Random Post: Pelatihan PBJ LPKN
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Aturan Turunan dari Perpres 16 Tahun 2018

    March 20th, 2018

    Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu semangat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah penyederhanan regulasi serta hanya memuat norma saja.

    Hal inilah yang menyebabkan jumlah pasal pada Perpres 16/2018 berkurang jauh dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya.

    Namun, hal ini juga yang menyebabkan aturan turunan dari Perpres 16/2018 menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya.

    Daftar aturan turunan yang wajib ditetapkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Perpres 16/2018 diundangkan adalah:

    1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP)
      1. Jenis dan Uraian Barang/Jasa;
      2. Agen Pengadaan;
      3. Perencanaan Pengadaan;
      4. Konsolidasi Pengadaan;
      5. Persiapan dan Pelaksanaan Swakelola;
      6. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia;
      7. Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
      8. Metode Pemilihan Penyedia;
      9. Metode Evaluasi Penawaran;
      10. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
      11. Kualifikasi Penyedia;
      12. Jadwal Pemilihan Penyedia;
      13. Dokumen Pemilihan Penyedia;
      14. Pelaksanaan Pemilihan melalui Penyedia;
      15. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
      16. Pengecualian;
      17. Tender/Seleksi Internasional;
      18. Katalog Elektronik dan/atau E-Purchasing;
      19. Sumber Daya Manusia;
      20. Kelembagaan;
      21. Sanksi;
      22. Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional;
      23. Layanan Penyelesaian Sengketa; dan
      24. Pengembangan Sistem dan Kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa
    2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
      1. Bentuk Kontrak dan Dokumen Pendukung Kontrak; dan
      2. Pemberian Kesempatan Kepada Penyedia untuk Menyelesaikan Pekerjaan.
    3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
      1. Dokumen Pendukung Kontrak.
    4. Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu)
      1. Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
    5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)
      1. Pelaksanaan Penelitian.

    Total aturan turunan yang harus disusun setelah Perpres 16/2018 diundangkan adalah 29 peraturan.

    Siap untuk belajar lagi?

     


    Bahan Tayang Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

    March 17th, 2018

    Materi ini disusun berdasarkan Slide Sosialisasi Perpres 16/2018 dari LKPP yang telah dipaparkan pada tanggal 15 Maret 2018 oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.


    Pendidikan, Keahlian, dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi

    August 19th, 2015

    “Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Muda, Pendidikan Minimal S1 Arsitektur, Pengalaman minimal 5 (lima) tahun.”

    Kalimat seperti ini sering muncul pada berbagai pengumuman maupun dokumen pengadaan untuk pekerjaan konstruksi. Belum lagi jumlah SKA dan SKT yang sangat banyak serta tidak rasional.

    Tulisan kali ini akan menyoroti mengenai kaitan antara Pendidikan, Keahlian dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu persyaratan penyedia barang/jasa adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam penjelasan pasal ini, tertulis bahwa yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi.

    Hal ini berarti persyaratan kualifikasi yang diminta untuk pekerjaan yang berkaitan dengan Pekerjaan Konstruksi tetap harus memperhatikan dan berpedoman kepada peraturan di bidang Jasa Konstruksi, yang salah satunya adalah Peraturan Menteri PU (PermenPU).

    Read the rest of this entry »


    3 Hal Penyebab Menjadi Terpidana PBJ

    March 21st, 2015

    PenjaraSudah lama tidak meninggalkan jejak pada blog ini dengan segudang alasan “klasik.” Salah satunya adalah “sibuk” 🙂

    Namun, saat sedang menunggu jemputan di Bandara menuju ke Makassar, tiba-tiba ada keinginan untuk menulis beberapa hal yang ada di dalam kepala ini, salah satunya adalah pengalaman menjadi beberapa kali pemberi keterangan ahli di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    Dalam berbagai berita acara yang saya dalami dan diskusi selama proses pemeriksaan serta peradilan, bisa saya simpulkan bahwa ada 3 hal yang menjadi penyebab seseorang tersandung pada Tipikor khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

    3 hal itu adalah:

    1. Jahat
    2. Terpenjara Perintah Atasan
    3. Tidak Tahu

    Dibawah ini adalah ulasannya:

    Read the rest of this entry »


    Softcopy Konsolidasi Perubahan Ke 4 Perpres 54/2010

    March 4th, 2015

    Buku Konsolidasi

    Silakan klik pada gambar atau pada link Buku Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya untuk mengunduh buku ini.

     

     


    Juknis Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menggunakan Aplikasi SPSE

    February 5th, 2015

    Sejak diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010, maka pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah belum sesuainya antara aplikasi SPSE yang ada saat ini (SPSE Versi 3.5) dengan peraturan tersebut. Beberapa hal yang menjadi ganjalan adalah:

    1. Ketentuan lelang tidak gagal apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3
    2. Ketentuan tidak adanya sanggahan prakualifikasi
    3. Ketentuan Seleksi Sederhana menggunakan Pascakualifikasi
    4. Ketentuan bahwa e-purchasing dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau PPK

    Sehubungan dengan hal tersebut, maka LKPP pada tanggal 4 Februari 2015 telah mengeluarkan surat nomor 311/D-II.3/02/2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menggunakan Aplikasi SPSE yang ditujukan kepada Pada Kepala LPSE.

    Surat Juknis Perpres 4/2015

     

    Silakan mengunduh file tersebut dari tautan Petunjuk Teknis (Juknis) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 melalui Aplikasi SPSE

     


    Majalah Kredibel Edisi ke 5

    January 9th, 2015

    Sampul Majalah Kredibel Edisi 5

     

    Slakan klik pada gambar untuk mengunduh majalah tersebut.

    Tulisan saya yang berjudul “Pengaturan Pengadaan Untuk Papua: Bagaimana Sebaiknya?” juga dapat dibaca pada halaman 35.

    Edisi sebelumnya dapat diunduh pada tautan dibawah ini:

    1. Majalah Kredibel Edisi 1
    2. Majalah Kredibel Edisi 2
    3. Majalah Kredibel Edisi 3
    4. Majalah Kredibel Edisi 4

     


    Panduan Pembelajaran dan Ujian PJJ PBJ

    August 6th, 2012

    Setelah sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari cara mendaftar pada versi beta Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), maka pada tulisan ini kita akan membahas cara untuk mulai mempelajari materi-materi yang ada di dalam web tersebut serta cara untuk mengikuti ujian secara online.

    Tahap pertama adalah membuka laman PJJ PBJ melalui tautan http://pelatihan.pengadaan.org, kemudian login menggunakan user dan password yang sudah dibuat dan dibahas sebelumnya pada kolom sebelah kanan.

    Tampilan Awal PJJ PBJ

    Read the rest of this entry »


    Panduan Pendaftaran Versi Beta PJJ PBJ

    August 6th, 2012

    Setelah membuat blog ini yang awalnya bertujuan untuk menampung curahan hati alias curhat namun akhirnya lebih banyak berisi artikel pengadaan barang/jasa, dan setelah membuat forum khusus pengadaan barang/jasa karena kewalahan menjawab puluhan pertanyaan di blog dan email, akhirnya 1 lagi impian saya mulai terwujud, yaitu website khusus Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).

    Kendala yang saya alami sebagian besar adalah waktu. Hal ini karena semuanya masih dikerjakan sendiri, mulai dari install aplikasi pada webhosting, mengatur teknis aplikasi, membuat course, sampai membuat soal-soal ujian.

    Mudah-mudahan dengan sinergi bersama P3I dan SEAMOLEC nanti bisa membuat aplikasi ini menjadi lebih baik dimasa depan.

    Bagi rekan-rekan yang hendak mencoba versi beta dari aplikasi, silakan mengikuti panduan berikut ini.

    Pendaftaran

    Untuk mendaftar, silakan buka http://pelatihan.pengadaan.org dan anda akan menjumpai tampilan dibawah ini:

    Tampilan awal PJJ PBJ

    Read the rest of this entry »


    Majalah Kredibel Edisi 2

    June 25th, 2012

    Silakan klik pada gambar untuk mengunduh majalah ini. Sekilas info, tulisan saya yang berjudul “PPK Tidak Sekedar Tanda Tangan Kontrak” ada pada halaman 40 (narsis dot com…hehehe)