Tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2015 akan lebih berat dan lebih cepat. Hal ini karena terus bergulirnya kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kabinet kerja dari Presiden Joko Widodo mulai efektif bekerja pada bulan Februari 2015 seiring dengan selesainya APBN-P 2015.
Perubahan perpres bidang pengadaan-pun susul menyusul, dimulai dengan hadirnya Perpres Nomor 172/2014 tentang perubahan ke 3 Perpres Nomor 54/2010 hingga perubahan keempat yang hingga tulisan ini terbit masih dalam proses finalisasi.
Perubahan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Apabila tidak, maka dapat menjadi ancaman bagi pengelola pengadaan, karena ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa termasuk dapat terseret ke ranah TUN, Pidana, dan Perdata.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) dan Pusat Studi Kebijakan Nasional (Pusdiknas) melaksanakan beberapa Pendidikan dan Pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
Info tentang jadwal diklat dapat dilihat disini.
