Matriks Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003

Akhirnya Peraturan Presiden pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Agustus 2010.

Perpres No. 54 Tahun 2010 secara hukum dinyatakan berlaku sejak ditandatangani, namun oleh LKPP diberikan aturan peralihan dan pengecualian bagi Pengadaan Barang/Jasa serta Kontrak-Kontrak yang sedang berjalan dan masih menggunakan aturan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya.

Namun, peralihan ini tidak berlaku apabila proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan setelah penandatanganan dilaksanakan. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh stakeholder untuk segera memiliki dan mempelajari Perpres No. 54 Tahun 2010 karena amat banyak perbedaan yang prinsip dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.

Untuk memudahkan dalam membaca perbedaan, pada tulisan ini saya akan menampilkan matriks perbedaan antara Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003

Beberapa perubahan besar yang terjadi adalah:

  1. Adanya Standar Dokumen Pengadaan yang merupakan bagian dari Perpres
  2. Pembagian tugas yang lebih jelas antara PA/KPA, PPK, dan ULP
  3. Ketentuan baru tentang Hibah Luar Negeri
  4. Perubahan nama Jasa Pemborongan menjadi Pekerjaan Konstruksi
  5. Penghapusan pengumuman di Surat Kabar
  6. Penetapan Pemenang bukan lagi oleh PPK melainkan dilakukan oleh ULP
  7. dan lain-lain yang dapat dilihat pada Matriks

Matriks ini saya peroleh dari LKPP kemudian saya tambahkan beberapa penjelasan di dalamnya.



Agar lebih jelas silakan mengunduh file PDF matriks di atas dengan klik pada  File Perbedaan Perpres 54/2010 dengan Keppres 80/2003

This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

351 Responses to Matriks Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003

  1. Jaya says:

    pak khalid, di anggaran salah satu kegiatan kami utk pengadaan tas pelatihan sebesar Rp. 103 juta. ini jumlah yang sangat tanggung. terus kita bikin RAB dan HPSnya jadi 98 juta. jadi metode mana yang kita pakai, apakah pelelangan sederhana atau penunjukan langsung? angka batasan 100 juta itu mengacu ke pagu anggaran atau RAB/HPS? makasih banyak pak

  2. Adi syahfudin says:

    mohon izin share ke forum dan blog pak…..

  3. yasin says:

    Assalamu’alaikum Pak khalid, pengadaan barang untuk bantuan bagi korban bencana alam,terkadang kita dituntut agar bantuan didistribusikan secepatnya (1atau 2 hari setelah bencana bahkan pada hari yang sama pada saat bencana itu terjadi), pertanyaan saya adlah bagaimana administrasi PBJ nya, apakah boleh dari penyusunan HPS, undangan sampai surat perintah kerja dilakukan dalam 1 hari, apakah tidak menyalahi aturan? terima kasih

  4. Hatta Arisandi says:

    Assalamu’alaikum Pak khalid, di tempat kerja saya pagu kegiatan pengadaan barang jasa hampir semuanya di bawah 100 jt. jd kami lakukan dengan pengadaan langsung. apakah dalam pengadaan langsung dibenarkan bila kita langsung membeli di toko tanpa menggunakan rekanan? dalam hal pengadaan alat pengolah data biasanya kita membeli tidak dari satu toko melainkan dari beberapa toko bagaimana dengan proses pengadaan langsungnya?

  5. Selamat sore Pak Khalid… Terima kasih atas sharing informasinya… sangat berharga bagi kami….
    kalau boleh, sy minta dikirimin file ppt utk Perpres 54 pak?
    sebelumnya terima kasih pak…

  6. umar hankam says:

    yang ingin kami tanyakan mengenai penggunaan Materai pada dokumen kualifikasi menurut PEPPRES 54 Tahun 2010,apa saja yang diberi materai?

  7. yoyo says:

    ass p. khalid salam kenal
    di kantor sya ada pengadaan Jadup Nilainya diatas 1 Milyar, yg sya mo tanyakan apakah yang dipakai SIUP kecil?? dan masuk kategori Pengadaan Apa????
    thnks sblmnya..

  8. Jantan says:

    Assalammu’alaikum, Wr. Wb….

    Pak KHALID, mohon pencerahan dan penjelasannya pada PERPRES 54/2010 :
    1). Apakah UPL/ Panitia Lelang TIDAK MEMILIKI SCHEDULLE KERJA dalam Proses Pelelangan (Pendaftaran, Pemasukan Penawaran, Verifikasi Dokumen Penawaran hingga Penetapan Pemenang Lelang). Kenyataannya, dlm satu Instansi PU didaerah, Panitia Lelang belum melakukan Verifikasi Dokumen Penawaran pada rekanan yg memasukan penawaran. Walaupun proses Pengumuman Koreksi Aritmatik sudah keluar 1 bulan kemaren.

    2). Apakah JAMINAN PENAWARAN dapat diserahkan kepada PANITIA LELANG melalui POS?… (maaf, menghindari Penjegalan/ Intimidasi oleh Para PREMAN PROYEK yang selama ini meresahkan Dunia Jasa Konstruksi).

    3). Pada PERPRES 54 (utk PENGUSAHA KECIL), PENGALAMAN PEKERJAAN selama kurun waktu 10 th terakhir, dapat kami lampirkan pada SUB BIDANG BERBEDA?… Misalnya ; Pelelangan Saluran Drainase dan Irigasi (22011), tapi kami lampirkan Pengalaman Drainase Kota (22009) dapat dinilai oleh PANITIA LELANG sebagai pengalaman pekerjaan perusahaan kami?…

    3). Masalah SKA/ SKTK (khususnya GRED 4 kebawah). Apakah HARUS/ WAJIB mengggunakan K3 Konstruksi?…

    4). Adakah STANDARS dari PERPRES 54/2010 yang mengatur persyaratan MINIMUM tetang PERSONIL dalam satu PELELANGAN (khususnya GRED KECIL)?…

    Utk sementara ini dulu pertanyaan saya, terima kasih.

  9. Hardo Pranomo says:

    Assalamu’alaikum pak,
    Saya mau minta penjelasan, dalam keppres 80 th 2003 maupun perpres 54 th 2010 tidak dikenal istilah PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan). Namun saat kegiatan sampe tahap penagihan keuangan, aturan yang dipake permendagri 13 yang menggunakan istilah PPTK. Kalo kita pake PPK, proses keuangan tidak berjalan. Bagaimana kaitan permendagri 13 dg perpres 54, kenapa bisa tidak seirama ?

  10. Ella says:

    Klw Pengadaan BaraNg Di Bawah 100 Jt apa Pke SPK ataw Nota PesaNan Saja???

  11. Ella says:

    Asslkm P KhaLid, Mw tx Sdkt pak, tdi Sy masukin SPP GU di Keuangan Itu ATk senilai 30 Jt, tp Pertanggung jawabannya cuma pake nota pesanan sj, trus dari pengoreksinya di keuangan, di kembalikan, katax harus pake Surat Perjajnjian Kerja ( SPK ), krna di atas 10 juta dan BAPx harus dari Pejabat di bag. Aset di Dinas Pendapatan ( DPPKAD ), sementara tadi kita cm pake Panitia dari Dinas sendiri yg jg px Sertifikat. Yg sebenarx bgmn Pak? mohon Bantuannya…

  12. dodi says:

    salam sejahtera pakkhalid ….jumpa kembali
    mohon pencerahannya
    dlm perpres 54 th 2010 mengatur ttg ULP. di kantor saya masih belum di bentuk ULP tetapi masuh pake istilah Panitia Pelelangan/Pengadaan barang/Pekerjaan/Jasa, apakah melanggar perpres 54? kemudian dalam perjalan prosese lelang.. ada proses penetapan pemenang yang menurut 54 harus di terbitkan oleh ULP dengan mengeluarkan surat penetapan, tetapi di kantor saya memakai Berita acara penetapan yang di ttd ketua sama anggota panitai bukan oleh ketua panitia saja, apakah secara aturan diperboleh kan ? attau siapa yang harus ttd?

  13. odonk says:

    motanya pa,,(1) klo Penawaran Harga seharusnya dibawah HPS,,atau emang boleh diatas HPS yang pasti Dibawah Pagu anggaran,,(2) Penanda Tanganan Kontrak Untuk Penyedia apakah mesti Yang Tertuang dalam akte Perusahaan atau emang boleh diluar akte tetapi orang tersebut tertuang dalam kepengurusan perusahaan,,,mohon penjelasannya,,,trims

  14. opik says:

    pak mo tanya nih, bagaimana tata cara pembatalan lelang di media masa, soalnya kami telah terlanjur melakukan pengumuman lelang di media masa. mohon pencerahannya terima kasih.

  15. ronald says:

    yth Pak Khalid, kami dari salah kabupaten di papua akan mengandakan lelang pengadaan barang dan jasa, akan tetapi kami di daerah belum mendapatkan sosialisai Perpres No 54 Tahun 2010, apakah masih bisa kita menggunakan keppres 80 tahun 2003 ? mohon informasinya. terima kasih

  16. tisman says:

    apakah sistematika dokumen penawaran teknis diatur juga dalam kepres ini…. kalau ada di bagian (bab)mana….?

  17. Hendra says:

    Ass. Wr. WB

    Salam Kenal Pah Khalid, Saya ingin menanyakan. Kemarin ada proses Lelang di tempat kami. Didalam dokumen lelang di tuliskan Rekanan harus melampirkan SPT terakhir dan laporan bulanan 3 bulan terakhir (Nov, Des, Jan. Ada beberapa peserta tidak melampirkan SPT Tahun 2010, Mereka masih menggunakan SPT tahun 2009 dengan alasan masa pengusrusan SPT sampai akhir Maret.Apakah peserta ini bisa lulus?? Kedua di Dokumen lelang di cantumkan spesifikasi harus lengkap dan jelas (Model, Jenis dan Merk) tetapi ada beberapa rekanan hanya menulis spesifikasi dari dokumen lelang saja tanpa mencantumkan (Model, Jenis dan Merk) yang di tawarkan, apakah hal sperti ini bisa lulus juga. Terimkasih

  18. m.tahir,se,mm says:

    Maaf pak,masalah keuntungan 15% dibuat hanya merupakan contoh,sekali lagi hanya contoh.maksud sy,klo pemerintah tegas dalam pemberantasan korupsi,harus dibarengi dengan ukuran keuntungan yang jelas,apa susahnya menetapkan bahwa keuntungan yang diperkenankan dri harga perolehan adalah maksimal 20 %.kenapa hanya memberikan contoh saja.thanks.

  19. yudie says:

    Ass, Smoga Allah SWT. selalu memberikan rahmat Kesehatan kepada Bapak.
    maaf pak, saya mau tanya beberapa hal dalam proses lelang berdasarkan PP no. 54/2010, khususnya untuk pekerjaan Konstruksi yaitu Pengadaan Langsung, yang nilainya <100jt, apakah sama perlakuannya dengan proses pengadaan langsung untuk Pengadaan Barang, saya belum paham tentang proses pengadaan langsung Pek. Konstruksi karena untuk pekerjaan konstruksi harga setiap kegiatan berdasarkan dari Analisa Harga Satuan SNI (dimana terdapat beberapa unsur yaitu harga bahan dan upah kerja) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, mohon pak penjelasannya.
    Makasih.

  20. ririn says:

    Pak kalau belum terbentuk ULP alamat surat penawaran ditujukan kemana?Sebab pasal 130 masa peralihan katanya bisa membentuk panitya yg tugas pokoknya dan kewenangannya sbgmn persaratan keanggotaan tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP.Psl 130.jadi ditujukan kemana apa kepanitya atau ke PA. TRIMS.

  21. sari says:

    Ass.Wr.Wb.
    Pak Khalid , saya mau menanyakan perpres 54/2010 sehubungan dengan pengadaan akomodasi dan pertemuan karena di kantor saya bekerja baru tahun ini menggunakan sistem LS dan telah dibentuk kepanitiannya dimana utk 100juta menggunakan sistem pemilihan langsung,yang ingin saya tanyakan apakah boleh kita menggunakan pihak ke-3 EO/travel agent , sementara sy tanyakan teman2 di kementerian lain bahwa tahun ini untuk penggunaan hotel & pertemuan tanpa batasan nilai sudah dapat menggunakan sistem penunjukan langsung.
    Mohon bantuan penjelasan bapak sehubungan dengan hali ini .
    Terimakasih
    wassalam..

  22. arha says:

    pak klo ntuk sewa hotel d atas 200 jt blh ga penunjukan lansng/pemilihan lansung??
    truz untuk mkn minum dbawah 200 jt itu gmn??
    makasih

  23. arham says:

    pak gmn klo sewa kmr hotel datas 200jt blh penunjukan lsg/pemilihan lsg ga?
    truz klo mkn minum dbawah 200jt itu gmn??
    makasih

  24. bambang says:

    asw pak
    kalau swakelola apa hrs di umumkan di website gimana kalau yg daftar banyak pada hal ini penunjukan langsung

  25. KHAIDIR says:

    Ass Pak saya mau tanya bagaimana cara menghitung skk/skp yang baru / tahun 2011? kalau KD rubah jadi 3 NPt,apa Fl,FP,KP rubah juga?tolong pak Rumus yang sekarang cara menghitung skk dan skp.
    terima kasih atas bantuannya.

  26. Damang says:

    Mohon tanya, apakah CPNS boleh ditunjuk sbg PPTK dan minimal pendidikan yg disyaratkan, apakah PPK pd kegiatan “A” dpt ditunjuk sbg panitia pengadaan pd kegiatan “B” atau sebaliknya. Trims

  27. Fathurrahman says:

    Dapatkah/bolehkah untuk paket pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai Rp. 100 jt di lakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode penunjukan langsung? (terlepas dari persyaratan khusus dan tertentu pada ketentuan penunjukan langsung, tanpa batas) meskipun untuk perpres 54 Tahun 2010 kecendrungan menggunakan metode pengadaan langsung, tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan penunjukan
    langsung, apa perbedaan ke dua metode tersebut jika ber pedoman dari pagu yang sama Rp. 100 jt.

  28. ay03 says:

    mau tanya pak,
    untuk poin no 18 mengenai tugas dan wewenang dan tanggungjawab, itu menunjuk pada ULP atau pada Pejabat pengadaan? kemudian untuk angkanya apa benar >= 100 juta? jika yang dimaksud dalam poin 18 tersebut adalah ULP maka bukannya tanda >= (lebih besar sama dengan) tapi hanya > (lebih besar)saja pak?

    mohon pencerahannya.

    Terimakasih.

  29. sutejo says:

    Yth, Pak Khalid.. mohon pencerahannya tentang ketentuan pengadaan langsung dengan nilai s.d. 10 Juta dengan menggunakan kwitansi, apakah PPK membeli langsung barang ke Penyedia dan cukup dg kwitansi saja tanpa ada prosedur yg lain, atau tata cara prosedur pengadaan langsung tetap diikuti, mohon penjelasannya karena saat ini dikantor saya hal ini diperdebatkan

  30. misbah says:

    P Khalid Yth,
    mohon pencerahan : seluruh jaminan sesuai peprpres 54 dapat dicover oleh asuransi yang memiliki program surety dan memperoleh ijin dari Kemenkeu. daftar asuransi tersebut bisa kita dapatkan dimana. tks

  31. ridhwan says:

    Yth bpk Khalid…- untuk usaha kecil pengalaman pekerjaan yang diminta sesuai dengan bidang subbidang atau hanya memiliki pengalaman pekerjaan dibidang apa saja.- untuk usaha kecil pada pekerjaan konstruksi apa perlu dukungan bank 10 % ?

  32. dili handosiswoyo says:

    yth. Pak Khalid

    1. apabila pelelangan dinyatakan gagal karena tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran, apakah pelelangan ulang yang dilakukan dengan mengundang peserta baru atau cukup peserta yang lama saja?
    2. ada beberapa barang yang tidak ada dalam daftar inventaris barang/jasa dari kemenperindag, bagaimana mengetahui TKDN nya?

  33. Agung H says:

    Yth Pak Khalid,

    Mohon ijin simpan file matrikulasinya ya Pak.

    Mohon penjelasan :

    1. Apa dasar yang digunakan dalam penyusunan HPS bila barang tersebut tidak masuk dalam Norma indeks yang merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat?

    2. Bila dalam satu mata anggaran terdapat beberapa barang yang bisa berdiri/beroperasi sendiri apakah bisa teknis pengadaannya disatukan dalam satu paket pengadaan ataukah harus dipecah2 menjadi beberapa paket berdasarkan barang yang bisa berdiri sendiri?

    Terima kasih

  34. upiq zain says:

    Yth. Pak Khalid
    Pembelian obat-obatan ternak dibawah Rp.100 juta apakah termasuk Penunjukan langsung atau Pengadaan Langsung? Jika termasuk Penunjukan Langsung, apakah harus dengan penyedia barang/jasa yg memiliki hak mengedarkan obat/ijin mengedarkan obat?

  35. dpu bulungan says:

    mohon ijin share pak khalid untuk di link ke Group kami,terima kasih

  36. robby Alamsyah says:

    Ass,sungguh ilmu yg bermanfaat akan kami yg belum mengerti tentang ini.Mohon ijin share,pak khalid.Terima kasih,Wasalam..

  37. kristin says:

    kalo lulus PP54 itu sertifikasi nya setara L2 atau L4 ya?

  38. rizky ramadhan says:

    Yth, Pak khalid…
    mohon pencerahannya pak.. ditempat saya ada ULP yang mengumumkan lelang dengan menggunakan webblog buatan sendiri padahal sesuai amanat perpres 54 2010, semua pengumuman paket lelang harus dilaporkan dan diumumkan lewat LPSE setempat atau juga website buatan pemerintah daerah yang terintegrasi dgn lkppinaproc…. apakah hal ini sudah termasuk tindak pidana karena telah menyalahi aturan perpres… terima kasih

  39. by beatrix says:

    pak, mau nanya..apakah pengadaan mobil bernilai 350jutaan harus dengan tender ato pelelangan umum???apakah bisa dengan penunjukan langsung/PL??kalo bisa pake PL,apa syaratnya??makasih

  40. hendra s. says:

    Pa.. untuk metode pengadaan langsung apa boleh dimunculkan penjelasan pekerjaan (aanwizing), penetapan pemenang dan Pengumuman Penetapan Penyedia Barang/jasa, karena di perpres tidak begitu jelas merinci jadwal pengadaan langsung. trus yang kedua kalo dipengadaan langsung cukup 1 perusahaan ataukah harus lebih dari 1 perusahaan untuk diundang kaitan sama perusahaan yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan ???? mohon arahannya pa.

  41. satria says:

    pak di tahun 2011 banyak proyek di daerah saya biaya di bawah 100 jt munkin jumlahnya mencapai 500 paket lebih, apakah dibenarkan semua pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung?? trimakasih penjelasanya

  42. Bhi Anggoro Anunghadi,SE says:

    pak khalid yth. di dinas kami akan mengadakan pengadaan ATK senilai 12 juta apa saja syarat dan tata urutan pengadaan sesuai dg perpres 54/2010
    mohon informasi lebih lanjut

  43. welly says:

    Assalamualaikum wr.wb.
    saya ingin tanya pak, bisakah bapak memberikan contoh berupa file untuk pengadaan langsung yang lengkap yang bisa dibawa untuk proses pencairan dana, mulai dari undangan ke penyedia sampai dengan berita acara hasil penerimaan pekerjaan/barang.
    terima kasih
    assalamualaikum wr.wb

  44. ibnu says:

    ass pak,,ini hanya infomasi,penitia lelang di aceh,masih berani mengangkat pemenang tender yg penawaranya di buang sampai 45% dari total nilai pagu lelang..apa ini pekerjaan bisa berkualitas atau ber mutunya lebih tahan lama..

  45. ibnu says:

    dan satu lagi pak,,munculnya perpes 54 apa ini cara menciptakan pebangunan rumah besar dan beli mobil mewah buat keluarga kepala dinas dan kepala ULP..he he he mohon sampaikan kepada pak sby..

  46. irawan says:

    pak khalid sy mau nanya.
    apakah dalam pelaksanaan lelang DAK apakah PPK harus menetapkan HPS. seharusnya bagimana? apakah pada saat pengumuman yang di cantumkan HPS apa PAgu? terus, secara hukumnya bagaimana? karna di daerah yang saya ikuti (gorontalo) pelaksanaan daripada lelang tidak ada HPSnya apakah lelang tersebut gagal atau seperti apa?.. terima kasih

  47. Agus says:

    Yth. Bapak Khalid, Saya mau tanya tentang Pejabat pengadaan dalam satu satker itu boleh lebih dari 1 orang, karena di instansi kami kalau 1 orang pejabat pengadaan tidak akan tertangani maka ditiap-tiap unit eselon II di angkat pejabat pengadaan apakah hal tersebut bisa dilakukan dan bagai mana dengan penghonorannya ? Makasih Bapak di tunggu jawabannya.

  48. Dini says:

    By,Dince , 2 Juni 2011
    Yth.Bapak Khalid, saya mau tanya pak di Satker kami mengadakan pengadaan komputer dan printer dengan nilai < 200 juta ,dan kami membutuhkan komputer yang branded apakah didalam penawaran perlu mencantumkan perhitungan TKDN dan pada pengadaan apa saja TKDN harus digunakan/diisi oleh penyedia barang dan jasa? Trimakasih atas jawabannya.

  49. utari says:

    Yth. Bpk Khalid, saya mau menanyakan untuk aturan nilai2 proyek antara 300 jt – 2.5 M itu diatur di lampiran yang mana untuk kepres no.54 tahun 2010

  50. elina says:

    Ass wr wb, pak khalid….
    Mohon penjelasan pak. Apakah Sekretaris Dinas di daerah dapat menjabat sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pengadaan serta Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus dalam satu tahun anggaran.Sangat kami harapkan jawabab Bapak, terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.