Random Post: Pelatihan PBJ LPKN
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    August 17th, 2017


    Hati-Hati Menggunakan SPSE Versi 4

    August 14th, 2017

    Salah satu anjuran yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa akhir-akhir ini adalah anjuran untuk melakukan migrasi dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3 menjadi SPSE Versi 4.

    Salah satu keunggulan SPSE Versi 4 dibandingkan dengan SPSE Versi 3 adalah pembuatan dokumen pemilihan tidak lagi dilakukan oleh Pokja ULP, melainkan langsung terintegrasi dalam sistem sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan Dokumen Pengadaan oleh Pokja.

    Namun, pengalaman penulis setelah berdiskusi dengan beberapa Pokja ULP, penyedia barang/jasa yang ikut pada LPSE yang sudah menerapkan SPSE versi 4, serta terjun langsung menjadi penyedia pada SPSE yang sudah menerapkan Versi 4, justru versi ini menyimpan beberapa permasalahan yang bisa menjadi “bom waktu” apabila tidak diperbaiki lebih lanjut.

    Read the rest of this entry »


    Procurement Channel: Optimalisasi Value for Money dalam E-Purchasing

    August 12th, 2017


    Procurement Channel: Dibalik Mega Proyek Pengadaan E-KTP

    April 26th, 2017


    Share-yah…

    December 26th, 2016

    Alkisah disuatu daerah  di negeri antah berantah, yang sudah mengikrarkan diri mereka menggunakan hukum sariah sebagai daerah satu-satunya di negeri tersebut, terjadi proses pengadaan barang/jasa pada salah satu SKPD-nya.

    Proses perencanaan pengadaan di SKPD tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Persiapan juga dilaksanakan penuh kepatuhan dengan aturan.

    Suatu waktu, pelaku usaha diajak bertemu dengan Kepala SKPD di daerah tersebut dan pada saat bertemu ucapan yang paling mengena di hari mereka adalah “Tender di tempat saya ini berbasis sariah…jadi jangan takut untuk ikut tender disini…”

    Wah…berbekal informasi tersebut, maka para pelaku usaha dengan semangat 45 ikut serta dalam tender yang dilaksanakan disana.

    Mulai pemasukan penawaran, pengumuman, dan pelaksanaan kontrak mereka ikut secara semangat.

    Hingga pada tahap pembayaran, mereka dipanggil oleh Kepala Dinas di daerah tersebut ke ruangannya.

    “Ini pasti acara syukuran nih, karena orangnya religius banget, apalagi ini katanya berbasis sariah…”

    Kalimat tersebut adalah kalimat yang ada dalam pikiran pelaku usaha yang dipanggil dan dengan semangat menghadiri undangan tersebut.

    “Nah, karena anda sudah hadir disini dan sesuai dengan ucapan saya sebelum tender ini dimulai bahwa tender ditempat saya ini berbasis sariah, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan…”

    Seluruh hadiri menunggu kalimat-kalimat selanjutnya dan membayangkan naehat-nasehat yang indah akan keluar sebagai ungkapan rasa syukur dari Kepala Dinas tersebut.

    “Anda harus paham bahwa sariah itu berbasis kepada Bagi Hasil…sehubungan dengan hal tersebut, tolong sampaikan berapa keuntungan masing-masing penyedia disini dari hasil tender di tempat saya, dan tolong bagi minimal 4% dari nilai proyek sebagai bagian saya…

    Melongolah seluruh pelaku usaha yang hadir mendengar kalimat tersebut…

    Namun, salah seorang yang hadir rupanya paham, bahwa mungkin saja pemahaman Pak Kadis tersebut adalah sariah = SHARE (“bagi”)…yahhhhhh

    Mereka akhirnya pulang sambil geleng-geleng kepala dengan pemahaman bahwa “rupanya sama saja dengan yang lain” dan menemukan istilah baru…yaitu “Share…yah”

    Selamat berlibur di akhir tahun 2016

    …om…share…om


    Video Sosialisasi Draft Pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010

    October 30th, 2016

     

    Untuk memperoleh Bahan Tayang Sosialisasi tersebut, silakan klik pada tautan http://www.slideshare.net/khalidmustafa1/paparan-perubahan-perpres-nomor-54-tahun-2010


    Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2016

    October 23rd, 2016

    Temu Nasional PJ 2016


    Video: Pemberian Keterangan Ahli Kasus Printer dan Scanner 3D

    June 19th, 2016

     

    Video ini diambil pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada sidang pemeriksaan ahli kasus Pengadaan Printer dan Scanner 3D Provinsi DKI Jakarta TA. 2013-2014 dengan tersangka Alex Usman.

     

     


    Gagal Paham Perbedaan Perpanjangan dengan Pemberian Kesempatan

    December 23rd, 2015

    kontrakSalah satu topik terhangat akhir tahun anggaran yang sering dikonsultasikan adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan khususnya manajemen kontrak. Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, seluruh pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Oleh sebab itu, bulan Desember adalah bulan paling sibuk bagi beberapa Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang masih berkutat dengan strategi “menghabiskan anggaran.”

    Permasalahan yang paling sering terjadi adalah apabila hingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, pekerjaan masih belum selesai. Atau, terjadi sesuatu yang menyebabkan jadwal pelaksanaan pekerjaan menjadi tertunda. Apa yang harus dilakukan? Apakah kontrak diperpanjang? Apakah penyedia dikenakan denda keterlambatan? Apakah bisa diberikan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender sesuai ketentuan Pasal 93?

    Disinilah gagal paham itu mulai terjadi.

    Ada yang menyarankan, apabila hingga akhir kontrak, pelaksanaan pekerjaan belum selesai, maka diberi kesempatan memperpanjang waktu kontrak namun dikenakan denda keterlambatan.

    Disini kadang saya merasa pusing…

    Apa yang dimaksud dengan memperpanjang waktu kontrak itu? Apakah memperpanjang masa kontrak atau memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan?

    Kalau yang dimaksud adalah memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan, kok malah didenda? Bukankan kalau waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang, itu berarti target penyelesaian juga sudah mundur? Tidak mungkin penyedia dikenakan denda sedangkan tenggat waktunya juga sudah dimundurkan. Kalau saya yang jadi panitia, akan saya gugat PPK-nya kalau dikenakan denda.

    Untuk mencegah gagal paham ini, mari kita bahas hal-hal berikut ini.

    Masa Kontrak dan Masa Pelaksanaan Pekerjaan.

    Kalau PPK jeli dalam melihat Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), perbedaan antara Masa Konstrak dengan Masa Pelaksanaan Pekerjaan sudah tertuang secara jelas.

    Masa kontrak dimulai sejak penandatanganan kontrak hingga selesainya masa pemeliharaan (FHO). Hal ini bertujuan agar para pihak yang menandatangani kontrak masih terikat secara perdata selama kontrak tersebut masih berlaku. Apabila penyedia tidak melaksanakan pemeliharaan pekerjaan, maka penyedia tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

    Masa Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima pertama pekerjaan (PHO). Masa pelaksanaan pekerjaan inilah yang menjadi dasar perhitungan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam hari kalender serta dasar untuk mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa.

    Tulisan yang membahas hal ini dapat dibaca pada tautan:

    http://www.khalidmustafa.info/2013/12/09/masa-kontrak-vs-masa-pelaksanaan-pekerjaan.php

    Perpanjangan Kontrak atau Pemberian Kesempatan 50 Hari

    Permasalahan berikut yang sering menyebabkan gagal paham adalah membedakan antara perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender setelah berahirnya pelaksanaan pekerjaan. Ini akan dikaitkan dengan masa kontrak dan masa pelaksanaan pekerjaan, khususnya apakah dilakukan adendum kontrak atau tidak.

    Perpanjangan Kontrak memiliki 2 pengertian, apakah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atau Perpanjangan Masa Kontrak. Hal ini amat penting karena keduanya amat berbeda.

    Berdasarkan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal:

    1. pekerjaan tambah;
    2. perubahan desain;
    3. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
    4. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
    5. keadaan kahar.

    Apabila jadwal pelaksanaan pekerjaan diperpanjang atau masa pelaksanaan pekerjaan diperpanjang, maka perlu dilakukan adendum kontrak. Yang diadendum minimal 2 hal, yaitu Masa Pelaksanaan Pekerjaan dan Masa Kontrak.

    Tentu saja, kalau masa pelaksanaan pekerjaan yang diperpanjang, maka penyedia barang/jasa tidak dapat dikenakan sanksi dengan alasan terlambat. Khan waktunya sudah diperpanjang, kok bisa dinyatakan terlambat. Orang-orang inilah yang menurut saya gagal mikir…

    Trus…bagaimana dengan kesempatan 50 hari sesuai Perpres?

    Kata 50 (lima puluh) hari hanya ada pada Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Judul pasal 93 juga bukan mengenai Peubahan Kontrak, melainkan Pemutusan Kontrak. Jadi, tidak ada kaitan antara penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu 50 hari.

    Pasal 93 Ayat 1  yang digabungkan dengan a1 dan a2 bertuliskan: PPK DAPAT memutuskan kontrak secara sepihak apabila:

    • berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
    • setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

    Mari kita lihat butir-butir penting pada pasal tersebut:

    1. Pasal 93 tidak mengatur tentang adendum/perubahan kontrak, melainkan mengatur tentang pemutusan kontrak. Jadi tidak ada kaitannya antara pemberian kesempatan 50 hari kalender dengan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan
    2. Pada Pasal 93 Ayat 1 tertulis PPK DAPAT memutuskan kontrak. Hal ini berarti, pemutusan kontrak merupakan wewenang penuh dari PPK. Tidak ada batasan bahwa apabila setelah diberikan kesempatan 50 hari penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan kemudian PPK wajib memutuskan kontrak. Lebih dari 50 hari juga bisa saja selama PPK mampu mempertanggungjawabkan keputusannya.
    3. Pemberian kesempatan 50 hari itu bukan berdasarkan permintaan dari penyedia barang/jasa, melainkan dari hasil penelitian PPK. PPK dapat meminta bantuan tim peneliti pelaksana kontrak untuk memberikan saran atau rekomendasi yang menjadi dasar tindakan PPK selanjutnya.
    4. Pemberian kesempatan selama 50 hari hanya diberikan apabila berdasarkan penelitian PPK, PPK yakin penyedia mampu menyelesaian keseluruhan pekerjaan, bukan sebagian pekerjaan. Apabila menurut penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak.
    5. Pemberian kesempatan 50 hari dilakukan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, ini berarti masa pelaksanaan pekerjaan harus berakhir dulu baru diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Karena pemberian kesempatan ini dilakukan setelah masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, maka penyedia dikenakan sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yaitu denda.
    6. Karena tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka tidak perlu dilakukan adendum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun yang perlu diadendum adalah Masa Kontrak, karena dengan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap serah terima dan masa pemeliharaan pekerjaan.

    Perpanjangan Kontrak, Pemberian Kesempatan, dan Akhir Tahun Anggaran

     


    Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional PBJ 2015

    November 25th, 2015

    Untuk mengunduh materi, notulen, dan foto-foto kegiatan secara lengkap, silakan klik pada tautan Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015