RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) – Versi 1.0

    January 30th, 2015

    sikapSalah satu amanat Pasal I angka 16 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 adalah menyisipkan 1 pasal pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Pasal 109A yang salah satu ayatnya bertuliskan “Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.”

    Untuk mewujudkan hal tersebut, tanggal 29 Januari 2015, LKPP meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Versi 1.0 atau dalam dunia pengadaan juga dikenal dengan Vendor Management System (VMS).

    Ini merupakan sebuah lompatan besar dalam dunia pengadaan di Indonesia.

    Aplikasi SIKaP memudahkan para pihak yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia. Dari sisi Pokja ULP, akan mereduksi salah satu evaluasi, yaitu evaluasi kualifikasi. Dari sisi penyedia, juga tidak perlu lagi mengisi data-data kualifikasi pada setiap LPSE yang ada di seluruh Indonesia. Semua data penyedia telah terpusat secara sistem.

    Kepada penyedia barang/jasa diharapkan segera untuk melengkapi data perusahaan masing-masing melalui laman http://sikap.lkpp.go.id

    Buku panduan pengisian dapat diperoleh pada tautan https://sikap.lkpp.go.id/public/file/Panduan%20SIKaP%20%28VMS%29%20Ref.19.01.2015.pdf atau klik pada gambar di bawah.

    Manual SIKaP

    Beberapa catatan saya untuk aplikasi ini adalah:

    Read the rest of this entry »


    Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres 54 Tahun 2010

    January 26th, 2015

    Halaman 1

    Read the rest of this entry »


    Hapuskan Persyaratan Pajak 3 Bulan Terahir Pada Dokumen Pengadaan

    January 23rd, 2015

    Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang bertujuan untuk percepatan dan kemudahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Salah satu poin penting pada Perpres ini adalah Pasal I angka 3 yang mengubah ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf l yang sebelumnya bertuliskan:

    “sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.”

    berubah menjadi:

    “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.”

    Hal ini berarti ketentuan perpajakan yang tercantum dalam dokumen pengadaan maupun persyaratan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tidak boleh lagi mempersyaratkan laporan bulanan pajak 3 bulan terakhir.

    Ini memang merupakan kemajuan yang cukup berarti, karena alangkah banyaknya penawaran yang digugurkan dengan alasan tidak memenuhi ketentuan pajak 3 bulan terakhir.

    Ini tidak sepenuhnya kesalahan penyedia saja, melainkan beberapa pokja yang tidak mengetahui ketentuan perpajakan. Salah satunya adalah ketentuan batas akhir pembayaran dan pelaporan SPT Masa. Masih banyak Pokja yang mempersyaratkan laporan pajak bulan sebelumnya padahal pemasukan penawaran dibawah tanggal 20. Aturan perpajakan menetapkan batas akhir pelaporan adalah tanggal 20 sehingga apabila sebelum tanggal 20 maka penyedia belum memiliki laporan bulanan pajak bulan sebelumnya.

    Salah satu permasalahan yang terjadi adalah perubahan persyaratan perpajakan yaitu penambahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 yang tidak tertuang dalam Perpres 54/2010 dan perubahannya. Yang terjadi adalah digugurkannya penyedia yang tidak memasukkan bukti lapor Pasal 25/29 padahal penyedia sudah melaporkan pajak Pasal 4.

    Dengan dihapuskannya persyaratan ini, maka kebingungan mengenai pasal-pasal perpajakan dapat dihindari. Apalagi ke depannya akan dikembangkan Informasi Kinerja Penyedia yang akan menilai kinerja seluruh penyedia berbasis elektronik, sehingga dokumen kualifikasi tidak perlukan lagi dalam pengadaan barang/jasa.

    Perlu diketahui, Perpres ini berlaku sejak ditetapkan, yaitu tanggal 16 Januari 2015, sehingga diharapkan seluruh Pokja untuk menyesuaikan dokumen pengadaan yang saat ini sedang disusun atau yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

     


    Perubahan Ke 4 Perpres 54 Tahun 2010

    January 23rd, 2015

    Dengan tujuan untuk percepatan pengadaan barang/jasa di Indonesia, presiden pada tanggal 16 Januari 2015 telah mengeluarkan 2 aturan sekaligus, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Silakan mengunduh peraturan dimaksud pada tautan dibawah ini:

     


    Majalah Kredibel Edisi ke 5

    January 9th, 2015

    Sampul Majalah Kredibel Edisi 5

     

    Slakan klik pada gambar untuk mengunduh majalah tersebut.

    Tulisan saya yang berjudul “Pengaturan Pengadaan Untuk Papua: Bagaimana Sebaiknya?” juga dapat dibaca pada halaman 35.

    Edisi sebelumnya dapat diunduh pada tautan dibawah ini:

    1. Majalah Kredibel Edisi 1
    2. Majalah Kredibel Edisi 2
    3. Majalah Kredibel Edisi 3
    4. Majalah Kredibel Edisi 4

     


    Jadwal Diklat PBJ Semester I Tahun 2015

    January 2nd, 2015

    P3ITantangan pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2015 akan lebih berat dan lebih cepat. Hal ini karena terus bergulirnya kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Kabinet kerja dari Presiden Joko Widodo mulai efektif bekerja pada bulan Februari 2015 seiring dengan selesainya APBN-P 2015.

    Perubahan perpres bidang pengadaan-pun susul menyusul, dimulai dengan hadirnya Perpres Nomor 172/2014 tentang perubahan ke 3 Perpres Nomor 54/2010 hingga perubahan keempat yang hingga tulisan ini terbit masih dalam proses finalisasi.

    Perubahan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Apabila tidak, maka dapat menjadi ancaman bagi pengelola pengadaan, karena ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa termasuk dapat terseret ke ranah TUN, Pidana, dan Perdata.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) dan Pusat Studi Kebijakan Nasional (Pusdiknas) melaksanakan beberapa Pendidikan dan Pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.

    Info tentang jadwal diklat dapat dilihat disini.