Matriks Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003

Akhirnya Peraturan Presiden pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Agustus 2010.

Perpres No. 54 Tahun 2010 secara hukum dinyatakan berlaku sejak ditandatangani, namun oleh LKPP diberikan aturan peralihan dan pengecualian bagi Pengadaan Barang/Jasa serta Kontrak-Kontrak yang sedang berjalan dan masih menggunakan aturan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya.

Namun, peralihan ini tidak berlaku apabila proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan setelah penandatanganan dilaksanakan. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh stakeholder untuk segera memiliki dan mempelajari Perpres No. 54 Tahun 2010 karena amat banyak perbedaan yang prinsip dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.

Untuk memudahkan dalam membaca perbedaan, pada tulisan ini saya akan menampilkan matriks perbedaan antara Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003

Beberapa perubahan besar yang terjadi adalah:

  1. Adanya Standar Dokumen Pengadaan yang merupakan bagian dari Perpres
  2. Pembagian tugas yang lebih jelas antara PA/KPA, PPK, dan ULP
  3. Ketentuan baru tentang Hibah Luar Negeri
  4. Perubahan nama Jasa Pemborongan menjadi Pekerjaan Konstruksi
  5. Penghapusan pengumuman di Surat Kabar
  6. Penetapan Pemenang bukan lagi oleh PPK melainkan dilakukan oleh ULP
  7. dan lain-lain yang dapat dilihat pada Matriks

Matriks ini saya peroleh dari LKPP kemudian saya tambahkan beberapa penjelasan di dalamnya.



Agar lebih jelas silakan mengunduh file PDF matriks di atas dengan klik pada  File Perbedaan Perpres 54/2010 dengan Keppres 80/2003

This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

351 Responses to Matriks Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003

  1. Aldian says:

    pak khalid..apakah pengadaan lokomotif kereta api itu masuk dalam lelang penunjukan langsung?

  2. la ode ane says:

    as.al.Pa bgmana caranya untuk dapat pembahasan soal-soal tes sertifikasi pengadaan barang dan jasa

  3. @deny, secara umum dokumen yang dibutuhkan dalam setiap proses pengadaan adalah Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran. Dokumen penawaran terdiri atas dokumen administrasi, teknis, dan harga.

    @Syarkawi, PPHP tidak wajib bersertifikat

    @Ferdy, yang SLTA, karena yang terpenting sebagai PPK adalah memahami aturan, bukan pendidikannya

    @yuyun, silakan mengunduh SBD Pengadaan Langsung pada blog ini juga

    @Jaya, pelelang sederhana atau pengadaan langsung. Penentuan metode pengadaan berdasarkan HPS, bukan pagu anggaran

    @Adi Syahfuddin, silakan…asal tetap mencantumkan sumbernya 🙂

    @yasin, administrasi untuk Penunjukan Langsung Darurat dilakukan secara simultan dan bersamaan dengan proses pengadaannya. Jadi memang bisa dipercepat

    @Hatta Arisandi, selama penyedia memenuhi ketentuan Pasal 19 Perpres 54/2010, maka disilakan. Apabila membeli dari beberapa toko, maka silakan dilakukan proses kepada setiap toko tersebut

    @Fajar Ari Saputra, pada blog ini sudah saya masukkan PPT untuk Matriks Perpres 54

    @umar hankam, materai hanya digunakan untuk formulir isian kualifikasi dan surat perjanjian

    @yoyo, jadup itu apa yah ?

    @jantan
    1. Panitia wajib menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan. Namun yang sifatnya wajib mengikuti ketentuan jangka waktu pada Perpres itu hanya pada tahapan tertentu (Pasal 59-63)
    2. Boleh, tetapi harus dipastikan bahwa jaminan tersebut sampai
    3. Untuk usaha kecil, pengalaman dinilai pada Bidang pekerjaan dan bukan Sub Bidang. Jadi selama bidangnya sama, maka dapat dianggap memenuhi ketentuan
    4. Wah, ini sudah teknis kontruksi dan sebaiknya ditanyakan kepada PU
    5. Tidak. Karena personil sudah masuk domain teknis pekerjaan.

    @Hardo Pranomo, saat ini sudah keluar Permendagri 21/2011 yang sudah mengakomodir PPK dan PPTK

    @Ella, pakai SPK (Pasal 55 Ayat 4)
    Untuk penerima barang, harus menggunakan PPHP, bukan panitia/pejabat pengadaan

    @dodi, ULP baru wajib tahun 2014 dan selama belum terbentuk tetap dapat menggunakan panitia pengadaan (Pasal 130). Apabila dilakukan oleh Pokja atau panitia, maka semua ketetapan harus ditandatangani oleh seluruh anggota dan tidak hanya ketua saja, karena pada prinsipnya kedudukan semua panitia adalah setara (collective collegial)

    @odonk, penawaran untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/sebagian jasa konsultansi wajib dibawah HPS, apabila diatas HPS maka dinyatakan gugur.

    @opik, silakan umumkan lagi pembatalannya

    @ronald, tidak ada alasan tidak menggunakan Perpres 54/2010 karena belum sosialisasi

    @tisman, tidak ada secara spesifik menyebutkan tentang sistematika dokumen teknis, karena dokumen teknis setiap pengadaan berbeda. Tetapi secara umum disebutkan pada evaluasi teknis pada Lampiran 2, 3, 4, dan 5 Perpres 54/2010

    @hendra, pajak tahunan memang harus mempertimbangkan jangka waktu pelaporan. Jadi apabila melakukan lelang pada bulan Januari-April, jangan meminta SPT tahunan tahun terakhir.
    Pencantuman merk itu wajib, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi apakah merk yang ditawarkan sesuai dengan spek yang diminta

    @m.tahir, hal ini karena keuntungan merupakan hal yang abstrak dan sulit dipastikan. Nilai keuntungan juga amat bergantung pada nilai pengadaan.

    @yudie, pada prinsipnya sama, tetapi proses penentuan HPS dan negisiasi teknis serta biayanya memang yang harus melihat SNI dan harga upah setempat.

    @ririn, ditujukan ke Panitia Pengadaan

    @sari dan arha, pengadaan akomodasi/sewa hotel dilakukan menggunakan penunjukan langsung, bukan pemilihan langsung.
    Untuk konsumsi, apabila terpisah dari proses hotel dan bukan merupakan paket meeting (fullboard/halfboard) maka dilakukan dengan proses pengadaan sesuai perpres (Pengadaan langsung apabila dibawah 100 juta, pelelangan sederhana apabila dibawah 200 juta, dan lelang umum apabila diatas 200 juta)
    Apabila menggunakan EO, maka dapat dilakukan dengan metode pelelangan yang sesuai.

    @bambang, swakelola tidak diumumkan

    @khaidir, SKK dan SKT tidak mengalami perubahan dan tidak berkaitan dengan KD

    @damang, mohon menghindari penunjukan CPNS dalam proses pengadaan secara resmi, kecuali sebagai tim pendukung

    @Fathurrahman, penunjukan langsung tidak mengenal batasan nilai. Batasannya adalah keadaan tertentu dan barang/pekerjaan khusus. Perbedaan dengan pengadaan langsung dapat dibaca pada Pasal 38 dan 39

    @ay03, tupoksi ULP selanjutnya dapat dilihat pada Pasal 17 Ayat 2

    @sutejo, transaksi pengadaan langsung dilakukan oleh PPK dengan menggunakan kuitansi pengeluaran dari K/L/D/I, bukan kuitansi oleh penyedia

    @misbah, silakan dilihat di website Bapepam yang dapat diakses pada http://www.bapepam.go.id/perasuransian/publikasi_asuransi/info_penting_asuransi/Suretyship_April2010.pdf

    @ridhwan, pengalaman usaha kecil hanya pada bidang yang sesuai dan untuk pekerjaan konstruksi tetap membutuhkan dukungan bank 10% walaupun ditetapkan untuk usaha kecil

    @dili handosiswoyo,
    1. sebaiknya mengundang secara terbuka, karena bisa saja ada penyedia lain yang mampu memenuhi
    2. maka dianggap tidak memiliki TKDN

    @agung h,
    1. Dasar HPS adalah survai harga pasar, bukan norma index. Norma indeks hanyalan salah satu sumber pertimbangan informasi
    2. Penyatuan dan pemisahan barang disesuaikan dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk pengadaan barang tersebut. Misalnya komputer dan printer dapat digabungkan, tetapi furniture untuk komputer tersebut harus dipisahkan

    @upiq zain, apakah obat2an ternak tersebut memiliki daftar harga resmi dari Kementerian Kesehatan dan dianggap untuk pelayanan kesehatan masyarakat (Pasal 38 Ayat 5 Huruf d) ? Kalau tidak, maka silakan dilakukan melalui pengadaan langsung.
    Untuk ijin, mohon diperketat dengan ijin pengedaran obat serta memperhatikan masa kadaluarsa obat tersebut

    @dpu bulungan, silakan 🙂

    @kristin, Sertifikasi Perpres 54/2010 tidak lagi mengenal L2, L4, dan L5, melainkan tingkat dasar, menengah, dan lanjut

    @rizky, kalau webblog tersebut merupakan website resmi K/L/D/I dan dapat diakses secara umum, maka dibolehkan. Selain web, pengumuman juga wajib dilakukan melalui LPSE terdekat.

    @by beatrix, boleh penunjukan langsung selama sudah tercatat dapat Portal Pengadaan nasional (inaproc.lkpp.go.id)

    @hendra, pengadaan langsung tidak memerlukan aanwijzing karena penjelasan dilakukan langsung pada 1 penyedia. Penetapan dan pengumuman tetap diperlukan. Lebih jelasnya silakan dilihat SBD Pengadaan Langsung.

    @satria, selama pengadaan langsung dilakukan tidak untuk menghindari lelang, maka dibolehkan. Tapi kalau pemecahan 500 paket tersebut agar tidak dilakukan lelang, maka melanggar Perpres 54/2010

    @bhi anggoro, silakan dilakukan menggunakan pengadaan langsung.

    @welly, silakan mengikuti SBD Pengadaan Lagsung dari LKPP

    @ibnu, tidak ada batasan minimal penawaran. Selama lulus evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi. Untuk pelaksanaan pekerjaan, maka harus diawasi secara ketat oleh PPK

    @irawan, HPS wajib dibuat oleh PPK sebagai dasar penetapan penawaran dan diumumkan pada saat pengumuman lelang

    @agus, dalam 1 satker bisa saja memiliki lebih dari 1 pejabat pengadaan selama memang volume pekerjaan tidak dapat ditangani oleh 1 orang. Honor ditetapkan dalam perencanaan pengadaan dan dimasukkan dalam RKA

    @dini, TKDN hanya digunakan untuk memperoleh preferensi harga untuk lelang yang bernilai di atas 5 M

    @utari, aturan nilai bagaimana ? Kalau penetapan untuk usaha kecil sampai 2,5 M ada di Pasal 100 Ayat 3 Perpres 54/2010

    @elina, PPK tidak boleh menjabat sebagai pengelola keuangan. Jadi hal tersebut tidak dibenarkan

    @aldian, mengapa penunjukan langsung ? Apakah pabrik lokomotif hanya ada 1 di Indonesia ? Kalau iya, maka dibolehkan menunjuk langsung (Pasal 38 Ayat 4 Huruf d)

    @la ode, saya masih belum konsen ke pembahasan soal. Ini masih konsen melakukan sosialisasi Perpres 54/2010

    Kepada seluruh rekan, mohon pertanyaan tentang PBJ selanjutnya dapat disampaikan melalui Forum Pengadaan Barang/Jasa di http://forum.pengadaan.org

  4. Ananda says:

    Asslkm P KhaLid,Mohon pencerahannya,pengertian kode satu rekening,pengadaan/Barang jasa,tidak bisah dipecah dan harus dilelang?
    Terima Kasih.

  5. Sucipto Warso,S.Ag.MM says:

    Yth. Mohon Penjelasan sbb. Apakah Syah Penetapan Pemenang Lelang dengan Proses Lelang yang menyimpang dari Perpres 54 Tahun 2010 karena Dokumen Lelang menggunakan standar Kepres 80 Tahun 2003 bukan Perpres 54 tahun 2010? atas penjelasan dan balasannya diucapkan terima kasih

  6. Winardi says:

    Ass. Wr.Wb. Pak Khalid. Mohon infonya, apakah penunjukkan langsung untuk mobil, sepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya itu termasuk juga untuk pengadaan traktor roda 4 atau hand traktor roda 2 untuk mengolah lahan sawah, selanjutnya apakah spek yang kita buat mengarahkan kepada barang yang kita inginkan tanpa menyebut merk atau tipe apakah boleh?

  7. Winardi says:

    Tanya lagi pak Khalid.
    Apa sih bedanya sanggah dan sanggah banding, terus kalo bukan peserta lelang/pengadaan apakah boleh juga melakukan sanggahan? Atau rekanan tersebut mendaftar tapi tidak memasukkan penawaran apakah juga boleh mengajukan sanggahan? Makasih atas jawabannya pak.

  8. sukardi says:

    tanya pak…dalam penyusunan jadwal kok penentuan hari tidak disebutkan semua berapa minimal atau maksimalnya. cmn pengumuman dan masa sanggah saja..apakah item kegiatan lain diserahkan sepenuhnya ke pada pokja ULP?

  9. adi s says:

    ass. pak khalid, semoga kebaikan bapak meripakan amal jariah. amin
    1.sbd apa yg terbaik untuk pekerjaan pembuatan website nilainya 170 jt? (a) sbd jasa konsultnasi BU prakualifikasi satu sampul,atau (b) yang 2 sampul, atau (c) jasa lainnya prakualifikasi atau (d) jasa lainnya pasca kualifikasi
    2. di sumber dana apbd, PPK diganti oleh PA/KPA (padahal di struktur organisasi terdapat PPK) Nah, kalau HPS/OE, dibuat oleh PPK atau PA/KPA?
    Trimakasih pak

  10. Yoseph says:

    Pak, dalam Perpres 54/2010 penepatan pemenang lelang/seleksi dilakukan oleh ULP. Bgm kalo UPL belum dibentuk karna masih pake Panitia Pengadaan (masih diperbolehkan sesuai Perpres 54/2010), apakah penetapan pemenang lelang/seleksi oleh Panitia Pengadaan ? Mohon penjelasannya pak.

  11. radit says:

    aslkm pak khalid
    numpang tanya pak
    1. saya sebagai PPK di sumber dana APBN, apakah bisa menjadi pejabat pengadaan di sumber dana APBK?
    kantor saya terdapat dua mata anggaran satu APBN satu lg APBK.
    2. apakah bisa pejabat pengadaan di sumber dana APBN menjadi pejabat pengadaan di sumber dana APBK? apabila bisa honornya apakah harus pilih salah satu atau bisa diambil dari kedua sumber tsbt

  12. lea renita says:

    aslkm. pak khalid saya ingin menanyakan apabila ada pengadaan barang yang natinya bukan menjadi investasi bumd/bumn tetapi dananya berasal dari intern bumn/bumd itu sendiri dan bernilai diatas 100 juta maka pengadaannya harus bagaimana? apakah harus sesuai dengan perpres no.54 tahun 2010?

  13. Anti KKN says:

    Assalamu’alaikum Wr, Wb,…

    Bpk Khalid, yang saya KAGUMI…

    Mohon pencerahan sekalilagi ;
    1). Apakah sy salah klu PERPRES 54/2010 msh terdapat CELAH UPL/ Panitia Lelang/ PPK dll, dapat bermain mata utk berbuat KECURANGAN dlm proses pelelangan. Khususnya dlm menetapkan PERSONIL INTI pada proyek yang dilelang?… Didaerah, sebuah Proyek Dinas Transmigrasi. Melakukan Pelelangan Rumah Transmigrasi Type 21 = 264 Unit(konstruksi kayu+dinding papan). Dengan Pagu 6 M, memerlukan Personi Inti;
    Ahli Madya Pelaksana Struktur+SQA = 1 org;
    Ahli Madya Pengawas Struktur+SQA = 1 org;
    Ahli Muda K3+SQA Konstruksi = 1 org;
    Ahli Madya Pelak. Teknik Lingkungan = 1 org;
    Pelak.Lap.Pek.Perumahan & Gedung = 1 org;
    Pengawas Mutu Pelak.Konstruksi Bangunan = 1 org;
    Juru Hitung Kuantitas = 1 org;
    Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung = 1 org;
    Juru Gambar/ Draftman = 1 org;
    Operator Dump Truck = 5 org;
    Adminstrasi Proyek = 1 org;

    Menurut sy, ini salah satu kelelamah PERPRES 54/2010. Dimana personil inti tidak memiliki batasan yang jelas. Hingga PANITIA LELANG/ PPK dpt bermain-mata dgn REKANAN tertentu utk menjegal peserta lainnya.

    2). Sy pribadi usulkan, bagaimana klu Bpk KHALID mengangkat permasalah yang AKTUAL yg terjadi dilapangan. Dalam Proses Pelelangan, apa2 sj yang menjadi KENDALA, CELAH/ KELEMAHAN yang dpt ditemui PENGGUNA & PENYEDIA JASA dlm proses pelelangan yang lebih TRANSFARAN, AKUNTABEL dan BERMUTU. Sesuai dengan CITA-CITA PERPRES 54/2010.

    Terima kasih,…
    Wassalam,…

  14. Umy says:

    Bapak Khalid yang saya hormat,…

    Saya sangat sering membuka blog ini, minimal saya dapat belajar banyak apa2 sj yang harus saya pahami sebagai kontraktor pemula.

    Saya pribadi sangat tertarik dan setuju atas pertanyaan dan usulan Anti KKN diatas.
    Teramat sangat banyak orang2 yang berkepentingan dalam proses pelelangan hingga menghalalkan segala cara dalam memenangkan suatu tender proyek.
    Premanisme, Kolusi, Korupsi dan Neopotisme (KKN) hampir terjadi setiap pelelang pemerintah.

    Apalagi di daerah2, RAJA-RAJA KECIL (Kepala Daerah) selalu bermain-mata dg para PENGUSAHA HITAM dibantu KRONI2 si-Raja Kecil didaerah.

    AYO!!!… Bapak Khalid, buat BLOG yang mengupas tuntas permasalah seputar tender2 (liku2) dan trik2 yang ditemui dilapangan. Agar ini menjadi masukan kedepan, utk antisipasi memutus mata rantai TENDER beraroma KKN….

    terima kasih.

  15. ahmad husin says:

    Mehon Pentunjuk yang sebenarbya bendasarkan Kepres 54/2010. tentang Tata Cara Pemeriksaan Pekerjaan di Proyek2 Kontruksi tentang PHO dan FHO.

  16. Terima Kasih Semoga Anda Selalu Sukses

  17. riyawan says:

    pak saya mau bertannya tentang bagaimana mekanisme apabila terjadi gagal lelang disebabkan peserta tidak ada atau kurang dari 3,,,,dan bagaimana mekanismenya bila ingin merubah Item barang yg akan dilelangkan apabila telah terjadi gagal lelang….mohon bantuannya pa,,,terimaklasih

  18. har-har says:

    pak ijin tanya, gimana cara menentukan HPS Pengadaan langsung mnr Perpres 54 th 2010, trimakasih atas jawabannya

  19. Saiful Arif says:

    Pak mau tanya untuk peraturan pemerintah denda apa dibedakan antara denda keterlambatan dan denda terhadap performance guarantee. Dan berapa maksimum yang diaplikasikan. Terima kasih sebelumnya

  20. Amir Ali says:

    Ass. Wr. Wb pak halid yang terhormat kami punya dana keluarnya ahir tahun sekitar bulan nopember sementara waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan selama 4 bulan apakah bisa dilakukandengan kontrak tahun jamak mohon penjelasan detail pak terimakasih, Wassalam

  21. Amir Ali says:

    Assalamuaikum Wr Wb Pak khalid yang terhormat bagaimana cara menghitung biaya konsultan untuk kegiatan non konstruksi misalnya perencanaan tata ruang terimakasih wassalam

  22. Bambang says:

    Asslamu’alaikum wr wb.
    Pak Khalid saya mau menanyakan ttg pek. tambah kurang. berdasarkan Perpres 54 th 2010, untuk kontrak Lumpsum tdk diperbolehkan Pek. Tambah Kurang, sedangkan pada saat dilapangan banyak sekali perubahan2 yg mengakibatkan adanya pek. tambah dan kurang, perubahan tsb dikarenakan adanya perpindahan lahan. Kalu mengacu Perpres 54 th 2010 pasal 81 ttg addendum kontrak, menurut saya Kontrak Lumpsum masih bisa tambah kurang apabila terjadi perbedaan kondisi dilapangan dan adanya item pekerjaan baru utk kesempurnaan pekerjaan tsb. Mohon penjelasannya pak. Tks

  23. A. Salim says:

    Ass. Wr.Wb
    Yth Bpk Khalid M…
    Kami ada pertanyaan sbb:
    1. Dalam lelang ulang karena jumlah yang daftar hanya 1 rekanan dan sampai batas akhir pemasukan penawaran rekanan tersebut tidak memasukan penawaran, apakah aanwijzing masih harus dilaksanakan, atau masih bisa menggunakan hasil risalah aanwijzing sebelumnya?
    2. Dalam proses evaluasi teknis, kami menemukan dua perusahaan menggunakan satu nama personel yang sama, telah kami cek di LPJK, berdasarkan sertifikatnya ybs benar memiliki keahlian yang kami syaratkan,dan juga benar bahwa itu adalah orang yang sama, langkah apa yang harus kami lakukan terhadap penawaran kedua rekanan tsb?
    Mohon penjelasannya, terima kasih

  24. riri says:

    pak,,
    mau tanya nich,kalau pasal yang mengatur tentang penawaran terbuka menurut pp 54 tahun 2010 apa ya???
    thank’s

  25. alfarras says:

    Ass. Pak Khalid.
    Mau Tanya Tentang Tata Cara/Juknis Penunjukan Konsultan Perorangan gak pak?

  26. denny says:

    Ass wr wb…
    Yth. Bpk Khalid.
    pak, ijin bertanya :
    1) Apakah pejabat pengadaan/ULP, PPK, APIP & panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan mendapatkan honor, diatur dimana, bgmn tekhnis pelaks nya & brpa bsr nya ?
    2) Apakah dlm pelaks Harwat gedung sebesar Rp 17.500.000,- dpt dilakukan pengadaan langsung atau penunjukan langsung & bgmn teknis pelaks nya ?
    Mohon penjelasannya, Terima kasih.
    Wass…

  27. marvin says:

    izin unduh Pak Khalid…terima kasih sebelumnya.. 😀

  28. agustpatty says:

    Pak Khalid yang terhormat,
    Saya pendatang baru didunia usaha pengadaan barang dan dan jasa untuk pemerintah. Nah, saat mengurus siup saya masukan neraca secara riel dan oleh instansi yg menerbitkan siup, perusahaan saya digolongkan kedalam usaha menengah dan dicantumkan di siup. apakah dengan siup perusahaan menengah, perusahaan saya bisa mengikuti pelelangan dengan nilai sampai dengan Rp.2,5 milyar yg diperuntukan bagi perusahaan kecil, mikro dan koperasi ? Mohon bantuan penjelasannya….

  29. Fiatul Chasanah says:

    saya pengin meneliti tentang e-Procurement tapi saya susah menentukan fokus. bagaimana ya kawan? pengin efisiensi.. tapi……..

  30. Effendi Hari MC says:

    Apabila pengadaan barang terlambat, padahal Atlet2 butuh makan utk kesehariannya? apa yg harus kita lakukan agar tidak menyalahi hukum.

  31. milsa says:

    Pak Khalid, apa sajakah unsur yang menentukan dalam pembentukan PPHP ? apakah ada syarat-syarat tertentu? mohon penjelasannya Pak,terima kasih.

  32. HENDRA says:

    apakah Pengguna Anggaran bisa Mengangkat PPTK untuk kegiatan non fisik ? karena di instansi aku pegawai yg memiliki sertifikasi PBJ sudah diangkat menjadi PPK kegiatan Fisik.

  33. Lia says:

    Pak,..

    Boleh minta bahannya yang dalam bentuk powerpoint gak. Saya perlu untuk kegiatan pelatihan di kantor. Tolong diemail ke alamat email saya di atas,terima kasih sebelumnya

  34. Sigit Joko Prawito says:

    Dimana pasal yang menyatakan perusahaan non kecil dan kecil. Terimakasih

  35. dewishita says:

    apakah pengadaan makan dan minum berdasarkan perpres 54 tahun 2010 harus melalui proses tender dan biaya mamin masuk kategori apa

  36. erwan dapa langga says:

    Salam Pak,,,mohon info tentang besaran keuntungan maximal penyedia barang / jasa yang diisyaratkan dalam Perpres 54/2010 pak…mksh

  37. zainal abidin kahfi says:

    Salam Pak Khalid,
    terkait dengan Permendagri 22 yang mengatur tatacara kerjasama daerah untuk bangun guna serah, dimana peraturan terakhir tahun 2009, yang menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan diterbitkan bank umum, sementara merujuk pada perpres 54 yang terbit 2010 dimana pada pasal 67 ayat 5, apakah tetap mutlak bank umum ataukah sudah bisa digunakan perpres dimana asuransi juga dipebolehkan,…
    terimakasih

  38. acan says:

    Ass..pak. salam kenal beberapa hal yang perlu saya tanyakan :
    1. apakah dalam satu instansi PPK dan Pejabat Pengadaan boleh dirangkap oleh satu orang untuk kegiatan yang berbeda ?
    2. apakah Pengelola keuangan boleh menjadi pejabat pengadaan /panitia pengadaan?

  39. sakti says:

    Ass..pak,apakah gred 3, 4 termasuk non kecil pada pengadaan jasa konsultansi

  40. andi says:

    Pa Khalid, ini menjadi pertanyaan saya selalu, Klo di perpres no 54 tahun 2010 untuk pembayaran hotel bisa dilakukan secara penunjukan langsung. Yang jadi pertanyaan saya adalah : Apakah pembayaran hotel bisa dilakukan secara pengadaan langsung jika nilainya di bawah 100 juta?
    Mohon Pencerahan dari Pa Khalid

  41. mara iman rambe says:

    makasih penjelasannya pak.

  42. Wahyu D says:

    Salam pak Khalid, dalam struktur peng-HR-an personil yang terlibat dalam proses Pengadaan, dapatkah bapak menunjukkan urutan (dr besar ke kecil)besarnya nilai HR tersebut ?(bisa npminal atau persentase). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi friksi karena masing-masing merasa paling bertanggung jawab sehingga selayaknya dapat HR yang tertinggi. Hal ini juga untuk memberikan semangat serta rasa tanggung jawab dari masing-masing personilnya. Terima kasih.

  43. noer says:

    salam mr. klalid mau menanyakan Perpres 54/2010 Pasal 38 ayat (4) dan (5) itu nanti bentuk format dokumen pengadan, kontrak dan prosesnya seperti apa ya ? matur nuwun

  44. Tungkir says:

    Bahwa Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi tidak sesuai/bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengenai ketentuan “Hal – hal lain yang dipersyaratkan” tidak dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Jadi kalau bertentangan apakah ketentuan “Hal – hal lain yang dipersyaratkan” tersebut diberlakukan atau tidak?

  45. fuuadah says:

    Sayang sekali saya ndak bisa add ke fb nya…

  46. Herosobroto says:

    Pak Khalid…. saya menemukan kejanggalan pada SDP yang merupakan lampiran dari Perka LKPP No 15 Tahun 2012 yg saya unduh dari website LKPP… kok dalam Pasal 10 mengenai penjelasan. Penjelasan dilakukan secara tatap muka ya?
    Oh ya Pak jika tidak keberatan saya mohon bantuannya untu dapat mengirim SDP yang valid (sesuai Perka LKPP tersebut)ke email saya ya pak untuk memulai kegiatan di tahun ini(jika memungkinkan dalam format word agar mudah diedit sesuai kebutuhan)
    Terima Kasih
    Terima kasih

  47. nauli asdam says:

    Seberapa besar persentase Keuntungan yang bisa diambil dan di pepres berapa dasarnya apabila kita M??å?????? buat suatu harga barang yang legal dan diatur dalam pepres

  48. Ipank_Chomz says:

    Pak Khalid…apakah Dukungan Bank untuk kualifikasi KECIL disyaratkan? terima kasih Pak…mohon pencerahannya…

  49. dedy says:

    pak khalid…apakah pengadaan langsung barang dan jasa bisa dilakukan di tingkat upt atau di tingkat kecamatan??
    mohon pencerahan sesuai UU yang berlaku
    terima kasih

  50. elo boosting says:

    Thanks a bunch for sharing this with all of us you
    actually know what you are talking approximately! Bookmarked.
    Please additionally discuss with my web site
    =). We will have a hyperlink exchange agreement between us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.