak..adakah sangsi pidananya ppk/pejabat pengadaan tidak mempunyai sertifikasi..krn didalam pepres 54/2010 didalam pasal2nya hanya memuat harus mempunyai sertifikasi tanpa ada sangsi jika tidak mempunyai sertifikasi.krn msh ada di salah satu skpd menunjuk ppk yg tdk mempunyai sertifikasi krn beranggapan tidak ada sangsinya..mhn penjelasan pak

  • By Asta, 21 January 2012 @ 20:00

    Om Khalid, dari uraian anda tergambar bahwa tugas PPK dan PA/KPA sangatlah jauh berbeda, dari dasar acuannya jg beda, PPK mutlak mengacu perpres 54 tp PA/KPA UU 1/2004/PP.58/Permendagri 13. Tapi kenapa si Om tetap mendukung opini ‘PA/KPA yg menjadi PPK tdk perlu bersertifikat…? Kalau sy boleh ber analogi begini, ‘kepala RSU atau Puskesmas tidak harus dokter, tapi ketika dia melakukan tindakan medis atau penjamin tindakan medis atau orang yg memberi perintah medis maka dia wajib mempunyai profesi dokter,..’ begitu juga pengadaan barang jasa, itu merupakan profesi sebagaimana disebut pasal 126 & 128, jadi ketika PA/KPA merangkap sebagai PPK maka dia harus bersertifikat profesi pengadaan b/j. Kita lihat Pasal 10A Permendagri 21/2011 ‘Dlm rk pengadaan b/j PA bertindak sebaga PPK menurut peraturan di bidang pengadaan b/j’ artinya ketika PPK harus bersertifikat maka PA juga mengikuti aturan PPK itu. Kemudian apakah boleh dalam pengadaan b/j tidak terdapat PPK…? sebaiknya LKPP mengkaji lebih dalam polemik ini guna kepastian hukum agar tidak rawan gugatan,…

  • By mujiono, 24 January 2012 @ 06:28

    Yth. P’Khalid..

    Pak Khalid….Kebanyakan di daerah kami PPK tidak punya sertifikat pengadaan, karena PPK dipegang langsung oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor…menurut P’Khalid bgm pak?
    Karena Jabatan PPK yang di rangkap oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor ini merupakan jabatan strategis yang sulit dilepaskan ke orang lain/staf dlm suatu kantor karena ada maksud tertentu (takut kehilangan Vie dll)…menurut P’Khalid bgm?

  • By Joe rai, 25 January 2012 @ 10:08

    Tambah lagi, ada surat edaran bersama mendagri dan Kepala LKPP yang difollow dengan terbitnya permendagri 21 tahun 2011. Disebutkan bahwa dalam Pengadaan barang dan Jasa PA bertindak sebagai PPK, padahal dalam Perpres 54/2010 syarat untuk ditunjuk menjadi PPK salah satunya adalah bukan Pejabat Penandatangan SPM. Gimana nich pak…

  • By anwan, 28 January 2012 @ 00:56

    ass pak….artikel bapak sangat bermanfaat, dan sy ingin supy artikel ini bs di baca jg oleh calon2 PPK d instansi kami, apakh boleh artikel bapk kami posting jg d website instansi kami……..?

  • By Abdurahman, 31 January 2012 @ 08:16

    Beban tugas seorang PPK menurut saya cukup berat, ditambah lagi kalau kemampuan pribadi sang PPK juga kurang mendukung. Saat ini di daerah saya banyak aparatur yang walaupun sudah bersertifikat namun “menolak” menjadi PPK dengan alasan takut akan resiko kedepannya, apalagi penghargaan daerah terhadap “profesi” PPK masih sangat minim. PPK yang kebetulan memegang jabatan struktural ya ada tunjangannya (merangkap tunjangan struktural) lah kalau tidak (staf biasa) ya tidak ada tunjangan apa-apa….. sungguh kontras sekali dengan “beratnya beban tugas seorang PPK”. Mohon ulasan Pak Khalid mengenai hal ini.

  • By anwan, 31 January 2012 @ 10:50

    klw seorang staf yang di angkat menjadi PPK, di ubah aja pak PPK menjadi SPK (staf pembuat komitmen)….

  • By sikampong, 3 February 2012 @ 16:03

    berdasarkan ulasan pak khalid, “Walaupun ada panitia penerima hasil pekerjaan atau ada konsultan pengawas, penanggung jawab pekerjaan tetap berada di tangan PPK, sehingga pemeriksaan atas barang/jasa yang telah diadakan tetap mutlak dilakukan oleh PPK sebelum diserahkan kepada PA/KPA”..

    jika ceritanya seperti itu, apa gunanya perpres menyurh menetapakan panitia panitia penerima hasil pekerjaan (pemeriksa barang), kalo pd akhirnya membebani kembali si ibu PKK eh maksudnya PPK.. bukankah seharusnya semua punya job dan masing2 mempertanggungjawabkan atas tugasnya yg tlah dilaksanakan.. tp kl mmg sperti itu amanah perpresnya maka tugas PPK kayaknya lebih susah dibandingkan dg beban menteri atau bupati di daerah.. kasian honornya hanya 250.000/per paket pak’, kmudian mesti menanggung tupoksi yg amat luas membentang, yg ujung2nya jeruji besi..

    jika bapak nantinya didaulat sbg perakit perpres 54,5 tahun 2012, mestinya memasukkan pasal yg tentunya materinya tdk tumpang tindih

  • By Irwan, 7 February 2012 @ 09:26

    Ass, pak khalid sy mau tanya, kebetulan sy diangkat sebagai PPK dengan honorarium Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan, yang mau saya tanyakan apakah sy sebagai PPK boleh menerima juga honorarium pengelolaan kegiatan misalnya Tim pengelola website, dimana honornya 12 OB, terima kasih atas tanggapannya.

  • By afdhal adikar, 7 February 2012 @ 09:45

    pak khalid, boleh gak kalau tulisannya babapk di share ke FB?

  • By zenzen, 7 February 2012 @ 10:17

    saya dapet berita PPK atas eKTP Jakarta yang 3 Triliun honor PPKnya kurang dari astu juta..gmana nih..males deh..

  • By brachmansyah, 14 February 2012 @ 09:02

    Setuju sekali pembahasan PPK diatas, Pak. Tetapi pd kenyataannya sampai saat ini sebagian besar fungsi tugas PPK di atas masih di bebankan kpd Pejabat Pengadaan. Jadi kenyataannya umumnya PPK lebih suka mengikuti fungsi& tugas dalam Keppres 80/2003 dibandingkan Perpres 54/2010 dan itu masih berlangsung sampai saat ini. Tetapi ada strategi khusus utk migrasi secara utuh ke sistem Perpres 54/2010.

  • By lolo, 21 February 2012 @ 12:28

    siapa saja yg berhak mjadi PPK dan PA/KPA apakah jabatan tersebut melekat pada jabatan? bisakah fungsi PPK dirangkap sebagai KPA/PA sekaligus…
    terimakasih banyak atas jawabannya pa…..

  • By Fajar, 23 February 2012 @ 11:08

    Pak Khalid bagaimana seandainya ada pekerjaan konstruksi yg telah di pho kan kemudian pada masa pemeliharaan bangunan tersebut mengalami kerusakan atau cacat mutu sedangkan untuk memperbaikinya perlu waktu 1 bulan, sedangkan masa pemeliharaan tinggal 1 minggu.
    Jaminan pemeliharaan menggunakan asuransi. Terimakasih

  • By j.meidir, 26 February 2012 @ 22:39

    Pa’ Khalid, adakah contoh format laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan kepada PA/KPA setiap triwulan.
    Klo ada, sy minta tolong dikirim ke email sy. Terima kasih sebelumya

  • By Iramayanti, 3 March 2012 @ 05:51

    1. Dalam perpres 54/2010 memuat wewenang seorang PPK, tapi ketika PPK itu seorang staf, wewenang itu hanya di atas kertas Pak, sementara kenyataannya yg mengatur tentu saja PA/KPA. Si PPK yg staf cuma di suruh tandatangan saja. Padahal resikonya sangat tinggi. Lalu apa bagusnya jadi PPK ya ??? Pernah saya berfikir, mending gak usah lulus klo gitu B-)
    2. Kalau PA/KPA sebagai KPA (Permendagri No.21/2011), sementara si PA/KPA tidak memiliki sertifikat PBJ apa tidak bertentangan dg Perpres No. 54/2010 ?
    3. Honor PPK sebenarnya seperti apa sih dan diatur di mana pak ? Di tempat saya, saya diangkat sebagai PPK untuk semua kegiatan di kantor karena hanya saya yg memiliki Sertifikat PBJ(yg laen ikut ujian gak lulus2), honor diberikan 300 rb /bln dianggarkan di rutin, dilihat dari standar biaya honor dg pagu anggaran 3 Milyar, dengan alasan tidak boleh menerima honor lebih dari satu. Sementara resiko tanggungjawabnya : PENJARA ! Saya merasa dianiaya pak, hikssss. Di lain pihak PA/KPA yg tidak ikut bertanggungjawab boleh terima honor di setiap kegiatan (20 kegiatan) sebagai penanggungjawab kegiatan, lhoooo koq ?????

  • By rizal, 21 March 2012 @ 11:31

    bagaimana status sertifikat yg sudah habis masa berlakunya dan pada saat ikut ujian yang bersangkutan tidak lulus dan pada saat konversi diapun tidak ikut konversi… sementara dia diangkat sebagai PPK apakah sama seperti pegawai yang tidak memiliki sertifika dan apakah sertifikat yang ada dianggap hangus.

    mohon pencerahannya

  • By Indra, 12 May 2012 @ 18:36

    Mohon informasi berkaitan dengan metode yg dipergunakan pd pengadaan semen senilai 50 juta dan pembuatan film dokumenter senilai 30 juta, apakah menggunakan metode pengadaan langsung atau penunjukan langsung, terimakasih atas infonya.

  • By Barjas Indonesia, 24 February 2013 @ 16:09

    Memang Sangat Berat Tugas Seorang PPK..

  • By Achmadi N, ST, 27 February 2013 @ 19:49

    Asslm, selama ni Perpres 54 & 70 yg sllu mnjd pokok permasalahan, cba kita bersama2 membhas ttg jasa konsultansi, yg setahu z, sampai saat ni blm ada surat baku yg terbaru mengatur ttg Biaya yg baku utk T. Ahli dlm pek. konsultansi baik Perencanaan atwpun Pengawasan, tlong ni jg yg prlu mnjdi edaran agar supaya keseragaman ada wlaupun ada perbedaan IK trdapat pd masing2 provinsi,,,,mksh

  • By Achmadi N, ST, 27 February 2013 @ 20:00

    satu lg tmbahan pak, tlong edaran baku daftar standar biaya utk tanaga ahli jasa konsultansi yg sesuai utk thn 2013 minimal edaran dr Menkeu dgn ttap pd jalur dunia yg bersifat teknis,,,mksh

  • By natsir, 14 August 2013 @ 14:52

    memang PPK tidak sekedar menandatangani kontrak tetapi selain memiliki sertifikat keahlian juga diperlukan pengalaman yang mendalam didalam kemampuan yang dikontrakkan krn banyak kejadian seorang PPK bermasalah didalam hukum bukan krn tdk memiliki sertifikat keahlian yang dipersaratkan oleh perpres tetapi lebih dipaksakan krn tidak mendalami dlm keahlian tersebut
    contoh : untuk proyek bangunan sebaiknya seorang ppk harus tahu soal bangunan dianggapnya dengan adanya konsultan perencana maupun pengawas cukup menurut pendapat kami hal tersebut sangat berbahaya krn aparat hukum klu terjadi kesalahan didalam proyek tersebut yg paling bertanggung jawab adalah ppk

  • By denison, 27 November 2013 @ 18:10

    apakah verifikator atau penandatangan SPM harus bersertifikat pengadaan barang jasa?

  • By Icky Art, 7 January 2014 @ 21:10

    Trims atas ulasanx pak Khalid…

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: