Posts tagged: perka lkpp 13/2013

Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang PBJ di Desa

Logo LKPP  Salah satu pertanyaan yang sering diajukan dalam kelas yang saya bawakan adalah “bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa?” Hal ini muncul karena anggaran di desa muncul dalam anggaran sendiri yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya hanya mengatur pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akhir-akhir ini, nilai APBDes mengalami peningkatan secara signifikan, melalui berbagai program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatakan kesejahteraan desa, termasuk melalui program yang dibiayai dari APBN dan APBD.

Nilai pengadaan di desa yang dahulu hanya berada pada nilai Jutaan, mulai merangkak naik menjadi puluhan hingga ratusan juta. Seiring dengan semakin besarnya nilai pengadaan, maka pertanyaan mengenai metode pengadaan dan metode pemilihan penyedia barang/jasa mulai mengemuka. Apakah harus di lelangkan? Kalau dilelang, apakah harus ada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di masing-masing desa, sedangkan jumlah SDM yang ada masih sangat terbatas?

Untuk menjawab hal tersebut, maka pada bulan November 2013, LKPP mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Beberapa isu utama yang ada dalam Perka ini adalah:

Read more »

WordPress Theme Design