Khalid Mustafa's Weblog

3 responses to “Surat Edaran (SE) Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2018”

1. dadang destari says:

   1 November 2018 at 10:21

   Assalmulaikum pak Khalid,
   langsung saja pak ya…saya sudah diskusikan SE PUPR ini ke temen2 pokja. alasan pokja tidak akan menggunakan aturan dari PUPR ini karena SE ini berlaku hanya untuk lingkungan PUPR tidak untuk umum…menurut bapak bagaimana

2. Rudi Hasudungan Rajagukguk says:

   6 November 2018 at 01:34

   Pada Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Bagian 3.7 (a), bahwa Metode Satu File digunakan pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung. Namun pada Tabel 1 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Pekerjaaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, tidak ada satu pun Metode Evaluasi yang dapat digunakan bila Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha dengan Metode Penyampaian Dokumen 1 File.

   Oleh karena itu, saya mohon petunjuk dalam memilih Metode Evaluasi Jasa Konsultansi Badan Usaha dengan nilai HPS paling banyak Rp. 100.000.000,-.

   Demikian saya sampaikan dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

3. Abdul Hakim says:

   8 December 2018 at 11:54

   mohon informasi ny,, untuk tender cepat, untuk yang mengupload penawaran 1 atau 2 (kurang dari 3) gagal lelang atau tidak?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.