Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian III: Prosedur)

Pada tulisan di bagian I telah dibahas mengenai pengertian umum pengadaan barang/jasa juga mengenai persyaratan penyedia barang/jasa. Pada bagian II, dibahas mengenai jenis dan metode pengadaan barang/jasa termasuk tata cara evaluasi yang digunakan pada saat pengadaan baran/jasa.

Tulisan kali ini akan membahas mengenai prosedur dan tahapan yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara umum.

Saya akan mencoba untuk membahas setiap langkah sesuai dengan aturan yang ada dan hal-hal yang harus diperhatikan, baik oleh penyedia barang/jasa maupun oleh panitia.

Contoh di bawah ini adalah untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya dengan Metode Penilaian Kualifikasi secara Pascakualifikasi, Metode Pemilihan Penyedia Barang/jasa secara Lelang Umum, Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Satu Sampul dan Metode Evaluasi Penawaran Sistem Gugur.

  1. Pengumuman.
    Pengumuman pelelangan sebenarnya bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang rencana pengadaan barang/jasa. Pengumuman dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dimana pada hari pertama pengumuman dilaksanakan melalui media cetak/koran (untuk nilai di atas 1 Milyar, dipasang pada koran nasional dan propinsi, sedangkan dibawah 1 Milyar cukup pada koran propinsi, kecuali penyedia barang/jasa untuk pekerjaan tersebut kurang dari 3 perusahaan di propinsi tersebut, maka diumumkan juga di koran nasional).
    Selain melalui koran, maka pengumuman juga harus ditempel pada papan pengumuman institusi dalam jangka waktu 7 hari kerja.
    Nah, dalam pelaksanaannya, banyak yang cukup “aneh” dilakukan oleh pengguna barang/jasa di dalam menyampaikan pengumuman di media massa, utamanya koran nasional. Dimana di dalam Keppres telah jelas bahwa pengumuman tersebut harus menjelaskan secara singkat jenis pekerjaan dan perangkat yang akan diadakan, waktu pengambilan dokumen serta persyaratan peserta. Namun, banyak diantara pengumuman tersebut hanya mencantumkan nama kegiatan dan sebuah kalimat “Untuk informasi lebih jelas, silakan datang ke kantor…..” Atau “untuk informasi lebih detail, silakan melihat papan pengumuman yang ditempel pada…” Kalau seperti ini, untuk apa diumumkan di surat kabar ?
  2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Penawaran.
    Pendaftaran dan pengambilan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen.
    Untuk penyedia barang/jasa agar memperhatikan baik-baik persyaratan yang tertulis di pengumuman untuk pendaftaran ini. Karena banyak instansi yang mempersyaratkan bahwa yang mendaftar haruslah pemilik perusahaan yang namanya ada di dalam akta pendirian perusahaan atau yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama perusahaan dengan bukti otentik tertentu.
    Sebenarnya, persyaratan ini bertujuan agar pada saat pendaftaran langsung dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas (untuk informasi ini silakan lihat disini pada pertanyaan nomor 51).
    Hal lain yang harus diperhatikan sebelum mendaftar adalah persyaratan-persyaratan untuk membawa dan memperlihatkan dokumen-dokumen tertentu untuk dapat mengambil dokumen penawaran tersebut.
  3. Rapat Penjelasan (Aanwijzing).
    Aanwijzing dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman. Hal ini agar penyedia barang/jasa memiliki cukup waktu untuk mempelajari dokumen dan mempersiapkan hal-hal yang dianggap kurang jelas agar dapat ditanyakan sewaktu rapat penjelasan.
    Aanwijzing ini tidak bersifat wajib, dan ketidakikutsertaan dalam acara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta. Yang berhak ikut di dalam aanwizjing adalah peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti pelelangan.
    Hasil aanwijzing bersifat mengikat kepada seluruh peserta, baik yang ikut maupun yang tidak mengikuti dan menjadi salah satu lampiran dari Dokumen Pengadaan.
    Pada kegiatan inilah seluruh peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan meminta informasi serta penjelasan seluas-luasnya kepada panitia, baik hal-hal yang bersifat administrasi maupun teknis. Setiap perubahan terhadap dokumen akan dicatat dan dimasukkan ke dalam Berita Acara Aanwijzing. Diharapkan pertanyaan dapat dituntaskan pada acara ini, karena setelah aanwijzing tidak diperbolehkan lagi peserta berkomunikasi dengan panitia untuk mempertanyakan aspek-aspek administrasi maupun teknis.
  4. Pemasukan Penawaran.
    Pemasukan dokumen penawaran dilaksanakan 1 hari setelah aanwijzing dan batas akhirnya minimal 2 hari setelah penjelasan. Lama waktu pemasukan disesuaikan dengan kompleksitas pelelangan. Bisa 2 hari (misal untuk ATK) dan bisa juga sampai 30 hari kerja.
    Dalam pemasukan dokumen penawaran, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyedia barang/jasa, yaitu: Dokumen yang dimasukkan harus diyakini sudah dalam kondisi lengkap, jangan sampai ada tertinggal 1-pun dokumen, baik administrasi maupun teknis. Karena kekurangan 1 dokumen, apalagi yang bersifat vital, dapat menggugurkan penawaran itu. Pemasukan dokumen juga harus memperhatikan batas akhir waktu pemasukan, karena selisih 1 menit saja dari batas akhir, dapat menyebabkan penawaran ditolak.
  5. Pembukaan Dokumen Penawaran
    Pembukaan dokumen biasanya dilaksanakan pada hari terakhir pemasukan dokumen. Pada saat pembukaan inilah biasanya ketegangan pertama dialami oleh penyedia barang dan jasa, dan bahkan bisa berujung pada keributan. Hal ini disebabkan, pada pembukaan dokumen, seluruh dokumen yang sudah masuk dicek satu persatu dan diperiksa kelengkapannya. Hasil dari pembukaan dokumen adalah sebuah berita acara yang berisi “lengkap” atau “tidak lengkap” dari dokumen penawaran. Namun, walaupun pemeriksaan kelengkapan dilakukan saat pembukaan ini, tahapan ini tidak menggugurkan peserta, karena pengguguran peserta baru dilakukan saat evaluasi. Tapi, kalau pembukaan saja sudah tidak lengkap, mana bisa dinyatakan lulus administrasi 😀
    Disinilah biasanya penyebab keributan yang terjadi, sesama peserta akan saling berusaha menjatuhkan dengan menuntut kekurangan dari dokumen peserta. Hal ini terjadi karena kurang jelasnya hal-hal yang harus dilampirkan dalam dokumen pelelangan yang membuka kesempatan multitafsir. Juga karena kurang tegasnya panitia lelang saat pembukaan dokumen.
    Sistem satu sampul juga membuka dokumen harga pada saat pembukaan dokumen, sehingga seluruh peserta dapat melihat harga satu sama lain.
  6. Evaluasi Dokumen Penawaran
    Inilah saat “hidup – mati” bagi peserta. Karena pada tahapan inilah penilaian dokumen administrasi, teknis maupun harga mereka dilakukan. Penentuan siapa yang memenangkan pelelangan juga akan dilihat pada tahapan ini.
    Secara umum, ada 3 evaluasi yang dapat dilakukan pada tahapan ini, yaitu evaluasi / koreksi aritmetika harga (sebenarnya untuk kontrak lumpsum dapat tidak dilaksanakan), evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis. Evaluasi administrasi akan mengecek semua dokumen administrasi secara detail, utamanya kebenaran dan keterbaruan (up to date) dari dokumen-dokumen tersebut. Pada tahapan ini, panitia juga dapat mengecek kepada pihak yang mengeluarkan dokumen mengenai kebenaran dokumen yang telah dikeluarkan. Pada tahap ini, panitia harus benar-benar melakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan yang telah dituliskan di dalam dokumen pengadaan dan tidak boleh menambah atau mengurangi syarat apapun. Panitia jugaperlu menghindari penilaian yang sifatnya bias atau tidak substantif. Jangan sampai hanya karena dokumen penawaran dari peserta tidak dijilid spiral atau dijilid buku maka langsung digugurkan dengan alasan administrasi.
    Pada tahapan ini panitia harus jeli, karena banyak juga akal-akalan peserta pengadaan. Misalnya dalam dokumen teknis, mereka hanya melakukan salin tempel (copy paste) antara spesifikasi yang diminta oleh panitia dengan spesifikasi yang ditawarkan. Hasilnya, pasti sesuai dengan permintaan dan lulus teknis. Namun, panitia harus membandingkan spesifikasi tersebut dengan brosur yang mereka lampirkan, sehingga tidak asal menilai lulus saja.
    Semua hasil evaluasi harus dimasukkan dalam berita acara evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh panitia.
  7. Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
    Dalam tahapan pengadaan dengan penilaian Pascakualifikasi, penilaian terhadap kualifikasi perusahaan dilakukan setelah evaluasi. Pada tahapan ini, panitia harus mengecek kebenaran dari data kualifikasi yang telah dimasukkan oleh peserta. Seperti kebenaran SIUP, Pajak, bahkan domisili perusahaan. Panitia juga dapat melakukan kunjungan ke perusahaan untuk melihat langsung apakah benar perusahaan tersebut ada atau cuma perusahaan fiktif. Juga dapat dilakukan pemanggilan kepada perusahaan untuk mengklarifikasi dokumen-dokumen yang telah dimasukkan terhadap dokumen aslinya.
  8. Usulan, penetapan dan pengumuman pemenang
    Patut dicatat bahwa kewenangan penentuan pemenang itu bukan berada pada panitia, melainkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Panitia pengadaan hanya sekedar mengusulkan pemenang. PPK menetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh panitia.
    Setelah ditetapkan oleh PPK, pemenang diumumkan oleh panitia melalui papan pengumuman institusi.
  9. Sanggahan
    Peserta pengadaan berhak melakukan sanggahan apabila hasil pengadaan dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku  atau terjadi penyimpangan atau KKN selama proses pengadaan. Disini juga sering terjadi kesalahan prosedur sanggahan. Sanggahan terdiri atas 2 tahap, yaitu sanggahan pertama yang ditujukan kepada PPK dan sanggahan banding yang ditujukan kepada atasan PPK yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan institusi pengawasan (Inspektorat). Kadang saking tidak sabarnya, peserta langsung melakukan sanggahan dengan tembusan kemana-mana. Saya pernah melihat sendiri surat sanggahan yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan lain-lain, dan lain-lain yang memenuhi halaman pertama. Yakinlah bahwa surat tersebut tidak akan diindahkan karena dari segi prosedur saja sudah tidak sesuai. Sanggahan banding yang ditembuskan kepada inspektorat atau BPK/BPKP sudah pasti akan ditindaklanjuti.

Demikian tulisan ketiga dari pengadaan barang dan jasa, semoga bermanfaat. Tulisan berikutnya saya akan membahas khusus mengenai pelaksanaan pengadaan secara elektronik atau e-procurement.


This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

118 Responses to Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian III: Prosedur)

  1. BUDI says:

    Mau nanya ni mas. Boleh tidak panitia lelang yang diangkat oleh Pengguna anggaran tahun anggaran 2009 untuk melakukan pelelangan pekerjaan untuk tahun 2010. Trims sebelumnya

  2. Dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya hanya menetapkan bahwa panitia diangkat oleh PA/KPA dan tidak mengatur jangka waktu kepanitiaan

    Pada prinsipnya, asal panitia tersebut SK-nya masih valid dan dapat dijadikan dasar hukum, maka tidak apa-apa panitia yang diangkat tahun 2009 untuk melaksanakan pengadaan 2010

  3. Agus Adi says:

    Mohon solusiPak…
    Kontrak konstruksi yg diputus kontrak, baru mencapai kemajuan fisik 80%…Terkait itu apa langkah yang harus dilakukan PPK??
    Jika ada denda bagaimana menghitung jumlah dendanya (kapan saat dinyatakan terlambat)??
    Trims sebelumnya

  4. hmc says:

    jadi panitia lelang bikin hidup nggak tenang 🙁 gak sebanding antara honor dan tanggung jawabnya…

    saya sampai menonaktifkan ponsel sebulan begitu juga temen saya yang di dep. kehakiman… pusssing 🙁

  5. @Agus, putus kontrak artinya terjadi kelalaian dari penyedia barang yah pak. Kalau terjadi hal seperti itu, maka berlaku ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 3, dimana Jaminan pelaksanaan dicarikan untuk negara, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia, denda dan ganti rugi harus dibayarkan kepada negara, dan dikenakan daftar hitam

    Perhitungan denda disesuaikan dengan pasal 37 ayat 1, yaitu 1/1000 (satu perseribu) per-hari dari nilai kontrak, dihitung mulai batas akhir penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak

    @hmc, kalau panitia mau bekerja jujur dan bersih, maka tidak perlu ada kekhawatiran. Cukup tegaskan kepada siapa saja yang menghubungi bahwa lelang dilaksanakan sesuai ketentuan.
    Saya sudah jadi panitia lelang belasan kali, dan nilainya pernah sampai hampir mencapai 100 M, namun ponsel tetap aktif kok 🙂

  6. Agus Adi says:

    Salah satu temuan BPKP bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK) yg diatur Permendagri 13 2006. tidak boleh merangkap sebagai Panitia Lelang….Padahal kami berpedoman pd Keppres 80 2003 Bahwa yg dilarang sebagai Panitia Lelang adalah Bendahara & KPA/PA…Mohon pendapatnya pak…Trims

  7. @Agus, memang untuk PPTK ini agak sedikit rancu, karena jabatan ini baru muncul setelah Keppres No. 80 keluar, bahkan setelah Perpres perubahan ke 6.

    Ada pendapat bahwa PPTK itu sama dengan PPK, dan memang PPK tidak boleh menjadi panitia.
    Untuk dasar hukumnya, terpaksa menunggu Keppres yang baru, yang direncakan akan keluar tahun ini

  8. iwoey says:

    pa mau nanya..kalo untuk suatu proyek tertentu dimana perusahaan A mengklaim bhw perusahaannya merupakan satu2nya yg mempunyai fasilitas tertentu (tdk ada pesaing) apakah tetap hrs melalui lelang? lalu ketika pelelangan hanya Perusahaan A yg masuk dan memang tidak ada pesaing apa yang harus dilakukan? makasih ya pa.

  9. @iwoey, tidak boleh ada klaim sepihak bahwa tidak ada pesaing, kecuali ditentukan secara resmi oleh pemerintah (seperti percetakan uang atau peluru).
    Tidak ada pesaing di satu daerah bukan berarti tidak ada perusahaan sejenis di tempat lain. Ruang lingkup pengadaan barang/jasa adalah seluruh Indonesia.

    Silakan saja laksanakan pelelangan umum, kalau memang hanya ada satu pendaftar, maka silakan lakukan lelang ulang.
    Apabila lelang ulang juga hanya diikuti satu perusahaan, maka dapat diteruskan dengan mekanisme penunjukan langsung

  10. fauzi says:

    Maaf pak, mau nanya, akhir-akhir ini sedang diperdebatkan masalah pengadaan oleh BUMN yg tdk perlu mengikuti Keppres 80 thn 2003. Mohon pendapat dari bapak. Terima kasih.

  11. bilan says:

    Pertanyaan 1
    Pada pelelangan Kartu Suara Pilkada, bolehkah Penetapan pemenang ditetapkan setelah Jumlah Peserta kandidat diketahui. sebab pada saat penysunan dok.penawaran Jumlah kandidat masih bersifat perkiraan dan tentunya harga 1 kandidat berbeda dngn 2 kandidat dst. hal tersebut dipengaruhi oleh ukuran kertas

  12. bilan says:

    Pertanyaa 2
    Penyedia Jasa Konsultan, pada saat mengajukan permohonan pembayaran apakah wajib melampirkan Bukti otentik sesuai yang tercantum dalam RAB, mohon jawaban disertai dasar hukumnya

  13. @Fauzi, BUMN melaksanakan pelelangan berdasarkan Keputusan Direktur BUMN tentang PBJ. Dan Keputusan Direktur itu harus mengacu kepada Keppres No. 80 dan perubahannya

    @Bilan, untuk pertanyaan 1, silakan menggunakan lelang harga satuan, dimana yang dilelangkan bukan nilai total melainkan harga per-item atau per-paket terkecil yang sudah pasti. Nanti kontraknya berdasarkan berapa jumlah barang yang digunakan sesuai dengan jumlah kandidat
    Untuk pertanyaan 2, prosedur pembayaran sudah tidak diatur lagi dalam aturan Keppres No. 80, melainkan di dalam aturan perbendaharaan negara

  14. M. Kuzeini says:

    mas khalid, saya masih baru jadi panitia pengadaan mau nanya nih mas, di ktr saya ada pengadaan tanah, menurut informasi pengadaan tanah tidak diatur dlm kepres 80, tadi ada tata caranya sendiri bagaimana itu mas?

  15. @Kuzeini, pengadaan tanah tidak termasuk dari salah satu jenis pengadaan (Barang, Jasa Pemborongan, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya), jadi silakan melakukan pembelian langsung terhadap tanah yang diinginkan sesuai dengan prosedur keuangan

  16. M. Kuzeini says:

    trims jawabanya mas, tapi saya mau nanya lagi nih, saya masih belum mengerti betul mengenai kontrak lungsum dan harga satuan, dari kedua kontrak tsb kegiatan apa yang tepat untuk keduanya, kalo pengadaan bangunan yang paling tepat menggunakan kontrak jenis apa? trims sebelumnya

  17. yusep says:

    apakah kuasa pengguna anggaran/ Kepala bidang (kabid) pada suatu instansi bisa menjadi ketua lelang? apa dasar hukumnya??

  18. @Kuzeini, sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 Paragraf Kedua, Pasal 30, ayat 2: “Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.”

    Kemudia untuk Kontrak Harga Satuan sesuai ayat 3: “Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.”

    Contoh pelaksanaannya:
    Kontrak lump sum sesuai dilaksanakan untuk pengadaan komputer. Artinya, barang dibayar pada waktu tertentu sejumlah nilai total dari pekerjaan. Sedangkan kontrak harga satuan cocok digunakan untuk ATK seperti kertas. Pembayaran dilakukan sesuai dengan berapa banyak kertas yang digunakan selama setahun

  19. @yusep, secara hukum dan dalam kondisi darurat dimana tidak ada lagi yang bersertifikat dan tidak ada lagi yang mampu, maka diperbolehkan.

    Yang dilarang sesuai Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 8 adalah PPK dan bendahara

  20. tejo says:

    yth pak khalidmustafa, dalam kegiatan pengadaan brg/jasa metode pemilihan langsung apakah diperbolehkan mengadakan dua atau tiga kegiatan pekerjaan dengan proses jadwal yang sama persis sampai dengan penandatanganan kontrak, misalnya pengadaan ATK pada waktu pagi hari dan pengadaan komputer dilakukan sore hari, trims ya pak dan tolong dikirim juga ke email saya

  21. @tejo, tidak ada satupun pasal pada Keppres 80 Tahun 2003 dan Perubahnnya yang melarang jadwal pengadaan yang sama pak.
    Jadi, silakan saja dilaksanakan, asal memang dapat dilaksanakan sesuai jadwal tersebut.

  22. Wahyu says:

    Yth Pak Khalid, bolehkah sekretaris Lelang menjadi PPTK yang belanja modalnya juga dilelang, terimaksih atas informasinya…

  23. @Wahyu, saya agak bingung dengan pertanyaannya 🙂
    Kalau dibalik gini kira2 bisa gak “Apakah seorang PPTK dapat menjadi sekretaris panitia lelang untuk pengadaan yang berada di bawah tanggung jawabnya ?”

    Sayangnya di Keppres No. 80 Tahun 2003 dan semua perubahannya sama sekali tidak menyinggung istilah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Apakah PPTK itu sama dengan PPK atau tidak.

    Kalau melihat Perpres No. 8 Tahun 2006 mengenai perubahan ke 4 Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 10, Ayat 8, butir a, disebutkan bahwa yang dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota ULP adalah PPK dan bendahara”

    Mengacu pada aturan ini, bila tupoksi PPTK dan PPK itu sama, maka secara hukum tidak diperbolehkan.

  24. Wahyu says:

    Yth Pak Khalid terima kasih atas informasinya,Bagaimana cara menyusun Harga Perkiraan Sendiri(HPS)untuk Jasa Konsultasi seperti pembuatan Modul, Aplikasi dsb ?.

  25. @Wahyu, sesuai Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I, E, 4, butir a dan b, bahwa HPS untuk Jasa Konsultasi terdiri atas 2 komponen pokok, yaitu Biaya Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost). Biaya langsung non personil tidak melebihi 40% dari total biaya kecuali pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus.

    Penyusunannya harus dilaksanakan oleh penyusun yang memiliki kualifikasi sesuai Lampiran tersebut Bab I, E, 4, c

  26. ias says:

    mau tanya pak:
    Kontrak proyek Saya Lump Sum. Tp baru2 ini BPK menerbitkan temuan kelebihan pembayaran di kontrak Saya, karena mereka menghitung 1 per 1 antara volume yg dibayarkan (sesuai BQ Kontrak) dgn volume As Built Drawing/Pelaksanaan (yg juga sesuai dgn Gambar Rencana/Shop Drawing). Misal: volume pada balok B1 yg dibayarkan/ditagihkan 10 m3, klo dihitung ulang dr as built drawing (yg kami kerjakan) hanya 7 m3, jd BPK minta kontraktor mengembalikan kelebihan yg 3 m3 tsb. apakah bs spt itu dikatakan kontraktor yg salah sehingga hrs mengembalikan duit, pdhl kontraknya Lumpsum? Pdl pada item yg lainnya, misalnya pada balok B3 volume yg dibayarkan/ditagihkan 2 m3, klo dihitung ulang dr as built drawing (yg telah kami kerjakan) 15 m3, dan kekurangan pembayaran PU yg 13 m3 saja tidak kami klaim krn kami sadar bahwa kontrak Lumpsum tidak mendukung klaim hal ini. Bagaimana menurut Bpk ttg hal ini? apakah ada peraturan2 baru yg dijadikan pegangan bagi BPK trsebut utk menerbitkan temuan semacam ini?
    Sblm dan sesudahnya terima kasih banyak mas..

  27. @ias, wah, melihat kasus bapak saya kaget juga dengan BPK. Kok mereka tidak tahu ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 30 ayat 2 yah ?

    Setahu saya, untuk kontrak, tidak ada ketentuan lain yang bisa dipegang selain Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Kontrak itu sendiri.

  28. Brahman says:

    To: Bpk Khalid,

    Bisa gak pak…., tolong di kasih contoh kontrak harga satuan untuk pengadaan ATK dengan pengadaan penunjukan/pemilihan langsung atau lelang. Dengan sistem pembayarannya misalkan tiga bulan sekali dalam setahun… tks banyak sebelumnya

  29. sahrul says:

    Pak.Khalid bagaimana dengan pembayaran atk tanpa melewati proses lelang karena dpa keluar bulan april sedangkan penyediaan atk mulai januari …
    mohon sarannya pak

  30. yustedjo says:

    Yth pak Mus, mohon penjelasannya, dalam rencana kegiatan dan terdapat dalam 1 MATA ANGGARAN (MAK), dengan pagu 500 juta dan dibagi 5 paket kegiatan dengan metode pemilihan langsung dengan masing2 paket sebesar 100 juta, dengan item2 barang beberapa peralatan komputerisasi dan barang2 laboratium untuk penelitian dan akan diperuntukan untuk 5 unit kerja, bagaimana menurut pak mus, apakah memungkinkan … trims bnyk, blog bapak ini sangat – sangat membantu kami

  31. yustedjo says:

    jika ada pekerjaan yang sangat mendesak dan harus dilaksanakan tetapi dalam DIPA tidak ada, sehingga pembayarannya akan dilakukan setelah dipa direvisi, apakah diperbolehkan proses pengadaan untuk pekerjaan tersebut dilakukan terlebih dahulu kemudian pembayarannya akan dilakukan pada saat revisi dipa disyahkan, trims ya pak mus..

  32. @brahman, silakan menggunakan contoh SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) dan SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak) serta Dokumen Perjanjian yang ada dalam contoh MDPN (Model Dokumen Pengadaan Nasional) yang bisa diunduh pada laman LKPP.

    @sahrul, silakan melakukan lelang pada akhir tahun anggaran sebelumnya dengan penandatanganan kontrak setelah DIPA di-sahkan yaitu pada awal Januari dan proses pembayaran pada kontrak disesuaikan dengan pencairan DIPA.

    @yustedjo, menurut saya, pembagian paket didasarkan pada sub bidang pekerjaan dan bukan berdasarkan unit kerja. Jadi seluruh kebutuhan komputer digabungkan dengan lelang komputer, juga untuk kebutuhan alat lab dikumpulkan dalam satu paket pekerjaan. Nanti setelah barangnya tiba, baru diserahkan ke masing-masing unit usaha yang membutuhkan. Hal ini akan menyebabkan persaingan yang sehat bagi penyedia barang/jasa sejenis dan akan menhasilkan persaingan harga barang serupa yang menguntungkan negara.

    @yustedjo, sesuai dengan Perpres No. 8 Tahun 2006, pelaksanaan pengadaan dapat dilaksanakan sebelum DIPA disahkan, namun ikatan perjanjian berupa SPPBJ dan Kontrak, baru dapat dilaksanakan setelah Revisi DIAP disahkan.

  33. andre says:

    mau nanya nih mas?

  34. sudi says:

    Pak mau tanya :
    1. SPH ditujukan kpd PPKomitmen atau PPB/J?
    2. SPH/Penawaran Harga Brg apakah boleh menyebut merk (didlm RAB & HPS tdk disebutkan)
    3. Apakah perlu Pemeriksa Brg (utk keperluan terima/periksa brg dr Penyedia Brg)ditunjuk mengingat Panitia Pemeriksa/Serah Terima Brg (utk keperluan Periksa/Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Brg) sudah ada?
    4. Pekerj Konst/jalan di bwh 50 jt, apakah wajib ada masa pemeliharaan (berapa lama) & jaminan pemeliharaan?
    Bila ada jaminan pemeliharaan, dptkah retensi 5% diganti dgn jaminan bank saja (mengingat jaminan bank biasanya utk pekerj diatas 50jt)
    Terimakasih atas perhatiannya…… dan jawabannya.

  35. @andre, silakan…

    @sudi
    1. SPH ditujukan kepada PPK
    2. SPH khususnya dalam daftar kuantitas dan harga harus menyebutkan merk, agar panitia bisa menetapkan apakah merk yang ditawarkan sesuai dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dan dapat dibandingkan dengan brosur
    3. Pemeriksa barang dibentuk oleh PPK sesuai kebutuhan dari PPK
    4. Untuk konstruksi sebaiknya tetap ada masa pemeliharaan dengan lama masa waktu disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Kalau pengadaan barang, ada garansi dan untuk konstruksi ada pemeliharaan.
    Untuk retensi, dapat diganti dengan jaminan bank atau asuransi yang memiliki jaminan reasuransi sesuai dengan Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 Bab II, 2, f, 4

  36. sudi says:

    terimakasih pak, tanya lg ya…
    1. Mnurut sy SPH ditujukan kpd PPK ttp PPB/J (L2) diSKPD km ngotot SPH ditujukan kpd PPB/J dgn alasan surat und kpd Calon Penyedia B/J pakai kop pengadaan B/J, di Kepres ada ketentuannya gak?
    2. Mnurut sy penyebutan merk boleh di SPH = mnurut PPB/J SKPD km, ttp mnurut teman yg adl tenaga ahli pengadaan B/J(L2) di Sudin sama sekali tdk boleh msebut merk, mana yg benar? ada ketentuannya gak? terimakasih atas perhatiannya…. lagi.

  37. @sudi, dasar hukum tujuan SPH, silakan dilihat Model Dokumen Pengadaan Nasional (MDPN) yang ada pada laman lkpp.go.id, khususnya pada lampiran IV

    Yang sudah pasti ada ketentuan tidak boleh menyebutkan atau mengarah kepada merk tertentu adalah pada dokumen pengadaan (RKS), ketentuannya ada pada Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003, Bab I, F, 1, f, 7. Sedangkan pada dokumen penawaran dari penyedia, kalau tidak mencantumkan merk, bagaimana panitia bisa melakukan evaluasi teknis ? Karena sebagian besar penyedia hanya melakukan copy paste spesifikasi yang diminta oleh panitia ke dokumen penawaran mereka. Merk dibutuhkan untuk klarifikasi dengan brosur yang mereka lampirkan.
    Kalau boleh, tolong titip pesan kepada rekan bapak yang ahli PBJ tersebut, apa dasarnya melarang menyebutkan merk pada dokumen penawaran ? Juga kalau evaluasi, bagaimana cara beliaunya untuk melakukan pemeriksaan teknis ?

  38. fajri usman says:

    Ass..Pak Khalid. Saya sudah mencari di MDPN LKPP Model Dokumen untuk kontrak lumsump pengadaan barang dengan pascakualifikasi tapi tidak ketemu. Mohon informasinya pak, dimana bisa di search? Terimaksih

  39. @Fajri, di MDPN Pengadaan Barang Pascakualifikasi bagian SSUK, SSUK dan Surat Perjanjian pak. Silakan diubah draft tersebut sesuai kebutuhan

  40. Roni says:

    Pak khalid saya terbantu adanya blog ini, saya mau tanya.:
    1.kalo pekerjaan swakelola apa harus melalui panitia pengadaan ato tidak dan mekanismenya seperti apa?
    2. Sebenarnya apa hal yang mendasar perbedaan antara pekerjaan konstruksi dan non konstruksi?
    3. saya ada pekerjaan pengiriman dokumen ke setiap notaris di Indonesia dan menurut kami hanya PT. POS yang mampu mengerjakanya karna ada di pelosok Wilayah Indonesia dan harganya juga paling murah. nah sistem pengadaan seperti apa yang cocok?
    terimakasih atas jawabanya.

  41. attika says:

    Saya mau bertanya pak:
    Apakah boleh skpd melakukan penandatnganan kontrak dengan rekanan sebelum dpa disahkan?dikarenakan tgl 1 januari kegiatan harus sudah dilaksanakan padahl dpa baru disahkan di bulan Maret.
    Jika tidak diperbolehkan, bagaimana alternatif solusi pengadaannya?
    Terima kasih, pak.

  42. Nol;dy says:

    Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK) yg diatur Permendagri 13 2006. tidak boleh merangkap sebagai Panitia Lelang….Padahal kami berpedoman pd Keppres 80 2003 Bahwa yg dilarang sebagai Panitia Lelang adalah Bendahara & KPA/PA…Mohon pendapatnya pak…Trims

  43. komarudin says:

    Pak dalam pengadaan jasa konsultansi yang PAGUnya RP. 100 juta sesuai di Keppres 80 thn 2003 adalah Menggunakan metode Seleksi Langsung, Metode tsb apakah kita hanya cukup mengundan 1 penyedia jasa ataukah min 3 penyedia jasa.dan seperti apa tahapan2nya?
    Dalam pekerjaan konstruksi apakah harus ada konsultan perencana dan konsultan pengawas…??
    Trims

  44. Kepada semuanya, mohon maaf baru bisa menjawab karena saya baru saja keluar dari Rumah Sakit

    @Roni

    1. Swakelola tetap membutuhkan panitia pengadaan apabila tipe swakelolanya adalah tipe a dan b sesuai Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II. Apabila swakelolanya tipe c, maka dibutuhkan pelaksana swakelola/pelaksana lapangan
    2. Sepertinya sudah jelas nih, yang dimaksud konstruksi adalah pembangunan fisik, seperti rumah, jalan, jembatan, dll yang berkaitan dengan konstruksi fisik. Sedangkan non konstruksi bisa berupa barang, jasa konsultansi, maupun jasa lainnya
    3. Wah, jangan langsung vonis demikian pak 🙂 Banyak lelang pengiriman saya yang menang justru bukan PT. Pos 🙂
    Jadi, silakan melakukan lelang terbuka untuk jasa lainnya.

  45. @attika, agak aneh kalau DIPA disahkan pada bulan Maret, karena seharusnya DIPA disahkan itu pada tanggal 31 Desember dan efektif berlaku tanggal 1 Januari. Kalau pencairannya, bisa saja baru dilakukan bulan Maret. Sesuai dengan Perpres No 8 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat 6, PPK sudah boleh melakukan proses pengadaan walaupun dokumen anggaran belum disahkan. Tapi, jelas juga ditekankan bahwa SPPBJ dan kontrak baru boleh dilaksanakan setelah dokumen anggaran disahkan.
    Jadi, silakan dilakukan lelang pada bulan Nopember dan Desember, sedangkan kontraknya pada bulan Januari.

    @Noldy, memang di Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak mengatur tentang PPTK. Namun kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsi PPTK itu hampir sama dengan PPK. PPK sendiri tidak boleh menjadi panitia lelang sesuai Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal I, Angka 6, (8)

    @Komaruddin, silakan melakukan tahapan seperti seleksi umum pak, tetapi undangan prakualifikasi langsung ditujukan kepada minimal 3 perusahaan. Tahapannya silakan dilihat pada Keppres nO. 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II, B, 1
    Konsultan perencana dan pengawas disesuaikan dengan kebutuhannya. Apabila bangunan yang direncanakan sendiri sudah memenuhi persyaratan PU dan layak untuk dilelangkan, maka tidak perlu ada konsultan perencana. Juga untuk pengawas, apabila mampu diawasi sendiri sesuai dengan aturan PU, maka tidak perlu ada. Tapi kalau tidak bisa, silakan diadakan.

  46. sutejo says:

    Saya sedang memproses pekerjaan peningkatan jaringan internet yang terdiri dari item2 barang serta jasa instalasi dan konfigurasi peralatan dalam 1 paket, Dalam paket pekerjaan tersebut apakah diperbolehkan item jasa instalasi dan konfigurasi peralatan dimasukan dalam uraian pekerjaan dan terpisah dari harga item barang, trims banyak sebelumnya.

  47. @Sutejo, kalau menurut saya sebaiknya jangan pak. Tapi masukkan ke dalam dokumen teknis bahwa harga barang sudah termasuk instalasi dan konfigurasi.

    Soalnya akan susah menghitung HPS-nya, karena dasar perhitungan biaya untuk instalasi dan konfigurasi dapat darimana ? Hal ini akan susah dipertanggungjawabkan saat pemeriksaan.

  48. rony says:

    Pak tanya lagi ya……
    kalo pekerjaan yang pelaksanaanya melewati tahun anggaran apakah cukup dengan memberikan jaminan pelaksanaan atau bagaimana dan untuk pembayaranya sperti apa ..
    trims

  49. @rony, jaminan pelaksanaan wajib itu semua pekerjaan pengadaan barang/jasa, jasa pemborongan konstruksi, dan jasa lainnya. Jadi tidak berkaitan dengan pekerjaan yang melewati tahun anggaran.
    Pembayaran dilaksanakan sesuai kontrak yang ditandatangani sebelum pelaksnaan pekerjaan

  50. dedy treasury says:

    pak maaf mau nanya, kalau untuk pengadaan konsultansi prakualifikasi dibenarakan apa ga kalau panitia minta warranty untuk pendampingan, semaacam retensi gitu, jadi kita mau minta semacam formal agreement kaya surat pernyataan, takutnya audit tanya koq masih ada pendampingan padahal kontrak dah selesai, terimakasih banyak sebelumnya untuk jawaban bapak dan info2 lain di dalam blog bapak, sangat membantu saya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.