RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Share-yah…

    December 26th, 2016

    Alkisah disuatu daerah  di negeri antah berantah, yang sudah mengikrarkan diri mereka menggunakan hukum sariah sebagai daerah satu-satunya di negeri tersebut, terjadi proses pengadaan barang/jasa pada salah satu SKPD-nya.

    Proses perencanaan pengadaan di SKPD tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Persiapan juga dilaksanakan penuh kepatuhan dengan aturan.

    Suatu waktu, pelaku usaha diajak bertemu dengan Kepala SKPD di daerah tersebut dan pada saat bertemu ucapan yang paling mengena di hari mereka adalah “Tender di tempat saya ini berbasis sariah…jadi jangan takut untuk ikut tender disini…”

    Wah…berbekal informasi tersebut, maka para pelaku usaha dengan semangat 45 ikut serta dalam tender yang dilaksanakan disana.

    Mulai pemasukan penawaran, pengumuman, dan pelaksanaan kontrak mereka ikut secara semangat.

    Hingga pada tahap pembayaran, mereka dipanggil oleh Kepala Dinas di daerah tersebut ke ruangannya.

    “Ini pasti acara syukuran nih, karena orangnya religius banget, apalagi ini katanya berbasis sariah…”

    Kalimat tersebut adalah kalimat yang ada dalam pikiran pelaku usaha yang dipanggil dan dengan semangat menghadiri undangan tersebut.

    “Nah, karena anda sudah hadir disini dan sesuai dengan ucapan saya sebelum tender ini dimulai bahwa tender ditempat saya ini berbasis sariah, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan…”

    Seluruh hadiri menunggu kalimat-kalimat selanjutnya dan membayangkan naehat-nasehat yang indah akan keluar sebagai ungkapan rasa syukur dari Kepala Dinas tersebut.

    “Anda harus paham bahwa sariah itu berbasis kepada Bagi Hasil…sehubungan dengan hal tersebut, tolong sampaikan berapa keuntungan masing-masing penyedia disini dari hasil tender di tempat saya, dan tolong bagi minimal 4% dari nilai proyek sebagai bagian saya…

    Melongolah seluruh pelaku usaha yang hadir mendengar kalimat tersebut…

    Namun, salah seorang yang hadir rupanya paham, bahwa mungkin saja pemahaman Pak Kadis tersebut adalah sariah = SHARE (“bagi”)…yahhhhhh

    Mereka akhirnya pulang sambil geleng-geleng kepala dengan pemahaman bahwa “rupanya sama saja dengan yang lain” dan menemukan istilah baru…yaitu “Share…yah”

    Selamat berlibur di akhir tahun 2016

    …om…share…om


    Video Sosialisasi Draft Pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010

    October 30th, 2016

     

    Untuk memperoleh Bahan Tayang Sosialisasi tersebut, silakan klik pada tautan http://www.slideshare.net/khalidmustafa1/paparan-perubahan-perpres-nomor-54-tahun-2010


    Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2016

    October 23rd, 2016

    Temu Nasional PJ 2016


    Video: Pemberian Keterangan Ahli Kasus Printer dan Scanner 3D

    June 19th, 2016

     

    Video ini diambil pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada sidang pemeriksaan ahli kasus Pengadaan Printer dan Scanner 3D Provinsi DKI Jakarta TA. 2013-2014 dengan tersangka Alex Usman.

     

     


    Gagal Paham Perbedaan Perpanjangan dengan Pemberian Kesempatan

    December 23rd, 2015

    kontrakSalah satu topik terhangat akhir tahun anggaran yang sering dikonsultasikan adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan khususnya manajemen kontrak. Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, seluruh pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Oleh sebab itu, bulan Desember adalah bulan paling sibuk bagi beberapa Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang masih berkutat dengan strategi “menghabiskan anggaran.”

    Permasalahan yang paling sering terjadi adalah apabila hingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, pekerjaan masih belum selesai. Atau, terjadi sesuatu yang menyebabkan jadwal pelaksanaan pekerjaan menjadi tertunda. Apa yang harus dilakukan? Apakah kontrak diperpanjang? Apakah penyedia dikenakan denda keterlambatan? Apakah bisa diberikan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender sesuai ketentuan Pasal 93?

    Disinilah gagal paham itu mulai terjadi.

    Ada yang menyarankan, apabila hingga akhir kontrak, pelaksanaan pekerjaan belum selesai, maka diberi kesempatan memperpanjang waktu kontrak namun dikenakan denda keterlambatan.

    Disini kadang saya merasa pusing…

    Apa yang dimaksud dengan memperpanjang waktu kontrak itu? Apakah memperpanjang masa kontrak atau memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan?

    Kalau yang dimaksud adalah memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan, kok malah didenda? Bukankan kalau waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang, itu berarti target penyelesaian juga sudah mundur? Tidak mungkin penyedia dikenakan denda sedangkan tenggat waktunya juga sudah dimundurkan. Kalau saya yang jadi panitia, akan saya gugat PPK-nya kalau dikenakan denda.

    Untuk mencegah gagal paham ini, mari kita bahas hal-hal berikut ini.

    Masa Kontrak dan Masa Pelaksanaan Pekerjaan.

    Kalau PPK jeli dalam melihat Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), perbedaan antara Masa Konstrak dengan Masa Pelaksanaan Pekerjaan sudah tertuang secara jelas.

    Masa kontrak dimulai sejak penandatanganan kontrak hingga selesainya masa pemeliharaan (FHO). Hal ini bertujuan agar para pihak yang menandatangani kontrak masih terikat secara perdata selama kontrak tersebut masih berlaku. Apabila penyedia tidak melaksanakan pemeliharaan pekerjaan, maka penyedia tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

    Masa Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima pertama pekerjaan (PHO). Masa pelaksanaan pekerjaan inilah yang menjadi dasar perhitungan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam hari kalender serta dasar untuk mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa.

    Tulisan yang membahas hal ini dapat dibaca pada tautan:

    http://www.khalidmustafa.info/2013/12/09/masa-kontrak-vs-masa-pelaksanaan-pekerjaan.php

    Perpanjangan Kontrak atau Pemberian Kesempatan 50 Hari

    Permasalahan berikut yang sering menyebabkan gagal paham adalah membedakan antara perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender setelah berahirnya pelaksanaan pekerjaan. Ini akan dikaitkan dengan masa kontrak dan masa pelaksanaan pekerjaan, khususnya apakah dilakukan adendum kontrak atau tidak.

    Perpanjangan Kontrak memiliki 2 pengertian, apakah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atau Perpanjangan Masa Kontrak. Hal ini amat penting karena keduanya amat berbeda.

    Berdasarkan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal:

    1. pekerjaan tambah;
    2. perubahan desain;
    3. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
    4. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
    5. keadaan kahar.

    Apabila jadwal pelaksanaan pekerjaan diperpanjang atau masa pelaksanaan pekerjaan diperpanjang, maka perlu dilakukan adendum kontrak. Yang diadendum minimal 2 hal, yaitu Masa Pelaksanaan Pekerjaan dan Masa Kontrak.

    Tentu saja, kalau masa pelaksanaan pekerjaan yang diperpanjang, maka penyedia barang/jasa tidak dapat dikenakan sanksi dengan alasan terlambat. Khan waktunya sudah diperpanjang, kok bisa dinyatakan terlambat. Orang-orang inilah yang menurut saya gagal mikir…

    Trus…bagaimana dengan kesempatan 50 hari sesuai Perpres?

    Kata 50 (lima puluh) hari hanya ada pada Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Judul pasal 93 juga bukan mengenai Peubahan Kontrak, melainkan Pemutusan Kontrak. Jadi, tidak ada kaitan antara penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu 50 hari.

    Pasal 93 Ayat 1  yang digabungkan dengan a1 dan a2 bertuliskan: PPK DAPAT memutuskan kontrak secara sepihak apabila:

    • berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
    • setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

    Mari kita lihat butir-butir penting pada pasal tersebut:

    1. Pasal 93 tidak mengatur tentang adendum/perubahan kontrak, melainkan mengatur tentang pemutusan kontrak. Jadi tidak ada kaitannya antara pemberian kesempatan 50 hari kalender dengan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan
    2. Pada Pasal 93 Ayat 1 tertulis PPK DAPAT memutuskan kontrak. Hal ini berarti, pemutusan kontrak merupakan wewenang penuh dari PPK. Tidak ada batasan bahwa apabila setelah diberikan kesempatan 50 hari penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan kemudian PPK wajib memutuskan kontrak. Lebih dari 50 hari juga bisa saja selama PPK mampu mempertanggungjawabkan keputusannya.
    3. Pemberian kesempatan 50 hari itu bukan berdasarkan permintaan dari penyedia barang/jasa, melainkan dari hasil penelitian PPK. PPK dapat meminta bantuan tim peneliti pelaksana kontrak untuk memberikan saran atau rekomendasi yang menjadi dasar tindakan PPK selanjutnya.
    4. Pemberian kesempatan selama 50 hari hanya diberikan apabila berdasarkan penelitian PPK, PPK yakin penyedia mampu menyelesaian keseluruhan pekerjaan, bukan sebagian pekerjaan. Apabila menurut penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak.
    5. Pemberian kesempatan 50 hari dilakukan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, ini berarti masa pelaksanaan pekerjaan harus berakhir dulu baru diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Karena pemberian kesempatan ini dilakukan setelah masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, maka penyedia dikenakan sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yaitu denda.
    6. Karena tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka tidak perlu dilakukan adendum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun yang perlu diadendum adalah Masa Kontrak, karena dengan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap serah terima dan masa pemeliharaan pekerjaan.

    Perpanjangan Kontrak, Pemberian Kesempatan, dan Akhir Tahun Anggaran

     


    Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional PBJ 2015

    November 25th, 2015

    Untuk mengunduh materi, notulen, dan foto-foto kegiatan secara lengkap, silakan klik pada tautan Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015


    Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015

    September 28th, 2015

    Temu Nasional PBJ 2015


    Surat Keterangan Bebas Temuan yang jadi Temuan

    August 23rd, 2015

    Coba dilihat 2 kalimat terakhir pada persyaratan kualifikasi di atas.

    Persyaratan ini sering saya temui apabila membuka beberapa lpse di Sulawesi Selatan. Entah darimana ide yang mengihami persyaratan tersebut sehingga menjadi hal yang “lumrah” pada beberapa ULP disana.

    Saya pernah bertanya kepada rekan yang menjadi Pokja, alasan menampilkan persyaratan tersebut adalah kekhawatiran beberapa penyedia yang dalam melaksanakan pekerjaan menghasilkan temuan dari Auditor namun belum terselesaikan. Kemudian penyedia ini mendaftar lelang lagi dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga menjadi temuan berulang.

    Read the rest of this entry »


    Pendidikan, Keahlian, dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi

    August 19th, 2015

    “Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Muda, Pendidikan Minimal S1 Arsitektur, Pengalaman minimal 5 (lima) tahun.”

    Kalimat seperti ini sering muncul pada berbagai pengumuman maupun dokumen pengadaan untuk pekerjaan konstruksi. Belum lagi jumlah SKA dan SKT yang sangat banyak serta tidak rasional.

    Tulisan kali ini akan menyoroti mengenai kaitan antara Pendidikan, Keahlian dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu persyaratan penyedia barang/jasa adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam penjelasan pasal ini, tertulis bahwa yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi.

    Hal ini berarti persyaratan kualifikasi yang diminta untuk pekerjaan yang berkaitan dengan Pekerjaan Konstruksi tetap harus memperhatikan dan berpedoman kepada peraturan di bidang Jasa Konstruksi, yang salah satunya adalah Peraturan Menteri PU (PermenPU).

    Read the rest of this entry »


    Portal Pengadaan Indonesia

    June 22nd, 2015

    Large-IconSejak pertama kali bergelut dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, kesulitan yang sering saya hadapi adalah sulitnya mengakses informasi tentang pengadaan itu sendiri. Tulisan-tulisan tentang pengadaan amat berpencar di berbagai blog maupun situs pribadi. Kumpulan aturan hukum khusus pengadaan bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami.

    Setelah keluar dari PNS dan mempunyai perusahaan sendiri serta turut serta dalam berbagai pelelangan, kesulitan semakin bertambah dengan mencari informasi lelang yang sesuai dengan kebutuhan. LPSE yang berjumlah ratusan menjadi tantangan tersendiri untuk mencari paket lelang.

    Sejak itulah muncul keinginan dalam diri untuk membuat sebuah portal pengadaan yang berisi segala hal yang berkaitan dengan pengadaan. Mulai dari informasi pengadaan/tender terbaru, forum, berita dan artikel, info pelatihan, toko yang menjual pernak-pernik pengadaan, katalog harga untuk memudahkan mencari HPS, hingga jasa konsultansi dalam bidang pengadaan.

    Untuk langsung membuat portal, tentu sangat berat, sehingga saya mencoba untuk membuat secara terpisah. Info pengadaan dimulai dengan aplikasi smslelang.com, forum pengadaan diwujudkan dalam bentuk forum.pengadaan.org, berita dan artikel numpang di blog pribadi ini (padahal awalnya hanya untuk narsis saja, malah jadi blog yang serius), dan pelatihan muncul di pelatihan.pengadaan.org.

    Akhirnya, pada tanggal 17 Juni 2015 sebagian impian ini terwujud dengan hadirnya portal pengadaan Indonesia melalui laman:

    www.pengadaan.id

    Beberapa fitur yang ada pada portal ini adalah:

    Read the rest of this entry »