Hari ini, 3 Maret 2010, bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Pendidikan Nasional, Sawangan; Menteri Pendidikan Nasional, bapak Muhammad Nuh menyampaikan sebuah statemen yang sangat membahagiakan, yaitu meminta kepada rektor-rektor Perguruan Tinggi agar dapat menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sejajar dengan NIM yang saat ini sudah ada.
Hal ini bertujuan agar data peserta didik dapat terlacak hingga sampai Perguruan Tinggi.
Statemen ini seperti air yang sejuk di tengah dahaga NISN sejak “tidak bertuan” dan “tidak diperhatikan” mulai tahun 2008.
NISN adalah bagian dari program Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dirintis sejak tahun 2006 oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN), serta sempat mengalami pasang surut di dalam pengelolaannya.
Masih lekat di ingatan saya sewaktu berdiskusi pada awal tahun 2006 mengenai program NISN. Amat banyak suara-suara “sumbang” dan miring yang beranggapan bahwa program ini hanyalah sekedar program mimpi. Bagaimana mungkin mendata ulang seluruh siswa di Indonesia ? Juga apa mungkin membangun sebuah database raksasa yang melingkupi puluhan juta siswa ?
Read more »
Minggu ini pemberitaan mengenai program Dapodik atau Data Pokok Pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sayangnya, peningkatannya ke arah yang kurang baik.
Minggu ini saja ada 2 email yang masuk ke mailbox saya, 1 email dari rekan Suyana sebagai penanggung jawab Dapodik Wilayah Maluku dan Papua, dan 1 lagi justru datang dari Pak Gatot, Direktur SEAMOLEC yang merupakan penggagas program Dapodik ini.
Tapi, sebelum rekan-rekan membaca lebih jauh, saya menyarankan untuk membaca 2 laman dibawah ini sebagai dasar berpikir.
- Dapodik, apakah hanya sebuah program mimpi ?
- NISN, melanggar “privacy” orang lain ?
Read more »
(Oleh: Gatot Hari Priowirjanto, Bondan S Prakoso, Adi Nuryanto, dan Khalid Mustafa)
Makalah ini disampaikan pada e-Indonesia Initiative 2008 (eII2008)-Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia,21-23 Mei 2008, Jakarta
Abstrak
Untuk membangun program perencanaan pendidikan yang valid, terukur dan berkesinambungan diperlukan data-data pendukung yang lengkap, valid, akuntabel, dan terbarukan (up to date). Berdasarkan pada kebutuhan tersebut, Biro Perencanaan Setjen Depdiknas membangun sistem pendataan terbaru dalam skala mikro secara terpusat, daring (online) dan waktu-nyata (real time) yang disebut dengan Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Untuk mendukung sistem Dapodik tersebut, Biro Perencanaan Setjen Depdiknas juga membangun sistem jaringan pendidikan skala nasional yang disebut dengan Jardiknas (Jejaring Pendidikan Nasional). Dapodik mengelolai: data sekolah, data siswa,dan data guru/ karyawan. Untuk menjaga validitas data pokok pendidikan tersebut maka diterapkan sistem penomoran khusus sebagai identitas tunggal (Single Identity Number) yang bersifat unik, relatif tahan terhadap perubahan, dan berlaku seumur hidup untuk setiap entitas data yang diolah (sekolah, siswa, dan guru/karyawan). Sistem Dapodik berbasis open source menggunakan database secara terpusat dan aplikasi pengelolaan data yang berbasis web. Aplikasi tersebut dapat diakses secara daring dalam batasan dan tingkatan hak akses tertentu oleh Dinas Pendidikan propinsi/kota/kabupaten, melalui infrastruktur Jardiknas atau koneksi internet. Dalam perkembangannya, sistem Dapodik yang mulai diterapkan sejak bulan September 2006 lalu hingga saat ini telah mengumpulkan dan mengelola data sebesar 41 juta siswa, 240 ribu sekolah dan 2.7 juta guru/karyawan dalam rentang waktu kurang dari 2 (dua) tahun.
Read more »
Pukul 11.02 hari ini (tanggal 22 Februari 2008), sebuah sms masuk ke HP saya dari Pak Bondan dengan bunyi “Data NISN sudah berkepala 4.”
Segera saya membuka web site NISN dan langsung melihat pada rekap data, dan benar tertulis “Total siswa yang terdaftar pada 22/02/2008 pk 11:09:12 = 40.084.073 orang”
Read more »
Pada tulisan kali ini, saya akan mencoba mengangkat sebuah program dari PKLN lagi, yang walaupun tidak separah Jardiknas, tapi ronrongan untuk mengalihkan ke unit lain dengan alasan “Tupoksi” juga deras dilakukan.
Latar Belakang
Kepada pembaca, saya mencoba menantang nih, silakan anda bertanya kepada pejabat Departemen Pendidikan Nasional manapun yang ditemui, baik tingkatan Pusat maupun propinsi (kalau kabupaten/kota sih relatif berdasarkan luas wilayah dan kepadatan penduduk…). Pertanyaannya sederhana dan hanya terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu:
Read more »
Tags: balitbang, dapodik, data, depdiknas, dinas, jardiknas, kemendiknas, khalid mustafa, nisn, npsn, pendataan, Pendidikan, psp, statistik
Pendidikan | Khalid Mustafa | 
12 January 2008 00:42 | 
Comments (30)
