RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Hati-Hati Menggunakan SPSE Versi 4

    Salah satu anjuran yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa akhir-akhir ini adalah anjuran untuk melakukan migrasi dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3 menjadi SPSE Versi 4.

    Salah satu keunggulan SPSE Versi 4 dibandingkan dengan SPSE Versi 3 adalah pembuatan dokumen pemilihan tidak lagi dilakukan oleh Pokja ULP, melainkan langsung terintegrasi dalam sistem sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan Dokumen Pengadaan oleh Pokja.

    Namun, pengalaman penulis setelah berdiskusi dengan beberapa Pokja ULP, penyedia barang/jasa yang ikut pada LPSE yang sudah menerapkan SPSE versi 4, serta terjun langsung menjadi penyedia pada SPSE yang sudah menerapkan Versi 4, justru versi ini menyimpan beberapa permasalahan yang bisa menjadi “bom waktu” apabila tidak diperbaiki lebih lanjut.

    Keunggulan SPSE Versi 4 yang sudah menyediakan standar dokumen melalui sistem, justru menjadi bumerang dan sumber masalah bagi Pokja ULP yang menggunakannya.

    Seperti yang kita ketahui bersama, berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu tugas dan kewenangan Pokja ULP adalah menetapkan Dokumen Pengadaan.

    Berdasarkan Pasal 1 Ayat 21 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

    Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Dokumen Pengadaan terdiri atas Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan.

    Dokumen Pemilihan itu sendiri terdiri atas:

    1. Undangan/Pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa;
    2. Instruksi Kepada Peserta Pengadaan Barang/Jasa;
    3. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
    4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
    5. Daftar Kuantitas dan Harga;
    6. Spesifikasi Teknis, KAK, dan/atau gambar;
    7. Bentuk Surat Penawaran;
    8. Rancangan Kontrak;
    9. Bentuk Jaminan; dan
    10. Contoh-contoh Formulir yang perlu diisi.

    Khusus Standar Dokumen Pengadaan yang ditetapkan oleh LKPP, terdapat tambahan Lembar Data Pemilihan (LDP).

    Nah, disinilai mulai terjadi masalah apabila menggunakan SPSE Versi 4.

    Standar Dokumen Pengadaan untuk SPSE Versi 3 telah disiapkan oleh LKPP untuk dapat diedit dan disesuaikan oleh Pokja ULP. Hal ini tentu sejalan dengan ketentuan Pasal 17 Perpres, yaitu agar Pokja ULP dapat menyesuaikan Dokumen Pengadaan dengan Proses Pelelangan yang akan dilaksanakan. Karena dokumen pengadaan tersebut masih bersifat umum/generik.

    Dokumen pengadaan pada SPSE Versi 4, khususnya pada bagian IKP sudah tercantum dalam sistem dan tidak dapat diubah sama sekali, sehingga tidak memberikan ruang kepada pokja untuk menyesuaikan berdasarkan dokumen itu sendiri.

    Lembar Data Pemilihan yang tersedia juga tidak menggambarkan urutan dari IKP dan terkesan berdiri sendiri.

    Tulisan ini hanya fokus terhadap permasalahan yang terdapat pada Instruksi Kepada Peserta (IKP).

    Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Instruksi berarti perintah, arahan, petunjuk, pelajaran.

    Hal ini berarti bahwa setiap kalimat yang tercantum pada IKP, merupakan petunjuk bagi para pihak yang terkait dengan proses pemilihan penyedia.

    Hal ini juga berarti, bahwa IKP harus tegas dan tidak boleh ambigu dalam setiap kalimatnya.

    Namun, apa yang terjadi dengan IKP pada SPSE Versi 4?

     

    Memungkinkan “Supermen” atau murid dari “Naruto” menjadi peserta pemilihan

     

     

    Coba lihat kalimat pada butir 3.1

    “Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha, Kemitraan/KSO, atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.”

    Kalimat ini merupakan kalimat yang bertujuan untuk menegaskan siapa saja yang berhak menjadi peserta pelelangan. Peserta pelelangan dipilih berdasarkan sifat pekerjaan dan tentu saja memperhitungkan kualifikasi penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan.

    Nah, apabila pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pembangunan jalan senilai 5 Milyar Rupiah, apakah masuk akal dikerjakan oleh penyedia perorangan?

    Mungkin bisa apabila calon penyedianya adalah Supermen atau murid dari Naruto yang menguasai ilmu Kagebunshin No Jutsu.

    Seharusnya hal ini diedit oleh Pokja ULP dengan menghapus kalimat yang tidak sesuai pada IKP atau diberikan pilihan pada LDP, misalnya dengan kalimat:

    3.1 Peserta Pelelangan: Badan Usaha, Kemitraan/KSO, Perorangan (Hapus yang tidak sesuai)

    Namun, pilihan ini tidak tersedia pada LDP, sehingga Pokja ULP terpaksa “pasrah” dengan pilihan sistem ini.

    Menjadikan Pokja ULP menjadi kumpulan orang-orang “galau”

     

    Coba lihat pada gambar di atas. Semua persyaratan tersebut apakah dipersyaratkan atau tidak sih?

    Apalagi tidak jelas pada LDP mengenai apa saja yang menjadi bagian dari dokumen penawaran.

     

    Evaluasi Penawaran Sudah Menjadi 4

     

     

    Rupanya sekarang evaluasi penawaran bukan 3 saja (Administrasi, Teknis, dan Harga), melainkan juga sudah digabung dengan Evaluasi Kualifikasi.

    Nah, saat tahap evaluasi kualifikasi itu sendiri, apa yang dievaluasi yah?

     

    Evaluasi Administrasi yang Tidak Jelas

    Lihat pada kalimat “Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi.”

    Apa yang dimaksud dengan “Syarat-syarat substansial” itu? Tidak ada satupun kalimat yang menjelaskan hal tersebut pada dokumen, sedangkan hal ini menjadi ketentuan dalam evaluasi administrasi serta dapat menggugurkan.

    Penulis cuman mengingatkan ketentuan Pasal 81 Ayat 1 Huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Penjelasannya, yaitu salah satu kriteria adanya Rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat adalah kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan.

    Kemudian pada klausul pemenuhan persyaratan pada surat penawaran juga terlihat sama sekali tidak profesional, yaitu surat penawaran memenuhi ketentuan jangka waktu berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dan… ?

    Trus dan apa???

    Dan…dut?

     

    Setelah Evaluasi Teknis, rupanya lanjut Evaluasi Kualifikasi

     

    Lihat sendiri kalimat pada Nomor 9….

    Bahkan saking pentingnya, diulangi di Nomor 11…

     

    Klausul Ketidakwajaran yang Tidak Wajar

     

     

    Klausul ini sudah memakan korban pada salah satu daerah di Indonesia.

    Apabila terjadi harga yang tidak wajar, karena beberapa penyedia memiliki prinsip banting harga dan yang penting menang dulu, pelaksanaan urusan belakang, apa yang dapat dilakukan oleh Pokja?

    Kalau dilihat dari kalimat pada IKP tersebut, tidak ada sama sekali klausul bahwa harga yang tidak wajar dapat digugurkan. Bahkan hanya diwajibkan penyedia untuk bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% dari HPS.

    Nah, kalau PPK menolak mengeluarkan SPPBJ dengan alasan bahwa harga yang diajukan oleh Penyedia adalah harga yang tidak wajar, apa yang dapat dilakukan? Kalaupun harus Evaluasi ulang, klausul evaluasinya tetap tidak membolehkan menggugurkan penyedia dengan alasan harga yang tidak wajar.

    Ini berarti mengorbankan PPK dan mengorbankan kualitas pekerjaan.

    Apa gunanya klarifikasi kalau hasilnya tetap wajib diterima?

    Sudah cukup 6 alasan dulu deh menunjukkan bahwa SPSE ini belum layak digunakan. Karena kalau dilanjutkan, bisa lebih banyak lagi, termasuk klausul pada Syarat-Syarat Umum Kontrak yang masih bertentangan dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

    Saran saya bagi Pokja ULP, tunda menggunakan SPSE Versi 4 hingga semua permasalahan dalam dokumen pengadaan ini telah diperbaiki oleh LKPP, karena tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan dan evaluasinya ada pada Pokja ULP, bukan pada LKPP.

    Tetap gunakan Versi 3.6 dengan mengunggah Dokumen Pengadaan yang telah di edit dan disesuaikan dengan sifat pekerjaan  tanpa mengulangi kesalahan-kesalahan seperti di atas.

    Semoga permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh LKPP pada Versi SPSE berikutnya, sehingga tujuan dari penggunan SPSE dapat terpenuhi.

    12 responses to “Hati-Hati Menggunakan SPSE Versi 4”

    1. 1.000% sepakat TITIK

    2. Malvi Hendri says:

      Wahh…bagaimana dengan lelang yg sdh terlanjur dengan versi 4 pak…?

    3. Achmadef says:

      Yah..begitulah LKPP, regulasi dan aplikasi yg sering tidak matang dan tidak sebangun, menjadi momok yg bisa menjebak dan menimbulkan “korban” di daerah ??

    4. @Rahfan Mokoginta, ditunggu ulasannya juga pak 🙂

      @Malvi Hendri, semoga gak ada masalah di kemudian hari 🙂

      @Achmadef, semoga jadi bahan utk perbaikan ke depan

    5. Hendikel says:

      Saran saya gunakanlah versi yg dpt d pertanggungjawabkan…titik

    6. Nusantara Agung Nugroho says:

      Saya menjadi salah satu korban SPSE versi 4 pak… Dalam lelang, ada 5 penawaran yg masuk, saya pada posisi urutan kedua. Krn alasan SPSE versi 4 mengalami trouble, mk ada perubahan jadwal sampai 6 kali. Lelang yg pemasukan terakhirnya tgl 19 Juni 2017, baru dilakukan klaririkasi dan pengumuman pemenang pada tgl 19 Juli 2017. Kami ditunjuk sbg pemenang kedua, dan sbg pemenang adalah urutan pertama.. Kenapa hal itu merugikan kami…? Ada beberapa hal yg merugikan kami, yaitu :
      1. Pemenang 1 SBU dan IUJK-nya mati pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi (pada saat upload masih berlaku). Pemenang 1 baru bisa memperpanjang SBU dan IUJK pada saat penandatanganan kontrak. Bisakah demikian…?
      2. Dg SPSE versi 4 memungkinkan setiap peserta lelang mengetahui dokumen n data kualifikasi yg diupload peserta lain. Pada saat kami melihat dokumen pemenang, kami melihat bahwa pemenang, meng-upload pengalaman kerja yg telah kadaluwarsa yaitu pengalaman yg sudah lebih dr 4 tahun. Pdhal pemenang adalah BUKAN PERUSAHAAN BARU yg berdiri lebih dr 3 tahun.
      Permasalahan2 tersebut sudah kami sampaikan kepada PPK, tetapi PPK tetap mengacu pada keputusan yg telah dibuat oleh Pokja. PPK akhirnya membuat SPPBJ dan melanjutkan menandatangani kontrak. BENARKAH keputusan yg diambil oleh Pokja dan PPK…?

    7. Mahrian says:

      Secara aturan apakah ada aturan yg mewajibkan pokja di kab/kota utk memakai versi 4 pa khalid, takutnya ada arahan atau edaran yg pokja tidak tau terkait penggunaan versi 4

    8. @Mahrian, secara aturan…yang wajib itu adalah menggunakan pengadaan secara elektronik. Jadi selama SPSE 4 belum diperbaiki, gunakan saja SPSE Versi 3.6 yg memang masih berfungsi dan banyak digunakan saat ini

    9. Asrul Marhudi says:

      Apabila ada perbedaan antara pokja dengab PPK, masalah itu dibawa tingkat PA/KPA…
      keputusan PA/KPA adalah FINAL

    10. WILLY says:

      Itu kan untuk versi panitia..kami sebagai rekanan khususnya dipapua sangat setuju dan mrasa trbantu dgn versi 4.. sangat mudah tidak ribet.. dulu upload data banyak disusun dlm 1 file.. mrepotkan.. skrg simple

    11. AOC says:

      Saya sependapat dgn Sdr Willy, mengingat masih sangat banyak Pokja ULP yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan barang jasa pemerintah, salah satu Beberapa hal yang dituangkan dalam IKP, namun tidak dituangkan dalam LDP maupun LDK, sementara IKP, hanyalah merupakan Instruksi, karena yang menjadi acuan Pokja dalam pelaksanaan Evaluasi adalah LDP dan LDK, ketika Instruksi tdk tertuang dalam LDP maupun LDK, dan itu yang dijadikan alasan pengguran penawaran oleh Pokja, maka dapat ditafsirkan Pokja melakukan kecurangan.

    12. topan hidayat prabowo says:

      mantaps…pemilihan kata lebih teliti,tapi salut perkembangan teknologi oleh LKPP.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *