Sebuah Catatan Kecil

Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian II: Jenis dan Metode)

Pada bagian I telah dijelaskan mengenai pengertian umum dari pengadaan barang/jasa. Juga telah disampaikan mengenai persyaratan panita/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa.

Sebelum melanjutkan, saya kembali menginformasikan bahwa pada tulisan kali ini saya hanya akan membahas mengenai Pengadaan Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dan bukan Jasa Konsultasi. Karena metode dari 2 jenis ini amat berbeda. Jadi memang terpisah secara aturan pada Keppres No. 80 Tahun 2003.

Pada bagian ini saya akan mencoba mengutip pasal demi pasal yang ada, juga pelaksanaan di lapangan serta kendala yang dihadapi dan pengalaman langsung dalam menghadapi kendala tersebut.

Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Pada bagian I, telah disebutkan persyaratan penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa. Untuk memastikan setiap perusahaan memenuhi persyaratan tersebut, perlu dilakukan penilaian terhadap kualifikasi atas kompetensi dari masing-masing perusahaan.

Metode penilaian terhadap kualifikasi ini terdiri atas 2 metode, yaitu Prakualifikasi dan Pascakualifikasi.

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan SEBELUM pemasukan dokumen penawaran. Artinya, hanya perusahaan yang memenuhi kualifikasi-lah yang dapat memasukkan penawaran. Metode ini dilaksanakan untuk pelelangan yang bersifat kompleks (termasuk pelelangan diatas 50 M)

Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan SETELAH pemasukan dokumen penawaran. Pada umumnya, prinsip pelelangan menggunakan proses ini (Kecuali Jasa Konsultasi yang wajib menggunakan Prakualifikasi). Bahkan untuk pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, sifatnya adalah wajib (kecuali yang bernilai di atas 50M).

Proses ini dilakukan dengan meminta perusahaan yang ikut pelelangan untuk dapat mengisi formulir isian kualifikasi. Contoh formulir tersebut dapat dilihat disini.

Permasalahan di lapangan pada saat proses kualifikasi yang sering terjadi adalah:

  1. Panitia meminta semua dokumen-dokumen pendukung kualifikasi, seperti contoh-contoh kontrak yang telah dilakukan selama 4 bulan terakhir.
    Sebenarnya, sesuai dengan Pasal 14 Angka 8 telah disebutkan bahwa proses kualifikasi wajib disederhanakan dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan, melainkan cukup dengan formulir isian saja.
  2. Panitia meminta dokumen lain, selain yang telah ditetapkan oleh Keppres. Misalnya kartu tanda keanggotaan asosiasi tertentu.
    Sesuai dengan pasal 14 angka 6 juga telah disebutkan bahwa panitia dilarang menambah persyaratan kualifikasi selain dari peraturan di Keppres ini, atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi, apabila ketentuan tentang kartu anggota atau kartu apapun itu ditetapkan oleh undang-undang, maka dapat dimasukkan sebagai persyaratan. Namun tetap harus sesuai dengan konteks dari pelelangan.
  3. Panitia mempersyaratkan domisili perusahaan harus berada pada satu daerah yang sama dengan institusi penyelenggara lelang.
    Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip terbuka/bersaing dan adil. Yang tidak boleh adalah penyedia barang/jasa berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4 Butir g)
  4. Panitia mempersyaratkan dilakukannya legalisasi ke notaris bagi dokumen-dokumen peserta lelang (misalnya akta dan dokumen pajak).
    Hal ini sama sekali tidak diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan akan memberatkan peserta lelang, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 angka 6, 7 dan 8
  5. Peserta tidak melampirkan dokumen pajak yang dipersyaratkan.
    Walaupun pada prinsipnya untuk penilaian kulifikasi, namun khusus untuk Dokumen Pajak tetap harus melampirkan COPY Bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir dan laporan (minimal) 3 bulan terakhir untuk PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPn (Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 11 Angka 1 butir e dan Penjelasan Keppres Bab II Butir A.1.b.1.e)
  6. Peserta tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada bidang dan sub bidang yang sesuai untuk bukan usaha kecil.
    Perhitungan KD dilihat dari pengalaman pekerjaan yang sejenis dengan rumus KD=2 NPt (Khusus Jasa Pemborongan) atau KD = 5 NPt (Untuk Barang dan Jasa Lainnya). NPt adalah Nilai pekerjaan tertinggi dengan bidang dan sub bidang yang sesuai. Contoh, sebuah perusahaan pernah mengadakan perangkat komputer melalui sistem pengadaan pada sebuah instansi dengan nilai Rp. 500 Juta dan pernah juga mengadakan perangkat meubelair dengan nilai Rp. 750 Juta. Maka, KD perusahaan ini untuk pengadaan perangkat komputer adalah 5 x 500 Juta atau 2,5 M sedangkan KD untuk perangkat meubelair adalah 5 x 750 Juta atau 3,75 M. Artinya, nilai maksimal pengadaan komputer yang dapat diikuti adalah pelelangan dengan pagu anggaran 2,5 M dan untuk meubelair sebesar 3,75 M.
  7. Peserta tidak memilik dukungan keuangan dari Bank dengan nilai minimal 10% dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan minimal 5% untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya.

Nah, itulah sebagian dari proses penilaian kualifikasi dari sebuah perusahaan yang dilaksanakan pada sistem pengadaan barang.

Metode Pengadaan Barang/Jasa

Selain kualifikasi, ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan oleh penyedia barang/jasa, yaitu:

  1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
  2. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
  3. Metode Evaluasi Penawaran

Nah…lumayan ribet khan ­čśÇ

Untuk bisa mengikuti pelelangan atau pengadaan di kantor pemerintah, hal-hal itulah yang harus diperhatikan.

Selanjutnya, saya akan mencoba sedikit menjelaskan masing-masing metode dan kondisi di lapangan dari metode-metode tersebut.

  1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    Pernah membeli koran Media Indonesia ? Kalau belum, coba beli terbitan hari apa saja (bukan promosi lhooo). Lihat pada kolom pengadaan. Biasanya ada belasan bahkan puluhan iklan pengadaan dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. Lengkap dengan berbagai persyaratannya :)Kemudian, kalau anda mencoba jalan-jalan ke kantor pemerintahan, pengumuman lelang serupa juga ada yang ditempel pada papan pengumuman. Namun, ada beberapa dari pengumuman tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam koran.Nah, disisi lain, juga mungkin pernah mendengar, tiba-tiba dalam sebuah proyek sudah ada pemenangnya, tanpa pernah diinformasikan di media massa.Bagaimana ini terjadi ?Hal ini terjadi karena metode pemilihan penyedia barang dan jasa itu juga berbeda, beda. Untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, metode pemilihannya terbagi atas 4 (empat) jenis, yaitu: 

    • Metode Pelelangan Umum
      Metode inilah yang merupakan prinsip utama pengadaan barang, yaitu dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi institusi. Biasa dilakukan untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 100 Juta
    • Metode Pelelangan Terbatas
      Secara prinsip, sistem pengumumannya sama dengan pelelangan umum, tetapi di dalam pengumuman tersebut sudah mencantumkan nama penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk mengerjakan. Jenis ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang penyedianya diyakini terbatas saja, dan untuk pekerjaan yang kompleks
    • Metode Pemilihan Langsung
      Merupakan metode pemilihan yang membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dan sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi. Metode ini cukup diumumkan melalui papan pengumuman resmi institusi atau bila memungkinkan melalui internet. Metode ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bernilai di antara Rp. 50 Juta sampai Rp. 100 Juta.
    • Metode Penunjukan Langsung
      Metode ini langsung menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis maupun harga. Biasanya digunakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus. Termasuk apabila nilai pengadaan dibawah Rp. 50 Juta
  2. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
    Kemudian, bagaimana cara sebuah penyedia barang/jasa memasukkan penawaran setelah melihat adanya pengumuman pelelangan/pengadaan di sebuah instansi ? Jangan berpikir bahwa pemasukannya cukup dengan membawa “company profile” dan daftar harga, kemudian datang di kantor dan bernegosiasi. Tentu saja tidak seperti itu :)Metode penyampaiannya juga diatur di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, dimana metode tersebut dibagi menjadi 3 jenis metode, yaitu:┬á

    • Metode Satu Sampul
      Dalam metode ini, dokumen-dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan.Tolong berhati-hati dalam pemasukan dokumen-dokumen ini. Baca BAIK-BAIK Dokumen Pengadaan yang diberikan pada saat mendaftar untuk mengikuti sebuah pelelangan. Karena banyak hal yang kelihatannya sepele namun dapat digunakan oleh panitia untuk menggugurkan penawaran sebuah perusahaan. Contohnya, jangan menuliskan apa-apa pada sampul, selain yang dipersyaratkan pada dokumen lelang. Juga perhatikan baik-baik persyaratan dokumen administrasi yang harus dilampirkan. Jangan sampai tertinggal satupun. Misalnya jaminan penawaran atau dokumen kualifikasi. Karena, apabila dokumen telah diserahkan, sama sekali dilarang untuk menyusulkan dokumen lainnya. Karena masuk dalam kategori post bidding.Juga perhatikan setiap kalimat pada dokumen lelang, jangan sampai ada keharusan untuk menjilid dokumen administrasi dalam bentuk buku namun tidak dilaksanakan (pernah saya temui kejadian di sebuah pelelangan, sebuah perusahaan digugurkan karena tidak menjilid dokumennya, dan itu sah karena telah disampaikan di dalam dokumen lelang dan telah disetujui pada saat rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing)Apabila dokumen pelelangan dikirim melalui pos, maka sampul ini ditutup lagi dengan sampul penutup. Dimana pada sampul penutup inilah dituliskan nama dan alamat dari institusi yang dituju.
    • Metode Dua Sampul
      Metode ini memisahkan antara dokumen administrasi dan teknis dengan dokumen harga. Dokumen administrasi dan teknis dimasukkan di dalam satu sampul (sampul I) dan diberi label “Dokumen Administrasi dan Teknis”, sedangkan dokumen harga dimasukkan ke dalam sampul lainnya (sampul II) dan diberi label “Dokumen Harga.” Kedua sampul ini kemudian dimasukkan ke dalam satu sampul, yaitu sampul penutup dan diserahkan kepada panitia pada saat penyerahan dokumen. Apabila dokumen dikirim melalui pos, maka sampul ini harus dibungkus lagi ke dalam satu sampul untuk pengiriman.Yang harus diperhatikan pada metode ini adalah proses pelabelan dari setiap sampul. Jangan sampai tertukar dan jangan sampai ada kesalahan dalam pelabelannya. Juga, jangan sampai ada dokumen administrasi yang “kesasar” masuk ke dalam dokumen harga.Saya pernah mengalami beberapa perusahaan dinyatakan gugur karena dokumen asli jaminan penawaran berada di dalam sampul harga. Sedangkan untuk membuka sampul harga harus menyelesaikan penilaian administrasi dahulu. Akibatnya, dokumen tersebut dianggap tidak ada.
    • Metode Dua Tahap.
      Metode ini sama dengan metode dua sampul. Yang membedakan adalah, sampul administrasi dan teknis serta sampul harga tidak diserahkan pada waktu yang bersamaan.
  3. Metode Evaluasi Penawaran.
    Beberapa waktu yang lalu, pada beberapa pemberitaan yang dimuat di media massa, saya cukup geli membaca pemberitaan tentang kecurangan yang dituntut oleh penyedia barang/jasa terhadap suatu proses lelang. Mereka banyak yang menuntut, karena merasa harga penawarannya terendah, malah dikalahkan oleh panitia. Sedangkan sudah jelas-jelas panitia pada berita tersebut melakukan evaluasi sistem nilai. Ini adalah bukti ketidaktahuan mereka terhadap aturan.Dalam proses lelang, tidak selamanya harga terendah yang pasti menang. Karena beberapa kegiatan menuntut adanya kualitas yang tinggi dimana sebagian besar berbanding terbalik dengan harga. Oleh sebab itu, maka metode evaluasi penawaran juga terdiri atas beberapa jenis, yaitu: 

    • Metode Evaluasi Sistem Gugur
      Metode ini melakukan penilaian secara berjenjang. Yang pertama dinilai adalah dokumen administrasi. Apabila sesuai dengan yang dipersyaratkan maka dilanjutkan dengan penilaian teknis. Perusahaan yang administrasinya kurang lengkap, langsung digugurkan saat itu juga dan tidak mengikuti penilaian teknis.Selanjutnya dilakukan penilaian teknis terhadap spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. Apabila sesuai dengan yang dibutuhkan maka langsung dilanjutkan dengan pembukaan harga. Bagi perusahaan yang tidak lulus teknis, langsung digugurkan saat itu juga, walaupun harganya termurah.Kemudian, seluruh perusahaan yang telah lulus administrasi maupun harga, dibuka penawaran harganya. Dan harga terendahlah yang dinyatakan memenangkan pengadaan.Namun, di dalam pelaksanaan sehari-hari, sistem ini biasanya dibalik. Pada saat pembukaan penawaran, langsung membuka harga penawaran dari seluruh peserta. Yang diperiksa administrasi dan teknisnya adalah perusahaan yang berada pada urutan 1 hingga 3 yang terendah di dalam penawaran harganya. Metode evaluasi sistem gugur ini yang paling sering digunakan di dalam pelelangan. Keuntungannya adalah cepat dalam memberikan hasil akhir. Metode evaluasi ini paling sering disandingkan dengan Metode Pemilihan Pelelangan Umum dan Metode Penyampaian Dokumen Satu Sampul.
    • Metode Evaluasi Sistem Nilai.
      Metode inilah yang tadi saya sebutkan sering tidak dipahami oleh penyedia barang/jasa. Metode evaluasi ini dilakukan dengan memberikan nilai angka tertentu kepada setiap unsur di dalam penawaran. Kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta, dimana nilai tertinggilah yang dinyatakan menang.Biasanya, metode ini dilakukan untuk pekerjaan yang sangat memperhatikan kualitas teknis dibandingkan dengan harga. Karena pada beberapa jenis pekerjaan, harga biasanya tidak menipu. Dimana semakin mahal harga suatu barang, maka semakin baik juga kualitasnya.Beberapan perbandingan yang sering digunakan adalah 60:4, 70:30 dan 80:10, malah pada beberapa lelang menetapkan 90:10 untuk perbandingan nilai teknis dan harga.Sangat besar kemungkinan penawaran dengan harga terendah dikalahkan dengan sistem ini. Namun, untuk mencari kualitas barang ataupun pekerjaan, metode inilah yang terbaik.
    • Metode Evaluasi Biaya Selama Umur Ekonomis.
      Sistem evaluasi ini mirip dengan evaluasi sistem nilai. Dimana nilai ditetapkan kepada barang dengan melihat umur ekonomisnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan.Evaluasi ini biasanya digunakan kepada proses pengadaan yang sangat memperhatikan nilai susut barang.Saat ini, masih jarang pengadaan barang/jasa yang menggunakan evaluasi ini.

Nah, demikian penjelasan mengenai Jenis dan Metode yang digunakan pada pengadaan barang/jasa pada institusi pemerintah.

Tulisan berikutnya adalah prosedur pengadaan barang dan jasa, agar setiap penyedia barang/jasa dapat dengan mudah mengikuti proses pelelangan.

Similar posts
  • Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Tulisan terkait: Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Contoh Dokumen Pengadaan Barang dan Konstruksi berdasarkan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Portal Pengadaan Indonesia Sejak pertama kali bergelut dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, kesulitan yang sering saya hadapi adalah sulitnya mengakses informasi tentang pengadaan itu sendiri. Tulisan-tulisan tentang pengadaan amat berpencar di berbagai blog maupun situs pribadi. Kumpulan aturan hukum khusus pengadaan bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Setelah keluar dari PNS dan mempunyai perusahaan sendiri serta turut serta [...]
  • Putuskan Saja (SEMUA) Kontrak Akhir Tahun ┬áLagi-lagi permasalahan tahunan mulai menghadang di depan mata. Tanggal 1 Desember 2013, beberapa PPK sudah mulai berdatangan meminta petunjuk mengenai pelaksanaan pekerjaan yang “diprediksi” tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Berbagai alasan disampaikan, mulai dari anggaran APBN-P atau APBD-P yang terlambat disahkan, persiapan yang membutuhkan waktu yang lama, pelelangan yang gagal beberapa kali, hingga [...]
  • Kisah pengadaan disebuah negara antah berantah… Disebuah negara antah berantah yang memiliki beberapa daerah, akan dilaksanakan Pilkadal untuk memilih Kadal-Kadal yang akan menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Sejatinya pelaksanaan pilkadal, maka para pihak mulai sibuk untuk turut serta dalam kegiatan itu. Burung hantu selalu terjaga setiap malam untuk mengintai mangsanya, burung merpati berkirim kabar, baik kabar burung atau kabar gaib, [...]
  • Memilih Dokumen atau Memilih Penyedia dan Barang/Jasa? ┬áPengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kalimat ini merupakan penggalan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya dan merupakan defenisi mendasar mengenai pengertian pengadaan barang/jasa. Dari kalimat tersebut amat jelas terlihat bahwa tujuan utama [...]

41 Comments

  1. 28 October 2010    

    salam kenal pak khalid..menurut keppres 80 nilai pengadaan diatas 100 jt khan lelang…pertanyaannya…bila dalam DPA tak ada anggaran untuk lelang apa bisa kita membuat HPS maksimal cuman sampe 100 juta (dasar standar harga dan survey harga pasar)? atau ada solusi lain pak..
    terima kasih

  2. swakelola swakelola
    28 October 2010    

    Selamat malam pak
    maaf ganggu lagi pak mohon pencerahan

    saya kemarin mengikuti tender di kabupaten minahasa induk
    Pada saat pembukaan penawaran ada satu hal yang membuat saya bingung dimana pada board ada satu point yang ditanyakan yaitu surat pernyataan tidak pernah di hukum memang pada rks ada tertulis itu tetapi waktu membuat penawaran kami melampirkan surat standart bapenas yaitu pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dalam pengawasan pengadilan.
    jadi waktu pembukaan saya bertanya untuk surat tidak pernah dihukum siapa apa perusahaan atau direktur atau siapa jawaban panitia yang penting ada kertas dengan judul surat pernyataan tidak pernah di hukum yang menjadi pertanyaan saya apakah bisa panitia menggugurkan saya karena sebab itu

  3. sutejo sutejo
    29 October 2010    

    sesuai keppres 80 th 2003, dalam metode penunjukan langsung dan Pemilihan langsung apakah dibenarkan kontraktor mengajukan penawaran harga melebihi HPS atau PAGU, walaupun nantinya ada negosiasi, trims pak khalid

  4. 3 November 2010    

    @ineb, Perpres 54/2010 jelas menetapkan bahwa dalam pembagian paket tidak boleh memecah paket untuk menghindari lelang. Penentuan HPS juga dilakukan berdasarkan kebutuhan dan bukan karena tidak ada anggaran untuk pengadaan.

    @swakelola, panitia tidak boleh meminta surat pernyataan tidak pernah dihukum karena hal tersebut sudah tercantum di dalam Formulir Isian Kualifikasi sesuai Lampiran II Keppres No. 80 Tahun 2003 Formulir 1.c.
    Jadi, alasan pengguguran panitia tidak dapat diterima.

    @sutejo, tidak boleh pak…silakan menunjuk atau memilih penyedia lain

  5. Hendri Hendri
    4 November 2010    

    Pak Khalid Yth.
    saya mau nanya, kami akan melaksanakan pekerjaan swakelola dengan instansi pemerintah lain sebagai pelaksana swakelola. anggaran kami untuk pelaksanaan di atas volumenya berbunyi satu paket. lalu adakah pedoman untuk membuat rincian biaya-rincian biaya yang dibutuhkan. apabila dalam rincian biaya tersebut ada pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas 50 jt, bagaimana metode pengadaannya ?

  6. raden raden
    4 November 2010    

    pak khalid yth..salam kenal pak saya sangat salut dengan bapak yang mau berbagi ilmu tentang pengadaan barang/jasa
    Pertanyaan saya begini pak
    1. apakah pengadaan naskah soal dan pengadaan cetak soal-jawaban untuk perekrutan cpns itu merupakan kriteria “rahasia negara”?
    kalau iya proses pengadaannya bagaimana pak..
    terima kasih

  7. 6 November 2010    

    @Hendri, silakan menuangkan biaya secara rinci dalam rencana kerja swakelola sesuai Pasal 28 Perpres 54/2010. Apabila ada bahan atau perangkat yang bernilai di atas 100 juta, silakan dilakukan pengadaan sesuai aturan perpres 54/2010

    @raden, yang rahasia adalah pembuatan soalnya, tapi pencetakannya tidak rahasia. Untuk penyusunan soal, karena sifatnya rahasia, silakan dilakukan dengan metode swakelola. Pencetakannya, silakan dilakukan dengan lelang umum, namun tegaskan di dalam dokumen kontrak bahwa pencetakan ini harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh ada kebocoran soal.

  8. Hendri Hendri
    8 November 2010    

    Pak. Khalid Yth.
    sebelumnya terima kasih atas penjelasan tentang swakelola Pak.
    di daerah kami masih berpedoman pada keppres 80/2003. melanjutkan pertanyaan saya di atas, apakah boleh seluruh kegiatan (1 paket) di laksanakan secara swakelola.

  9. 25 November 2010    

    @Hendri, menurut saya tidak bisa. Silakan dilakukan dengan pelelangan umum. Yang dipilih adalah usaha jasa percetakan yang masuk dalam kategori Jasa Lainnya.

  10. adi adi
    28 November 2010    

    Pak, klu dalam anggaran terdapat pembelian mobil dan sudah dicantumkan merknya, apakah dilakukan pl..

  11. 1 December 2010    

    @adi, menurut Perpres 54/2010 silakan dilakukan Penunjukan Langsung untuk Kendaraan Bermotor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

  12. Bram Bram
    17 December 2010    

    Pak khalid, saya mau bertanya kalo dimungkinkan kemudian berguru juga, hehe.
    apa L2 itu bisa diperpanjang ??
    misal jangka waktu sertifikat L2 seorang pgawai udah habis, nah apa dia bisa dipakai lagi dalam proses lelang di kemudian hari?
    trims ….

  13. 22 January 2011    

    yth pak khalid tolong jelaskan tentang pengumuman

  14. 22 January 2011    

    @Bram, silakan dibaca tulisan saya tentang Sertifikasi pada http://khalidmustafa.info/?p=1342

    @Fikri, silakan dibaca penjelasan tentang pengumuman pada http://khalidmustafa.info/?p=1235

  15. 26 January 2011    

    Makasih Pa…infonya…sangat membantu saya…maklum pa..baru belajar…klo boleh mohon di kirim ke email contoh SPK Pengadaan barang

  16. kartika kartika
    28 January 2011    

    pak… saya masih awam sekali mohon dikirim contoh dokumen pengadaan langsung beserta tahapan-tahapannya ke imel saya terima kasih banyak pak pencerahannya…

  17. rangga rangga
    7 February 2011    

    pak, pas waktu mengirim file penawaran APENDO, saya kirim dalam bentuk PDF tapi semua isinya.. dokumen yang dilegalisasi yang scan dalam bentuk gambar dan dijadikan satu dalam bentuk PDF. apa bisa pak..?

  18. 13 February 2011    

    @fatkhur, SPK dapat diperoleh pada SBD. Silakan dibaca di http://khalidmustafa.info/?p=1333

    @kartika, silakan menunggu SBD Pengadaan Langsung yang akan dikeluarkan oleh LKPP

    @rangga, boleh kok pak.

  19. M. ISNAINI M. ISNAINI
    16 March 2011    

    Pak saya minta penjelasan: untk tunjuk langsung pengadaan brg <50jt syaratnya brp penyedia?

  20. M. ISNAINI M. ISNAINI
    16 March 2011    

    Apa beda ls dgn paket, brikan dong penjelasanya , soalnya ada ls yg nilai pagunya 700jt

  21. 19 March 2011    

    salam kenal dan sukses selalu pak khalid..
    saya mau numpang tanya masalah panitia pemeriksaan barang 2011, kalo tahun yang sudah-sudah SK pemeriksa ditanda tangani oleh Kepala Daerah. apakah tahun ini masih sama dengan tahun kemarin?.. trus kalo ada link ya dimana ya..?? terima kasih banyak atas jawabannya

  22. M. ISNAINI M. ISNAINI
    21 March 2011    

    Untuk dok pengadaan brg penunjukan langsung apa saja? SPK,….,…

  23. Rudiansyah Rudiansyah
    2 April 2011    

    saya pemula dalam bidang jasa konsultansi, saya sangan terbantu dengan informasi ini…saya mohon bapak dapat memberikan draft surat perjanjian kerja menurut perpres 54 th 2010..terimakasih sebelumnya

  24. dpu bulungan dpu bulungan
    13 April 2011    

    mohon iji share pak, terima kasih

  25. andik andik
    20 April 2011    

    follow @ Masbily
    sesuai penjelasan di atas saya mengambil kesimpulan bearti pengadaan barang secara itemized tidak dibenarkan karena di keppres 80 tidak ada apalagi di perpres 54 tetapi tidak dilarang dalam perpres karena saya cari per pasal tidak ada larangan untuk itemized. nah mohon pencerahannya pak khalid. karena di instansi kami akan amengadakan lelang seperti itu. akan tetapi saya tidak setuju dengan alasan sama dengan bapak.

  26. linda linda
    13 May 2011    

    Mohon penjelasannya pak …
    Tentang pelaksanaan pemilihan penyedia jasa yang gagal dan dilakukan ulang. apakah bagi peserta yg sdh pernah gagal diperbolehkan ikut serta lagi atau bila ingin konsorsium diperbolehkan untuk ikut lagi dalam pemilihan?
    tksh masukannya pak …

  27. habib habib
    6 June 2011    

    Pak, gimana dg Kontrak Sewa Gedung Kantor?apakah bisa ditunjuk langsung rekanan penyedia, soalnya Gedung tersebut sudah di tempati kurang lebih 4 bulan, sedangkan kontraknya belum di buat?

  28. andre andre
    12 December 2011    

    pak mw bertanya mengenai pemasukan dokumen..
    si penyedia pada portal termasuk peminat akan tetapi dia tidak memasukan penawaran (proses lelang gagal) dan pada saat dilakukan lelang ulang si penyedia tersebut memasukan dokumen penawarannya, apakah si penyedia tersebut boleh mengikuti lelang ? mohon penjelasannya terima kasih

  29. 27 December 2011    

    Mas tolong penjelasannya tentang penunjukan langsung, apakah diperbolehkan konsultan perencana ditunjuk menjadi konsultan pengawas untuk kegiatan yang sama. dalam hal penunjukan langsung, mohon penjelasannya pak, makasih sebelumnya salam……

  30. devy devy
    4 February 2012    

    salam kenal pk khalid…
    saya mau nanya nich…tentang pengadaan barang/jasa.
    saya rekanan yang mengisi bahan makanan (sembako)dan sayur mayur untuk makan pasien rawatan di sebuah rumah sakitpemerintah. anggaran dari pihak rumah sakit sebesar Rp 104 juta. secara bahan sembako dan sayur mayur ini saya drop 1 x seminggu, dimana jenis dan kwantitasnya sesuai dengan permintaan pihak rumah sakit. dan kesulitan saya lagi, harga sembako dan bahan sayur mayur ini tidak konstan.Yang ingin saya tanyakan :
    – kontrak jenis apa yang harus digunakan ?
    – berapa persen keuntungan yang diperbolehkan ?
    terima kasih pak khalid atas kesediaan menjawab pertanyaan saya.

  31. 14 February 2012    

    salam kenal pak khalid..klo benar g’da uang fee untuk panitia dan pejabat/pengguna aggaran,kenapa juga pak,didaerah2,sudah sangat tenar dengan fee 10% tu?saya udah 4thun menngeluti dunia kontraktor tapi gak uang perusahaan saya ngak menang,padahal penawaran saya selalu masuk nominasi,setelah di evaluasi,baik evaluasi administrasi maupun evaluasi arematik.knapa bgitu pak?

  32. titik sumiati titik sumiati
    9 May 2012    

    saya mohon petunjuk……..
    Pak saya mengalami kesuliitan dalam pengadaan karena dalam satuan kerja kami belum ada yang lulus pengadaan barang/jasa apakah KPA bisa ditunjuk sebagai PPBJ kareana dana dibawah 50 jt
    Terima kasih

  33. boaz darmawan boaz darmawan
    17 May 2014    

    salam kenal pak,,
    saya mohon petunjuk. bagaimana jika harga di pasar lebih tinggi dari pada standar harga pemerintah (Perbup, Pergub, dll). sebagai contoh kasus, skpd saya mengadakan motor dinas (jenis trail 150 cc). pagu di DPA Rp. 26.000.000. Harga pada standar harga pemerintah Rp. 20.000.000, sedangkan harga di lapangan/dealer Rp. 26.000.000. kami sudah survei semua dealer. Pertanyaannya,, apakah kendaraan boleh diadakan atau tidak? jika sudah terlanjur diadakan dan menjadi temuan bagaimana solusinya? makasih sebelumnya.

  34. 20 May 2014    

    bagaimana cara mendapatkan dokumen pengadaan langsung pakaian dinas dprd terbaru, makasih pak

  35. hadi haryanto hadi haryanto
    16 July 2014    

    selamat sore pak, mohon penjelasan tentang pengalaman pada pekerjaan sejenis pada seleksi jasa konsultansi ??? dan apa dasar meluluskan perusahaan yang baru berdiri masuk dalam daftar pendek… mohon di tanggapi segera ya pak. makasi,

  36. achmad achmad
    2 September 2014    

    mas, mau nanya nih kenapa sih ada bendaharawan yang mau ngadain tender tapi dia di KPP cuma ngajuin spt 3 bulan terkahir dan tidak mengajukan permohonan SKFNya? maksudnya alesan bendaharawan itu lebih milih 3 bulan trakhir bukan memilih diterbitin SKFnya.

  37. yudha alrasyid yudha alrasyid
    12 September 2014    

    From : PT. MITRA DOSI GLOBALINDO
    Consultan Bank Garansi Dan Asuransi
    Jl.Prumpung Sawah No.39 Cipinang Besar Utara
    Jakarta timur
    Name : Yudha Alrasyid
    Contact : 0812 9641 8022
    Telp : (021) 8591 6284 , 8591 7911
    Fax : (021) 8591 6163
    Email : yudha_direksi@yahoo.co.id

    Dengan Hormat,
    Dalam kesempatan ini kami dari PT.MITRA DOSI GLOBALINDO bermaksud ingin
    menawarkan kerjasamanya di bidang peng-coveran bank garansi & surety bond
    Proses Cepat, Tampa Agunan/ Non Colletral .
    Harapan kami, penawaran ini dapat terwujud dalam bentuk kerjasama sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jika perusahaan bapak/ Ibu berminat kami siap melakukan pembicaraan lebih lanjut.
    Demikian surat penawaran ini kami buat, sambil menunggu jawaban dari perusahaan Bapak/Ibu
    besar harapan kami kiranya bapak/ ibu bisa melihatnya di lampiran penawaran yang sudah saya kirim ke perusahaan anda.
    Semoga ini langkah awal kita untuk menjalin kerjasama yang baik
    trimakasih.

  38. erwanto erwanto
    18 September 2014    

    Selamat pagi pak
    mohon petunjuk nih, saya mau mengadakan solar industri 5 Ton kebutuhan Genset, dengan anggaran DIPA,sebaiknya seperti apa pak? permasalahan dilapangan tidak banyak yang mau mengikuti prosedur pengadaan, maunya di bayar cash..sekali lagi mohon petunjuk
    terimaasih

  39. 17 October 2014    

    Apakah lelang ulang boleh menurunkan spesifikasi dengan HPS tetap? apakah perubahan diumukan di awal atau saat amwising? terima kasih..

  40. Yudha Alrasyid Yudha Alrasyid
    13 November 2014    

    Kepada Yth
    Bapak / Ibu Pimpinan Perusahaan
    Di
    Tempat
    Hal : Penawaran Jaminan Peng-coveran Bank Garansi & Surety Bond
    Serta Bisa Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Untuk Akhir Tahun

    Dengan Hormat,
    Terlebih dahulu perkenalkan kami dari PT.MITRA DOSI GLOBALINDO
    sebagai Jasa Asuransi & Bank Garansi Bersertifikat AAUI No.0709000175, dalam kesempatan ini kami bermaksud untuk menawarkan Jaminan Peng-Coveran Garansi Bank & Asuransi yang di Back-Up oleh Perusahaan Perbankan & Asuransi Pemerintah Maupun Asuransi Swasta.
    Adapun hal-hal yang kami tawarkan silahkan bapak/ ibu segera hubungi kami,
    Proses Cepat, Tampa Agunan/Non Collateral .
    Harapan kami, penawaran ini dapat terwujud dalam bentuk kerjasama sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jika perusahaan bapak/ Ibu berminat kami siap membantu .
    Demikian surat penawaran ini kami buat, sambil menunggu jawaban dari perusahaan Bapak/Ibu,
    Semoga ini langkah awal kita untuk menjalin kerjasama yang baik
    trimakasih.

    Salam dan Hormat kami
    PT. MITRA DOSI GLOBALINDO
    Consultan Bank Garansi Dan Surety Bond
    Office:
    Jl.Prumpung Sawah No.39 Cipinang Besar Utara Jakarta timur
    Name : Yudha Alrasyid
    Contact : 0812 9641 8022
    Telp : (021) 8591 6284 ,8591 7911
    Fax : (021) 8591 6163
    Email : yudha_direksi@yahoo.co.id

  41. gilang gilang
    15 April 2015    

    selamat siang pak,saya ingin menanyakan penyedia jasa sudah terpilih dan dia melaksanakan pekerjaannya ( pembangunan gedung (finishing) ada pekerjaan yg di subkontrakan yaitu lift..apakah pekerjaan yg disubkan ppk harus diberi kuitansinya..lalu apabila harga yg tertera di kuitansi jauh dibawah hps..apakah itu termasuk temuan? terima kasih

No Pings Yet

  1. Surat Penawaran Berlangganan Koran | Contoh Surat on 17 June 2015 at 23:07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Komunitas Blogger Makassar, Anging Mammiri
PageRank
Add to Technorati Favorites