Solusi Akhir Tahun dalam Pelaksanaan Kontrak PBJ

Salah satu “kehebohan” yang biasa terjadi pada akhir tahun anggaran adalah pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun.

Yang menjadi permasalahan utama, pelaksanaan pekerjaan untuk kontrak tahun tunggal tidak boleh melewati tahun anggaran. Belum lagi KPPN hanya melayani pembayaran maksimal pada tanggal 20 Desember.

Menyikapi hal tersebut, khususnya untuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tanggal 31 Desember, dilakukan salah satu dari 3 kemungkinan yaitu:

  1. Memutuskan kontrak secara sepihak sejak tanggal 31 Desember dan menyatakan penyedia wanprestasi
  2. Melanjutkan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya namun penyedia wajib menyerahkan jaminan pembayaran senilai pekerjaan yang belum diselesaikan. Hal ini telah dituliskan oleh pak Agus Kuncoro (Guskun) melalui tulisan pada laman http://www.guskun.com/blog/pengadaan/84-pilihan-seorang-ppk-bagi-negara-nya
  3. Memalsukan Berita Acara Serah Terima (BAST) seakan-akan pekerjaan telah selesai pada tanggal 20 Desember, namun menahan anggarannya sampai pekerjaan selesai dilaksanakan pada rekening penampungan tertentu.

Yang mengkhawatirkan, banyak terjadi kasus yang diakibatkan pilihan ke 3 di atas, karena rawan terhadap penyimpangan serta kalau ada pemeriksaan sudah dapat dipakstikan menjadi temuan.

Namun, tanggal 7 Februari 2012, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

Ini merupakan angin segar terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, walaupun terlambat,  agar tidak terjadi lagi BEST palsu bertebaran dimana-mana.

Beberapa hal pokok dalam PMK tersebut adalah:

  1. Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya namun tidak termasuk sebagai kontrak tahun jamak (Multiyears);
  2. Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya tidak boleh menggunakan DIPA tahun pelaksanaan, melainkan harus menggunakan DIPA tahun berikutnya. Apabila anggaran belum tersedia maka harus melakukan revisi DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
  3. Kontrak pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya harus diadendum untuk mencantumkan sumber anggaran tahun berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
  4. Penyedia wajib membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan yang ditujukan kepada KPA (bukan PPK) ;
  5. Penyedia tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 x jumlah hari, maksimal 50 hari kalender sejak tanggal berakhirnya kontrak awal;
  6. Apabila setelah 50 hari penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka kontrak dihentikan dan dikenakan denda maksimum.

Untuk dapat mengunduh PMK ini, silakan klik disini

 

10 Comments

  • By Rahfan Mokoginta, 19 February 2012 @ 15:39

    Permendagri-nya kapan ya?????

  • By sikampong, 20 February 2012 @ 08:53

    makin ngacow aja praturannya, perpres menghukum permenkeu memberikan keringanan.. kalo ada ujian sertifikat PBJ thn ini pasti saya tambah bingung ni, dan ujung2nya ga lulus lagi de.. trus mestinya PP 10 thn 83 diubah juga dong?? hehehe

  • By ferdinand diri burin, 20 February 2012 @ 10:49

    semakin membingungkan, bagaimana dengan pasl 138 Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang kriteria pekerjaan lanjutan..waduh makin parah neeeee

  • By Paskalis Tapobaly, 22 February 2012 @ 21:44

    PMK itu berlaku buat APBN bukan buat APBD. Sepertinya Pusat mau selamat sendiri. Trus gimana dg daerah? Wah…..parah.

  • By Annas, 23 February 2012 @ 12:14

    Pak Khalid, jadi intinya deadlinenya itu tgl 21 Februari aja ya? ga boleh lebih lagi?

  • By erwan dapa langga, 2 March 2012 @ 23:39

    Salam….
    Jauh sebelum Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.05/2012, kebingungan yang dialami oleh Kementerian Keuangan tentang pelaksanaan pekerjaan yang melewati tahun anggaran, sangat dialami juga oleh kami. Saya kurang sependapat dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, seolah-olah melegitimasi kelalaian dari para pengelola kegiatan, baik Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen,Konsultan Pengawas maupun Penyedia Barang/Jasa..Untuk pekerjaan pada akhir-akhir tahun anggaran, Saya pernah menawarkan solusi ditempat sy bekerja agar Batas Akhir Pelaksanaan Pekerjaan untuk semua pekerjaan yang menggunakan pihak ketiga BERAKHIR 50 hari sebelum batas maximal pembayaran,sehingga penyedia barang/jasa masih memiliki waktu 50 hari kalender sesuai Perpres 54 Thn 2010 sebelum batas maximal pembayaran pekerjaan.sehingga apabila sampai dengan batas maximal pembayaran pekerjaan,pihak penyedia barang/jasa belum menyelesaikan pekerjaannya,maka dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja.Menurut saya,hal ini yg harus ditegaskan kepada pihak pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah diseluruh Indonesia, bukan dengan mengeluarkan aturan baru yang melegitimasi kelalaian para pengelola kegiatan…terima kasih

  • By claudia, 20 April 2012 @ 10:54

    kontrak tunggal berakhir 31 des 2011, tp PMK m’bolehkan addendum/amandemen di feb 2012, sungguh aneh addendum/amandemen ada pd saat kontrak sudah tdk aktif/expired… :(

  • By khalidmustafa, 16 May 2012 @ 07:02

    Memang hukum di Indonesia ini aneh dan semakin aneh :)

    Diskusi lebih lanjut mari dilakukan melalui http://forum.pengadaan.org

  • By berlin, 7 February 2013 @ 07:56

    barang yang dijanjikan tdk bisa dipenuhi krn oDiskontinyu, diganti dg barang produk baru, satu merk bada type dg kualitas setara, yg menjadi masalah, keadaan ini pd perpanjangan waktu penyelesaian, nilai barang cuma 1, 7% dr nilai kontrak, npa yg seharusnya dilakukan.?

  • By tomo su tomo, 28 April 2013 @ 08:14

    gimana terkait pengakuan asetnya? per 31 des diakui apa? iya kali selesai, kalau tidak selesai gmn? misal fisik 80% uang 100%? di neraca spt apa? kalo gitu laporan keuangan bukan 31 des dong, bikin aja sekalian UU bahwa laporan keuangan berakhir 19 feb tahun berikutnya…..??

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: