P3I, sebuah oasis ditengah padang pasir pengadaan

Badai yang senantiasa terjadi, arah yang tidak jelas, lingkungan yang kejam, serta kurangnya mata air merupakan hal-hal yang tergambar apabila mendengar kata “padang pasir.” Kurangnya petunjuk arah serta jalur yang seringkali berubah menjadi salah satu musuh utama dari mereka yang melintasinya.

Kondisi pengadaan barang/jasa saat ini bagaikan padang pasir. Arah yang tidak jelas dan banyak diliputi dengan fatamorgana. Bayangan kekayaan yang tertera disana begitu menggiurkan, sehingga membuat banyak pelintas sampai menabrak rambu-rambu untuk mencapainya. Namun apa boleh buat, sampai disana, hanya dahaga yang sudah menanti. Sayangnya, aturan yang ada, karena diliputi dengan debu justru penuh dengan keraguan dan ketidakjelasan, sehingga menjadi perangkap hukum yang menanti orang-orang yang terjebak di dalamnya. Siapa yang terjebak, bahkan hanya karena ketidaktahuan dapat menjadi mangsa burung nazar nan kejam serta makhluk pemangsa lainnya.

Melihat kenyataan ini dan didukung dengan semangat untuk berbagi, akhirnya saya dan 17 orang rekan ahli pengadaan bersepakat untuk bergerak dan berbuat sesuai kemampuan yang dimiliki agar dapat menciptakan oasis ditengah-tengah kenyataan tersebut.

Dimulai pada diskusi menjelang tengah malam di Badiklat Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Maret 2012, beberapa peserta diklat TOT Peningkatan Kompetensi berkumpul dan menyatukan tekad untuk bersama-sama menyatukan potensi masing-masing dalam berbuat sesuai untuk dunia pengadaan di Indonesia.

Beberapa bentuk wadah dan usulan nama mengemuka, mulai dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, hingga Perkumpulan/Organisasi hingga nama-nama seperti Lembaga Kajian Pengadaan Indonesia (LKPI) dan Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I).

Kami bersepakat, bahwa wadah ini haruslah wadah yang tidak semata mencari profit, serta tidak bertujuan untuk menumpang hidup bagi anggotanya, melainkan menjadi tempat untuk mencurahkan keinginan dan kemampuan seluruh anggota dalam memperbaiki pengadaan di Indonesia. Maka diputuskan membentuk wadah dalam bentuk perkumpulan.

Read more »

Bimtek dan Ujian Sertifikasi PBJ di Sulawesi Selatan

Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP

Akhirnya salah satu aturan yang ditunggu-tunggu keluar juga. Malam ini (15 Mei 2012), situs LKPP menampilkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

Perka ini sangat ditunggu-tunggu, karena organisasi ULP sudah dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 namun Perka LKPP yang mengatur lebih lanjut mengenai ULP, yaitu Perka LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 sehingga banyak aturan di dalamnya bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Aturan mengenai ULP dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga masih membingungkan sebagian K/L/D/I, misalnya siapa yang berhak membentuk ULP, bagaimana bentuk organisasinya, termasuk siapa yang menetapkan pemenang dalam proses pelelangan, apakah kepala ULP atau Pokja ULP.

Pada Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012, hal-hal tersebut sudah terang benderang dijelaskan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama di dalam Perka ini adalah:

Read more »