Khalid Mustafa's Weblog

10 responses to “Bahan Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018”

1. andra says:

   4 April 2018 at 12:09

   pertanyaan:
   1.ada pokja melelangkan suatu pekerjaan yang mana ada 3 penawar yang memasukkan penawaran nya pada paket pekerjaan tsb.
   yang mana ke 3 perusahaan penawar tsb mempunyai alamat yang sama.
   apakah pelelangan tsb di nyatakan gagal atau tetap di lakukan proses pelelangan sesuai jadwal sampai penunjukan pemenang…?
   2.dalam hal Pengadaan Langsung (PL) apakah wajib bagi Pejabat Pengadaan untuk menayang kan Pengumuman penyedia pengadaan langsung tsb di pengumuman elektronik ..?
   3.apabila Pokja dalam pelelangan Konstruksi di persayaratan lelang nya mensyaratkan mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) sub bidang BG.009 (jasa pelaksana untuk konstruksi Bangunan Gedung lainnya, tetapi hanya 1 penawar yang memasukan penawaran nya oleh pokja di tetapkan menjadi pemenang.
   ternyata perusahaan tersebut Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) sub bidang SP 004 (jasa pelaksana Spesialis.
   apakah ini boleh di tetapkan menjadi pemenang atau di batalkan proses pelelangan nya…?

2. Supriyono says:

   16 April 2018 at 11:37

   dgn hormat, mohon share ya mas

3. ngatman says:

   1 May 2018 at 16:23

   Ass, mohon petunjuk pak kapan bisa digunakan Perpres 16 Tahun 2018 ini yang menjelaskan tentang penunjukan Langsung Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100jt

4. ibrahim says:

   28 May 2018 at 10:26

   mohon bantuan untuk bahan sosialisasi

5. Hendarto says:

   31 May 2018 at 05:02

   Pak khalid.. mohon pencerahannya,

   1. PERTANYAAN 1 ;
   Apakah ada regulasi yang mengatur tentang jenis metode evaluasi yang digunakan oleh panitia lelang terhadap jenis jasa konsultansi yg akan dilelangkan,
   karena jasa konsultansi ada beberapa jenis seperti :
   Perencanaan teknis, DED, SID , studi , MAsterplan dan sebagainya.
   2 PERTANYAAN 2 ;
   sebagai contoh :
   konsultansi Perencanaan teknis , metode evaluasi dengan biaya terendah
   DED atau studi lainnya , metode evaluasi dengan biaya terendah
   apakah dibenarkan menggunakan metode evaluasi biaya terendah untuk lelang sperti diatas, dimana menurut hemat saya apabila dgn metode evaluasi seperti ini akan berdampak pada kualitas hasil dari perencanaan jika yang keluar sebagai pemenang adalah penawar yang terendah..
   Mohon Petunjuknya PAk Khalid…
   Wassalam…

6. Islahuddin says:

   7 June 2018 at 19:52

   Mohon pecerahan pak, berdasarkan pepres 16, apakah ppk secara otomatis melaksanakan pelimpahan wewenang dari kpa ketika diangkat oleh kpa? Sedangkan dalam sk hanya disebutkan melaksanakan kegiatan sesuai dg peraturan dan perundang2an yg berlaku, tapi tidak menjelaskan secara spesifik tugas yg di limpahkan, sekian terimakasih.

7. agus riadi SE says:

   22 June 2018 at 22:00

   PAK . SAYA MAU BERTANYA … VOLUME RAB APA TERMASUK DOKUMEN PENGADAAN TIDAK
   TRIMAKASIH SALAM SUKSES

8. Pusdiklat Pemendagri says:

   30 June 2018 at 14:33

   Untuk anda yang memerlukan Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka bisa menghubungi lembaga kami, Pusdiklat Pemendagri: 081-294-377-777

   Atau bisa juga dengan mengunjungi langsung web kami:
   https://pusdiklatpemendagri.com/bimtek-sosialisasi-perpres-no-16-tahun-2018/

9. anynomous says:

   9 July 2018 at 14:40

   mohon pencerahan pak, sejak berlakunya perpres 16, jika ada UKPBJ yang masih belum “mandiri” atau fungsional, apakah bisa disebut unit tersebut “cacat hukum” ??

10. ENDHIT YUNIARSO says:

    31 July 2018 at 07:21

    mohon contoh dokumen pengadaan langsung jasa konsultansi badan usaha,,,terima kasih

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.