Random Post: Pelatihan PBJ PPM-PI
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Video: Pemberian Keterangan Ahli Kasus Printer dan Scanner 3D

    June 19th, 2016

     

    Video ini diambil pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada sidang pemeriksaan ahli kasus Pengadaan Printer dan Scanner 3D Provinsi DKI Jakarta TA. 2013-2014 dengan tersangka Alex Usman.

     

     


    Gagal Paham Perbedaan Perpanjangan dengan Pemberian Kesempatan

    December 23rd, 2015

    kontrakSalah satu topik terhangat akhir tahun anggaran yang sering dikonsultasikan adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan khususnya manajemen kontrak. Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, seluruh pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Oleh sebab itu, bulan Desember adalah bulan paling sibuk bagi beberapa Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang masih berkutat dengan strategi “menghabiskan anggaran.”

    Permasalahan yang paling sering terjadi adalah apabila hingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, pekerjaan masih belum selesai. Atau, terjadi sesuatu yang menyebabkan jadwal pelaksanaan pekerjaan menjadi tertunda. Apa yang harus dilakukan? Apakah kontrak diperpanjang? Apakah penyedia dikenakan denda keterlambatan? Apakah bisa diberikan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender sesuai ketentuan Pasal 93?

    Disinilah gagal paham itu mulai terjadi.

    Ada yang menyarankan, apabila hingga akhir kontrak, pelaksanaan pekerjaan belum selesai, maka diberi kesempatan memperpanjang waktu kontrak namun dikenakan denda keterlambatan.

    Disini kadang saya merasa pusing…

    Apa yang dimaksud dengan memperpanjang waktu kontrak itu? Apakah memperpanjang masa kontrak atau memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan?

    Kalau yang dimaksud adalah memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan, kok malah didenda? Bukankan kalau waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang, itu berarti target penyelesaian juga sudah mundur? Tidak mungkin penyedia dikenakan denda sedangkan tenggat waktunya juga sudah dimundurkan. Kalau saya yang jadi panitia, akan saya gugat PPK-nya kalau dikenakan denda.

    Untuk mencegah gagal paham ini, mari kita bahas hal-hal berikut ini.

    Masa Kontrak dan Masa Pelaksanaan Pekerjaan.

    Kalau PPK jeli dalam melihat Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), perbedaan antara Masa Konstrak dengan Masa Pelaksanaan Pekerjaan sudah tertuang secara jelas.

    Masa kontrak dimulai sejak penandatanganan kontrak hingga selesainya masa pemeliharaan (FHO). Hal ini bertujuan agar para pihak yang menandatangani kontrak masih terikat secara perdata selama kontrak tersebut masih berlaku. Apabila penyedia tidak melaksanakan pemeliharaan pekerjaan, maka penyedia tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

    Masa Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima pertama pekerjaan (PHO). Masa pelaksanaan pekerjaan inilah yang menjadi dasar perhitungan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam hari kalender serta dasar untuk mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa.

    Tulisan yang membahas hal ini dapat dibaca pada tautan:

    http://www.khalidmustafa.info/2013/12/09/masa-kontrak-vs-masa-pelaksanaan-pekerjaan.php

    Perpanjangan Kontrak atau Pemberian Kesempatan 50 Hari

    Permasalahan berikut yang sering menyebabkan gagal paham adalah membedakan antara perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender setelah berahirnya pelaksanaan pekerjaan. Ini akan dikaitkan dengan masa kontrak dan masa pelaksanaan pekerjaan, khususnya apakah dilakukan adendum kontrak atau tidak.

    Perpanjangan Kontrak memiliki 2 pengertian, apakah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atau Perpanjangan Masa Kontrak. Hal ini amat penting karena keduanya amat berbeda.

    Berdasarkan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal:

    1. pekerjaan tambah;
    2. perubahan desain;
    3. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
    4. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
    5. keadaan kahar.

    Apabila jadwal pelaksanaan pekerjaan diperpanjang atau masa pelaksanaan pekerjaan diperpanjang, maka perlu dilakukan adendum kontrak. Yang diadendum minimal 2 hal, yaitu Masa Pelaksanaan Pekerjaan dan Masa Kontrak.

    Tentu saja, kalau masa pelaksanaan pekerjaan yang diperpanjang, maka penyedia barang/jasa tidak dapat dikenakan sanksi dengan alasan terlambat. Khan waktunya sudah diperpanjang, kok bisa dinyatakan terlambat. Orang-orang inilah yang menurut saya gagal mikir…

    Trus…bagaimana dengan kesempatan 50 hari sesuai Perpres?

    Kata 50 (lima puluh) hari hanya ada pada Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Judul pasal 93 juga bukan mengenai Peubahan Kontrak, melainkan Pemutusan Kontrak. Jadi, tidak ada kaitan antara penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu 50 hari.

    Pasal 93 Ayat 1  yang digabungkan dengan a1 dan a2 bertuliskan: PPK DAPAT memutuskan kontrak secara sepihak apabila:

    • berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
    • setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

    Mari kita lihat butir-butir penting pada pasal tersebut:

    1. Pasal 93 tidak mengatur tentang adendum/perubahan kontrak, melainkan mengatur tentang pemutusan kontrak. Jadi tidak ada kaitannya antara pemberian kesempatan 50 hari kalender dengan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan
    2. Pada Pasal 93 Ayat 1 tertulis PPK DAPAT memutuskan kontrak. Hal ini berarti, pemutusan kontrak merupakan wewenang penuh dari PPK. Tidak ada batasan bahwa apabila setelah diberikan kesempatan 50 hari penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan kemudian PPK wajib memutuskan kontrak. Lebih dari 50 hari juga bisa saja selama PPK mampu mempertanggungjawabkan keputusannya.
    3. Pemberian kesempatan 50 hari itu bukan berdasarkan permintaan dari penyedia barang/jasa, melainkan dari hasil penelitian PPK. PPK dapat meminta bantuan tim peneliti pelaksana kontrak untuk memberikan saran atau rekomendasi yang menjadi dasar tindakan PPK selanjutnya.
    4. Pemberian kesempatan selama 50 hari hanya diberikan apabila berdasarkan penelitian PPK, PPK yakin penyedia mampu menyelesaian keseluruhan pekerjaan, bukan sebagian pekerjaan. Apabila menurut penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak.
    5. Pemberian kesempatan 50 hari dilakukan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, ini berarti masa pelaksanaan pekerjaan harus berakhir dulu baru diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Karena pemberian kesempatan ini dilakukan setelah masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, maka penyedia dikenakan sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yaitu denda.
    6. Karena tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka tidak perlu dilakukan adendum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun yang perlu diadendum adalah Masa Kontrak, karena dengan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap serah terima dan masa pemeliharaan pekerjaan.

    Perpanjangan Kontrak, Pemberian Kesempatan, dan Akhir Tahun Anggaran

     


    Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional PBJ 2015

    November 25th, 2015

    Untuk mengunduh materi, notulen, dan foto-foto kegiatan secara lengkap, silakan klik pada tautan Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015


    Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015

    September 28th, 2015

    Temu Nasional PBJ 2015


    Tempat Pemilik dan Pencari Pekerjaan Bertemu

    September 20th, 2015

    Salah satu kendala yang sering saya temui dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari adalah waktu yang sangat terbatas. Banyak ide yang tertanam dalam kepala namun sulit diwujudkan karena kesibukan yang sangat tinggi. Ide-ide itu sebenarnya sederhana, seperti menyusun dan mengedit sebuah dokumen, mengubah format PDF menjadi DOC, membuat desain logo sederhana, dan lain-lain. Namun, sesederhana apapun selama waktunya tidak memungkinkan tetap menyebabkan hal itu tidak terwujud.

    Namun, berdasarkan informasi dari seorang rekan, akhirnya saya menemukan sebuah website yang menampung para pemilik dan pencari pekerjaan yang bersifat freelance.

    Terus terang, waktu awal mendaftar masih ada keraguan apakah pekerja yang terdaftar pada sistem ini mampu menyelesaikan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi yang saya inginkan? Rupanya setelah membaca lebih detail, pekerja rupanya baru dibayar apabila pekerjaan telah selesai sesuai dengan kebutuhan pemberi pekerjaan. Juga ada mekanisme Arbitrase apabila ada sengketa antara para pihak.

    projects.co.id

    Saat tulisan ini saya buat, sudah ada 2 proyek yang saya masukkan melalui situs ini dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Pekerjanya juga sangat komunikatif dan memiliki skill yang bagus. Yang terpenting adalah, biaya jasa yang dibayarkan dapat disesuaikan dengan budget pemberi kerja 🙂

    Saya merekomendasikan bagi rekan-rekan yang memiliki waktu luang untuk mencari tambahan penghasilan, atau rekan-rekan yang butuh tenaga kerja lepas untuk bergabung pada situs ini.

    Silakan mendaftar dengan klik pada tautan ini: www.projects.co.id


    Kriteria Online Shop Terpercaya di Indonesia

    September 19th, 2015

    Matahari Mall

    Membeli suatu barang atau kebutuhan melalui online shop yang terpercaya tentu sangatlah menguntungkan karena seluruh proses pemesanan, pembayaran dan pengiriman barang dilakukan dengan sangat profesional dan sesuai standar toko online berkualitas. Namun tidak sedikit online shop di Indonesia yang justru tidak memberikan pelayanan yang optimal pada setiap pelanggan. Beberapa diantaranya cenderung menjebak dan bahkan menipu para customernya. Agar Anda tidak jadi sasaran tindak penipuan atas online shop tersebut, maka kenalilah kualitas pelayanan online shop pilihan Anda sebelum berbelanja.

    Berikut ini beberapa kriteria online shop terpercaya di Indonesia yang menyediakan layanan belanja aman dan nyaman untuk Anda, antara lain:

    1. Memberikan informasi yang jelas dan akurat seputar kontak perusahaan, ketersediaan barang, cara pemesanan, informasi pengiriman dan lain sebagainya.
    2. Menyediakan produk-produk yang berkualitas dan tidak sembarangan.
    3. Memberikan spesifikasi produk yang detail dan apa adanya.
    4. Menjamin kualitas produk sesuai dan akan sampai tepat waktu berdasarkan ketentuan yang dibuat.
    5. Memberikan kemudahan seluruh proses pembelanjaan, mulai dari tahap pemesanan, pembayaran hingga pengiriman barang.

    Dari beberapa pilihan toko online yang ada di Indonesia, MatahariMall merupakan salah satu ecommerce terbaik, terbesar dan terpercaya yang menyediakan aneka produk dengan kategori yang sangat beragam dan juga lengkap untuk Anda. Mulai dari kategori produk makanan dan minuman, fashion, kecantikan, kesehatan, olahraga, peralatan rumah tangga hingga gadget dan lainnya tersedia dengan baik dan terjamin kualitasnya. Dengan kata lain, Anda bisa memperoleh barang berkualitas secara online dengan sangat aman dan menguntungkan.

    Bahkan situs belanja yang satu ini juga memiliki beragam penawaran harga yang sangat menarik untuk Anda sehingga belanja online akan semakin terasa hemat dan menyenangkan. Proses pemesanan dan pembayaran yang mudah serta pengiriman yang terjamin aman membuat online shop ini patut diandalkan oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Sistem pelayanan yang terpercaya membuat Anda tak perlu merasa khawatir atau ragu untuk memenuhi kebutuhan harian secara online dengan budget yang tersedia. Oleh sebab itu, kunjungi sekarang juga situs belanja online MatahariMall untuk penuhi kebutuhan Anda!


    Surat Keterangan Bebas Temuan yang jadi Temuan

    August 23rd, 2015

    Coba dilihat 2 kalimat terakhir pada persyaratan kualifikasi di atas.

    Persyaratan ini sering saya temui apabila membuka beberapa lpse di Sulawesi Selatan. Entah darimana ide yang mengihami persyaratan tersebut sehingga menjadi hal yang “lumrah” pada beberapa ULP disana.

    Saya pernah bertanya kepada rekan yang menjadi Pokja, alasan menampilkan persyaratan tersebut adalah kekhawatiran beberapa penyedia yang dalam melaksanakan pekerjaan menghasilkan temuan dari Auditor namun belum terselesaikan. Kemudian penyedia ini mendaftar lelang lagi dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga menjadi temuan berulang.

    Read the rest of this entry »


    Pendidikan, Keahlian, dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi

    August 19th, 2015

    “Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Muda, Pendidikan Minimal S1 Arsitektur, Pengalaman minimal 5 (lima) tahun.”

    Kalimat seperti ini sering muncul pada berbagai pengumuman maupun dokumen pengadaan untuk pekerjaan konstruksi. Belum lagi jumlah SKA dan SKT yang sangat banyak serta tidak rasional.

    Tulisan kali ini akan menyoroti mengenai kaitan antara Pendidikan, Keahlian dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu persyaratan penyedia barang/jasa adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam penjelasan pasal ini, tertulis bahwa yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi.

    Hal ini berarti persyaratan kualifikasi yang diminta untuk pekerjaan yang berkaitan dengan Pekerjaan Konstruksi tetap harus memperhatikan dan berpedoman kepada peraturan di bidang Jasa Konstruksi, yang salah satunya adalah Peraturan Menteri PU (PermenPU).

    Read the rest of this entry »


    Portal Pengadaan Indonesia

    June 22nd, 2015

    Large-IconSejak pertama kali bergelut dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, kesulitan yang sering saya hadapi adalah sulitnya mengakses informasi tentang pengadaan itu sendiri. Tulisan-tulisan tentang pengadaan amat berpencar di berbagai blog maupun situs pribadi. Kumpulan aturan hukum khusus pengadaan bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami.

    Setelah keluar dari PNS dan mempunyai perusahaan sendiri serta turut serta dalam berbagai pelelangan, kesulitan semakin bertambah dengan mencari informasi lelang yang sesuai dengan kebutuhan. LPSE yang berjumlah ratusan menjadi tantangan tersendiri untuk mencari paket lelang.

    Sejak itulah muncul keinginan dalam diri untuk membuat sebuah portal pengadaan yang berisi segala hal yang berkaitan dengan pengadaan. Mulai dari informasi pengadaan/tender terbaru, forum, berita dan artikel, info pelatihan, toko yang menjual pernak-pernik pengadaan, katalog harga untuk memudahkan mencari HPS, hingga jasa konsultansi dalam bidang pengadaan.

    Untuk langsung membuat portal, tentu sangat berat, sehingga saya mencoba untuk membuat secara terpisah. Info pengadaan dimulai dengan aplikasi smslelang.com, forum pengadaan diwujudkan dalam bentuk forum.pengadaan.org, berita dan artikel numpang di blog pribadi ini (padahal awalnya hanya untuk narsis saja, malah jadi blog yang serius), dan pelatihan muncul di pelatihan.pengadaan.org.

    Akhirnya, pada tanggal 17 Juni 2015 sebagian impian ini terwujud dengan hadirnya portal pengadaan Indonesia melalui laman:

    www.pengadaan.id

    Beberapa fitur yang ada pada portal ini adalah:

    Read the rest of this entry »


    3 Hal Penyebab Menjadi Terpidana PBJ

    March 21st, 2015

    PenjaraSudah lama tidak meninggalkan jejak pada blog ini dengan segudang alasan “klasik.” Salah satunya adalah “sibuk” 🙂

    Namun, saat sedang menunggu jemputan di Bandara menuju ke Makassar, tiba-tiba ada keinginan untuk menulis beberapa hal yang ada di dalam kepala ini, salah satunya adalah pengalaman menjadi beberapa kali pemberi keterangan ahli di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    Dalam berbagai berita acara yang saya dalami dan diskusi selama proses pemeriksaan serta peradilan, bisa saya simpulkan bahwa ada 3 hal yang menjadi penyebab seseorang tersandung pada Tipikor khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

    3 hal itu adalah:

    1. Jahat
    2. Terpenjara Perintah Atasan
    3. Tidak Tahu

    Dibawah ini adalah ulasannya:

    Read the rest of this entry »