Random Post: Pelatihan PBJ LPKN
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    PMK 194/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran

    Akhirnya salah satu peraturan yang paling ditunggu-tunggu untuk menghadapi permasalahan pada akhir tahun anggaran dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

    Awal Oktober, tepatnya tanggal 7 Oktober 2014, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang merupakan pengganti PMK Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

     

    PMK 194/2014

    Beberapa hal yang harus diperhatikan pada PMK ini adalah:

    1. PMK ini hanya mengatur pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga untuk pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disilakan untuk membuat aturan tersendiri, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Perwali/Perbup)
    2. PMK ini juga menegaskan bahwa pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal harus selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan. Jadi yang perlu diingat bahwa PMK ini tidak dapat dijadikan dasar membolehkannya perencanaan pekerjaan melewati tahun anggaran. Apabila sejak awal sudah diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan akan melewati tahun anggaran, maka kontrak yang digunakan adalah kontrak tahun jamak.
    3. Namun apabila pelaksanaan rupanya tidak sesuai dengan kenyataan maka penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilaksanakan melewati tahun anggaran (ingat, penyelesaian pekerjaan, bukan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan). Ketentuan ini hanya dapat dilakukan apabila:
      1. Berdasarkan penelitian PPK (yang berarti tanggung jawab penilaian secara teknis), penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaian keseluruhan pekerjaan dalam waktu maksimal 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
      2. Penyedia sanggup menyelesaikan pekerjaan dalam waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
      3. Berdasarkan penelitian KPA (yang berati tanggung jawab penilaian secara administrasi keuangan), pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran berikutnya melalui revisi anggaran.
    4. Perlu diperhatikan bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut sudah masuk dalam ranah keterlambatan pekerjaan, sehingga penyedia dikenakan denda keterlambatan. Juga karena pembayarannya menunggu revisi anggaran, maka penyedia tidak dapat menuntut pembayaran pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai, melainkan harus menunggu proses revisi anggaran selesai dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran ini.
    5. Tanggung jawab formal dan material terhadap kebijakan ini bukan berada pada PPK melainkan pada KPA

     

    Nah, selamat memilih. Apakah hendak memutuskan kontrak atau melanjutkan ke tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan di atas.

    Untuk mengunduh PMK tersebut, silakan klik disini

     

    One response to “PMK 194/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran”

    1. Nancy Lardo says:

      Senang bisa nambah ilmu….

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *