Posts tagged: pengadaan barang dan jasa

Pendidikan, Keahlian, dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi

“Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Muda, Pendidikan Minimal S1 Arsitektur, Pengalaman minimal 5 (lima) tahun.”

Kalimat seperti ini sering muncul pada berbagai pengumuman maupun dokumen pengadaan untuk pekerjaan konstruksi. Belum lagi jumlah SKA dan SKT yang sangat banyak serta tidak rasional.

Tulisan kali ini akan menyoroti mengenai kaitan antara Pendidikan, Keahlian dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu persyaratan penyedia barang/jasa adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam penjelasan pasal ini, tertulis bahwa yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi.

Hal ini berarti persyaratan kualifikasi yang diminta untuk pekerjaan yang berkaitan dengan Pekerjaan Konstruksi tetap harus memperhatikan dan berpedoman kepada peraturan di bidang Jasa Konstruksi, yang salah satunya adalah Peraturan Menteri PU (PermenPU).

Read more »

3 Hal Penyebab Menjadi Terpidana PBJ

PenjaraSudah lama tidak meninggalkan jejak pada blog ini dengan segudang alasan “klasik.” Salah satunya adalah “sibuk” :)

Namun, saat sedang menunggu jemputan di Bandara menuju ke Makassar, tiba-tiba ada keinginan untuk menulis beberapa hal yang ada di dalam kepala ini, salah satunya adalah pengalaman menjadi beberapa kali pemberi keterangan ahli di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam berbagai berita acara yang saya dalami dan diskusi selama proses pemeriksaan serta peradilan, bisa saya simpulkan bahwa ada 3 hal yang menjadi penyebab seseorang tersandung pada Tipikor khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

3 hal itu adalah:

  1. Jahat
  2. Terpenjara Perintah Atasan
  3. Tidak Tahu

Dibawah ini adalah ulasannya:

Read more »

Softcopy Konsolidasi Perubahan Ke 4 Perpres 54/2010

Buku Konsolidasi

Silakan klik pada gambar atau pada link Buku Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya untuk mengunduh buku ini.

 

 

Juknis Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menggunakan Aplikasi SPSE

Sejak diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010, maka pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah belum sesuainya antara aplikasi SPSE yang ada saat ini (SPSE Versi 3.5) dengan peraturan tersebut. Beberapa hal yang menjadi ganjalan adalah:

  1. Ketentuan lelang tidak gagal apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3
  2. Ketentuan tidak adanya sanggahan prakualifikasi
  3. Ketentuan Seleksi Sederhana menggunakan Pascakualifikasi
  4. Ketentuan bahwa e-purchasing dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau PPK

Sehubungan dengan hal tersebut, maka LKPP pada tanggal 4 Februari 2015 telah mengeluarkan surat nomor 311/D-II.3/02/2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menggunakan Aplikasi SPSE yang ditujukan kepada Pada Kepala LPSE.

Surat Juknis Perpres 4/2015

 

Silakan mengunduh file tersebut dari tautan Petunjuk Teknis (Juknis) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 melalui Aplikasi SPSE

 

Majalah Kredibel Edisi ke 5

Sampul Majalah Kredibel Edisi 5

 

Slakan klik pada gambar untuk mengunduh majalah tersebut.

Tulisan saya yang berjudul “Pengaturan Pengadaan Untuk Papua: Bagaimana Sebaiknya?” juga dapat dibaca pada halaman 35.

Edisi sebelumnya dapat diunduh pada tautan dibawah ini:

  1. Majalah Kredibel Edisi 1
  2. Majalah Kredibel Edisi 2
  3. Majalah Kredibel Edisi 3
  4. Majalah Kredibel Edisi 4

 

Panduan Pembelajaran dan Ujian PJJ PBJ

Setelah sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari cara mendaftar pada versi beta Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), maka pada tulisan ini kita akan membahas cara untuk mulai mempelajari materi-materi yang ada di dalam web tersebut serta cara untuk mengikuti ujian secara online.

Tahap pertama adalah membuka laman PJJ PBJ melalui tautan http://pelatihan.pengadaan.org, kemudian login menggunakan user dan password yang sudah dibuat dan dibahas sebelumnya pada kolom sebelah kanan.

Tampilan Awal PJJ PBJ

Read more »

Panduan Pendaftaran Versi Beta PJJ PBJ

Setelah membuat blog ini yang awalnya bertujuan untuk menampung curahan hati alias curhat namun akhirnya lebih banyak berisi artikel pengadaan barang/jasa, dan setelah membuat forum khusus pengadaan barang/jasa karena kewalahan menjawab puluhan pertanyaan di blog dan email, akhirnya 1 lagi impian saya mulai terwujud, yaitu website khusus Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).

Kendala yang saya alami sebagian besar adalah waktu. Hal ini karena semuanya masih dikerjakan sendiri, mulai dari install aplikasi pada webhosting, mengatur teknis aplikasi, membuat course, sampai membuat soal-soal ujian.

Mudah-mudahan dengan sinergi bersama P3I dan SEAMOLEC nanti bisa membuat aplikasi ini menjadi lebih baik dimasa depan.

Bagi rekan-rekan yang hendak mencoba versi beta dari aplikasi, silakan mengikuti panduan berikut ini.

Pendaftaran

Untuk mendaftar, silakan buka http://pelatihan.pengadaan.org dan anda akan menjumpai tampilan dibawah ini:

Tampilan awal PJJ PBJ

Read more »

Majalah Kredibel Edisi 2

Silakan klik pada gambar untuk mengunduh majalah ini. Sekilas info, tulisan saya yang berjudul “PPK Tidak Sekedar Tanda Tangan Kontrak” ada pada halaman 40 (narsis dot com…hehehe)

 

 

Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP

Akhirnya salah satu aturan yang ditunggu-tunggu keluar juga. Malam ini (15 Mei 2012), situs LKPP menampilkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

Perka ini sangat ditunggu-tunggu, karena organisasi ULP sudah dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 namun Perka LKPP yang mengatur lebih lanjut mengenai ULP, yaitu Perka LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 sehingga banyak aturan di dalamnya bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Aturan mengenai ULP dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga masih membingungkan sebagian K/L/D/I, misalnya siapa yang berhak membentuk ULP, bagaimana bentuk organisasinya, termasuk siapa yang menetapkan pemenang dalam proses pelelangan, apakah kepala ULP atau Pokja ULP.

Pada Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012, hal-hal tersebut sudah terang benderang dijelaskan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama di dalam Perka ini adalah:

Read more »

Pelatihan PBJ oleh PPM-PI pada bulan Mei – Juli 2012

Read more »

WordPress Themes