RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Bahan Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

    March 28th, 2018

    Bahan tayang Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan pada acara Sosialisasi Perpres 16/2018 oleh LKPP tanggal 27 April 2018 di Epicentrum Walk

     


     

    Bahan ini dapat diunduh melalui tautan Bahan Tayang Sosialisasi Perpres 16/2018

    Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dapat diunduh juga melalui tautan ini.


    Perpres Nomor 16 Tahun 2018

    March 26th, 2018

     

    Silakan mengunduh Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui tautan ini

     


    Aturan Turunan dari Perpres 16 Tahun 2018

    March 20th, 2018

    Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu semangat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah penyederhanan regulasi serta hanya memuat norma saja.

    Hal inilah yang menyebabkan jumlah pasal pada Perpres 16/2018 berkurang jauh dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya.

    Namun, hal ini juga yang menyebabkan aturan turunan dari Perpres 16/2018 menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya.

    Daftar aturan turunan yang wajib ditetapkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Perpres 16/2018 diundangkan adalah:

    1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP)
      1. Jenis dan Uraian Barang/Jasa;
      2. Agen Pengadaan;
      3. Perencanaan Pengadaan;
      4. Konsolidasi Pengadaan;
      5. Persiapan dan Pelaksanaan Swakelola;
      6. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia;
      7. Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
      8. Metode Pemilihan Penyedia;
      9. Metode Evaluasi Penawaran;
      10. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
      11. Kualifikasi Penyedia;
      12. Jadwal Pemilihan Penyedia;
      13. Dokumen Pemilihan Penyedia;
      14. Pelaksanaan Pemilihan melalui Penyedia;
      15. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
      16. Pengecualian;
      17. Tender/Seleksi Internasional;
      18. Katalog Elektronik dan/atau E-Purchasing;
      19. Sumber Daya Manusia;
      20. Kelembagaan;
      21. Sanksi;
      22. Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional;
      23. Layanan Penyelesaian Sengketa; dan
      24. Pengembangan Sistem dan Kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa
    2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
      1. Bentuk Kontrak dan Dokumen Pendukung Kontrak; dan
      2. Pemberian Kesempatan Kepada Penyedia untuk Menyelesaikan Pekerjaan.
    3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
      1. Dokumen Pendukung Kontrak.
    4. Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu)
      1. Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
    5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)
      1. Pelaksanaan Penelitian.

    Total aturan turunan yang harus disusun setelah Perpres 16/2018 diundangkan adalah 29 peraturan.

    Siap untuk belajar lagi?

     


    Bahan Tayang Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

    March 17th, 2018

    Materi ini disusun berdasarkan Slide Sosialisasi Perpres 16/2018 dari LKPP yang telah dipaparkan pada tanggal 15 Maret 2018 oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.


    Silakan menggunakan SPSE 4.2, asal …

    January 16th, 2018

    Setelah 5 bulan dari tulisan terakhir saya yang menyoroti SPSE Versi 4 yang dapat diakses melalui tautan http://www.khalidmustafa.info/2017/08/14/hati-hati-menggunakan-spse-versi-4.php , hari ini saya mencoba mengakses SPSE Versi 4.2 yang merupakan SPSE terbaru dari LKPP (Versi 4.2u20171229).

    SPSE yang saya akses merupakan versi latihan sehingga bisa saja berbeda dan telah diperbaiki pada versi Produksi (Production) yang terpasang di LPSE.

    Begitu mengakses, memang terlihat kemudahan disana-sini. Nama paket yang sudah terhubung langsung dengan SIRUP, penyusunan persyaratan yang hanya tinggal mengisi saja, dan lain-lain.

    Namun, karena sudah pernah menulis mengenai permasalahan yang ada pada SPSE Versi 4, saya langsung mengarah ke Bab Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada SPSE Versi 4.2 ini dan rupanya…

    Read the rest of this entry »


    Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    August 17th, 2017


    Hati-Hati Menggunakan SPSE Versi 4

    August 14th, 2017

    Salah satu anjuran yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa akhir-akhir ini adalah anjuran untuk melakukan migrasi dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3 menjadi SPSE Versi 4.

    Salah satu keunggulan SPSE Versi 4 dibandingkan dengan SPSE Versi 3 adalah pembuatan dokumen pemilihan tidak lagi dilakukan oleh Pokja ULP, melainkan langsung terintegrasi dalam sistem sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan Dokumen Pengadaan oleh Pokja.

    Namun, pengalaman penulis setelah berdiskusi dengan beberapa Pokja ULP, penyedia barang/jasa yang ikut pada LPSE yang sudah menerapkan SPSE versi 4, serta terjun langsung menjadi penyedia pada SPSE yang sudah menerapkan Versi 4, justru versi ini menyimpan beberapa permasalahan yang bisa menjadi “bom waktu” apabila tidak diperbaiki lebih lanjut.

    Read the rest of this entry »


    Portal Pengadaan Indonesia

    June 22nd, 2015

    Large-IconSejak pertama kali bergelut dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, kesulitan yang sering saya hadapi adalah sulitnya mengakses informasi tentang pengadaan itu sendiri. Tulisan-tulisan tentang pengadaan amat berpencar di berbagai blog maupun situs pribadi. Kumpulan aturan hukum khusus pengadaan bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami.

    Setelah keluar dari PNS dan mempunyai perusahaan sendiri serta turut serta dalam berbagai pelelangan, kesulitan semakin bertambah dengan mencari informasi lelang yang sesuai dengan kebutuhan. LPSE yang berjumlah ratusan menjadi tantangan tersendiri untuk mencari paket lelang.

    Sejak itulah muncul keinginan dalam diri untuk membuat sebuah portal pengadaan yang berisi segala hal yang berkaitan dengan pengadaan. Mulai dari informasi pengadaan/tender terbaru, forum, berita dan artikel, info pelatihan, toko yang menjual pernak-pernik pengadaan, katalog harga untuk memudahkan mencari HPS, hingga jasa konsultansi dalam bidang pengadaan.

    Untuk langsung membuat portal, tentu sangat berat, sehingga saya mencoba untuk membuat secara terpisah. Info pengadaan dimulai dengan aplikasi smslelang.com, forum pengadaan diwujudkan dalam bentuk forum.pengadaan.org, berita dan artikel numpang di blog pribadi ini (padahal awalnya hanya untuk narsis saja, malah jadi blog yang serius), dan pelatihan muncul di pelatihan.pengadaan.org.

    Akhirnya, pada tanggal 17 Juni 2015 sebagian impian ini terwujud dengan hadirnya portal pengadaan Indonesia melalui laman:

    www.pengadaan.id

    Beberapa fitur yang ada pada portal ini adalah:

    Read the rest of this entry »


    Majalah Kredibel Edisi ke 5

    January 9th, 2015

    Sampul Majalah Kredibel Edisi 5

     

    Slakan klik pada gambar untuk mengunduh majalah tersebut.

    Tulisan saya yang berjudul “Pengaturan Pengadaan Untuk Papua: Bagaimana Sebaiknya?” juga dapat dibaca pada halaman 35.

    Edisi sebelumnya dapat diunduh pada tautan dibawah ini:

    1. Majalah Kredibel Edisi 1
    2. Majalah Kredibel Edisi 2
    3. Majalah Kredibel Edisi 3
    4. Majalah Kredibel Edisi 4

     


    Perpres No. 172/2014 tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010

    December 6th, 2014

    Logo_Presiden_RI“Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri.”

    Istilah ini sepertinya tepat disampaikan untuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    Tepat 1 Desember 2014, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Sebenarnya saat mendengar informasi perubahan ini, saya mengharapkan perubahan yang cukup besar dan mendalam, khususnya terhadap beberapa pasal-pasal yang masih multitafsir serta perluasan terhadap ketentuan pengadaan secara elektronik.
    Hal ini karena dalam beberapa kali kesempatan, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan keinginannya untuk merombak sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Namun hal ini rupanya masih belum termuat pada Perubahan Ketiga Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ini. Perubahan hanya terdapat pada 1 (satu) ayat saja, yang merupakan penambahan kriteria untuk penunjukan langsung.

    Penambahan ini berupa sisipan  satu huruf, yaitu Huruf d.1. pada Pasal 38 ayat (5), yaitu kalimat “Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan.”

    Memang di lapangan pengadaan benih ini sering menjadi kendala, yaitu proses lelang yang memerlukan waktu sedangkan penanaman benih amat bergantung pada musim serta waktu tanam yang sudah teratur. Kegagalan lelang dapat menyebabkan mundurnya penanaman benih yang dapat mengakibatkan gagal panen serta berkurangnya hasil tanam dari petani.

    Informasi mengenai ini dapat dibaca pada tautan: http://www.republika.co.id/berita/koran/financial/14/11/18/nf7wpz20-pengadaan-benih-melalui-penunjukkan-langsung

    Sepertinya masih harus menunggu beberapa waktu lagi untuk memperoleh peraturan baru yang lebih komprehensif serta lebih mengarah kepada pengadaan secara elektronik.

    Bagi yang membutuhkan Perpres tersebut silakan klik pada tautan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014