Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian II: Jenis dan Metode)

Pada bagian I telah dijelaskan mengenai pengertian umum dari pengadaan barang/jasa. Juga telah disampaikan mengenai persyaratan panita/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa.

Sebelum melanjutkan, saya kembali menginformasikan bahwa pada tulisan kali ini saya hanya akan membahas mengenai Pengadaan Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dan bukan Jasa Konsultasi. Karena metode dari 2 jenis ini amat berbeda. Jadi memang terpisah secara aturan pada Keppres No. 80 Tahun 2003.

Pada bagian ini saya akan mencoba mengutip pasal demi pasal yang ada, juga pelaksanaan di lapangan serta kendala yang dihadapi dan pengalaman langsung dalam menghadapi kendala tersebut.

Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Pada bagian I, telah disebutkan persyaratan penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa. Untuk memastikan setiap perusahaan memenuhi persyaratan tersebut, perlu dilakukan penilaian terhadap kualifikasi atas kompetensi dari masing-masing perusahaan.

Metode penilaian terhadap kualifikasi ini terdiri atas 2 metode, yaitu Prakualifikasi dan Pascakualifikasi.

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan SEBELUM pemasukan dokumen penawaran. Artinya, hanya perusahaan yang memenuhi kualifikasi-lah yang dapat memasukkan penawaran. Metode ini dilaksanakan untuk pelelangan yang bersifat kompleks (termasuk pelelangan diatas 50 M)

Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan SETELAH pemasukan dokumen penawaran. Pada umumnya, prinsip pelelangan menggunakan proses ini (Kecuali Jasa Konsultasi yang wajib menggunakan Prakualifikasi). Bahkan untuk pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, sifatnya adalah wajib (kecuali yang bernilai di atas 50M).

Proses ini dilakukan dengan meminta perusahaan yang ikut pelelangan untuk dapat mengisi formulir isian kualifikasi. Contoh formulir tersebut dapat dilihat disini.

Permasalahan di lapangan pada saat proses kualifikasi yang sering terjadi adalah:

  1. Panitia meminta semua dokumen-dokumen pendukung kualifikasi, seperti contoh-contoh kontrak yang telah dilakukan selama 4 bulan terakhir.
    Sebenarnya, sesuai dengan Pasal 14 Angka 8 telah disebutkan bahwa proses kualifikasi wajib disederhanakan dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan, melainkan cukup dengan formulir isian saja.
  2. Panitia meminta dokumen lain, selain yang telah ditetapkan oleh Keppres. Misalnya kartu tanda keanggotaan asosiasi tertentu.
    Sesuai dengan pasal 14 angka 6 juga telah disebutkan bahwa panitia dilarang menambah persyaratan kualifikasi selain dari peraturan di Keppres ini, atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi, apabila ketentuan tentang kartu anggota atau kartu apapun itu ditetapkan oleh undang-undang, maka dapat dimasukkan sebagai persyaratan. Namun tetap harus sesuai dengan konteks dari pelelangan.
  3. Panitia mempersyaratkan domisili perusahaan harus berada pada satu daerah yang sama dengan institusi penyelenggara lelang.
    Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip terbuka/bersaing dan adil. Yang tidak boleh adalah penyedia barang/jasa berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4 Butir g)
  4. Panitia mempersyaratkan dilakukannya legalisasi ke notaris bagi dokumen-dokumen peserta lelang (misalnya akta dan dokumen pajak).
    Hal ini sama sekali tidak diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan akan memberatkan peserta lelang, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 angka 6, 7 dan 8
  5. Peserta tidak melampirkan dokumen pajak yang dipersyaratkan.
    Walaupun pada prinsipnya untuk penilaian kulifikasi, namun khusus untuk Dokumen Pajak tetap harus melampirkan COPY Bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir dan laporan (minimal) 3 bulan terakhir untuk PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPn (Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 11 Angka 1 butir e dan Penjelasan Keppres Bab II Butir A.1.b.1.e)
  6. Peserta tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada bidang dan sub bidang yang sesuai untuk bukan usaha kecil.
    Perhitungan KD dilihat dari pengalaman pekerjaan yang sejenis dengan rumus KD=2 NPt (Khusus Jasa Pemborongan) atau KD = 5 NPt (Untuk Barang dan Jasa Lainnya). NPt adalah Nilai pekerjaan tertinggi dengan bidang dan sub bidang yang sesuai. Contoh, sebuah perusahaan pernah mengadakan perangkat komputer melalui sistem pengadaan pada sebuah instansi dengan nilai Rp. 500 Juta dan pernah juga mengadakan perangkat meubelair dengan nilai Rp. 750 Juta. Maka, KD perusahaan ini untuk pengadaan perangkat komputer adalah 5 x 500 Juta atau 2,5 M sedangkan KD untuk perangkat meubelair adalah 5 x 750 Juta atau 3,75 M. Artinya, nilai maksimal pengadaan komputer yang dapat diikuti adalah pelelangan dengan pagu anggaran 2,5 M dan untuk meubelair sebesar 3,75 M.
  7. Peserta tidak memilik dukungan keuangan dari Bank dengan nilai minimal 10% dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan minimal 5% untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya.

Nah, itulah sebagian dari proses penilaian kualifikasi dari sebuah perusahaan yang dilaksanakan pada sistem pengadaan barang.

Metode Pengadaan Barang/Jasa

Selain kualifikasi, ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan oleh penyedia barang/jasa, yaitu:

  1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
  2. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
  3. Metode Evaluasi Penawaran

Nah…lumayan ribet khan :D

Untuk bisa mengikuti pelelangan atau pengadaan di kantor pemerintah, hal-hal itulah yang harus diperhatikan.

Selanjutnya, saya akan mencoba sedikit menjelaskan masing-masing metode dan kondisi di lapangan dari metode-metode tersebut.

  1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    Pernah membeli koran Media Indonesia ? Kalau belum, coba beli terbitan hari apa saja (bukan promosi lhooo). Lihat pada kolom pengadaan. Biasanya ada belasan bahkan puluhan iklan pengadaan dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. Lengkap dengan berbagai persyaratannya :)Kemudian, kalau anda mencoba jalan-jalan ke kantor pemerintahan, pengumuman lelang serupa juga ada yang ditempel pada papan pengumuman. Namun, ada beberapa dari pengumuman tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam koran.Nah, disisi lain, juga mungkin pernah mendengar, tiba-tiba dalam sebuah proyek sudah ada pemenangnya, tanpa pernah diinformasikan di media massa.Bagaimana ini terjadi ?Hal ini terjadi karena metode pemilihan penyedia barang dan jasa itu juga berbeda, beda. Untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, metode pemilihannya terbagi atas 4 (empat) jenis, yaitu: 

    • Metode Pelelangan Umum
      Metode inilah yang merupakan prinsip utama pengadaan barang, yaitu dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi institusi. Biasa dilakukan untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 100 Juta
    • Metode Pelelangan Terbatas
      Secara prinsip, sistem pengumumannya sama dengan pelelangan umum, tetapi di dalam pengumuman tersebut sudah mencantumkan nama penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk mengerjakan. Jenis ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang penyedianya diyakini terbatas saja, dan untuk pekerjaan yang kompleks
    • Metode Pemilihan Langsung
      Merupakan metode pemilihan yang membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dan sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi. Metode ini cukup diumumkan melalui papan pengumuman resmi institusi atau bila memungkinkan melalui internet. Metode ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bernilai di antara Rp. 50 Juta sampai Rp. 100 Juta.
    • Metode Penunjukan Langsung
      Metode ini langsung menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis maupun harga. Biasanya digunakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus. Termasuk apabila nilai pengadaan dibawah Rp. 50 Juta
  2. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
    Kemudian, bagaimana cara sebuah penyedia barang/jasa memasukkan penawaran setelah melihat adanya pengumuman pelelangan/pengadaan di sebuah instansi ? Jangan berpikir bahwa pemasukannya cukup dengan membawa “company profile” dan daftar harga, kemudian datang di kantor dan bernegosiasi. Tentu saja tidak seperti itu :)Metode penyampaiannya juga diatur di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, dimana metode tersebut dibagi menjadi 3 jenis metode, yaitu: 

    • Metode Satu Sampul
      Dalam metode ini, dokumen-dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan.Tolong berhati-hati dalam pemasukan dokumen-dokumen ini. Baca BAIK-BAIK Dokumen Pengadaan yang diberikan pada saat mendaftar untuk mengikuti sebuah pelelangan. Karena banyak hal yang kelihatannya sepele namun dapat digunakan oleh panitia untuk menggugurkan penawaran sebuah perusahaan. Contohnya, jangan menuliskan apa-apa pada sampul, selain yang dipersyaratkan pada dokumen lelang. Juga perhatikan baik-baik persyaratan dokumen administrasi yang harus dilampirkan. Jangan sampai tertinggal satupun. Misalnya jaminan penawaran atau dokumen kualifikasi. Karena, apabila dokumen telah diserahkan, sama sekali dilarang untuk menyusulkan dokumen lainnya. Karena masuk dalam kategori post bidding.Juga perhatikan setiap kalimat pada dokumen lelang, jangan sampai ada keharusan untuk menjilid dokumen administrasi dalam bentuk buku namun tidak dilaksanakan (pernah saya temui kejadian di sebuah pelelangan, sebuah perusahaan digugurkan karena tidak menjilid dokumennya, dan itu sah karena telah disampaikan di dalam dokumen lelang dan telah disetujui pada saat rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing)Apabila dokumen pelelangan dikirim melalui pos, maka sampul ini ditutup lagi dengan sampul penutup. Dimana pada sampul penutup inilah dituliskan nama dan alamat dari institusi yang dituju.
    • Metode Dua Sampul
      Metode ini memisahkan antara dokumen administrasi dan teknis dengan dokumen harga. Dokumen administrasi dan teknis dimasukkan di dalam satu sampul (sampul I) dan diberi label “Dokumen Administrasi dan Teknis”, sedangkan dokumen harga dimasukkan ke dalam sampul lainnya (sampul II) dan diberi label “Dokumen Harga.” Kedua sampul ini kemudian dimasukkan ke dalam satu sampul, yaitu sampul penutup dan diserahkan kepada panitia pada saat penyerahan dokumen. Apabila dokumen dikirim melalui pos, maka sampul ini harus dibungkus lagi ke dalam satu sampul untuk pengiriman.Yang harus diperhatikan pada metode ini adalah proses pelabelan dari setiap sampul. Jangan sampai tertukar dan jangan sampai ada kesalahan dalam pelabelannya. Juga, jangan sampai ada dokumen administrasi yang “kesasar” masuk ke dalam dokumen harga.Saya pernah mengalami beberapa perusahaan dinyatakan gugur karena dokumen asli jaminan penawaran berada di dalam sampul harga. Sedangkan untuk membuka sampul harga harus menyelesaikan penilaian administrasi dahulu. Akibatnya, dokumen tersebut dianggap tidak ada.
    • Metode Dua Tahap.
      Metode ini sama dengan metode dua sampul. Yang membedakan adalah, sampul administrasi dan teknis serta sampul harga tidak diserahkan pada waktu yang bersamaan.
  3. Metode Evaluasi Penawaran.
    Beberapa waktu yang lalu, pada beberapa pemberitaan yang dimuat di media massa, saya cukup geli membaca pemberitaan tentang kecurangan yang dituntut oleh penyedia barang/jasa terhadap suatu proses lelang. Mereka banyak yang menuntut, karena merasa harga penawarannya terendah, malah dikalahkan oleh panitia. Sedangkan sudah jelas-jelas panitia pada berita tersebut melakukan evaluasi sistem nilai. Ini adalah bukti ketidaktahuan mereka terhadap aturan.Dalam proses lelang, tidak selamanya harga terendah yang pasti menang. Karena beberapa kegiatan menuntut adanya kualitas yang tinggi dimana sebagian besar berbanding terbalik dengan harga. Oleh sebab itu, maka metode evaluasi penawaran juga terdiri atas beberapa jenis, yaitu: 

    • Metode Evaluasi Sistem Gugur
      Metode ini melakukan penilaian secara berjenjang. Yang pertama dinilai adalah dokumen administrasi. Apabila sesuai dengan yang dipersyaratkan maka dilanjutkan dengan penilaian teknis. Perusahaan yang administrasinya kurang lengkap, langsung digugurkan saat itu juga dan tidak mengikuti penilaian teknis.Selanjutnya dilakukan penilaian teknis terhadap spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. Apabila sesuai dengan yang dibutuhkan maka langsung dilanjutkan dengan pembukaan harga. Bagi perusahaan yang tidak lulus teknis, langsung digugurkan saat itu juga, walaupun harganya termurah.Kemudian, seluruh perusahaan yang telah lulus administrasi maupun harga, dibuka penawaran harganya. Dan harga terendahlah yang dinyatakan memenangkan pengadaan.Namun, di dalam pelaksanaan sehari-hari, sistem ini biasanya dibalik. Pada saat pembukaan penawaran, langsung membuka harga penawaran dari seluruh peserta. Yang diperiksa administrasi dan teknisnya adalah perusahaan yang berada pada urutan 1 hingga 3 yang terendah di dalam penawaran harganya. Metode evaluasi sistem gugur ini yang paling sering digunakan di dalam pelelangan. Keuntungannya adalah cepat dalam memberikan hasil akhir. Metode evaluasi ini paling sering disandingkan dengan Metode Pemilihan Pelelangan Umum dan Metode Penyampaian Dokumen Satu Sampul.
    • Metode Evaluasi Sistem Nilai.
      Metode inilah yang tadi saya sebutkan sering tidak dipahami oleh penyedia barang/jasa. Metode evaluasi ini dilakukan dengan memberikan nilai angka tertentu kepada setiap unsur di dalam penawaran. Kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta, dimana nilai tertinggilah yang dinyatakan menang.Biasanya, metode ini dilakukan untuk pekerjaan yang sangat memperhatikan kualitas teknis dibandingkan dengan harga. Karena pada beberapa jenis pekerjaan, harga biasanya tidak menipu. Dimana semakin mahal harga suatu barang, maka semakin baik juga kualitasnya.Beberapan perbandingan yang sering digunakan adalah 60:4, 70:30 dan 80:10, malah pada beberapa lelang menetapkan 90:10 untuk perbandingan nilai teknis dan harga.Sangat besar kemungkinan penawaran dengan harga terendah dikalahkan dengan sistem ini. Namun, untuk mencari kualitas barang ataupun pekerjaan, metode inilah yang terbaik.
    • Metode Evaluasi Biaya Selama Umur Ekonomis.
      Sistem evaluasi ini mirip dengan evaluasi sistem nilai. Dimana nilai ditetapkan kepada barang dengan melihat umur ekonomisnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan.Evaluasi ini biasanya digunakan kepada proses pengadaan yang sangat memperhatikan nilai susut barang.Saat ini, masih jarang pengadaan barang/jasa yang menggunakan evaluasi ini.

Nah, demikian penjelasan mengenai Jenis dan Metode yang digunakan pada pengadaan barang/jasa pada institusi pemerintah.

Tulisan berikutnya adalah prosedur pengadaan barang dan jasa, agar setiap penyedia barang/jasa dapat dengan mudah mengikuti proses pelelangan.

139 Comments

  • By puji rachmanto, 18 February 2008 @ 16:00

    salam kenal dari saya
    selamat ya pa lulus L4 saya saja cuman bisa lulus L2
    tapi ngapapa terus berjuang ok

  • By Hazna, 20 February 2008 @ 14:08

    Dear penulis,

    Ulasan Anda menarik dan membuka wawasan kami tentang pemahaman tender.

    Sering kali saya sebagai peserta yang terlibat langsung dalam proses pembukaan sampul atau penentuan pemenang, melihat kejanggalan demi kejanggalan.
    Toh kita menyerah tidak mengemukakan argumen pembenaran (meskipun terbukti benar) karena secara psikologis ‘pembeli adalah raja’ dan dalihnya demi menjaga kesinambungan menjadi rekanan, menjaga hubungan psikologis person to person dengan tim pengadaan.

    Pernah kami mencoba untuk mengangkat ‘kecurangan’, walaupun akhirnya menang namun kami ‘dipersulit’ setelahnya. SPK lebih dari 2 bulan baru ditandatangani dengan alasan yang ‘mengada-ada’ (terbukti), tentunya hal ini mengakibatkan kerugian bagi kami. Mis: batas waktu jaminan penawaran mjd diperpanjang, penjadwalan ulang antara konsorsium/mitra kami. Tentu berdampak materiil dan non-materiil.

    Kami pahami hal ini adalah kesalahan/kerugian di diri kami, untuk itu kami minta saran tentang cara membentuk ‘mental’ untuk berani mengemukakan pendapat dalam mengungkapkan fakta (kecurangan) tanpa dihantui akibat negatif/buruk setelahnya.

    Bagaimana menyiasatinya? Tentunya dari sudut pandang sistem memang aturan mesti ditegakkan, namun dari sisi etika / psikologi sering berbenturan.

    Please share….

    Salam

  • By khalidmustafa, 20 February 2008 @ 16:08

    Wah…ini yang susah, kalau membandingkan antara aturan dengan efek psikologis. Karena sebagai manusia, kalau “merasa” dirinya benar, namun kemudian terbukti bahwa dia “salah” dengan aturan-aturan yang sudah jelas, pasti akan menyimpan “dendam.” Minimal ada sebuah efek psikologis yang terus menghantui.

    Ini adalah contoh orang yang tidak mampu memisahkan antara pekerjaan dengan perasaan atau dalam bahasa kerennya “tidak profesional”

    Untuk menjaga hal seperti ini, sebaiknya sejak awal sudah diwanti-wanti terlebih dahulu segala akibat yang akan timbul dalam proses pelelangan. Malah, kalau sudah tampak berbagai “kecendrungan” kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sudah diperingatkan terlebih dahulu. Ini lebih baik dibandingkan dengan menyanggah di kemudian hari.

    Lebih baik terkesan “ribut” sejak awal, dibandingkan “hancur” pada akhirnya :)

  • By Gandhi, 22 February 2008 @ 02:48

    lulus L4, l2 itu apa pak? whuaaaaaaaaah… bingung saya. tapi makasih pak postingannya. Manfaat banget.

    salm kenal.

  • By khalidmustafa, 22 February 2008 @ 04:18

    L4 itu lulus ujian sertifikasi dan memperoleh sertifikat yang berlaku selama 4 tahun, sedangkan L2 itu masa berlaku sertifikatnya adalah 2 tahun.

  • By ahyarwahyudi, 13 March 2008 @ 20:57

    salam kenal untuk pak khalid,
    saya didaftarkan kantor saya untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. kira-kira apa saja persiapan saya menghadapi ujian tersebut, setidaknya tidak mengecewakan kantor yang mendaftarkan saya. saya kurang begitu mengerti tentang pengadaan barang/ jasa, maklum saya baru kerja di kantor dinas cuma 6 bulan, sebelumnya di tempat pelayanan yang tidak mengenal tentang pengadaan barang. terima kasih atas informasinya.

    banjarbaru, 13 maret 2008

    ahyar wahyudi

  • By khalidmustafa, 14 March 2008 @ 08:31

    @ahyarwahyudi, prinsipnya cuman 1 pak, silakan dipahami benar-benar Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya. Untuk menghadapi soal ujiannya, baca benar-benar setiap kalimat dalam paragraf soal. Karena amat banyak kalimat “pengalih” dan “pengecoh” dari soal ujian tersebut.

    Selamat mengikuti ujian pak, semoga sukses…

  • By bagus pambudi, 7 April 2008 @ 22:41

    malam mas khalid, melenceng dari forum diskusi karena setelah saya baca kalo mas khalid dari PKLN, mau tanya tentang PKLN :?1. yang menangani beasiswa unggulan (saya singkat BU) di biro PKLN siapa dan apakah beliau juga memiliki blog (akibat virus ngeblognya mas khalid)
    2. secara garis besar untuk memperoleh BU apakah harus tes BU terlebih dahulu kemudian kuliah ato tes di jurusan yang akan diambil kemudian setelah lulus mengajukan BU ?
    3. apakah BU hanya boleh/diutamakan dari pns diknas ato pns instansi lain seperti sayapun bisa mendaftar tanpa dibedakan
    4. mohon penjelasannya mengingat informasi tentang BU di daerah saya (kabupaten batang, jateng) amat minim
    terima kasih, sukses untuk anda

  • By khalidmustafa, 8 April 2008 @ 00:17

    @bagus pambudi, silakan buka http://beasiswaunggulan.diknas.go.id pak

    dan silakan memanfaatkan kontak disana untuk berdiskusi lebih jauh. Sy khawatir tidak bisa menjelaskan secara baik dan benar karena bukan kompetensi saya.

  • By Sutedjo, 6 May 2008 @ 17:04

    Pak Mus, sya tdk berkomen tapi bertanya bolehkan!
    Begini Pak, kami ditugaskan mengadakan barang e-journal (Science Direct Journal) harga yang ditawarkan paket berlangganan selama 7 bulan Mei s/d Des 2008 nilai lebih kurang 1.140.800.000 plus pph dan ppn 1.254.800.000,-. Specnya terdiri 21 topik jurnal current 1995-2008, plus 6 Backfiles 1995 kebawah. Barang tersebut pemiliknya satu yaitu Elsevier Publisher, dengan satu perwakilan di Indonesia (I-Group Indonesia Ltd), namun perwakilan menunjuk PT “X” sebagai distributor tunggal. Nah metode kami adalah penunjukkan langsung, karena sifat khusus tersebut (pemiliknya satu-satunya, distributor yang ditunjuk satu). Apakah tindakan kami melanggar Kepress 80? Mohon penjelasan, sebab setelah terjadi deal melalui proses pengadaannya, baik panitia, penyedia jasa dan pimpinan Institusi kami, sambungan online journalnya sudah dibuka sejak 1 Mei 2008 kemarin. Barangkali Bapak ada contoh kasus penunjukan langsung sebagaimana kasus saya tersebut, tolong saya diemail lewat tedjo@its.ac.id atau sutedjo05@yahoo.com. Trims Pak Mus

  • By khalidmustafa, 6 May 2008 @ 17:29

    @Sutedjo, maaf saya bertanya balik, apakah e-Journal itu berbentuk software atau barang jadi ? Dan kalau bentuknya software apakah tidak ada perusahaan lain yang mampu membuat software serupa ?
    Kemudian, kalau bentuknya barang, apakah hanya perusahaan tersebut yang satu-satunya dapat mengadakan ?

    Kemudian, mengapa tidak mencoba untuk melaksanakan dengan sistem lelang umum ? Kalau benar hanya perusahaan tersebut yang mampu, maka pasti hanya dia yang mendaftar dan memasukkan dokumen lelang. Kalaupun hanya satu perusahaan, bukankan dapat melalui proses pengadaan ulang dan akhirnya kembali menetapkan perusahaan tersebut sebagai pemenangnya ?

    Saya belum berani mengatakan apakah melanggar Keppres No, 80, karena tidak paham subjek lelangnya, sehingga sulit menetapkan kekhususan kasus ini.

  • By Sutedjo, 7 May 2008 @ 16:15

    Terima kasih, bentuk barangnya data elektronik, hanya bisa diakses lewat internet 24 jam lewat server ITS dan dapat didownload. Oh iya, jauh sebelum penunjukan langsung ITS diberi kesempatan uji coba selama 1 bulanan. Sebelumnya kami juga sudah berlangganan Pro Quest online journal nilainya 70 jt (plus CD ROM), topiknya tidak terlalu banyak. Sudah berlangsung 3 tahunan. Pada Kepres pasal berapa, lupa juga disebutkan penunjukan langsung dapat dilakukan karena kasus khusus penyedia jasa hanya satu, dalam hal ini I-Group (Asia-Pacific) Ltd. perwakilan Indonesia di Jakarta. Oleh karena I-Group menunjuk PT X sebagai distributor tunggal Science Direct Journal untuk melaksanakan penawaran barang jasa ke ITS. Panitia pengadaan yang melaksanakan prosedure penunjukan langsung, sehingga didapat harga yang saya sebutkan sebelumnya. Mudah-mudahan membantu P Mus untuk memberikan jawaban, atau ada kasus yang sama yang bisa dijadikan contoh. Trims

  • By DIAN PUSPITA, 8 May 2008 @ 09:44

    PAK MAAF SAYA MASIH KURANG MEMAHAMI DENGAN PROSES PENGADAAN DIBAWAH 50 JUTA / PENUNJUKKAN LANGSUNG. PERTANYAAN SAYA : APAKAH PENGADAAN TERSEBUT HARUS MELALUI PENGUMUMAN / TIDAK, DAN APAKAH JUGA HARUS MENCANTUMKAN HPS. SAYA MENUNGGU JAWABAN SECEPATNYA, TERIMAKASIH BANYAK

  • By khalidmustafa, 8 May 2008 @ 10:30

    @Sutedjo, sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, apabila peyedia barang hanya 1 yang mampu melaksanakan kegiatan atau barang yang diminta adalah barang spesifik yang sama sekali tidak dapat digantikan dengan jenis atau tipe yang lain, disilakan menggunakan penunjukan langsung. Tapi tolong dibuatkan kajian mendalamnya, sehingga pada saat pemeriksaan nanti seluruh alasan telah tertuang secara tertulis.

    @Dian Puspita, sebenarnya kalau melihat Keppres No. 80 dan Penjelasannya, proses pengadaan dengan penunjukan langsung telah tertulis dengan cukup jelas. Kalah masalah pengumuman, tetap dilaksanakan minimal pada papan pengumuman resmi lembaga dengan mencantumkan pagu anggaran, dan bukan HPS. HPS nanti disampaikan pada saat negosiasi teknis dan harga.

  • By Sutedjo, 8 May 2008 @ 14:11

    Pak Mus, muncul pertanyaan lagi tentang distributor/agen tunggal. Syaratnya apa, suatu badan usaha dikatakan distributor/agen tunggal; kedua. apa cukup dengan surat keterangan dari I-Group (Asia-Pacific) yang menyatakan menunjuk PT X sebagai distributor tunggal, kalau tidak seperti apa; ketiga apa benar suatu badan usaha distributor tunggal suatu saat tidak menjadi distributor tunggal lagi, kapan dan mengapa? Trims, jangan bosan ya !
    Salam
    Tedjo

  • By khalidmustafa, 8 May 2008 @ 14:23

    Waduh, untuk ini kayaknya saya harus liat2 UU tentang Perdagangan, tapi menurut pendapat pribadi adalah, sebuah unit usaha dinyatakan sebagai distributor tunggal apabila ada dokumen resmi dan legal yang dikeluarkan oleh produsen atau pabrikan yang menunjuk unit usaha tersebut sebagai distributor TUNGGAL (bukan distributor saja yah) dari produk mereka.

    Yang perlu ditekankan, bahwa dokumen tersebut bukan sekedar surat keterangan saja, tetapi harus merupakan sebuah dokumen resmi dengan persyaratan hukum tertentu, misalnya berupa akta atau sertifikat yang ditandatangani resmi dan terdaftar di Notaris sebagai sebuah dokumen hukum.

    Dinyatakan tidak menjadi distributor tunggal lagi apabila ada Unit Usaha lain yang melaksanakan penjualan barang yang sama dengan didukung oleh produsen. Dukungan tidak harus melalui surat tetapi penerimaan garansi yang dikeluarkan oleu Unit Usaha tersebut kepada produsen sudah dapat dianggap sebagai dukungan.

    CMIIW

  • By DIAN PUSPITA, 9 May 2008 @ 15:21

    terimaksasih atas jawabannya pak, lalu bagaimana dengan pengumuman penetapan pemenang, apabila dikondisikan pengadaan barang dengan penunjukan langsung dan hanya mengundang 1 peserta. apakah masih perlu diumumkan pemenangnya, atau hanya surat pemberitahuan kepada peserta tersebut. trims

  • By khalidmustafa, 10 May 2008 @ 20:25

    SUrat pemberitahuan sudah cukup

  • By DIAN PUSPITA, 12 May 2008 @ 16:24

    Mas ijin bertanya lagi, kantor saya akan rencananya akan dilakukan pengadaan BBM dengan pagu anggaran 12 juta. pengadaan rencananya akan melalui SPBU, mengingat pagunya dibawah 50 juta maka pengadaan akan dilaksanakan dengan penunjukan langsung, masalahnya mas, harga bensin setiap SPBU adalah sama, untuk itu perlukah saya tetap membuat HPS nya atau tidak usah saja. terimakasih atas jawabannya.

  • By DIAN PUSPITA, 14 May 2008 @ 16:51

    mas tolong jawabannya, terimakasih

  • By khalidmustafa, 15 May 2008 @ 21:54

    wah, kalau harga yang sudah pasti dan sudah ditentukan oleh pemerintah, utamanya yang digunakan adalah BBM bersubsidi, ya gunakan saja patokan harga itu sebagai HPS :)

  • By beni, 21 May 2008 @ 15:42

    salam kenal pak, saya sebenarnya sudah lulus L2 tapi saya masih bingung dengan lelang, terutama dengan pelaksanaan pembukaan lelang.Yang akan saya tanyakan pada saat pembukaan pnawaran dengan pascakualifkasi,3 rekanan dengan harga terendah diplih dulu ya? baru kemudian diseleksi kelengkapan adminintrsainya ya?kalo bisa tolong pak dibahas suasana pada saat pembukaan penwaran
    terimakasih

  • By wancik, 30 May 2008 @ 09:47

    Mas, ijin bertanya.
    1. Ada gak peraturan/standar untuk honor panitia dan PPK/PPK maupun PA. Honor tersebut untuk 1 (satu) pekerjaan atau untuk 1 (satu) kegiatan yang terbagi dalam beberapa pekerjaaan?
    2. Dalam proses klarifikasi dokumen kualifikasi perlu tidak kita melihat seluruh ASLI DOKUMEN yang kita perlukan untuk kebenaran dokumen. Contohnya dalam pekerjaan konstruksi: Kami memerlukan pekerja/tukang yang memiliki sertifikat (bukan tenaga ahli perusahaan) dan peralatan utama yang diperlukan.
    3. Dalam hal evaluasi teknis, sebelumnya kita tawarkan Waktu pelaksaan pekerjaan yang maksimal. sehingga apabila ada perusahaan yang mampu melaksanakan pekerjaan yang kurang dari waktu maksimal yang kita tentukan akan memproleh Point yang lebih tinggi. Bolehkah waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi Point tersendiri dalam evaluasi teknis?
    Terimakasih atas penjelasaannya.

  • By khalidmustafa, 31 May 2008 @ 10:58

    Maaf baru sempat balas, kesibukan luar biasa nih…

    @beni, sebenarnya cara tersebut untuk mempermudah saja. Apabila metode satu sampul, evaluasi sistem gugur yang digunakan, maka saat pembukaan penawaran, seluruh harga dibuka dan dipampangkan kepada seluruh rekanan. Nah, ketentuan memeriksa kelengkapan administrasi dan teknis itu nantinya belaku pada saat evaluasi. Jadi saat pembukaan, semua dokumen dibuka dan dicek kelengkapan secara umum

    @wancik:
    1. Standarnya ada pak, api bukan diatur oleh Keppres No. 80, melainkan pada standar biaya yang dikeluarkan oleh depkeu
    2. Justru saat klarifikasi itulah perlu kita mengecek langsung kebenaran semua dokumen, Bahkan apabila panitia kurang yakin dengan alamat peserta, dapat mengunjungi kantor penyedia barang/jasa. Termasuk bisa saja meminta dokumen asli untuk diperlihatkan.
    3. Wah, waktu adalah komponen yang amat sulit dinilai, karena sifatnya berada di masa depan, Bagaimana kita bisa menjamin mereka akan dapat melaksanakan tepat waktu atau sesuai yang mereka tawarkan ? Jadi, sebaiknya jangan memasukkan komponen waktu di dalam point penilaian. Bukankah panitia sudah memiliki estimasi waktu penyelesaian terbaik ? Nah, disinilah pentingnya dokumen teknis yang kuat.

  • By wancik, 31 May 2008 @ 16:07

    Pak Khalid, boleh minta kepmen/permenkeu nya untuk standar honor panitia pengadaan. saya sudah lama mencari2 tapi belum dapat buku atau softcopy nya yang terbaru.
    trima kasih…

  • By khalidmustafa, 31 May 2008 @ 18:56

    Hasil dari googling dengan keyword “Standar Biaya Tahun 2008″

    http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/07-07-25,%20Standar%20Biaya%202008.pdf

  • By choirul, 2 June 2008 @ 19:33

    salam kenal dari sya di kalimantan timur
    pak khalid saya kesusahan mencari referensi untuk standart upah tenaga konsultan pak ato billing ratenya…dimana saya bisa mencarinya pak atau kalo ada soft copynya pak
    terima kasih

  • By choirul, 2 June 2008 @ 19:35

    pak dimana mencari standart harga jasa (upah) konsultan
    terima kasih

    choirul
    dian_tarakan@yahoo.com
    08125407343

  • By choirul, 2 June 2008 @ 19:37

    pak dimana mencari standart harga jasa (upah) konsultan
    terima kasih

    choirul
    dian_tarakan@yahoo.com
    08125407343

  • By Ranie Handayani, 9 June 2008 @ 15:13

    pa…ada undang2 ngak dalam penawaran administrasi.minimum dan maksimum dalam menawar???aku ada contoh.perusahaanku uda menang dalam dokumen teknis dengan nila 74,.. peringkat ke dua hanya 62,.. secara logika itu menang.tapi pada saat pembukaan sampul II pemenang ke 2 menawra harga hingga 42%.maaf apa itu masuk diakal???dari perusahaan kami hanya 20 %.dan itu membuat perusahaan kami kalah.
    Mohon informasinya pa.karena saya masih menjadi murid baru..jadi butuh banyak bimbingan.hehhehhe
    thanks

  • By khalidmustafa, 10 June 2008 @ 06:57

    Tidak ada batasan minimum untuk penawaran harga. Yang ada adalah batasan maksimum yaitu pagu angaran. Kalau penawar memberikan batasan diatas pagu, maka secara otomatis penawarannya dianggap gugur.

    Apabila harga penawaran kelewat rendah, maka panitia berhak melakukan klarifikasi terhadap kewajaran harga dan berhak meminta peserta untuk menaikkan jaminan pelaksanaan.

    Info ini dapat dibaca pada Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II.A.1.f.13.b

  • By Ririn Dwi A, 19 July 2008 @ 14:30

    Mohon tanggapannya Pak, tentang pengadaan secara swakelola
    Apa saja syaratnya ?

  • By izoel, 21 August 2008 @ 12:14

    Pa. Kalo jasa konsultasi untuk seleksi langsung dengan prakualifikasi evaluasi penawaran
    boleh enggak memakai satu sampul sesuai Kepres. mohon di jawab secepatnya soalnya saya mau membuat jadwal lelang

  • By khalidmustafa, 21 August 2008 @ 13:11

    @Ririn Dwi, silakan lihat Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab. III yang khusus membahas tentang swakelola

    @izoel, Berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 Paragraf Ketiga, Pasal 23 Ayat 2, disebukan bahwa salah satu metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultasi adalah metode satu sampul.

  • By Reno, 26 August 2008 @ 16:11

    Salam kenal Pak,
    Langsung aja Pa, dalam DPA salah satu dinas (Pemerintahan) terdapat kegiatan yang ruang lingkupnya adalah percetakan dengan total Anggaran 300 Juta. Dalam kegiatan tersebut dinas bersangkutan hanya membuat MOU (Perjanjian) dengan pihak ketiga (Rekanan) tanpa proses pelelangan dengan alasan Pembayarannya dilakukan bertahap-tahap.

    Gambaran singkat kegiatan tersebut adalah Sbb :
    – Berdasarkan pesanan dari masing2 divisi, bagian Pembelian (PPTK Kegiatan) melakukan order pesanan kepada pihak ketiga, kemudian sesudah jatuh tempo faktur tagihannya dibayar, perlu diketahui : a. Pembayaran per pesanan/Faktur tagihan paling tinggi Rp.25 Juta. b.Pesanan dilakukan 1 Kali tiap 1 bulan c. Pihak terkait tidak melakukan sekaligus pesanan dengan total anggaran karena tidak memungkinkan dalam segi tempat dan keamanan.

    Pertanyaan : 1. Apakah Proses pengadaaan barang ini bisa dibenarkan atau tidak(tolong referensi dasar hukumnya)
    2. Kalau tidak benar bagaimana proses pengadaan barang yang seharusnya di tempuh ( tolong juga Referensi Dasar hukumnya)

    Mohon banget Bapa Khalid untuk sarannnya.Terima Kasih Banyak

  • By khalidmustafa, 3 September 2008 @ 15:14

    @Reno, maaf baru bales, kesibukan di awal Ramadhan ini luar biasa. Ngecek blog aja udah jarang :(

    Pada pronsipnya, PPK dilarang memecah paket dengan tujuan menghindari lelang. Sedangkan untuk pembayaran secara bertahap seperti contoh di atas, dapat menggunakan kontrak sistem harga satuan (Keppres No. 80 Tahun 2003 Paragraf Kedua Pasal 30 Ayat 3)

  • By eka surya putra, 7 April 2009 @ 02:30

    assalamualakum pak, apakah dokumen lelang yang tidak mempersyaratkan rekapitulasi perhitungan TKDN bisa dianggap sah ? kalau Boleh-boleh aja gimana implementasi pasal 44 kepres 80, permen perindustrian no. 11/M-IND/PER/3/2006 dan peraturan sekjen departemen perindustrian no. 372/SJ-IND/PER/6/2006 mohon pencerahan, sebelumnya trims

  • By wong, 25 April 2009 @ 22:29

    mas khalid, thanks atas journalnya, membantu bener,

    saya mau tanya tentang bagaimana cara evaluasi dokumen prakualifikasi dengan metode pemilihan langsung, apa apa saja yang perlu di evaluasi, bagaimana cara menghitung atau menilainya ?

    terima kasih sebelumnya mas.

  • By khalidmustafa, 28 April 2009 @ 18:12

    @wong, penilaian kualifikasi sebenarnya sederhana, yaitu mengecek kebenaran dari isian dokumen kualifikasi yang dilampirkan pada dokumen penawaran. Jadi dicek mengenai SIUP, TDP (kalau diminta), pajak, Kemampuan dasar/KD, dan lain-lain sesuai pasal 11 Keppres No. 80 Tahun 2003

  • By hari kusharpomo, 9 June 2009 @ 09:07

    assalamualaikum. Pak, saat ini kami sedang melaksanakan Pelelangan Pengadaan Bahan Pakaian Dinas. Kami membuat spesifikasi yang sifatnya toleransi sesuai dengan yang disarankan Balai Besar Tekstil. Artinya, ada Range / Batasan – batasan tertentu didalam spesifikasi tsb. Saya ambil contoh, u/ item 1. lebar kain 59 cm toleransi minimum, 2. Berat kain 120 g/m2 toleransi minimum, 3. Arah lusi 54 kg toleransi maksimum. Nah, pada saat pembukaan dok. penawaran, ada salah satu calon penyedia barang yang membuat spesifikasi sesuai item-item diatas sbb : 1. lebar kain 54 cm, 2. Berat kain 320 g/m2, 3. Arah lusi 142 kg. Yang ingin saya tanyakan, 1. apakah Calon penyedia barang tsb masih bisa diikut sertakan kedalam proses-proses selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku? 2. Apakah panitia lelang bisa berkonsultasi dengan Balai Besar Tekstil / Balai Besar Tekstil Jakarta / Laboratorium Pengujian lainnya untuk menentukan pemenang lelang? terima kasih atas jawaban Bapak.

  • By khalidmustafa, 9 June 2009 @ 09:18

    Waduh pak Hari, sayang saya gak ngerti tekstil :)

    Cuman prinsipnya begini, spesifikasi yang ditetapkan panitia adalah spesifikasi kebutuhan minimum yang dibutuhkan. Disini adalah hak penuh panitia sesuai dengan aturan Keppres No. 80 asal tidak memihak pada satu pihak tertentu.

    Spesifikasi teknis dimasukkan pada dokumen teknis dan kemudia dokumen ini akan menjadi acuan bagi calon penyedia barang/jasa untuk memasukkan penawaran.

    Pada prinsipnya, calon penyedia barang/jasa bisa memasukkan spek apapun, bahkan bisa saja menyimpang dari spek yang dibutuhkan oleh panitia. Namun, konsekwensinya, panitia juga berhak menggugurkan calon penyedia barang/jasa tersebut saat penilaian teknis dilaksanakan.

    Saya coba ambil 1 item dari contoh bapak di atas, yaitu lebar kain minimum. Panitia mempersyaratkan lebar minimum adalah 59 cm, namun peserta memasukkan 54 cm, artinya calon penyedia barang sudah melewati tahapan pendaftaran, penjelasan, dan penilaian administrasi. Tapi, dengan spek di atas, panitia berhak menggugurkan peserta tersebut dengan alasan spek barang yang dimasukkan tidak sesuai spek yang dipersyaratkan. Artinya, peserta yang bersangkutan digugurkan dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pembuktian kualifikasi (kalau pakai sistem gugur)

  • By khalidmustafa, 9 June 2009 @ 09:20

    Tambahan dikit :)

    Spek yang ditetapkan panitia adalah spek “Minimal”, jadi kalau ada yang memasukkan melebihi dari spek tersebut, tentu saja dapat diteruskan karena akan menguntungkan negara.

    Tapi ini kembali lagi bergantung pada sistem penilaian yang dilakukan, apakah sistem gugur atau sistem nilai :)

  • By hari kusharpomo, 9 June 2009 @ 12:46

    Metode yang digunakan adalah sistem gugur.

  • By hari kusharpomo, 9 June 2009 @ 12:49

    Pertanyaan saya yang ke-2 bagaimana, Pak?

  • By hari kusharpomo, 9 June 2009 @ 13:47

    Pak, tanya lagi. Apabila terjadi pelelangan ulang, apakah pagu pada saat pelelangan yang pertama, misal Rp. 300.000.000,- , kita kurangi sebesar Rp. 274.000.000,- karena adanya penurunan harga di pasaran?

  • By khalidmustafa, 9 June 2009 @ 16:14

    Pak Hari, khusus pertanyaan ke 2, sebenarnya wewenang menentukan pemenang ada di tangan panitia dan bukan di Balai Besar Tekstil. Yang bisa dilakukan hanyalah, dari panitia meminta masukan Balai Besar Tekstil untuk hal-hal yang sifatnya meragukan. Misal, menentukan apakah penawaran peserta itu lebih baik atau lebih buruk dari spesifikasi teknis yang telah ditentukan panitia.
    Dari sini, bisa dijadikan dasar untuk menggugurkan calon penyedia barang/jasa

    Untuk lelang ulang, silakan mengubah pagu anggaran, asal diumumkan secara luas dan disampaikan secara jelas di dokumen pengadaan.

  • By hari kusharpomo, 10 June 2009 @ 12:20

    Untuk lelang ulang, pengertian diumumkan secara luas dan disampaikan secara jelas di dokumen pengadaan itu bagaimana, Pak? Apakah itu tidak bertentangan dengan Keppres / Aturan perundang-undang yang lain?

  • By khalidmustafa, 10 June 2009 @ 19:43

    Pak Hari, artinya untuk lelang ulang, diumumkan kembali pada media massa seperti lelang awal dan tidak dilakukan sembunyi-sembunyi.

    Juga disampaikan secara jelas, artinya setiap tahapan harus disampaikan secara jelas di dokumen pengadaan.

  • By rimba, 1 July 2009 @ 22:06

    tender prakualifikasi jasa konsultansi saya ikuti, sayangnya tak ada fase penjelasan dokumen yang di berikan. pertanyaan saya, gemana soal penjelasandokumen lelang ( PQ ), apa ada landasan hukum wajib di lakukan penjelasan. trus yang kedua, gemana soal pembukaandokumen (PQ ) apa tidak diwajibkan kehadiran saksi/peserta tender. ada dasar hukum nya ?

  • By sabrik, 2 July 2009 @ 08:09

    dear pak khalid mustafa… saya ingin menanyakan apakah qta sebagai rekanan atau kontraktor boleh juga mengikuti ujian sertifikasi L2 atau L4?
    trmksh sblumnya..

  • By ALIWARDANA, 15 July 2009 @ 02:27

    Salam kenal !
    Saya terus terang masih minim sekali pengetahuan proses pengadaan barang dan jasa. memang saya telah lulus ujian sertifikasi barang dan jasa walaupun hanya L2.

    Saya berharap sekali jika bapak2 sekalian yang telah banyak pengalaman dan pengetahuan tentang proses pengadaan barang dan jasa, bisa berbagi sedikit pengetahuannya tentang hal tersebut, terutama tentang standarisasi dalam melakukan evaluasi penawaran.

    Atas kesediaan bapak2 untuk dapat membagi pengetahuan tentang hal tersebut saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena hal ini akan sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas.

  • By khalidmustafa, 26 August 2009 @ 15:31

    @Rimba, penjelasan dokumen atau Aanwizing adalah salah satu langkah wajib yang harus dilaksanakan oleh Panitia. Lelang dapat dinyatakan gagal apabila tahapan ini tidak dilaksanakan. Dasar hukumnya adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 Paragraf Kelima, Pasal 25
    Untuk pembukaan dokumen, wajib dihadiri oleh Saksi yang bukan dari panitia minimal 2 orang. Dasarnya adalah Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II.A.1.e.7.a

    @sabrik, sertifikasi hanya diwajibkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Panitia atau sebagai PPK. Untuk rekanan tidak ada sertifikasi. Namun kalau ingin mengikuti pelatihannya tidak dilarang, karena bisa digunakan untuk menambah pemahaman mengenai pengadaan barang/jasa

    @Aliwardana, memegang sertifikasi bukan berarti langsung ahli dalam menangani pengadaan. Butuh jam terbang dan pengalaman untuk lebih mendalami hal tersebut. Standarisasi dalam evaluasi sebenarnya sangat bergantung pada Dokumen Pengadaan yang disusun sendiri oleh Panitia

  • By Qilab Y, 10 September 2009 @ 11:01

    Ass.wr.wb.
    kang saya mau tanya nih tentang pengadaan barang/jasa yang sifatnya rahasia seperti cetak naskah soal ujian. jenisnya ada ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah (US) dan Pra UN dengan nilai diatas Rp. 100 jt.
    Naskah UN dibuat oleh pusat, sedangkan Naskah US dan Pra UN dibuat di Kabupaten/Kota.
    Keduanya adalah Barang Rahasia Negara, yang membedakan adalah Lingkupnya saja, Naskah UN Lingkupnya Nasional sedangkan Naskah US dan Pra UN Lingkupnya Kabupaten/Kota.
    Pada Kepres 80 bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang menyangkut Keamanan Negara/Rahasia Negara proses pengadaannya bisa dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung dengan catatan mendapat rekomendasi dari Presiden.
    Yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa proses Pengadaan Barang/Jasa Cetak Naskah Soal US dan Pra UN dilaksnakan dengan metode Penunjukan Langsung ? dan apa bisa rekomendasi pelaksanaannya dikeluarkan oleh Bupati/Walikota mengingat US dan Pra UN lingkupnya di wilayah Kabupaten/Kota? karena kalo rekomendasi dari presiden birokrasinya kepanjangan

  • By khalidmustafa, 10 September 2009 @ 14:06

    @Qilab, perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud rahasia ini apakah “barang” yang diadakan atau “proses pengadaannya”
    Rahasia yang dimaksud misalnya, pengadaan alat sadap yang harus rahasia karena kalau teknologinya diumumkan terbuka maka akan ketahuan dan bisa dihindari.
    Kalau percetakan soal UN dan US, silakan pelelangannya dilakukan dengan terbuka. Nanti percetakannya yang sifatnya rahasia.
    Jadi, kerahasiaan pencetakan soal bukan menjadi alasan dibolehkannya penunjukan langsung :)

  • By okti, 12 October 2009 @ 02:37

    Salam Kenal Pak..

    Pak maaf sy baru ikutan tende dan perlu jawaban secepatnya. maaf pak sudah 2 hari cari web site yg mendukung pertanyaan saya baru malam ini sy ketemu web bapak.

    Pertanyaan saya:
    1. Apakah sole agent/distributor tunggal bisa ikut tender langsung? Klo iya atau tidak adakah undang-undangnya?
    2. Bila kita sudah ikut prakualifikasi sbg sole agent lalu kita mengundurkan diri apakah ada sangsinya? seberat apa?
    3. Untuk PMA = PA? Dan apakah PMA boleh ikut tender langsung?

    Terima kasih pak mohon jawabbnya secepatnta. besok sy disidang sama prinsipal..hehehehe :)

  • By khalidmustafa, 12 October 2009 @ 06:01

    1. Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 Paragraf Ketiga, Pasal 11 ayat 1, tidak disebutkan pelarangan terhadap distributor tunggal untuk ikut lelang. Asal 9 persyaratan pada pasal tersebut sudah terpenuhi, maka perusahaan berhak untuk ikut serta

    2. Kalau hanya sekedar ikut mendaftar dan mengundurkan diri, maka tidak ada sanksi apa-apa. Tapi apabila sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian mengundurkan diri, maka sanksinya adalah jaminan penawaran akan dicairkan untuk negara serta akan di masukkan di dalam daftar hitam untuk tidak dapat mengikuti semua lelang di instansi pemerintah Indonesia selama 2 (dua) tahun. Informasinya ada di Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II, A, 1, l, 2 dan 3

    3. PMA tidak sama dengan PA. Kalau PA tidak diperbolehkan ikut dan harus menggandeng perusahaan lokal. Kalau PMA diperbolehkan ikut tetapi harus melampirkan SIUP resmi dari Pemerintah Indonesia.
    Di instansi saya beberapa kali Indosat ikut lelang, padahal saat ini Indosat sudah PMA.

  • By Dwi Nopriadi AW, 10 November 2009 @ 09:12

    sy baca blog ini cukup menarik diskusinya..
    sy jg mau ikutan tanya yg ringan2 aja
    sistem 1 sampul itu bgmn?
    – dokumen adm & teknis serta jam. penawaran& Surat penyertaan jaminan penawaran di masukan cukup 1 amplop coklat atau
    – 1 amplop coklat luar di dalam nya ada amplop coklat lg pembungkus surat Jam. pen dan surat tsb…
    mohon penjelesannya.. trims seblmmnya

  • By khalidmustafa, 11 November 2009 @ 07:16

    @Dwi, satu sampul cukup jelas dipaparkan pada Keppres No. 80 Tahun 2003 Bagian Ketujuh, Paragraf Kedua, Pasal 18, Ayat 2. Yaitu penyampaian dokumen penawaran berupa persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup

  • By kurnia norman, 13 November 2009 @ 18:49

    saya mau tanya pak.
    1.apakah dalam penetapan alamat perusahaan berbeda nomor tempat misal cv. A dengan alamat jl. jend sudirman no.7 dengan cv. a ( sama ) jl. jend, sudirman no. 18,
    2. Alamat penggunan anggaran di jaminan penawaran berbeda tetapi tujuan sama misal bp. dr. adi wijaya d/a rsud m.hatta dengan dr. adi wijaya jl. a. yani padang ( orang yang sama) alamat rsud tersebut rsud m.hatta jl. a. yani padang
    3. Pajak tiga bulan terakhir misal bulan juli, agustus, september namun proses penawaran dilaksankan 30 oktober s/d 10 nopember apah bulan oktober harus dilampirkan dan kalu tidak ada apakah dpt mengugurkan.
    4. surat dukungan yang tidak pakai kop surat tetapi di bubuhi materai, cap asli, diberi tanggal dan ditanda tangani di anggap gugur.
    mohon petunjuk dan saranya pak, terimaksih

  • By khalidmustafa, 18 November 2009 @ 08:18

    @Kurnia

    1. Penetapan pemenang itu berdasarkan dokumen Administrasi. Masalah alamat di penetapan tidak terlalu substantif.
    2. Jaminan penawaran sifatnya sama dengan Cek. Sehingga setiap informasi di dalamnya harus tepat. Kalau tidak sesuai, maka jaminan tersebut tidak dapat dicairkan. Kalau perbedaan penulisan menyebabkan jaminan tidak dapat dicairkan, maka jaminan tersebut tidak sah menurut hukum
    3. Pajak 3 bulan terakhir harus mempertimbangkan keluarnya SSP bulan terakhir. Dalam kasus di atas, sebaiknya panitia tidak meminta pajak bulan Oktober.
    4. Kebijakan masing-masing distributor itu berbeda-beda. Ada yang perusahaannya menggunakan kertas kop, ada juga yang hanya cap/stempel. Silakan melakukan klarifikasi terhadap distributor yang mengeluarkan dukungan, apa benar perusahaan penyedia meminta dukungan dari mereka. Kalau benar, dan surat tersebut asli adanya, maka dapat dianggap sah.

  • By Hary, 8 February 2010 @ 10:36

    Pak Khalid,

    Dalam mengikuti tender di lingkungan oil and gas, aturan yang dipakai adalah PTK 007 yang baru saja menjalani revisi di bulan dec 2009. pada revisi PTK 007 tadi, banyak memuat aturan baru yang di adopsi dari kepmen 11.

    Pertanyaan saya adalah : apabila ada satu tender yang di adakan (contoh bulan september 2009) sebelum aturan revisi ptk tersebut dikeluarkan, dan pada saat pengumuman pemenang panitia lelang mengadposi dari peraturan ptk yang baru (contoh january 2010), apakah bisa disebut post bidding ?

    dan apa hasil penylesaian dari post bidding, apakah di tender ulang, atau tender di evaluasi kembali tanpa mempertimbangkan faktor yang menyebabkan post bidding tadi.

    Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas tanggapan dari bapak.

  • By taufik, 8 February 2010 @ 13:45

    Pa khalid, ada beberapa hal yg perlu sy tanyakan ttg pengadaan barang/jasa :
    a. misalnya dalam 1 MAK kegiatan yaitu pengadaan peralatan kantor : ada pembelian macam2 barang:
    1. laptop.
    2. meja
    3. kursi
    4. komputer
    5. handycam
    6. Printer, dan
    7. kursi kerja
    dengan harga masing2 setiap jenis barangnya..apakah dlm pelelangan kita harus menggabungkan smua alat2 elektronik tersebut dlm satu pelelangan umum?
    atau di buat terpisah sesuai dengan DIPA nya? tp menyebabkan pelelangan hanya dengan juksung atau pilsung aja krn kalo di pisah2 sesuai DIPA nilai tiap barang yang di beli kurang dari 100jt…
    mksh bnyk, blog bapak sangat membantu kami..

  • By khalidmustafa, 8 February 2010 @ 17:09

    @Hary, Post Bidding adalah penambahan dokumen lelang setelah pemasukan dokumen dilaksanakan. Misalnya, ada dokumen pajak yang lupa dimasukkan oleh penyedia, dan dengan bantuan panitia kemudian dimasukkan setelah waktu pemasukan selesai.
    Kalau ada perubahan peraturan yang menyebabkan perubahan jenis dan pelaksanaan pekerjaan, dapat dilaksanakan setelah pengumuman dan sebelum kontrak ditandatangani, sehingga dapat masuk ke dalam dokumen kontrak.

    @Taufik, silakan dilelangkan satu paket saja dengan nama “Pengadaan Peralatan Kantor”
    Nanti dokumen HPS akan memuat semua barang lengkap dengan harga satuannya.
    Yang namanya paket lelang, amat jarang melelangkan barang secara parsial, karena kalau itu terjadi, maka semuanya bisa penunjukan langsung :)

  • By Masbily, 18 February 2010 @ 08:19

    Lelang per jenis barang adalah lelang itemize, saya pernah bicarakan dengan lkpp, boleh, jadi penyedia menawar item-item tertentu.

  • By Muhaemin, 18 February 2010 @ 20:19

    Salam kenal pak, tolong informasinya tentang jadwal Diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa tahun 2010 yg diadakan di Makassar. terima kasih

  • By khalidmustafa, 19 February 2010 @ 07:32

    @Masbili, pertanyaan saya cuman satu, mohon ditunjukkan pasal mana di Keppres yang menunjukkan jenis lelang “itemize” :)

    @Muhaemin, mohon maaf saya tidak punya jadwalnya. Tapi kalau institusi Bapak hendak melaksanakan diklat, prosedurnya dapat dilihat di lkpp.go.id

  • By jos, 26 February 2010 @ 02:42

    salam knal pak, pertanyaan saya adalah :
    1) apakah boleh dalam dokumen kontrak dalam uraian barang disesuaikan dngn uraian DIPA yaitu pengadaan 1 set Sound System tanpa dirinci harga msng2 itemnya sperti speaker, kabel, mic, dll (harga global saja). diketahui pagu anggaran <50 jt.
    2) bagaimana solusinya apabila harga barang yg diadakan lebih tinggi daripada harga standarisasi yang tlah ditetapkan pemerintah daerah setempat sbg acuan HPS sedangkan harga barang tersebut sdh naik, apakah bisa dilaksanakan atau tidak? sbelum trima ksh atas jawab bpk.

  • By khalidmustafa, 26 February 2010 @ 06:40

    @Jos

    1. Harga barang mengikuti harga standar pasaran saja, jadi tidak perlu dirinci secara detail. Kalau yang namanya sound system ya sudah pasti ada speakernya, mic, dll

    2. Harus ada bukti bahwa HPS tersebut sudah berbeda, misalnya brosur dari toko setempat atau harga dari internet. Harga ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan sewaktu ada pemeriksaan

  • By jos, 28 February 2010 @ 00:35

    trima kasih atas penjelasan sebelumnya pak, karena membri pencerahan tentang pengadaan barang dan jasa. yg menjadi kendala saya dlm pembuatan dokumen kontrak di salah satu dinas/kantor berbeda format kontraknya dengan dinas lain jadi saya bingung mau mengikuti yg mana, itu saya mohon bpk bisa memberikan contoh format kontrak pengadaan barang/jasa misalnya pengadaan laptop dll nilai DPA <50 jt (PL). dan contoh kontrak pekerjaan perbaikan misalnya perbaikan AC dll yg nilai DPA <50 Jt (PL). sblmnya trima ksh ats jawaban bpk.

  • By khalidmustafa, 3 March 2010 @ 14:32

    @Jos, untuk kontrak, bisa diperoleh pada website lkpp.go.id, utamanya pada Model Dokumen Pengadaan Nasional (MDPN).

  • By Masbily, 9 March 2010 @ 20:38

    Ini Jawaban yg diberikan kepada saya =Penyedia barang/jasa dapat menawarkan sebagian atau seluruh item yang dilelangkan. Pemenang lelang ditetapkan untuk masing-masing jenis peralatan berdasarkan harga penawaran terendah dan responsif (Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf C. 3. a. 6) c));

  • By khalidmustafa, 17 March 2010 @ 15:08

    @Masbily. Entah Buku Keppres saya yang salah atau file Keppres saya juga salah, tapi ini Keppres No. 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab I, huruf C.3.a.6.c adalah:

    c) Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan calon penyedia barang/jasa
    menyampaikan penawaran alternatif, maka penawaran alternatif yang ternyata baik dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi negara (harga lebih rendah dari penawaran utama), dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang dengan ketentuan penawaran alternatif yang dievaluasi hanya penawaran alternatif dari calon penyedia barang/jasa yang penawaran utamanya merupakan penawaran terendah dan responsif.

    Ini mengacu kepada penawaran alternatif yang diberikan oleh penyedia barang dan bukan penawaran itemize.

    Saya juga baru saja diskusi dengan LKPP, dan memang mereka baru mencoba 1 kali lelang itemize, namun banyak kendala-kendala yang terjadi, yaitu adanya item yang rupanya tidak diminati oleh penyedia, dll.

    Kalau saya pribadi sih ada beberapa hal yang menyebabkan tidak setuju, yaitu:
    1. Dengan lelang itemize, maka harga satuan harus dibuka, karena harga inilah yang menjadi HPS untuk penawaran. Kalau begini, bukankah melanggar aturan mengenai kerahasiaan rincian HPS ?
    2. Bentuk lelang apa yang akan digunakan ? Pengadaan ? Pembelian langsung ? Pemilihan langsung ? Karena bisa saja ada barang yang harganya dibawah 50 juta malah bisa saja ada yang hanya dibawah 5 juta yang bisa dibeli langsung. Kalau begini, apa tidak termasuk memecah paket lelang ?
    3. Nama paket penawaran pada surat penawaran yang akan rancu, apalagi untuk jaminan penawaran akan mengacu kepada nama paket. Sedangkan paket yang ditawar oleh penyedia pasti berbeda-beda
    4. Besar kemungkinan akan lelang gagal, sesuai pengalaman LKPP di atas.

  • By raihan, 29 May 2010 @ 19:24

    Gini lho Mas Khalid, saya lagi sedikit kebingungan. Untuk itu saya mohon bantuannya. Kantor kami akan mengadakan tender pencetakan majalah pendidikan untuk 12 edisi (bulan), dengan menggunakan metode pascakualifikasi, senilai 120 juta. Apakah dalam proses pelaksanaannya boleh menggunakan tahun jamak, yaitu karena pelaksanaannya baru akan dimulai, maka 4 edisi di tahun 2010 dan edisi selebihnya dicetak di tahun 2011. Apakah ini tidak menyalahi kepres dan apakah perlu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setempat dalam hal ini Bupati

  • By Raihan Daulay, 31 May 2010 @ 19:18

    Kantor kami akan mengadakan pelelangan dengan pascakualifikasi pekerjaan pencetakan majalah pendidikan sebanyak 12 edisi (edisi Januari s/d Desember) dengan anggaran sebesar Rp 120.000.000,-. Karena dalam pelaksanaannya telah melewati bulan yang seharusnya, maka agar pencetakan terus berkelanjutan, direncanakan pencetakan tersebut dimulai dari Edisi Juli 2010 sampai Edisi Juni 2011, dengan Anggaran Dana Tahun 2010. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini termasuk ke dalam kontrak tahun jamak atau bukan?. Dan apakah hal ini tidak menyalahi Keppres No. 80 Tahun 2008 beserta perubahannya?. Dan kalau ini termasuk kontrak tahun jamak, apakah perlu mendapat persetujuan Menteri Keuangan (dalam hal ini Bupati/DPRD setempat) ?. Tolong Pak, mohon beri penjelasan secepatnya, karena kami akan mulai menyusun/mengadakan persiapan tender ini di bulan Juni 2010. Please….

  • By khalidmustafa, 31 May 2010 @ 19:35

    @Raihan, permasalahan persetujuan kontrak tahun jamak sebenarnya mengacu kepada kepastian pembayaran terhadap rekanan yang melewati tahun anggaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa akhir tahun anggaran adalah Bulan Desember tahun berjalan. Laporan harus dibuat setelah desember dan pencairan anggaran harus dilakukan pada bulan tersebut.
    Kaau dilaksanakan melewati bulan Desember, bagaimana pembayaran bulan Januari-Juni 2011 ?
    Sebenarnya ada 2 jalan, yaitu:
    1. Lelang dilaksanakan dengan tahap akhir adalah bulan Desember 2010 dengan revisi anggaran. Untuk edisi Januari – Juni 2011, dilakukan lelang lagi pada bulan Nopember-Desember 2010
    2. Lelang tetap dilakukan untuk pekerjaan sampai Juni 2011, tapi pada bulan Desember 2010 seluruh pembayaran sudah harus dilunasi, namun penyedia harus memasukkan jaminan bank dengan nilai sebesar pembayaran Januari-Juni 2011. Jaminan ini akan dikembalikan setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.

    Silakan dikomunikasikan dengan bagian keuangan dan pembayaran di tempat bapak.

  • By Raihani Daulay, 1 June 2010 @ 19:25

    Alhamdulillah, pertanyaan gue dijawab juga. makasih banget ya Mas. Ntar kalau ada masalah, gue nanya lagi.

  • By bisnis online tanpa modal, 3 June 2010 @ 21:57

    apakah benar bahwa Honor Pejabat/Panitia pengadaan barang/jasa adalah 2,5 % dari nilai proyek ?

  • By khalidmustafa, 4 June 2010 @ 06:48

    @bisnis, wuah…kalau bener begitu saya sekarang pasti sudah punya mobil dan rumah pribadi nan mewah dan tidak naik sepeda motor dan kontrakan saja :) Khan saya pernah jadi panitia lelang dengan nilai 90 Milliar ^_^
    Jadi jawabannya tidak benar. Honor pejabat/panitia pengadaan ditetapkan berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan.
    Sebagai contoh, untuk honor panitia pengadaan barang dengan nilai pagu anggaran 1 M – 2,5 M nilainya adalah Rp. 605.000

  • By Aditya, 3 July 2010 @ 20:36

    selamat malam ,
    saya sedang mengikuti tender pengadaan unutk pertama kalinya ,
    saya bingung dengan pengisian formulir TKDN ?
    apa bapak bisa bantu
    barangnya hand traktor YANMAR import jepang dirakit di dalam negeri.

  • By khalidmustafa, 5 July 2010 @ 22:34

    @Aditya, pengisian formulir TKDN disesuaikan dengan prkiraan nilai TKDN atau berdasarkan daftar TKDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

    Silakan dibaca cara perhitungannya di http://114.57.2.77/cara_perhitungan/SJIND_372_06_06.pdf

  • By dodi, 28 July 2010 @ 15:10

    salam kenal pak khal..membaca ulasannya sangat berbobot dan berilmu….kapan2 saya konsultansi

  • By dodi, 28 July 2010 @ 15:28

    pak khalid…
    1. Cara membedakan jaminan penawaran asli atau aspal , ada kode khusus? selain klarifikasi ke instansi terkait
    2. yang di maksud dengan jaminan penawaran yang bersifat UNCONDITIONAL apa..?
    3. apakah untuk jasa konsultansi diperlukan surat jaminan penawaran?
    4. apabila surat jaminan penawaran di keluar di tempat yang berbeda dengan domisili perusahaan, bisa menggugurkan?
    Makasih. atas bantuannya

  • By khalidmustafa, 28 July 2010 @ 15:35

    @dodi

    1. Tidak ada kode khusus untuk membedakan penawaran asli atau aspal pak. Metode paling terbaik justru klarifikasi ke instansi yang mengeluarkan jaminan tersebut

    2. Artinya jaminan tersebut tidak bersyarat. Apabila terjadi hal-hal yang tercantum pada klausul, maka dana dapat segera dicairkan tanpa syarat apapun. Jaminan yang conditional biasanya mewajibkan penyitaan harta terjamin dulu sebelum dilakukan pembayaran. Kalau ini terjadi, maka proses pencairan akan jauh lebih lama

    3. Jasa konsultansi tidak memerlukan jaminan penawaran

    4. Jaminan penawaran tidak dibatasi oleh domisili perusahaan. Jadi tidak boleh menggugurkan.

  • By amex, 18 August 2010 @ 08:22

    assalamu alaikum pak khalid, senang ada blog bapak, jadi terbantu dengan membaca pertanyaan dan jawabannya, saya mau tanya nih pak, teman2 panitia lelang dikantor saya buat hps utk paket yg sy adalah kpa-nya, tapi sy blm lihat hpsnya taunya udah diumumkan ke rekanan, dan buangannya kisaran 30 sampai 70 jt dari ee,sy keberatan tp gimana ya krn udah diumumkan, gimana solusinya? trims.

  • By samsul, 6 September 2010 @ 00:00

    pa mohon maaf sy baru ikut lelang pengadaan,pertanyaan??kenapa pagu angaran tidak dimasukan kedalam dokunen pelelangan(rks) atau berita acara auwnijing. yg di masukan hanya nilai perkiraan sendiri ( hps ).salah apa benar ya pa.apkah HPS itu bisa mengubah nilai pagu angaran.apa ada tindakan yg menyalaho kepres ya pa. mhn pnjelasannya pa. tks.

  • By samsul, 6 September 2010 @ 00:07

    maaf pa tanya lagi??kalau perusahaan baru tahun 2010 dan belum memiliki pengalaman dan belum mempunyai ssp,ppn, pajak 2009,fiskal 2009,dan ikut dalam lelang tahun 2010 ini,sedangkan dalam RKS,DOKUMENNYA Tertera harus melampirkn pajak tahunan 2009,fiskal 2009, bagaimana ya pa. fiskal 2010,pajak semuanya 2010 pertanyaan apakah bisa jd alasan di gugurkn dlm syarat administrasi mhn pnjlasannya ya pa. terimakasih.

  • By khalidmustafa, 6 September 2010 @ 03:54

    @amex, silakan dilakukan penyesuaian pada saat Aanwijzing

    @samsul, kalau menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, HPS tidak menggugurkan dan hanya menjadi nilai untuk menentukan jaminan pelaksanaan. Jadi memang yang dimasukkan pada saat pengumuman dan dalam dokumen adalah Pagu Anggaran. HPS diumumkan pada saat Aanwijzing dan nilainya wajib di bawah pagu anggaran.
    Tetapi, di Perpres 54/2010, HPS sudah ditetapkan menjadi batas atas penawaran, artinya semua penawaran yang nilainya di atas HPS akan digugurkan. Nilai total HPS juga dimasukkan di dalam pengumuman.

    Kalau menurut Perpres 54/2010, yang wajib itu adalah NPWP dan laporan pajak tahun terakhir + 3 bulan terakhir yang dapat diganti dengan Surat Keterangan Fiskal. Dalam surat keterangan Fiskal itulah dapat tertulis bahwa laporan tahun 2009 masih nihil karena perusahaan tersebut baru berdiri. Juga laporan bulanannya masih nihil karena belum ada transaksi. Kalau 2 persyaratan ini dipenuhi, maka perusahaan tidak dapat digugurkan, kecuali tidak dapat melampirkan salah satunya maka dapat digugurkan pada tahapan evaluasi kualifikasi (bukan pada saat evaluasi administrasi)

  • By Titis, 21 September 2010 @ 09:22

    Assalamualaikum Pak Khalid
    Ada sedikit pertanyaan pak, apakah Jaminan Penawaran (untuk pekerjaan Konsultan dibawah 50 juta)masih tetap diperlukan. Dan apakah Jaminan Penawaran hanya dikeluarkan dari Bank Umum atau bisa dari Asuransi?
    Terima kasih sebelumnya.
    Wassalamualaikum

  • By khalidmustafa, 21 September 2010 @ 14:40

    @titis, Pekerjaan Jasa Konsultansi tidak memerlukan jaminan penawaran. Sedangkan menurut Perpres 54/2010 Pasal 67 Ayat (5) “Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.”

  • By asnur, 23 September 2010 @ 09:23

    Saluut buat blognya pak! membantu banget..saya ada pertanyaan mengenai pengadaan BBM untuk kapal latih dalamm kegiatan praktek peserta didik, nilainya sekitar 300 jt, apakah boleh kami melaksanakannya dengan penunjukan langsung? alasan karena harga BBM mengikuti harga resmi pertamina dan hanya jasa perusahaan (angkutan & pengurusan) yang kami persaingkan. apakah alasan tersebut bisa dibenarkan. trims atas pencerahannya pak! wassalam

  • By khalidmustafa, 24 September 2010 @ 07:42

    @asnur, sesuai Pasal 38 Ayat (5) Butir a. Perpres 54/2010, Penunjukan langsung dapat dilakukan pada Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Karena BBM adalah barang/jasa yang tarifnya diatur secara resmi oleh pemerintah, maka silakan dilakukan penunjukan langsung kepada Pertamina

  • By asnur, 24 September 2010 @ 11:11

    terima kasih sebelumnya Pak ! saya lupa menginformasikan bahwa jenis BBM yang kami akan adakan tersebut adalah Solar Industri yang harganya diterbitkan secara fluktuatif per tanggal 15 setiap bulannya, selanjutnya jika kami langsung mengambil ke Pertamina maka pembayaran dari kami akan ditransfer melalui KPPN dengan catatan ada Berita acara pemeriksaan dan serah terima barang dari Pertamina,nah mekanisme ini yang tidak sejalan dengan pertamina karena dibayar dulu kemudian ambil barang. dari hal tersebut kami berksimpulan sementara apakah boleh melaksanakan pengadaan BBM dengan mengkompetisikan biaya angkut dan jasa perusahaan saja karena harga BBMnya sudah fix oleh pertamina. demikian pak ! mohon pencerahan…

  • By khalidmustafa, 24 September 2010 @ 11:26

    @asnur, kalau menurut pemahaman saya, hal tersebut dapat dilakukan. Jadi komponen BBM dikecualikan dari pengadaan karena sifatnya sudah tetap dan tidak dapat diubah lagi, sedangkan biaya angkut dan jasa perusahaan itu sifatnya variatif sesuai kebijakan masing-masing perusahaan dan dapat dikompetisikan.

  • By ononx, 28 September 2010 @ 10:14

    yth pak khalid, mau tanya nih. tujuan dari negosiasi teknis dan harga dalam penunjukan langsung apa sih sebenarnya? kalo dalam negosiasi tersebut tidak menghasilkan apa2 gimana tuh jadinya? jadi teknis dan harga tetap, jadi ga berubah, harga jg ga turun…

  • By khalidmustafa, 28 September 2010 @ 13:15

    @ononx, minimal dengan adanya tahapan tersebut ada kemungkinan perubahan teknis dan harga yang lebih baik.
    Apakah hasilnya lebih baik atau tidak berubah, minimal sudah ada upaya ke arah tersebut.

  • By Heri Kurniawan Suprayogi, 4 October 2010 @ 10:36

    wih perlu penyesuaian nih apalagi setelah keluar PP No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah… sosialisasinya belum gencar tuh…

  • By khalidmustafa, 27 October 2010 @ 05:53

    @Heri, yang tepat adalah Perpres 54 tahun 2010, karena PP 54/2010 itu tentang gaji ke 13

  • By ineb, 28 October 2010 @ 16:05

    salam kenal pak khalid..menurut keppres 80 nilai pengadaan diatas 100 jt khan lelang…pertanyaannya…bila dalam DPA tak ada anggaran untuk lelang apa bisa kita membuat HPS maksimal cuman sampe 100 juta (dasar standar harga dan survey harga pasar)? atau ada solusi lain pak..
    terima kasih

  • By swakelola, 28 October 2010 @ 21:41

    Selamat malam pak
    maaf ganggu lagi pak mohon pencerahan

    saya kemarin mengikuti tender di kabupaten minahasa induk
    Pada saat pembukaan penawaran ada satu hal yang membuat saya bingung dimana pada board ada satu point yang ditanyakan yaitu surat pernyataan tidak pernah di hukum memang pada rks ada tertulis itu tetapi waktu membuat penawaran kami melampirkan surat standart bapenas yaitu pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dalam pengawasan pengadilan.
    jadi waktu pembukaan saya bertanya untuk surat tidak pernah dihukum siapa apa perusahaan atau direktur atau siapa jawaban panitia yang penting ada kertas dengan judul surat pernyataan tidak pernah di hukum yang menjadi pertanyaan saya apakah bisa panitia menggugurkan saya karena sebab itu

  • By sutejo, 29 October 2010 @ 23:04

    sesuai keppres 80 th 2003, dalam metode penunjukan langsung dan Pemilihan langsung apakah dibenarkan kontraktor mengajukan penawaran harga melebihi HPS atau PAGU, walaupun nantinya ada negosiasi, trims pak khalid

  • By khalidmustafa, 3 November 2010 @ 07:52

    @ineb, Perpres 54/2010 jelas menetapkan bahwa dalam pembagian paket tidak boleh memecah paket untuk menghindari lelang. Penentuan HPS juga dilakukan berdasarkan kebutuhan dan bukan karena tidak ada anggaran untuk pengadaan.

    @swakelola, panitia tidak boleh meminta surat pernyataan tidak pernah dihukum karena hal tersebut sudah tercantum di dalam Formulir Isian Kualifikasi sesuai Lampiran II Keppres No. 80 Tahun 2003 Formulir 1.c.
    Jadi, alasan pengguguran panitia tidak dapat diterima.

    @sutejo, tidak boleh pak…silakan menunjuk atau memilih penyedia lain

  • By Hendri, 4 November 2010 @ 07:23

    Pak Khalid Yth.
    saya mau nanya, kami akan melaksanakan pekerjaan swakelola dengan instansi pemerintah lain sebagai pelaksana swakelola. anggaran kami untuk pelaksanaan di atas volumenya berbunyi satu paket. lalu adakah pedoman untuk membuat rincian biaya-rincian biaya yang dibutuhkan. apabila dalam rincian biaya tersebut ada pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas 50 jt, bagaimana metode pengadaannya ?

  • By raden, 4 November 2010 @ 12:32

    pak khalid yth..salam kenal pak saya sangat salut dengan bapak yang mau berbagi ilmu tentang pengadaan barang/jasa
    Pertanyaan saya begini pak
    1. apakah pengadaan naskah soal dan pengadaan cetak soal-jawaban untuk perekrutan cpns itu merupakan kriteria “rahasia negara”?
    kalau iya proses pengadaannya bagaimana pak..
    terima kasih

  • By khalidmustafa, 6 November 2010 @ 07:01

    @Hendri, silakan menuangkan biaya secara rinci dalam rencana kerja swakelola sesuai Pasal 28 Perpres 54/2010. Apabila ada bahan atau perangkat yang bernilai di atas 100 juta, silakan dilakukan pengadaan sesuai aturan perpres 54/2010

    @raden, yang rahasia adalah pembuatan soalnya, tapi pencetakannya tidak rahasia. Untuk penyusunan soal, karena sifatnya rahasia, silakan dilakukan dengan metode swakelola. Pencetakannya, silakan dilakukan dengan lelang umum, namun tegaskan di dalam dokumen kontrak bahwa pencetakan ini harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh ada kebocoran soal.

  • By Hendri, 8 November 2010 @ 14:32

    Pak. Khalid Yth.
    sebelumnya terima kasih atas penjelasan tentang swakelola Pak.
    di daerah kami masih berpedoman pada keppres 80/2003. melanjutkan pertanyaan saya di atas, apakah boleh seluruh kegiatan (1 paket) di laksanakan secara swakelola.

  • By khalidmustafa, 25 November 2010 @ 15:29

    @Hendri, menurut saya tidak bisa. Silakan dilakukan dengan pelelangan umum. Yang dipilih adalah usaha jasa percetakan yang masuk dalam kategori Jasa Lainnya.

  • By adi, 28 November 2010 @ 08:31

    Pak, klu dalam anggaran terdapat pembelian mobil dan sudah dicantumkan merknya, apakah dilakukan pl..

  • By khalidmustafa, 1 December 2010 @ 15:43

    @adi, menurut Perpres 54/2010 silakan dilakukan Penunjukan Langsung untuk Kendaraan Bermotor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

  • By Bram, 17 December 2010 @ 10:13

    Pak khalid, saya mau bertanya kalo dimungkinkan kemudian berguru juga, hehe.
    apa L2 itu bisa diperpanjang ??
    misal jangka waktu sertifikat L2 seorang pgawai udah habis, nah apa dia bisa dipakai lagi dalam proses lelang di kemudian hari?
    trims ….

  • By fikri, 22 January 2011 @ 09:50

    yth pak khalid tolong jelaskan tentang pengumuman

  • By khalidmustafa, 22 January 2011 @ 10:38

    @Bram, silakan dibaca tulisan saya tentang Sertifikasi pada http://khalidmustafa.info/?p=1342

    @Fikri, silakan dibaca penjelasan tentang pengumuman pada http://khalidmustafa.info/?p=1235

  • By fatkhur- kuliabisnisinternet.com, 26 January 2011 @ 13:33

    Makasih Pa…infonya…sangat membantu saya…maklum pa..baru belajar…klo boleh mohon di kirim ke email contoh SPK Pengadaan barang

  • By kartika, 28 January 2011 @ 08:33

    pak… saya masih awam sekali mohon dikirim contoh dokumen pengadaan langsung beserta tahapan-tahapannya ke imel saya terima kasih banyak pak pencerahannya…

  • By rangga, 7 February 2011 @ 18:32

    pak, pas waktu mengirim file penawaran APENDO, saya kirim dalam bentuk PDF tapi semua isinya.. dokumen yang dilegalisasi yang scan dalam bentuk gambar dan dijadikan satu dalam bentuk PDF. apa bisa pak..?

  • By khalidmustafa, 13 February 2011 @ 10:48

    @fatkhur, SPK dapat diperoleh pada SBD. Silakan dibaca di http://khalidmustafa.info/?p=1333

    @kartika, silakan menunggu SBD Pengadaan Langsung yang akan dikeluarkan oleh LKPP

    @rangga, boleh kok pak.

  • By M. ISNAINI, 16 March 2011 @ 00:11

    Pak saya minta penjelasan: untk tunjuk langsung pengadaan brg <50jt syaratnya brp penyedia?

  • By M. ISNAINI, 16 March 2011 @ 00:22

    Apa beda ls dgn paket, brikan dong penjelasanya , soalnya ada ls yg nilai pagunya 700jt

  • By firdaus, 19 March 2011 @ 15:15

    salam kenal dan sukses selalu pak khalid..
    saya mau numpang tanya masalah panitia pemeriksaan barang 2011, kalo tahun yang sudah-sudah SK pemeriksa ditanda tangani oleh Kepala Daerah. apakah tahun ini masih sama dengan tahun kemarin?.. trus kalo ada link ya dimana ya..?? terima kasih banyak atas jawabannya

  • By M. ISNAINI, 21 March 2011 @ 10:14

    Untuk dok pengadaan brg penunjukan langsung apa saja? SPK,….,…

  • By Rudiansyah, 2 April 2011 @ 10:07

    saya pemula dalam bidang jasa konsultansi, saya sangan terbantu dengan informasi ini…saya mohon bapak dapat memberikan draft surat perjanjian kerja menurut perpres 54 th 2010..terimakasih sebelumnya

  • By dpu bulungan, 13 April 2011 @ 12:04

    mohon iji share pak, terima kasih

  • By andik, 20 April 2011 @ 18:15

    follow @ Masbily
    sesuai penjelasan di atas saya mengambil kesimpulan bearti pengadaan barang secara itemized tidak dibenarkan karena di keppres 80 tidak ada apalagi di perpres 54 tetapi tidak dilarang dalam perpres karena saya cari per pasal tidak ada larangan untuk itemized. nah mohon pencerahannya pak khalid. karena di instansi kami akan amengadakan lelang seperti itu. akan tetapi saya tidak setuju dengan alasan sama dengan bapak.

  • By linda, 13 May 2011 @ 14:50

    Mohon penjelasannya pak …
    Tentang pelaksanaan pemilihan penyedia jasa yang gagal dan dilakukan ulang. apakah bagi peserta yg sdh pernah gagal diperbolehkan ikut serta lagi atau bila ingin konsorsium diperbolehkan untuk ikut lagi dalam pemilihan?
    tksh masukannya pak …

  • By habib, 6 June 2011 @ 14:16

    Pak, gimana dg Kontrak Sewa Gedung Kantor?apakah bisa ditunjuk langsung rekanan penyedia, soalnya Gedung tersebut sudah di tempati kurang lebih 4 bulan, sedangkan kontraknya belum di buat?

  • By andre, 12 December 2011 @ 09:22

    pak mw bertanya mengenai pemasukan dokumen..
    si penyedia pada portal termasuk peminat akan tetapi dia tidak memasukan penawaran (proses lelang gagal) dan pada saat dilakukan lelang ulang si penyedia tersebut memasukan dokumen penawarannya, apakah si penyedia tersebut boleh mengikuti lelang ? mohon penjelasannya terima kasih

  • By EFSAN PAISAL, 27 December 2011 @ 06:53

    Mas tolong penjelasannya tentang penunjukan langsung, apakah diperbolehkan konsultan perencana ditunjuk menjadi konsultan pengawas untuk kegiatan yang sama. dalam hal penunjukan langsung, mohon penjelasannya pak, makasih sebelumnya salam……

  • By devy, 4 February 2012 @ 19:03

    salam kenal pk khalid…
    saya mau nanya nich…tentang pengadaan barang/jasa.
    saya rekanan yang mengisi bahan makanan (sembako)dan sayur mayur untuk makan pasien rawatan di sebuah rumah sakitpemerintah. anggaran dari pihak rumah sakit sebesar Rp 104 juta. secara bahan sembako dan sayur mayur ini saya drop 1 x seminggu, dimana jenis dan kwantitasnya sesuai dengan permintaan pihak rumah sakit. dan kesulitan saya lagi, harga sembako dan bahan sayur mayur ini tidak konstan.Yang ingin saya tanyakan :
    – kontrak jenis apa yang harus digunakan ?
    – berapa persen keuntungan yang diperbolehkan ?
    terima kasih pak khalid atas kesediaan menjawab pertanyaan saya.

  • By kasmansawang, 14 February 2012 @ 00:47

    salam kenal pak khalid..klo benar g’da uang fee untuk panitia dan pejabat/pengguna aggaran,kenapa juga pak,didaerah2,sudah sangat tenar dengan fee 10% tu?saya udah 4thun menngeluti dunia kontraktor tapi gak uang perusahaan saya ngak menang,padahal penawaran saya selalu masuk nominasi,setelah di evaluasi,baik evaluasi administrasi maupun evaluasi arematik.knapa bgitu pak?

  • By titik sumiati, 9 May 2012 @ 12:22

    saya mohon petunjuk……..
    Pak saya mengalami kesuliitan dalam pengadaan karena dalam satuan kerja kami belum ada yang lulus pengadaan barang/jasa apakah KPA bisa ditunjuk sebagai PPBJ kareana dana dibawah 50 jt
    Terima kasih

  • By boaz darmawan, 17 May 2014 @ 15:36

    salam kenal pak,,
    saya mohon petunjuk. bagaimana jika harga di pasar lebih tinggi dari pada standar harga pemerintah (Perbup, Pergub, dll). sebagai contoh kasus, skpd saya mengadakan motor dinas (jenis trail 150 cc). pagu di DPA Rp. 26.000.000. Harga pada standar harga pemerintah Rp. 20.000.000, sedangkan harga di lapangan/dealer Rp. 26.000.000. kami sudah survei semua dealer. Pertanyaannya,, apakah kendaraan boleh diadakan atau tidak? jika sudah terlanjur diadakan dan menjadi temuan bagaimana solusinya? makasih sebelumnya.

  • By anna apong, 20 May 2014 @ 22:55

    bagaimana cara mendapatkan dokumen pengadaan langsung pakaian dinas dprd terbaru, makasih pak

  • By hadi haryanto, 16 July 2014 @ 15:59

    selamat sore pak, mohon penjelasan tentang pengalaman pada pekerjaan sejenis pada seleksi jasa konsultansi ??? dan apa dasar meluluskan perusahaan yang baru berdiri masuk dalam daftar pendek… mohon di tanggapi segera ya pak. makasi,

  • By achmad, 2 September 2014 @ 22:03

    mas, mau nanya nih kenapa sih ada bendaharawan yang mau ngadain tender tapi dia di KPP cuma ngajuin spt 3 bulan terkahir dan tidak mengajukan permohonan SKFNya? maksudnya alesan bendaharawan itu lebih milih 3 bulan trakhir bukan memilih diterbitin SKFnya.

  • By yudha alrasyid, 12 September 2014 @ 22:46

    From : PT. MITRA DOSI GLOBALINDO
    Consultan Bank Garansi Dan Asuransi
    Jl.Prumpung Sawah No.39 Cipinang Besar Utara
    Jakarta timur
    Name : Yudha Alrasyid
    Contact : 0812 9641 8022
    Telp : (021) 8591 6284 , 8591 7911
    Fax : (021) 8591 6163
    Email : yudha_direksi@yahoo.co.id

    Dengan Hormat,
    Dalam kesempatan ini kami dari PT.MITRA DOSI GLOBALINDO bermaksud ingin
    menawarkan kerjasamanya di bidang peng-coveran bank garansi & surety bond
    Proses Cepat, Tampa Agunan/ Non Colletral .
    Harapan kami, penawaran ini dapat terwujud dalam bentuk kerjasama sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jika perusahaan bapak/ Ibu berminat kami siap melakukan pembicaraan lebih lanjut.
    Demikian surat penawaran ini kami buat, sambil menunggu jawaban dari perusahaan Bapak/Ibu
    besar harapan kami kiranya bapak/ ibu bisa melihatnya di lampiran penawaran yang sudah saya kirim ke perusahaan anda.
    Semoga ini langkah awal kita untuk menjalin kerjasama yang baik
    trimakasih.

  • By erwanto, 18 September 2014 @ 09:36

    Selamat pagi pak
    mohon petunjuk nih, saya mau mengadakan solar industri 5 Ton kebutuhan Genset, dengan anggaran DIPA,sebaiknya seperti apa pak? permasalahan dilapangan tidak banyak yang mau mengikuti prosedur pengadaan, maunya di bayar cash..sekali lagi mohon petunjuk
    terimaasih

  • By fahruddin, 17 October 2014 @ 19:07

    Apakah lelang ulang boleh menurunkan spesifikasi dengan HPS tetap? apakah perubahan diumukan di awal atau saat amwising? terima kasih..

Other Links to this Post

  1. Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian III: Prosedur) | Khalid Mustafa's Weblog — 12 December 2009 @ 11:49

  2. Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian I: Pengertian Umum) « Nurkasanah.Blog — 8 August 2010 @ 20:55

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: