Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian II: Jenis dan Metode)

Pada bagian I telah dijelaskan mengenai pengertian umum dari pengadaan barang/jasa. Juga telah disampaikan mengenai persyaratan panita/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa.

Sebelum melanjutkan, saya kembali menginformasikan bahwa pada tulisan kali ini saya hanya akan membahas mengenai Pengadaan Barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dan bukan Jasa Konsultasi. Karena metode dari 2 jenis ini amat berbeda. Jadi memang terpisah secara aturan pada Keppres No. 80 Tahun 2003.

Pada bagian ini saya akan mencoba mengutip pasal demi pasal yang ada, juga pelaksanaan di lapangan serta kendala yang dihadapi dan pengalaman langsung dalam menghadapi kendala tersebut.

Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Pada bagian I, telah disebutkan persyaratan penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa. Untuk memastikan setiap perusahaan memenuhi persyaratan tersebut, perlu dilakukan penilaian terhadap kualifikasi atas kompetensi dari masing-masing perusahaan.

Metode penilaian terhadap kualifikasi ini terdiri atas 2 metode, yaitu Prakualifikasi dan Pascakualifikasi.

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan SEBELUM pemasukan dokumen penawaran. Artinya, hanya perusahaan yang memenuhi kualifikasi-lah yang dapat memasukkan penawaran. Metode ini dilaksanakan untuk pelelangan yang bersifat kompleks (termasuk pelelangan diatas 50 M)

Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan SETELAH pemasukan dokumen penawaran. Pada umumnya, prinsip pelelangan menggunakan proses ini (Kecuali Jasa Konsultasi yang wajib menggunakan Prakualifikasi). Bahkan untuk pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, sifatnya adalah wajib (kecuali yang bernilai di atas 50M).

Proses ini dilakukan dengan meminta perusahaan yang ikut pelelangan untuk dapat mengisi formulir isian kualifikasi. Contoh formulir tersebut dapat dilihat disini.

Permasalahan di lapangan pada saat proses kualifikasi yang sering terjadi adalah:

  1. Panitia meminta semua dokumen-dokumen pendukung kualifikasi, seperti contoh-contoh kontrak yang telah dilakukan selama 4 bulan terakhir.
    Sebenarnya, sesuai dengan Pasal 14 Angka 8 telah disebutkan bahwa proses kualifikasi wajib disederhanakan dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan, melainkan cukup dengan formulir isian saja.
  2. Panitia meminta dokumen lain, selain yang telah ditetapkan oleh Keppres. Misalnya kartu tanda keanggotaan asosiasi tertentu.
    Sesuai dengan pasal 14 angka 6 juga telah disebutkan bahwa panitia dilarang menambah persyaratan kualifikasi selain dari peraturan di Keppres ini, atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi, apabila ketentuan tentang kartu anggota atau kartu apapun itu ditetapkan oleh undang-undang, maka dapat dimasukkan sebagai persyaratan. Namun tetap harus sesuai dengan konteks dari pelelangan.
  3. Panitia mempersyaratkan domisili perusahaan harus berada pada satu daerah yang sama dengan institusi penyelenggara lelang.
    Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip terbuka/bersaing dan adil. Yang tidak boleh adalah penyedia barang/jasa berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4 Butir g)
  4. Panitia mempersyaratkan dilakukannya legalisasi ke notaris bagi dokumen-dokumen peserta lelang (misalnya akta dan dokumen pajak).
    Hal ini sama sekali tidak diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan akan memberatkan peserta lelang, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 angka 6, 7 dan 8
  5. Peserta tidak melampirkan dokumen pajak yang dipersyaratkan.
    Walaupun pada prinsipnya untuk penilaian kulifikasi, namun khusus untuk Dokumen Pajak tetap harus melampirkan COPY Bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir dan laporan (minimal) 3 bulan terakhir untuk PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPn (Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 11 Angka 1 butir e dan Penjelasan Keppres Bab II Butir A.1.b.1.e)
  6. Peserta tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada bidang dan sub bidang yang sesuai untuk bukan usaha kecil.
    Perhitungan KD dilihat dari pengalaman pekerjaan yang sejenis dengan rumus KD=2 NPt (Khusus Jasa Pemborongan) atau KD = 5 NPt (Untuk Barang dan Jasa Lainnya). NPt adalah Nilai pekerjaan tertinggi dengan bidang dan sub bidang yang sesuai. Contoh, sebuah perusahaan pernah mengadakan perangkat komputer melalui sistem pengadaan pada sebuah instansi dengan nilai Rp. 500 Juta dan pernah juga mengadakan perangkat meubelair dengan nilai Rp. 750 Juta. Maka, KD perusahaan ini untuk pengadaan perangkat komputer adalah 5 x 500 Juta atau 2,5 M sedangkan KD untuk perangkat meubelair adalah 5 x 750 Juta atau 3,75 M. Artinya, nilai maksimal pengadaan komputer yang dapat diikuti adalah pelelangan dengan pagu anggaran 2,5 M dan untuk meubelair sebesar 3,75 M.
  7. Peserta tidak memilik dukungan keuangan dari Bank dengan nilai minimal 10% dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan minimal 5% untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya.

Nah, itulah sebagian dari proses penilaian kualifikasi dari sebuah perusahaan yang dilaksanakan pada sistem pengadaan barang.

Metode Pengadaan Barang/Jasa

Selain kualifikasi, ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan oleh penyedia barang/jasa, yaitu:

  1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
  2. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
  3. Metode Evaluasi Penawaran

Nah…lumayan ribet khan 😀

Untuk bisa mengikuti pelelangan atau pengadaan di kantor pemerintah, hal-hal itulah yang harus diperhatikan.

Selanjutnya, saya akan mencoba sedikit menjelaskan masing-masing metode dan kondisi di lapangan dari metode-metode tersebut.

  1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    Pernah membeli koran Media Indonesia ? Kalau belum, coba beli terbitan hari apa saja (bukan promosi lhooo). Lihat pada kolom pengadaan. Biasanya ada belasan bahkan puluhan iklan pengadaan dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. Lengkap dengan berbagai persyaratannya :)Kemudian, kalau anda mencoba jalan-jalan ke kantor pemerintahan, pengumuman lelang serupa juga ada yang ditempel pada papan pengumuman. Namun, ada beberapa dari pengumuman tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam koran.Nah, disisi lain, juga mungkin pernah mendengar, tiba-tiba dalam sebuah proyek sudah ada pemenangnya, tanpa pernah diinformasikan di media massa.Bagaimana ini terjadi ?Hal ini terjadi karena metode pemilihan penyedia barang dan jasa itu juga berbeda, beda. Untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, metode pemilihannya terbagi atas 4 (empat) jenis, yaitu: 

    • Metode Pelelangan Umum
      Metode inilah yang merupakan prinsip utama pengadaan barang, yaitu dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi institusi. Biasa dilakukan untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 100 Juta
    • Metode Pelelangan Terbatas
      Secara prinsip, sistem pengumumannya sama dengan pelelangan umum, tetapi di dalam pengumuman tersebut sudah mencantumkan nama penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk mengerjakan. Jenis ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang penyedianya diyakini terbatas saja, dan untuk pekerjaan yang kompleks
    • Metode Pemilihan Langsung
      Merupakan metode pemilihan yang membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dan sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi. Metode ini cukup diumumkan melalui papan pengumuman resmi institusi atau bila memungkinkan melalui internet. Metode ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bernilai di antara Rp. 50 Juta sampai Rp. 100 Juta.
    • Metode Penunjukan Langsung
      Metode ini langsung menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis maupun harga. Biasanya digunakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus. Termasuk apabila nilai pengadaan dibawah Rp. 50 Juta
  2. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
    Kemudian, bagaimana cara sebuah penyedia barang/jasa memasukkan penawaran setelah melihat adanya pengumuman pelelangan/pengadaan di sebuah instansi ? Jangan berpikir bahwa pemasukannya cukup dengan membawa “company profile” dan daftar harga, kemudian datang di kantor dan bernegosiasi. Tentu saja tidak seperti itu :)Metode penyampaiannya juga diatur di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, dimana metode tersebut dibagi menjadi 3 jenis metode, yaitu: 

    • Metode Satu Sampul
      Dalam metode ini, dokumen-dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan.Tolong berhati-hati dalam pemasukan dokumen-dokumen ini. Baca BAIK-BAIK Dokumen Pengadaan yang diberikan pada saat mendaftar untuk mengikuti sebuah pelelangan. Karena banyak hal yang kelihatannya sepele namun dapat digunakan oleh panitia untuk menggugurkan penawaran sebuah perusahaan. Contohnya, jangan menuliskan apa-apa pada sampul, selain yang dipersyaratkan pada dokumen lelang. Juga perhatikan baik-baik persyaratan dokumen administrasi yang harus dilampirkan. Jangan sampai tertinggal satupun. Misalnya jaminan penawaran atau dokumen kualifikasi. Karena, apabila dokumen telah diserahkan, sama sekali dilarang untuk menyusulkan dokumen lainnya. Karena masuk dalam kategori post bidding.Juga perhatikan setiap kalimat pada dokumen lelang, jangan sampai ada keharusan untuk menjilid dokumen administrasi dalam bentuk buku namun tidak dilaksanakan (pernah saya temui kejadian di sebuah pelelangan, sebuah perusahaan digugurkan karena tidak menjilid dokumennya, dan itu sah karena telah disampaikan di dalam dokumen lelang dan telah disetujui pada saat rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing)Apabila dokumen pelelangan dikirim melalui pos, maka sampul ini ditutup lagi dengan sampul penutup. Dimana pada sampul penutup inilah dituliskan nama dan alamat dari institusi yang dituju.
    • Metode Dua Sampul
      Metode ini memisahkan antara dokumen administrasi dan teknis dengan dokumen harga. Dokumen administrasi dan teknis dimasukkan di dalam satu sampul (sampul I) dan diberi label “Dokumen Administrasi dan Teknis”, sedangkan dokumen harga dimasukkan ke dalam sampul lainnya (sampul II) dan diberi label “Dokumen Harga.” Kedua sampul ini kemudian dimasukkan ke dalam satu sampul, yaitu sampul penutup dan diserahkan kepada panitia pada saat penyerahan dokumen. Apabila dokumen dikirim melalui pos, maka sampul ini harus dibungkus lagi ke dalam satu sampul untuk pengiriman.Yang harus diperhatikan pada metode ini adalah proses pelabelan dari setiap sampul. Jangan sampai tertukar dan jangan sampai ada kesalahan dalam pelabelannya. Juga, jangan sampai ada dokumen administrasi yang “kesasar” masuk ke dalam dokumen harga.Saya pernah mengalami beberapa perusahaan dinyatakan gugur karena dokumen asli jaminan penawaran berada di dalam sampul harga. Sedangkan untuk membuka sampul harga harus menyelesaikan penilaian administrasi dahulu. Akibatnya, dokumen tersebut dianggap tidak ada.
    • Metode Dua Tahap.
      Metode ini sama dengan metode dua sampul. Yang membedakan adalah, sampul administrasi dan teknis serta sampul harga tidak diserahkan pada waktu yang bersamaan.
  3. Metode Evaluasi Penawaran.
    Beberapa waktu yang lalu, pada beberapa pemberitaan yang dimuat di media massa, saya cukup geli membaca pemberitaan tentang kecurangan yang dituntut oleh penyedia barang/jasa terhadap suatu proses lelang. Mereka banyak yang menuntut, karena merasa harga penawarannya terendah, malah dikalahkan oleh panitia. Sedangkan sudah jelas-jelas panitia pada berita tersebut melakukan evaluasi sistem nilai. Ini adalah bukti ketidaktahuan mereka terhadap aturan.Dalam proses lelang, tidak selamanya harga terendah yang pasti menang. Karena beberapa kegiatan menuntut adanya kualitas yang tinggi dimana sebagian besar berbanding terbalik dengan harga. Oleh sebab itu, maka metode evaluasi penawaran juga terdiri atas beberapa jenis, yaitu: 

    • Metode Evaluasi Sistem Gugur
      Metode ini melakukan penilaian secara berjenjang. Yang pertama dinilai adalah dokumen administrasi. Apabila sesuai dengan yang dipersyaratkan maka dilanjutkan dengan penilaian teknis. Perusahaan yang administrasinya kurang lengkap, langsung digugurkan saat itu juga dan tidak mengikuti penilaian teknis.Selanjutnya dilakukan penilaian teknis terhadap spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. Apabila sesuai dengan yang dibutuhkan maka langsung dilanjutkan dengan pembukaan harga. Bagi perusahaan yang tidak lulus teknis, langsung digugurkan saat itu juga, walaupun harganya termurah.Kemudian, seluruh perusahaan yang telah lulus administrasi maupun harga, dibuka penawaran harganya. Dan harga terendahlah yang dinyatakan memenangkan pengadaan.Namun, di dalam pelaksanaan sehari-hari, sistem ini biasanya dibalik. Pada saat pembukaan penawaran, langsung membuka harga penawaran dari seluruh peserta. Yang diperiksa administrasi dan teknisnya adalah perusahaan yang berada pada urutan 1 hingga 3 yang terendah di dalam penawaran harganya. Metode evaluasi sistem gugur ini yang paling sering digunakan di dalam pelelangan. Keuntungannya adalah cepat dalam memberikan hasil akhir. Metode evaluasi ini paling sering disandingkan dengan Metode Pemilihan Pelelangan Umum dan Metode Penyampaian Dokumen Satu Sampul.
    • Metode Evaluasi Sistem Nilai.
      Metode inilah yang tadi saya sebutkan sering tidak dipahami oleh penyedia barang/jasa. Metode evaluasi ini dilakukan dengan memberikan nilai angka tertentu kepada setiap unsur di dalam penawaran. Kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta, dimana nilai tertinggilah yang dinyatakan menang.Biasanya, metode ini dilakukan untuk pekerjaan yang sangat memperhatikan kualitas teknis dibandingkan dengan harga. Karena pada beberapa jenis pekerjaan, harga biasanya tidak menipu. Dimana semakin mahal harga suatu barang, maka semakin baik juga kualitasnya.Beberapan perbandingan yang sering digunakan adalah 60:4, 70:30 dan 80:10, malah pada beberapa lelang menetapkan 90:10 untuk perbandingan nilai teknis dan harga.Sangat besar kemungkinan penawaran dengan harga terendah dikalahkan dengan sistem ini. Namun, untuk mencari kualitas barang ataupun pekerjaan, metode inilah yang terbaik.
    • Metode Evaluasi Biaya Selama Umur Ekonomis.
      Sistem evaluasi ini mirip dengan evaluasi sistem nilai. Dimana nilai ditetapkan kepada barang dengan melihat umur ekonomisnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan.Evaluasi ini biasanya digunakan kepada proses pengadaan yang sangat memperhatikan nilai susut barang.Saat ini, masih jarang pengadaan barang/jasa yang menggunakan evaluasi ini.

Nah, demikian penjelasan mengenai Jenis dan Metode yang digunakan pada pengadaan barang/jasa pada institusi pemerintah.

Tulisan berikutnya adalah prosedur pengadaan barang dan jasa, agar setiap penyedia barang/jasa dapat dengan mudah mengikuti proses pelelangan.

This entry was posted in Pengadaan Barang/Jasa and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

155 Responses to Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian II: Jenis dan Metode)

  1. sabrik says:

    dear pak khalid mustafa… saya ingin menanyakan apakah qta sebagai rekanan atau kontraktor boleh juga mengikuti ujian sertifikasi L2 atau L4?
    trmksh sblumnya..

  2. ALIWARDANA says:

    Salam kenal !
    Saya terus terang masih minim sekali pengetahuan proses pengadaan barang dan jasa. memang saya telah lulus ujian sertifikasi barang dan jasa walaupun hanya L2.

    Saya berharap sekali jika bapak2 sekalian yang telah banyak pengalaman dan pengetahuan tentang proses pengadaan barang dan jasa, bisa berbagi sedikit pengetahuannya tentang hal tersebut, terutama tentang standarisasi dalam melakukan evaluasi penawaran.

    Atas kesediaan bapak2 untuk dapat membagi pengetahuan tentang hal tersebut saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena hal ini akan sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas.

  3. @Rimba, penjelasan dokumen atau Aanwizing adalah salah satu langkah wajib yang harus dilaksanakan oleh Panitia. Lelang dapat dinyatakan gagal apabila tahapan ini tidak dilaksanakan. Dasar hukumnya adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 Paragraf Kelima, Pasal 25
    Untuk pembukaan dokumen, wajib dihadiri oleh Saksi yang bukan dari panitia minimal 2 orang. Dasarnya adalah Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II.A.1.e.7.a

    @sabrik, sertifikasi hanya diwajibkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Panitia atau sebagai PPK. Untuk rekanan tidak ada sertifikasi. Namun kalau ingin mengikuti pelatihannya tidak dilarang, karena bisa digunakan untuk menambah pemahaman mengenai pengadaan barang/jasa

    @Aliwardana, memegang sertifikasi bukan berarti langsung ahli dalam menangani pengadaan. Butuh jam terbang dan pengalaman untuk lebih mendalami hal tersebut. Standarisasi dalam evaluasi sebenarnya sangat bergantung pada Dokumen Pengadaan yang disusun sendiri oleh Panitia

  4. Qilab Y says:

    Ass.wr.wb.
    kang saya mau tanya nih tentang pengadaan barang/jasa yang sifatnya rahasia seperti cetak naskah soal ujian. jenisnya ada ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah (US) dan Pra UN dengan nilai diatas Rp. 100 jt.
    Naskah UN dibuat oleh pusat, sedangkan Naskah US dan Pra UN dibuat di Kabupaten/Kota.
    Keduanya adalah Barang Rahasia Negara, yang membedakan adalah Lingkupnya saja, Naskah UN Lingkupnya Nasional sedangkan Naskah US dan Pra UN Lingkupnya Kabupaten/Kota.
    Pada Kepres 80 bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang menyangkut Keamanan Negara/Rahasia Negara proses pengadaannya bisa dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung dengan catatan mendapat rekomendasi dari Presiden.
    Yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa proses Pengadaan Barang/Jasa Cetak Naskah Soal US dan Pra UN dilaksnakan dengan metode Penunjukan Langsung ? dan apa bisa rekomendasi pelaksanaannya dikeluarkan oleh Bupati/Walikota mengingat US dan Pra UN lingkupnya di wilayah Kabupaten/Kota? karena kalo rekomendasi dari presiden birokrasinya kepanjangan

  5. @Qilab, perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud rahasia ini apakah “barang” yang diadakan atau “proses pengadaannya”
    Rahasia yang dimaksud misalnya, pengadaan alat sadap yang harus rahasia karena kalau teknologinya diumumkan terbuka maka akan ketahuan dan bisa dihindari.
    Kalau percetakan soal UN dan US, silakan pelelangannya dilakukan dengan terbuka. Nanti percetakannya yang sifatnya rahasia.
    Jadi, kerahasiaan pencetakan soal bukan menjadi alasan dibolehkannya penunjukan langsung 🙂

  6. okti says:

    Salam Kenal Pak..

    Pak maaf sy baru ikutan tende dan perlu jawaban secepatnya. maaf pak sudah 2 hari cari web site yg mendukung pertanyaan saya baru malam ini sy ketemu web bapak.

    Pertanyaan saya:
    1. Apakah sole agent/distributor tunggal bisa ikut tender langsung? Klo iya atau tidak adakah undang-undangnya?
    2. Bila kita sudah ikut prakualifikasi sbg sole agent lalu kita mengundurkan diri apakah ada sangsinya? seberat apa?
    3. Untuk PMA = PA? Dan apakah PMA boleh ikut tender langsung?

    Terima kasih pak mohon jawabbnya secepatnta. besok sy disidang sama prinsipal..hehehehe 🙂

  7. 1. Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 Paragraf Ketiga, Pasal 11 ayat 1, tidak disebutkan pelarangan terhadap distributor tunggal untuk ikut lelang. Asal 9 persyaratan pada pasal tersebut sudah terpenuhi, maka perusahaan berhak untuk ikut serta

    2. Kalau hanya sekedar ikut mendaftar dan mengundurkan diri, maka tidak ada sanksi apa-apa. Tapi apabila sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian mengundurkan diri, maka sanksinya adalah jaminan penawaran akan dicairkan untuk negara serta akan di masukkan di dalam daftar hitam untuk tidak dapat mengikuti semua lelang di instansi pemerintah Indonesia selama 2 (dua) tahun. Informasinya ada di Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II, A, 1, l, 2 dan 3

    3. PMA tidak sama dengan PA. Kalau PA tidak diperbolehkan ikut dan harus menggandeng perusahaan lokal. Kalau PMA diperbolehkan ikut tetapi harus melampirkan SIUP resmi dari Pemerintah Indonesia.
    Di instansi saya beberapa kali Indosat ikut lelang, padahal saat ini Indosat sudah PMA.

  8. Dwi Nopriadi AW says:

    sy baca blog ini cukup menarik diskusinya..
    sy jg mau ikutan tanya yg ringan2 aja
    sistem 1 sampul itu bgmn?
    – dokumen adm & teknis serta jam. penawaran& Surat penyertaan jaminan penawaran di masukan cukup 1 amplop coklat atau
    – 1 amplop coklat luar di dalam nya ada amplop coklat lg pembungkus surat Jam. pen dan surat tsb…
    mohon penjelesannya.. trims seblmmnya

  9. @Dwi, satu sampul cukup jelas dipaparkan pada Keppres No. 80 Tahun 2003 Bagian Ketujuh, Paragraf Kedua, Pasal 18, Ayat 2. Yaitu penyampaian dokumen penawaran berupa persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup

  10. kurnia norman says:

    saya mau tanya pak.
    1.apakah dalam penetapan alamat perusahaan berbeda nomor tempat misal cv. A dengan alamat jl. jend sudirman no.7 dengan cv. a ( sama ) jl. jend, sudirman no. 18,
    2. Alamat penggunan anggaran di jaminan penawaran berbeda tetapi tujuan sama misal bp. dr. adi wijaya d/a rsud m.hatta dengan dr. adi wijaya jl. a. yani padang ( orang yang sama) alamat rsud tersebut rsud m.hatta jl. a. yani padang
    3. Pajak tiga bulan terakhir misal bulan juli, agustus, september namun proses penawaran dilaksankan 30 oktober s/d 10 nopember apah bulan oktober harus dilampirkan dan kalu tidak ada apakah dpt mengugurkan.
    4. surat dukungan yang tidak pakai kop surat tetapi di bubuhi materai, cap asli, diberi tanggal dan ditanda tangani di anggap gugur.
    mohon petunjuk dan saranya pak, terimaksih

  11. @Kurnia

    1. Penetapan pemenang itu berdasarkan dokumen Administrasi. Masalah alamat di penetapan tidak terlalu substantif.
    2. Jaminan penawaran sifatnya sama dengan Cek. Sehingga setiap informasi di dalamnya harus tepat. Kalau tidak sesuai, maka jaminan tersebut tidak dapat dicairkan. Kalau perbedaan penulisan menyebabkan jaminan tidak dapat dicairkan, maka jaminan tersebut tidak sah menurut hukum
    3. Pajak 3 bulan terakhir harus mempertimbangkan keluarnya SSP bulan terakhir. Dalam kasus di atas, sebaiknya panitia tidak meminta pajak bulan Oktober.
    4. Kebijakan masing-masing distributor itu berbeda-beda. Ada yang perusahaannya menggunakan kertas kop, ada juga yang hanya cap/stempel. Silakan melakukan klarifikasi terhadap distributor yang mengeluarkan dukungan, apa benar perusahaan penyedia meminta dukungan dari mereka. Kalau benar, dan surat tersebut asli adanya, maka dapat dianggap sah.

  12. Pingback: Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian III: Prosedur) | Khalid Mustafa's Weblog

  13. Hary says:

    Pak Khalid,

    Dalam mengikuti tender di lingkungan oil and gas, aturan yang dipakai adalah PTK 007 yang baru saja menjalani revisi di bulan dec 2009. pada revisi PTK 007 tadi, banyak memuat aturan baru yang di adopsi dari kepmen 11.

    Pertanyaan saya adalah : apabila ada satu tender yang di adakan (contoh bulan september 2009) sebelum aturan revisi ptk tersebut dikeluarkan, dan pada saat pengumuman pemenang panitia lelang mengadposi dari peraturan ptk yang baru (contoh january 2010), apakah bisa disebut post bidding ?

    dan apa hasil penylesaian dari post bidding, apakah di tender ulang, atau tender di evaluasi kembali tanpa mempertimbangkan faktor yang menyebabkan post bidding tadi.

    Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas tanggapan dari bapak.

  14. taufik says:

    Pa khalid, ada beberapa hal yg perlu sy tanyakan ttg pengadaan barang/jasa :
    a. misalnya dalam 1 MAK kegiatan yaitu pengadaan peralatan kantor : ada pembelian macam2 barang:
    1. laptop.
    2. meja
    3. kursi
    4. komputer
    5. handycam
    6. Printer, dan
    7. kursi kerja
    dengan harga masing2 setiap jenis barangnya..apakah dlm pelelangan kita harus menggabungkan smua alat2 elektronik tersebut dlm satu pelelangan umum?
    atau di buat terpisah sesuai dengan DIPA nya? tp menyebabkan pelelangan hanya dengan juksung atau pilsung aja krn kalo di pisah2 sesuai DIPA nilai tiap barang yang di beli kurang dari 100jt…
    mksh bnyk, blog bapak sangat membantu kami..

  15. @Hary, Post Bidding adalah penambahan dokumen lelang setelah pemasukan dokumen dilaksanakan. Misalnya, ada dokumen pajak yang lupa dimasukkan oleh penyedia, dan dengan bantuan panitia kemudian dimasukkan setelah waktu pemasukan selesai.
    Kalau ada perubahan peraturan yang menyebabkan perubahan jenis dan pelaksanaan pekerjaan, dapat dilaksanakan setelah pengumuman dan sebelum kontrak ditandatangani, sehingga dapat masuk ke dalam dokumen kontrak.

    @Taufik, silakan dilelangkan satu paket saja dengan nama “Pengadaan Peralatan Kantor”
    Nanti dokumen HPS akan memuat semua barang lengkap dengan harga satuannya.
    Yang namanya paket lelang, amat jarang melelangkan barang secara parsial, karena kalau itu terjadi, maka semuanya bisa penunjukan langsung 🙂

  16. Masbily says:

    Lelang per jenis barang adalah lelang itemize, saya pernah bicarakan dengan lkpp, boleh, jadi penyedia menawar item-item tertentu.

  17. Muhaemin says:

    Salam kenal pak, tolong informasinya tentang jadwal Diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa tahun 2010 yg diadakan di Makassar. terima kasih

  18. @Masbili, pertanyaan saya cuman satu, mohon ditunjukkan pasal mana di Keppres yang menunjukkan jenis lelang “itemize” 🙂

    @Muhaemin, mohon maaf saya tidak punya jadwalnya. Tapi kalau institusi Bapak hendak melaksanakan diklat, prosedurnya dapat dilihat di lkpp.go.id

  19. jos says:

    salam knal pak, pertanyaan saya adalah :
    1) apakah boleh dalam dokumen kontrak dalam uraian barang disesuaikan dngn uraian DIPA yaitu pengadaan 1 set Sound System tanpa dirinci harga msng2 itemnya sperti speaker, kabel, mic, dll (harga global saja). diketahui pagu anggaran <50 jt.
    2) bagaimana solusinya apabila harga barang yg diadakan lebih tinggi daripada harga standarisasi yang tlah ditetapkan pemerintah daerah setempat sbg acuan HPS sedangkan harga barang tersebut sdh naik, apakah bisa dilaksanakan atau tidak? sbelum trima ksh atas jawab bpk.

  20. @Jos

    1. Harga barang mengikuti harga standar pasaran saja, jadi tidak perlu dirinci secara detail. Kalau yang namanya sound system ya sudah pasti ada speakernya, mic, dll

    2. Harus ada bukti bahwa HPS tersebut sudah berbeda, misalnya brosur dari toko setempat atau harga dari internet. Harga ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan sewaktu ada pemeriksaan

  21. jos says:

    trima kasih atas penjelasan sebelumnya pak, karena membri pencerahan tentang pengadaan barang dan jasa. yg menjadi kendala saya dlm pembuatan dokumen kontrak di salah satu dinas/kantor berbeda format kontraknya dengan dinas lain jadi saya bingung mau mengikuti yg mana, itu saya mohon bpk bisa memberikan contoh format kontrak pengadaan barang/jasa misalnya pengadaan laptop dll nilai DPA <50 jt (PL). dan contoh kontrak pekerjaan perbaikan misalnya perbaikan AC dll yg nilai DPA <50 Jt (PL). sblmnya trima ksh ats jawaban bpk.

  22. @Jos, untuk kontrak, bisa diperoleh pada website lkpp.go.id, utamanya pada Model Dokumen Pengadaan Nasional (MDPN).

  23. Masbily says:

    Ini Jawaban yg diberikan kepada saya =Penyedia barang/jasa dapat menawarkan sebagian atau seluruh item yang dilelangkan. Pemenang lelang ditetapkan untuk masing-masing jenis peralatan berdasarkan harga penawaran terendah dan responsif (Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf C. 3. a. 6) c));

  24. @Masbily. Entah Buku Keppres saya yang salah atau file Keppres saya juga salah, tapi ini Keppres No. 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab I, huruf C.3.a.6.c adalah:

    c) Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan calon penyedia barang/jasa
    menyampaikan penawaran alternatif, maka penawaran alternatif yang ternyata baik dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi negara (harga lebih rendah dari penawaran utama), dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang dengan ketentuan penawaran alternatif yang dievaluasi hanya penawaran alternatif dari calon penyedia barang/jasa yang penawaran utamanya merupakan penawaran terendah dan responsif.

    Ini mengacu kepada penawaran alternatif yang diberikan oleh penyedia barang dan bukan penawaran itemize.

    Saya juga baru saja diskusi dengan LKPP, dan memang mereka baru mencoba 1 kali lelang itemize, namun banyak kendala-kendala yang terjadi, yaitu adanya item yang rupanya tidak diminati oleh penyedia, dll.

    Kalau saya pribadi sih ada beberapa hal yang menyebabkan tidak setuju, yaitu:
    1. Dengan lelang itemize, maka harga satuan harus dibuka, karena harga inilah yang menjadi HPS untuk penawaran. Kalau begini, bukankah melanggar aturan mengenai kerahasiaan rincian HPS ?
    2. Bentuk lelang apa yang akan digunakan ? Pengadaan ? Pembelian langsung ? Pemilihan langsung ? Karena bisa saja ada barang yang harganya dibawah 50 juta malah bisa saja ada yang hanya dibawah 5 juta yang bisa dibeli langsung. Kalau begini, apa tidak termasuk memecah paket lelang ?
    3. Nama paket penawaran pada surat penawaran yang akan rancu, apalagi untuk jaminan penawaran akan mengacu kepada nama paket. Sedangkan paket yang ditawar oleh penyedia pasti berbeda-beda
    4. Besar kemungkinan akan lelang gagal, sesuai pengalaman LKPP di atas.

  25. raihan says:

    Gini lho Mas Khalid, saya lagi sedikit kebingungan. Untuk itu saya mohon bantuannya. Kantor kami akan mengadakan tender pencetakan majalah pendidikan untuk 12 edisi (bulan), dengan menggunakan metode pascakualifikasi, senilai 120 juta. Apakah dalam proses pelaksanaannya boleh menggunakan tahun jamak, yaitu karena pelaksanaannya baru akan dimulai, maka 4 edisi di tahun 2010 dan edisi selebihnya dicetak di tahun 2011. Apakah ini tidak menyalahi kepres dan apakah perlu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setempat dalam hal ini Bupati

  26. Raihan Daulay says:

    Kantor kami akan mengadakan pelelangan dengan pascakualifikasi pekerjaan pencetakan majalah pendidikan sebanyak 12 edisi (edisi Januari s/d Desember) dengan anggaran sebesar Rp 120.000.000,-. Karena dalam pelaksanaannya telah melewati bulan yang seharusnya, maka agar pencetakan terus berkelanjutan, direncanakan pencetakan tersebut dimulai dari Edisi Juli 2010 sampai Edisi Juni 2011, dengan Anggaran Dana Tahun 2010. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini termasuk ke dalam kontrak tahun jamak atau bukan?. Dan apakah hal ini tidak menyalahi Keppres No. 80 Tahun 2008 beserta perubahannya?. Dan kalau ini termasuk kontrak tahun jamak, apakah perlu mendapat persetujuan Menteri Keuangan (dalam hal ini Bupati/DPRD setempat) ?. Tolong Pak, mohon beri penjelasan secepatnya, karena kami akan mulai menyusun/mengadakan persiapan tender ini di bulan Juni 2010. Please….

  27. @Raihan, permasalahan persetujuan kontrak tahun jamak sebenarnya mengacu kepada kepastian pembayaran terhadap rekanan yang melewati tahun anggaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa akhir tahun anggaran adalah Bulan Desember tahun berjalan. Laporan harus dibuat setelah desember dan pencairan anggaran harus dilakukan pada bulan tersebut.
    Kaau dilaksanakan melewati bulan Desember, bagaimana pembayaran bulan Januari-Juni 2011 ?
    Sebenarnya ada 2 jalan, yaitu:
    1. Lelang dilaksanakan dengan tahap akhir adalah bulan Desember 2010 dengan revisi anggaran. Untuk edisi Januari – Juni 2011, dilakukan lelang lagi pada bulan Nopember-Desember 2010
    2. Lelang tetap dilakukan untuk pekerjaan sampai Juni 2011, tapi pada bulan Desember 2010 seluruh pembayaran sudah harus dilunasi, namun penyedia harus memasukkan jaminan bank dengan nilai sebesar pembayaran Januari-Juni 2011. Jaminan ini akan dikembalikan setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.

    Silakan dikomunikasikan dengan bagian keuangan dan pembayaran di tempat bapak.

  28. Raihani Daulay says:

    Alhamdulillah, pertanyaan gue dijawab juga. makasih banget ya Mas. Ntar kalau ada masalah, gue nanya lagi.

  29. bisnis online tanpa modal says:

    apakah benar bahwa Honor Pejabat/Panitia pengadaan barang/jasa adalah 2,5 % dari nilai proyek ?

  30. @bisnis, wuah…kalau bener begitu saya sekarang pasti sudah punya mobil dan rumah pribadi nan mewah dan tidak naik sepeda motor dan kontrakan saja 🙂 Khan saya pernah jadi panitia lelang dengan nilai 90 Milliar ^_^
    Jadi jawabannya tidak benar. Honor pejabat/panitia pengadaan ditetapkan berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan.
    Sebagai contoh, untuk honor panitia pengadaan barang dengan nilai pagu anggaran 1 M – 2,5 M nilainya adalah Rp. 605.000

  31. Aditya says:

    selamat malam ,
    saya sedang mengikuti tender pengadaan unutk pertama kalinya ,
    saya bingung dengan pengisian formulir TKDN ?
    apa bapak bisa bantu
    barangnya hand traktor YANMAR import jepang dirakit di dalam negeri.

  32. @Aditya, pengisian formulir TKDN disesuaikan dengan prkiraan nilai TKDN atau berdasarkan daftar TKDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

    Silakan dibaca cara perhitungannya di http://114.57.2.77/cara_perhitungan/SJIND_372_06_06.pdf

  33. dodi says:

    salam kenal pak khal..membaca ulasannya sangat berbobot dan berilmu….kapan2 saya konsultansi

  34. dodi says:

    pak khalid…
    1. Cara membedakan jaminan penawaran asli atau aspal , ada kode khusus? selain klarifikasi ke instansi terkait
    2. yang di maksud dengan jaminan penawaran yang bersifat UNCONDITIONAL apa..?
    3. apakah untuk jasa konsultansi diperlukan surat jaminan penawaran?
    4. apabila surat jaminan penawaran di keluar di tempat yang berbeda dengan domisili perusahaan, bisa menggugurkan?
    Makasih. atas bantuannya

  35. @dodi

    1. Tidak ada kode khusus untuk membedakan penawaran asli atau aspal pak. Metode paling terbaik justru klarifikasi ke instansi yang mengeluarkan jaminan tersebut

    2. Artinya jaminan tersebut tidak bersyarat. Apabila terjadi hal-hal yang tercantum pada klausul, maka dana dapat segera dicairkan tanpa syarat apapun. Jaminan yang conditional biasanya mewajibkan penyitaan harta terjamin dulu sebelum dilakukan pembayaran. Kalau ini terjadi, maka proses pencairan akan jauh lebih lama

    3. Jasa konsultansi tidak memerlukan jaminan penawaran

    4. Jaminan penawaran tidak dibatasi oleh domisili perusahaan. Jadi tidak boleh menggugurkan.

  36. Pingback: Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian I: Pengertian Umum) « Nurkasanah.Blog

  37. amex says:

    assalamu alaikum pak khalid, senang ada blog bapak, jadi terbantu dengan membaca pertanyaan dan jawabannya, saya mau tanya nih pak, teman2 panitia lelang dikantor saya buat hps utk paket yg sy adalah kpa-nya, tapi sy blm lihat hpsnya taunya udah diumumkan ke rekanan, dan buangannya kisaran 30 sampai 70 jt dari ee,sy keberatan tp gimana ya krn udah diumumkan, gimana solusinya? trims.

  38. samsul says:

    pa mohon maaf sy baru ikut lelang pengadaan,pertanyaan??kenapa pagu angaran tidak dimasukan kedalam dokunen pelelangan(rks) atau berita acara auwnijing. yg di masukan hanya nilai perkiraan sendiri ( hps ).salah apa benar ya pa.apkah HPS itu bisa mengubah nilai pagu angaran.apa ada tindakan yg menyalaho kepres ya pa. mhn pnjelasannya pa. tks.

  39. samsul says:

    maaf pa tanya lagi??kalau perusahaan baru tahun 2010 dan belum memiliki pengalaman dan belum mempunyai ssp,ppn, pajak 2009,fiskal 2009,dan ikut dalam lelang tahun 2010 ini,sedangkan dalam RKS,DOKUMENNYA Tertera harus melampirkn pajak tahunan 2009,fiskal 2009, bagaimana ya pa. fiskal 2010,pajak semuanya 2010 pertanyaan apakah bisa jd alasan di gugurkn dlm syarat administrasi mhn pnjlasannya ya pa. terimakasih.

  40. @amex, silakan dilakukan penyesuaian pada saat Aanwijzing

    @samsul, kalau menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, HPS tidak menggugurkan dan hanya menjadi nilai untuk menentukan jaminan pelaksanaan. Jadi memang yang dimasukkan pada saat pengumuman dan dalam dokumen adalah Pagu Anggaran. HPS diumumkan pada saat Aanwijzing dan nilainya wajib di bawah pagu anggaran.
    Tetapi, di Perpres 54/2010, HPS sudah ditetapkan menjadi batas atas penawaran, artinya semua penawaran yang nilainya di atas HPS akan digugurkan. Nilai total HPS juga dimasukkan di dalam pengumuman.

    Kalau menurut Perpres 54/2010, yang wajib itu adalah NPWP dan laporan pajak tahun terakhir + 3 bulan terakhir yang dapat diganti dengan Surat Keterangan Fiskal. Dalam surat keterangan Fiskal itulah dapat tertulis bahwa laporan tahun 2009 masih nihil karena perusahaan tersebut baru berdiri. Juga laporan bulanannya masih nihil karena belum ada transaksi. Kalau 2 persyaratan ini dipenuhi, maka perusahaan tidak dapat digugurkan, kecuali tidak dapat melampirkan salah satunya maka dapat digugurkan pada tahapan evaluasi kualifikasi (bukan pada saat evaluasi administrasi)

  41. Titis says:

    Assalamualaikum Pak Khalid
    Ada sedikit pertanyaan pak, apakah Jaminan Penawaran (untuk pekerjaan Konsultan dibawah 50 juta)masih tetap diperlukan. Dan apakah Jaminan Penawaran hanya dikeluarkan dari Bank Umum atau bisa dari Asuransi?
    Terima kasih sebelumnya.
    Wassalamualaikum

  42. @titis, Pekerjaan Jasa Konsultansi tidak memerlukan jaminan penawaran. Sedangkan menurut Perpres 54/2010 Pasal 67 Ayat (5) “Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.”

  43. asnur says:

    Saluut buat blognya pak! membantu banget..saya ada pertanyaan mengenai pengadaan BBM untuk kapal latih dalamm kegiatan praktek peserta didik, nilainya sekitar 300 jt, apakah boleh kami melaksanakannya dengan penunjukan langsung? alasan karena harga BBM mengikuti harga resmi pertamina dan hanya jasa perusahaan (angkutan & pengurusan) yang kami persaingkan. apakah alasan tersebut bisa dibenarkan. trims atas pencerahannya pak! wassalam

  44. @asnur, sesuai Pasal 38 Ayat (5) Butir a. Perpres 54/2010, Penunjukan langsung dapat dilakukan pada Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Karena BBM adalah barang/jasa yang tarifnya diatur secara resmi oleh pemerintah, maka silakan dilakukan penunjukan langsung kepada Pertamina

  45. asnur says:

    terima kasih sebelumnya Pak ! saya lupa menginformasikan bahwa jenis BBM yang kami akan adakan tersebut adalah Solar Industri yang harganya diterbitkan secara fluktuatif per tanggal 15 setiap bulannya, selanjutnya jika kami langsung mengambil ke Pertamina maka pembayaran dari kami akan ditransfer melalui KPPN dengan catatan ada Berita acara pemeriksaan dan serah terima barang dari Pertamina,nah mekanisme ini yang tidak sejalan dengan pertamina karena dibayar dulu kemudian ambil barang. dari hal tersebut kami berksimpulan sementara apakah boleh melaksanakan pengadaan BBM dengan mengkompetisikan biaya angkut dan jasa perusahaan saja karena harga BBMnya sudah fix oleh pertamina. demikian pak ! mohon pencerahan…

  46. @asnur, kalau menurut pemahaman saya, hal tersebut dapat dilakukan. Jadi komponen BBM dikecualikan dari pengadaan karena sifatnya sudah tetap dan tidak dapat diubah lagi, sedangkan biaya angkut dan jasa perusahaan itu sifatnya variatif sesuai kebijakan masing-masing perusahaan dan dapat dikompetisikan.

  47. ononx says:

    yth pak khalid, mau tanya nih. tujuan dari negosiasi teknis dan harga dalam penunjukan langsung apa sih sebenarnya? kalo dalam negosiasi tersebut tidak menghasilkan apa2 gimana tuh jadinya? jadi teknis dan harga tetap, jadi ga berubah, harga jg ga turun…

  48. @ononx, minimal dengan adanya tahapan tersebut ada kemungkinan perubahan teknis dan harga yang lebih baik.
    Apakah hasilnya lebih baik atau tidak berubah, minimal sudah ada upaya ke arah tersebut.

  49. Heri Kurniawan Suprayogi says:

    wih perlu penyesuaian nih apalagi setelah keluar PP No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah… sosialisasinya belum gencar tuh…

  50. @Heri, yang tepat adalah Perpres 54 tahun 2010, karena PP 54/2010 itu tentang gaji ke 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.