Random Post: Percobaan Penipuan melalui SMS
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Pengertian Pengadaan Barang/Jasa (Matriks Perbedaan Perpres 54/2010 dengan Perpres 16/2018 Bag. 1)

    Salah satu perubahan mendasar antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahanya dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan pada defenisi pengadaan barang/jasa itu sendiri.

    Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.”

    Sedangkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, definisi Pengadaan ini diubah menjadi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

    Dari pengertian ini, dapat dilihat ada perbedaan pada 3 titik, yaitu:

    K/L/D/I menjadi K/L/OPD

    Latar belakang perubahan ini adalah penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengubah istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Selain itu, penyebutan “Institusi” juga dilebur kepada lembaga, sehingga tidak perlu disebutkan lagi kedalam penyebutan K/L. Hal ini dipertegas dengan penyebuttan RKA K/L dan tidak pernah disebut RKA K/L/I.

    Penegasan Dibiayai oleh APBN/APBD

    Penegasan ini disinkronkan dengan ketentuan ruang lingkup Perpres 16/2018 yang menegaskan bahwa Perpres ini hanya berlaku untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Istilah “bersumber,” atau “dibebankan” juga sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari kerancuan terhadap istilah penganggaran.

    Awal dan Akhir

    Perpres 54/2010 dan Perubahannya menegaskan bahwa pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

    Pengertian ini lebih dipertajam pada Perpres 16/2018, yang menegaskan bahwa pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan dan diakhir dengan serah terima.

    Hal ini untuk menghilangkan multi tafsir terhadap pengertian pengadaan itu sendiri.

    16 responses to “Pengertian Pengadaan Barang/Jasa (Matriks Perbedaan Perpres 54/2010 dengan Perpres 16/2018 Bag. 1)”

    1. KRISNA says:

      siang pak …minta pencerahan mengenai Regestrasi SBU dalam proses lelang Apa bisa menggugurkan dalam proses lelang sebelum SBU di Registrasi ulang…. Dan apa dasar hukumnya terhadap masalah ini?????

    2. @Krisna, coba dikomunikasikan dengan Kementerian PU, karena itu bukan aturan PBJ

    3. Made J says:

      Terimakasih utk setiap postingan Bpk. hanya terkait Perangkat Daerah dengan Organisasi Peranggkat Daerah ( OPD) tidaklah sama. demikian pula penyebutan SKPD dg OPD agar tidak menjadi rancu.

    4. Wah, makasih banyak atas koreksinya pak Made ^_^

    5. Rudi says:

      Siang pak, mohon dikirim draft perpresnya

    6. Akhla Sabila says:

      Yth, Pak Khalid, boleh dibantu dimana saya dapat membaca file Perpres No. 16 Tahun 2018? ([email protected])

      Terima kasih

    7. Ferry says:

      Yth, Pak Khalid, boleh dibantusupaya dapat memperoleh file Perpres No. 16 Tahun 2018? ([email protected])

    8. Shodiq says:

      Apakah dng berlakunya Perpres yg baru ini, pemegang sertifikat PJB dari Perpres yg lama menjadi tidak berlaku lagi??

    9. Boedi Rheza says:

      Pak Khalid Yth., apakah ada dokumen resmi nya? Kalau boleh, bisakah saya mendapatkannya

    10. Jemiro says:

      Apa saya bisa mendapatkan draf perpres/ 16 2018?

    11. reza says:

      Pak Khalid yth…apa benar PPHP sesuai Perpres 16/2018 hanya sebatas memeriksa administrasi hasil pekerjaan sesuai pasal Pasal 15 ayatr (1) dan (2), mohom pencerahannya ?

    12. Sadlian Noor says:

      Perubahan tahapan lelang yg tidak di beritahukan ke peserta lelang melalui email peserta, apakah merupakan pelanggaran oleh.panitia lelang..??

    13. masykur says:

      Sepertinya tugas Panitia lelang/pejabat pengadaan semakin berat, hingga ke serah terima barang,….

    14. Riswandi says:

      maaf pak, kalo matriks perbedaan yang lain selain definisi atau komplitnya ada pak, ini sangat membantu sekali

    15. Edwin says:

      Mau btanya pak:
      1. Pengadaan alat kontrasepsi melalui e catalog, apakah bs d beli secara 2 tahap dgn e catalog?
      2. Perpres no 16 tahun 2018 d undangkan tgl 22 maret 2018 dan berlaku pada saat d undangkan.
      Tp info dr lkpp katanya perpres no.16 berlaku pada bulan juli 2018, mohon pencerahannya
      Tks atas perhatian dan jawabanx

    16. Yoni w. Pasuruan kab says:

      Mohon pencerahan yg dimaksud PPk dapat dibantu oleh pengelolah pengadaan, pasal 11 ayat (3)
      Karena posisi PPK di daerah beda dengan di pusat,
      Jika di daerah kami PPK hampir tidak pernah membentuk tim teknis untuk pbantu PPK krn keterbatasan SDM.
      Untuk di perpres 16 ini untuk diperjelas lg terkait dengan pengelola pengadaan yg dpat membantu ppk dan siapa yg mengangkat pengelola pengadaan dimaksud.
      Terima kasih.
      Mohon penjelasannya dan dlam Perka bisa lebih jelas

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.