Bahan Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Bahan tayang Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan pada acara Sosialisasi Perpres 16/2018 oleh LKPP tanggal 27 April 2018 di Epicentrum Walk
Bahan ini dapat diunduh melalui tautan Bahan Tayang Sosialisasi Perpres 16/2018
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dapat diunduh juga melalui tautan ini.
pertanyaan:
1.ada pokja melelangkan suatu pekerjaan yang mana ada 3 penawar yang memasukkan penawaran nya pada paket pekerjaan tsb.
yang mana ke 3 perusahaan penawar tsb mempunyai alamat yang sama.
apakah pelelangan tsb di nyatakan gagal atau tetap di lakukan proses pelelangan sesuai jadwal sampai penunjukan pemenang…?
2.dalam hal Pengadaan Langsung (PL) apakah wajib bagi Pejabat Pengadaan untuk menayang kan Pengumuman penyedia pengadaan langsung tsb di pengumuman elektronik ..?
3.apabila Pokja dalam pelelangan Konstruksi di persayaratan lelang nya mensyaratkan mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) sub bidang BG.009 (jasa pelaksana untuk konstruksi Bangunan Gedung lainnya, tetapi hanya 1 penawar yang memasukan penawaran nya oleh pokja di tetapkan menjadi pemenang.
ternyata perusahaan tersebut Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) sub bidang SP 004 (jasa pelaksana Spesialis.
apakah ini boleh di tetapkan menjadi pemenang atau di batalkan proses pelelangan nya…?
dgn hormat, mohon share ya mas
Ass, mohon petunjuk pak kapan bisa digunakan Perpres 16 Tahun 2018 ini yang menjelaskan tentang penunjukan Langsung Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100jt
mohon bantuan untuk bahan sosialisasi
Pak khalid.. mohon pencerahannya,
1. PERTANYAAN 1 ;
Apakah ada regulasi yang mengatur tentang jenis metode evaluasi yang digunakan oleh panitia lelang terhadap jenis jasa konsultansi yg akan dilelangkan,
karena jasa konsultansi ada beberapa jenis seperti :
Perencanaan teknis, DED, SID , studi , MAsterplan dan sebagainya.
2 PERTANYAAN 2 ;
sebagai contoh :
konsultansi Perencanaan teknis , metode evaluasi dengan biaya terendah
DED atau studi lainnya , metode evaluasi dengan biaya terendah
apakah dibenarkan menggunakan metode evaluasi biaya terendah untuk lelang sperti diatas, dimana menurut hemat saya apabila dgn metode evaluasi seperti ini akan berdampak pada kualitas hasil dari perencanaan jika yang keluar sebagai pemenang adalah penawar yang terendah..
Mohon Petunjuknya PAk Khalid…
Wassalam…
Mohon pecerahan pak, berdasarkan pepres 16, apakah ppk secara otomatis melaksanakan pelimpahan wewenang dari kpa ketika diangkat oleh kpa? Sedangkan dalam sk hanya disebutkan melaksanakan kegiatan sesuai dg peraturan dan perundang2an yg berlaku, tapi tidak menjelaskan secara spesifik tugas yg di limpahkan, sekian terimakasih.
PAK . SAYA MAU BERTANYA … VOLUME RAB APA TERMASUK DOKUMEN PENGADAAN TIDAK
TRIMAKASIH SALAM SUKSES