Setelah kemarin mulai menata kembali blog ini dan berselancar ditengah-tengah blog pengadaan milik rekan-rekan, saya tertarik dengan sebuah layanan yang ada pada blog pak Samsul Ramli yaitu layanan berbagi file yang langsung tersedia pada halaman awal.
Saya berpikir, layanan ini perlu saya adakan juga sehubungan dengan DVD Buku Konsolidasi yang sudah saya sertakan dalam setiap pembelian buku konsolidasi Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Banyak diantara pembeli buku yang butuh file-file terbaru atau bahkan pembaca blog yang membutuhkan beberapa file dalam DVD tersebut tanpa harus membeli bukunya.
Sehubungan dengan hal tersebut, sejak kemarin saya mulai menginstall layanan berbagi file (file sharing) pada blog ini menggunakan box.net dan dapat diakses pada menu kanan bawah blog ini.
Setelah membuat blog ini yang awalnya bertujuan untuk menampung curahan hati alias curhat namun akhirnya lebih banyak berisi artikel pengadaan barang/jasa, dan setelah membuat forum khusus pengadaan barang/jasa karena kewalahan menjawab puluhan pertanyaan di blog dan email, akhirnya 1 lagi impian saya mulai terwujud, yaitu website khusus Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).
Kendala yang saya alami sebagian besar adalah waktu. Hal ini karena semuanya masih dikerjakan sendiri, mulai dari install aplikasi pada webhosting, mengatur teknis aplikasi, membuat course, sampai membuat soal-soal ujian.
Mudah-mudahan dengan sinergi bersama P3I dan SEAMOLEC nanti bisa membuat aplikasi ini menjadi lebih baik dimasa depan.
Bagi rekan-rekan yang hendak mencoba versi beta dari aplikasi, silakan mengikuti panduan berikut ini.
Pendaftaran
Untuk mendaftar, silakan buka http://pelatihan.pengadaan.org dan anda akan menjumpai tampilan dibawah ini:
Alhamdulillah, di bulan Ramadhan ini selesai juga tahap pertama dari rencana pengembangan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah.
Saya bermimpi, suatu saat ilmu pengadaan akan mudah diperoleh dimana-mana. Untuk belajar menghadapi ujian sertifikasi cukup dengan mengikuti materi melalui tayangan video, diskusi melalui forum, serta ujian dapat dilaksanakan secara jarak jauh dan online.
Untuk mewujudkan impian itu, saya sudah mencoba berbuat secara bertahap, mulai dari membuat forum pengadaan melalui http://forum.pengadaan.org, membuat versi Beta PJJ PBJ di http://pelatihan.pengadaan.org dan sekarang ini mulai membuat video modul-modul pelatihan PBJ yang dimulai dari modul 1 (Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
Modul 1 ini terdiri atas 9 Video karena saya mencoba menjaga panjang setiap video tidak lebih dari 15 menit agar tetap nyaman diunggah melalui youtube.
Silakan menyaksikan video pengantar pengadaan barang/jasa pemerintah berikut ini:
Badai yang senantiasa terjadi, arah yang tidak jelas, lingkungan yang kejam, serta kurangnya mata air merupakan hal-hal yang tergambar apabila mendengar kata “padang pasir.” Kurangnya petunjuk arah serta jalur yang seringkali berubah menjadi salah satu musuh utama dari mereka yang melintasinya.
Kondisi pengadaan barang/jasa saat ini bagaikan padang pasir. Arah yang tidak jelas dan banyak diliputi dengan fatamorgana. Bayangan kekayaan yang tertera disana begitu menggiurkan, sehingga membuat banyak pelintas sampai menabrak rambu-rambu untuk mencapainya. Namun apa boleh buat, sampai disana, hanya dahaga yang sudah menanti. Sayangnya, aturan yang ada, karena diliputi dengan debu justru penuh dengan keraguan dan ketidakjelasan, sehingga menjadi perangkap hukum yang menanti orang-orang yang terjebak di dalamnya. Siapa yang terjebak, bahkan hanya karena ketidaktahuan dapat menjadi mangsa burung nazar nan kejam serta makhluk pemangsa lainnya.
Melihat kenyataan ini dan didukung dengan semangat untuk berbagi, akhirnya saya dan 17 orang rekan ahli pengadaan bersepakat untuk bergerak dan berbuat sesuai kemampuan yang dimiliki agar dapat menciptakan oasis ditengah-tengah kenyataan tersebut.
Dimulai pada diskusi menjelang tengah malam di Badiklat Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Maret 2012, beberapa peserta diklat TOT Peningkatan Kompetensi berkumpul dan menyatukan tekad untuk bersama-sama menyatukan potensi masing-masing dalam berbuat sesuai untuk dunia pengadaan di Indonesia.
Beberapa bentuk wadah dan usulan nama mengemuka, mulai dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, hingga Perkumpulan/Organisasi hingga nama-nama seperti Lembaga Kajian Pengadaan Indonesia (LKPI) dan Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I).
Kami bersepakat, bahwa wadah ini haruslah wadah yang tidak semata mencari profit, serta tidak bertujuan untuk menumpang hidup bagi anggotanya, melainkan menjadi tempat untuk mencurahkan keinginan dan kemampuan seluruh anggota dalam memperbaiki pengadaan di Indonesia. Maka diputuskan membentuk wadah dalam bentuk perkumpulan.
Kalimat sesuai judul adalah kalimat seorang rekan saya yaitu bapak Heldy Yudiyatna melalui status BBM. Kami berdua ditambah beberapa rekan instruktur pengadaan barang/jasa (PBJ) LKPP saat ini sedang mengikuti pelatihan sertifikasi internasional pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh LKPP di Hotel Ibis Kemayoran.
Terus terang, ungkapan itu berlaku juga untuk saya. Bahkan hari senin kemarin (18 Juni 2012) sempat didera sakit kepala dan pusing karena terlalu memaksakan diri untuk belajar.
Ini adalah pelatihan terberat seumur hidup yang pernah saya ikuti. Bukan dari segi fisik, karena kalau dari segi fisik, pelatihan atau On The Job Training (OJT) tahun 1995-1996 yang pernah saya ikuti di NV. Hadji Kalla (saat ini sudah berubah menjadi PT. Hadji Kalla) adalah yang terberat. Salah satu akibatnya adalah saya sampai kena gejala thypus beberapa kali pada pelatihan tersebut.
Beratnya pelatihan internasional adalah dari luasnya materi yang dipelajari berbanding dengan waktu yang disediakan.
Berdasarkan informasi dari penyelenggara, materi yang kami pelajari, berupa 6 Modul pada Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM) yang dikeluarkan oleh International Trade Centre (ITC) normalnya diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, namun kami hanya diberikan waktu 11 (sebelas) hari dan sudah termasuk ujian sertifikasi Internasional selama 2 (dua) hari, sehingga secara umum waktu untuk mempelajari 6 modul adalah 6 hari ditambah 3 hari belajar mandiri.
Ini sama dengan mempelajari materi 1 bulan dalam jangka waktu 1 hari.
Juga sama dengan membaca coursebook ratusan halaman + mengerjakan workbook puluhan halaman + memelototi presentasi puluhan halaman dalam jangka waktu kurang dari 24 jam
Belum lagi membuat rangkuman materi menggunakan MindMap yang kalau dilihat setelah jadi, diprint pakai kertas A3 saja masih belum muat
Akhirnya salah satu aturan yang ditunggu-tunggu keluar juga. Malam ini (15 Mei 2012), situs LKPP menampilkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
Perka ini sangat ditunggu-tunggu, karena organisasi ULP sudah dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 namun Perka LKPP yang mengatur lebih lanjut mengenai ULP, yaitu Perka LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 sehingga banyak aturan di dalamnya bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
Aturan mengenai ULP dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga masih membingungkan sebagian K/L/D/I, misalnya siapa yang berhak membentuk ULP, bagaimana bentuk organisasinya, termasuk siapa yang menetapkan pemenang dalam proses pelelangan, apakah kepala ULP atau Pokja ULP.
Pada Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012, hal-hal tersebut sudah terang benderang dijelaskan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian utama di dalam Perka ini adalah:
Setelah LKPP mengeluarkan Standard Bidding Document (SBD) yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, pada tanggal 31 Mei 2011 Kementerian Pekerjaan Umum juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
Pada awalnya, dokumen PermenPU ini hanya tersedia dalam bentuk hardcopy dan dijual hanya di Kementerian PU dengan harga yang cukup mahal. Saya sendiri membeli dengan harga 500 ribu rupiah. Namun, setelah beberapa lama, versi softcopy sudah tersedia dalam website PU serta sudah dapat diunduh.
PermenPU ini berisi SBD khusus untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi dengan tetap berpedoman pada SBD yang telah dikeluarkan oleh LKPP, sehingga dapat disimpulkan bahwa SBD ini merupakan SBD yang lebih lengkap dibandingkan SBD LKPP untuk pekerjaan konstruksi. SBD ini juga dilengkapi dengan pedoman evaluasi dokumen penawaran sehingga akan mempermudah ULP untuk melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia. Selain itu, juga terdapat contoh berita acara yang dibutuhkan dalam proses pelelangan.
Dari sisi penyedia juga akan dimudahkan karena akan memahami hal-hal apa saja yang dievaluasi dalam sebuah proses pelelangan.
Satu yang mengganjal adalah, format yang ada pada web Pekerjaan Umum masih berbentuk PDF sehingga mempersulit ULP/Panitia untuk menyusun dokumen karena harus mengubah terlebih dahulu ke dalam format word.
Untuk mempermudah ULP/Panitia Pengadaan, silakan mengunduh SBD menurut PermenPU Nomor 7 Tahun 2011 dalam bentuk Word berikut ini:
Awal tahun 2012 beberapa orang datang langsung berdiskusi atau bertanya melalui telepon tentang Pengadaan Barng/Jasa khususnya mengenai pelaksanaan kontrak.
Sebagian isi diskusi adalah menanyakan pekerjaan yang dilaksanakan akhir tahun 2011 namun hingga tahun 2012 masih belum selesai. Ada yang bertanya bagaimana cara pemutusan kontrak, ada yang bertanya kok bisa terjadi padahal penawaran penyedia barang/jasa pada saat pelelangan bagus-bagus, ada juga yang bingung bagaimana membayarnya padahal batas akhir pembayaran hanya sampai 31 Desember.
Setelah diteliti lebih dalam, sebagian besar terjadi karena ketidaktahuan dan kurangnya kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Penyebabnya, sebagian besar menjadi PPK bukan karena memang pantas menjadi PPK, melainkan karena menduduki jabatan eselon tertentu.
Sayangnya, banyak yang lupa, bahwa tanggung jawab PPK di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 amat berat.
Pengadaan Barang/Jasa | Khalid Mustafa | 
18 March 2013 05:49 | 
Comments (4) 
Badai yang senantiasa terjadi, arah yang tidak jelas, lingkungan yang kejam, serta kurangnya mata air merupakan hal-hal yang tergambar apabila mendengar kata “padang pasir.” Kurangnya petunjuk arah serta jalur yang seringkali berubah menjadi salah satu musuh utama dari mereka yang melintasinya.
Kalimat sesuai judul adalah kalimat seorang rekan saya yaitu bapak 
Akhirnya salah satu aturan yang ditunggu-tunggu keluar juga. Malam ini (15 Mei 2012), situs LKPP menampilkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
Setelah LKPP mengeluarkan Standard Bidding Document (SBD) yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, pada tanggal 31 Mei 2011 Kementerian Pekerjaan Umum juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
