Random Post: Suasana Rekon Jardiknas
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Aturan Turunan dari Perpres 16 Tahun 2018

    Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu semangat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah penyederhanan regulasi serta hanya memuat norma saja.

    Hal inilah yang menyebabkan jumlah pasal pada Perpres 16/2018 berkurang jauh dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya.

    Namun, hal ini juga yang menyebabkan aturan turunan dari Perpres 16/2018 menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya.

    Daftar aturan turunan yang wajib ditetapkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Perpres 16/2018 diundangkan adalah:

    1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP)
      1. Jenis dan Uraian Barang/Jasa;
      2. Agen Pengadaan;
      3. Perencanaan Pengadaan;
      4. Konsolidasi Pengadaan;
      5. Persiapan dan Pelaksanaan Swakelola;
      6. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia;
      7. Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
      8. Metode Pemilihan Penyedia;
      9. Metode Evaluasi Penawaran;
      10. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
      11. Kualifikasi Penyedia;
      12. Jadwal Pemilihan Penyedia;
      13. Dokumen Pemilihan Penyedia;
      14. Pelaksanaan Pemilihan melalui Penyedia;
      15. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
      16. Pengecualian;
      17. Tender/Seleksi Internasional;
      18. Katalog Elektronik dan/atau E-Purchasing;
      19. Sumber Daya Manusia;
      20. Kelembagaan;
      21. Sanksi;
      22. Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional;
      23. Layanan Penyelesaian Sengketa; dan
      24. Pengembangan Sistem dan Kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa
    2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
      1. Bentuk Kontrak dan Dokumen Pendukung Kontrak; dan
      2. Pemberian Kesempatan Kepada Penyedia untuk Menyelesaikan Pekerjaan.
    3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
      1. Dokumen Pendukung Kontrak.
    4. Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu)
      1. Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
    5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)
      1. Pelaksanaan Penelitian.

    Total aturan turunan yang harus disusun setelah Perpres 16/2018 diundangkan adalah 29 peraturan.

    Siap untuk belajar lagi?

     

    9 responses to “Aturan Turunan dari Perpres 16 Tahun 2018”

    1. muhammad agung says:

      menanyakan soal Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada pasal 87 ayat 2, sebagaimana disebutkan : “pekerjaan tambah sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan tersedianya anggaran” apakah yang dimaksud “PEKERJAAN TAMBAH” pada ayat diatas termasuk pekerjaan tambah kurang (CCO), atau bukan ?

    2. Zero7 says:

      Tidak pak yg dimaksud pekerjaan tambah yang menyebabkan volume kontrak bertambah , kalau cco tidah diatur persentasenya, namun hati2 perubahan lingkup pekerjaan harus dibuat/disetujui oleh perencana sebelumnya

    3. Zero7 says:

      Satu lg pak khalid , permendagri perubahan 99 tahun 2014

    4. Andi Kurnia says:

      yang Jelas dengan Perpres ini Persekongkolan Vertikal bukan lagi tindak Pidana, karena APH malah menyerahkan penyelesaian ke APIP yang Nota Bene Pelayan Kepala Daerah/Lembaga

    5. krisna says:

      Mohon penjelasan pasal 89 ayat 1, pasal 92 dan pasal 93 pada Perpres No. 16 Tahun 2018. Terima kasih

    6. Fad says:

      Pak khalid, mohon info jika sudah ada peraturan turunan terkait pengecualian (no. 16).
      Saya bekerja di BLU sehingga yg termasuk dalam pengecualian perpres 16 ini, tp masih butuh perangkat hukum lebih lengkap untuk menyusun peraturan PBJ khusus untuk organisasi BLU kami. Trm ksh

    7. Hi. MOKSIN POLHAUPESSY says:

      Laikum Pak Khalid, mohon penjelasan dan aturan yang mendudkung apabila salah satu perusahaan memenangkan pelelangan pekerjaan pada satu instansi dengan 2 lokasi berbeda. Apakah bisa atau gmana menurut aturan

    8. nana says:

      selamat malam. maaf pa barangkali bsa untuk share perpres terbaru mohon kirim via email

    9. Mushadi says:

      Mohon bantuan
      Dimana bisa kita dapat kan format kontrak, baik yang tender maupun penunjukan langsung. Terima kasih

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *