Tags: keppres no 80, khalid mustafa, pascakualifikasi, pelatihan pbj, pelatihan pengadaan, pelelangan, pengadaan barang dan jasa, permenpu 7, permenpu 7/2011, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, prakualifikasi, prosedur lelang
Pengadaan Barang/Jasa | Khalid Mustafa | 
1 May 2012 07:41 | 
Comments (0)
Setelah LKPP mengeluarkan Standard Bidding Document (SBD) yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, pada tanggal 31 Mei 2011 Kementerian Pekerjaan Umum juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
Pada awalnya, dokumen PermenPU ini hanya tersedia dalam bentuk hardcopy dan dijual hanya di Kementerian PU dengan harga yang cukup mahal. Saya sendiri membeli dengan harga 500 ribu rupiah. Namun, setelah beberapa lama, versi softcopy sudah tersedia dalam website PU serta sudah dapat diunduh.
PermenPU ini berisi SBD khusus untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi dengan tetap berpedoman pada SBD yang telah dikeluarkan oleh LKPP, sehingga dapat disimpulkan bahwa SBD ini merupakan SBD yang lebih lengkap dibandingkan SBD LKPP untuk pekerjaan konstruksi. SBD ini juga dilengkapi dengan pedoman evaluasi dokumen penawaran sehingga akan mempermudah ULP untuk melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia. Selain itu, juga terdapat contoh berita acara yang dibutuhkan dalam proses pelelangan.
Dari sisi penyedia juga akan dimudahkan karena akan memahami hal-hal apa saja yang dievaluasi dalam sebuah proses pelelangan.
Satu yang mengganjal adalah, format yang ada pada web Pekerjaan Umum masih berbentuk PDF sehingga mempersulit ULP/Panitia untuk menyusun dokumen karena harus mengubah terlebih dahulu ke dalam format word.
Untuk mempermudah ULP/Panitia Pengadaan, silakan mengunduh SBD menurut PermenPU Nomor 7 Tahun 2011 dalam bentuk Word berikut ini:
Tags: keppres no 80, khalid mustafa, pascakualifikasi, pelelangan, pengadaan barang dan jasa, permenpu 7, permenpu 7/2011, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, prakualifikasi, prosedur lelang, SBD, Standard Bidding Document
Pengadaan Barang/Jasa | Khalid Mustafa | 28 March 2012 11:53 | Comments (18)
Terpaksa tulisan ini saya buat juga, padahal sebenarnya sudah merasa cukup dengan memuat hal ini pada halaman Facebook saya.
Hal ini disebabkan karena kemarin (22 Desember 2011) saat saya memberikan materi PBJ di Hotel Twin Plaza, saya meminta panitia agar membeli buku Perpres 54/2010 agar peserta tidak sekedar melihat slide presentasi melainkan langsung menelaah pasal demi pasal yang ada pada Perpres.
Namun, setelah kembali dari Gramedia Matraman, rupanya panitia membawa buku yang berjudul “Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” karena menurut mereka buku itulah yang ditawarkan oleh Gramedia sebagai buku Perpres 54/2010.
Melihat buku ini, saya teringat posting pada laman Facebook saya pada tanggal 30 Mei 2011, yang mengomentari buku ini secara langsung setelah saya juga menemukan pada rak buku di Gramedia.
Ada 2 kesalahan fatal yang terdapat pada buku ini, yaitu:
Tags: ahli pengadaan, keppres no 80, khalid mustafa, lkpp, pascakualifikasi, pelelangan, pengadaan, pengadaan barang dan jasa, peraturan presiden no. 54 tahun 2010, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, prakualifikasi, procurement specialist, prosedur lelang
Pengadaan Barang/Jasa | Khalid Mustafa | 23 December 2011 07:18 | Comments (13)
Dalam waktu 2 tahun terakhir, sudah beberapa kali masyarakat dibuat bingung dengan perseteruan dua institusi utama dalam bidang Konstruksi ini.
Kementerian Pekerjaan Umum adalah institusi pemerintah yang merupakan Pembina Jasa Konstruksi dan telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2000.
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga adalah lembaga resmi yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999.
Namun, pada tataran kebijakan, ada beberapa hal yang bentrok satu sama lain yang ujung-ujungnya membingungkan masyarakat jasa konstruksi itu sendiri.
Tags: ahli pengadaan barang, khalid mustafa, konsultan pengadaan, lpjk, lpjkn, maklumat LPJKN nomor 18 tahun 2011, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, se pu 19/2011, sertifikat pengadaan, surat edaran PU nomor 19 tahun 2011
Pengadaan Barang/Jasa | Khalid Mustafa | 14 November 2011 06:41 | Comments (14)
Tahun 2011 telah memasuki tahap akhir dan beberapa bulan lagi kita akan memasuki tahun 2012. Tenang saja, belum tentu akan ada kiamat pada tahun 2012 
Tetapi yang pasti, apabila proses pengadaan barang/jasa tidak direncanakan dengan baik, maka kiamat “audit” akan terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2013.
Kok bisa sampai ada “kiamat audit?”
Karena sebagian besar permasalahan terjadi karena lemahnya perencanaan. Bahkan saya sering menyampaikan bahwa lebih dari 80% kasus-kasus pengadaan terjadi karena perencanaan yang tidak benar.
Apa contohnya?
Kasus Mark up, terjadi karena rencana kebutuhan dan harga tidak dilakukan dengan baik…
Kasus penyedia yang sudah diatur, terjadi karena memang sudah direncanakan untuk menang sebelum lelang . Istilah saya, sudah terjadi ijab kabul sebelum proses pesta, malah sudah dilengkapi dengan mahar segala…
Kasus dokumen yang amburadul, terjadi karena perencanaan pelelangan yang tidak benar…
“17 Agustus tahun 45″
“itulah hari kemerdekaan kita”
“hari merdeka”
“nusa dan bangsa”
“hari lahirnya bangsa Indonesia”
Penggalan lagu itu serasa tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini. Karena rupanya tanggal 17 Agustus selama ini hanya diperingati sebagai hari lahirnya Bangsa Indonesia, namun esensi kemerdekaannya masih banyak yang terlewatkan.
Sambil menulis beberapa dokumen dan artikel pengadaan siang ini, saya berpikir, sudah “merdeka-kah” pengadaan barang/jasa di negara ini?
Melihat kasus-kasus yang marak terjadi, yaitu KKN pada berbagai Kementerian, semuanya berasal dari pengadaan barang/jasa. Hal ini memperlihatkan bahwa semuanya terjadi karena proses pengadaan tidak dilaksanakan secara bebas dan merdeka. Semua diboncengi dengan kepentingan dan kerakusan serta ketamakan bagaikan tentara NICA yang membonceng tentara sekutu untuk masuk dan menguasai Indonesia.
Kemerdekaan pengadaan rupanya belum merata, masih banyak pengadaan dilaksanakan dengan titipan pemenang, atau istilah kasarnya “permainan belum dimulai, tetapi pemenang sudah disiapkan”
Calo anggaran bergentayangan mulai dari penyusunan anggaran, dengan iming-iming bagi hasil apabila “pengantinnya” berhasil ijab qabul dengan PPK dalam bentuk kontrak.
Untuk mengamankan hal tersebut, maka segara cara dihalalkan, mulai dari dokumen pengadaan yang dipenuhi persyaratan tidak masuk akal, pengumuman yang disembunyikan, pendaftaran yang dipersulit bahkan sampai menghalang-halangi penyedia lain yang tidak “seide”, sampai ke persekongkolan penawaran.
Seperti kemerdekaan Indoensia yang harus diperjuangkan. Kemerdekaan pengadaan rupanya masih membutuhkan jalan yang panjang. Kemerdekaan pengadaan masih membutuhkan pejuang-pejuang, yang berani menantang titipan atasan, berani dimutasi ke daerah terpencil, bahkan berani untuk kehilangan jabatan serta kepegawaian untuk meraih Indonesia Sejahtera dan Bermartabat.
Merdeka !!!
Tags: ahli pengadaan barang, evaluasi pengadaan, khalid mustafa, konsultan pengadaan, pelatihan pengadaan, pengadaan langsung, penunjukan langsung, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, sertifikat pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa | Khalid Mustafa | 6 August 2011 15:42 | Comments (2)
Belum cukup 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 30 Juni 2011 pemerintah telah mengeluarkan Perubahan Perpres 54 Tahun 2010 dalam bentuk Perpres 35 Tahun 2011.
Kalau melihat dasar perubahan ini yang tertuang pada kata “Menimbang” di Perpres 35 Tahun 2011 maka landasan perubahannya adalah “sehubungan dengan adanya gugatan/tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pekerjaan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, perlu dilakukan pengadaan konsultan hukum/advokat atau arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, efisiensi dan tepat waktu.”
Disini terlihat bahwa ada tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah Republik Indonesia yang membutuhkan konsultan hukum/advokad atau arbiter. Namun karena pemenuhan advokad atau arbiter ini tetap harus dilakukan dengan mekanisme lelang maka tentu saja membutuhkan waktu. Hal ini apabila tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan pemerintah Indonesia kalah di pengadilan, sehingga membutuhkan dasar hukum untuk melaksanakan penunjukan langsung terhadap advokad atau arbiter yang diperlukan.
Berdasarkan informasi yang saya peroleh, latar belakang keluarnya Perpres 35 Tahun 2011 ini adalah tuntutan dari 2 orang pemilik Bank Century (Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi) kepada pemerintah Indonesia yang dilakukan di pengadilan Internasional. Seperti diketahui bersama, keduanya telah melarikan diri dari Indonesia setelah dinyatakan Buron dan telah ditetapkan bersalah dalam pengadilan in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diganjar dengan hukuman penjara 15 tahun penjara dan ganti rugi Rp3,115 triliun.
Namun, bukannya mengikuti putusan tersebut, keduanya malah menuntut balik pemerintah Indonesia sebesar RP4 trilliun rupiah di Pengadilan Internasional.
Tags: ahli pengadaan barang, khalid mustafa, konsultan pengadaan, perpres 35 tahun 2011, perpres 35/2011, perpres 54/2010, perpres no. 54 tahun 2010, perpres pengganti keppres no 80, perpres pengganti perpres 54, sertifikat pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa | Khalid Mustafa | 14 July 2011 06:59 | Comments (19)
Mulai tanggal 10 Juli 2011 pengumuman lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) tidak wajib diumumkan di Harian Umum Koran Tempo. Hal ini terkait dengan berakhirnya perjanjian antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan PT Tempo Inti Media Harian.
Surat Perjanjian Penayangan Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 071/SPK/PPK.I/LKPP/06/2010 yang ditandatangani oleh Toriq Hadad selaku Direktur PT.Tempo Inti Media Harian dan Emin Adhy Muhaemin selaku Pejabat Pembuat Komitmen I (PPK) LKPP pada tanggal 30 Juni 2010, merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80).
Menurut Pasal 1 Nomor 23 dan Pasal 4A (i) Keppres 80, salah satu kebijakan umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi. Harian Umum Koran Tempo memenangkan pelelangan yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala LKPP Nomor 108/KPTS/KA/VI/2010 tentang Penetapan Harian Umum Koran Tempo Sebagai Surat Kabar Nasional Tempat Penayangan Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 30 Juni 2010.
