Random Post: Rapat Persiapan Lelang UN
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Perjuangan Mempertanggungjawabkan Pilihan PPK Bagi Negaranya

    September 23rd, 2014

    Sebuah Pledoi Agus Kuncoro.

    Saya adalah wakil Negara dalam bidang perdata. Diberi tugas untuk “bertempur” di “lapangan perdata” menghadapi penyedia. Tugas saya menjaga hak negara berupa barang dan uang. Ketika tugas menghadapi penyedia bisa saya lakukan dengan optimal, justru Negara melalui wakilnya yang lain memenjarakan saya.

    Pledoi

    Silakan mengunduh pledoi lengkapnya disini.


    Shampo + Kecoak = ?

    September 21st, 2014

    Mandi pada hari ini menimbulkan insiden tak terduga. Salah satu yang wajib dilakukan saat mandi pagi adalah bershampo.

    Sedang asyik-asyiknya menggunakan shampo, tiba-tiba seekor kecoak muncul entah dari mana. mungkin ingin mandi bareng, tapi kalau kecoak, ogah ah.

    Refleks, busa yang ada di kepala dikumpulkan dan dilontarkan ke kecoak tersebut. susah kalau lontarin diri sendiri.

    Tapi ada yang aneh, biasanya kecoak tidak ngefek apa2 kalau kena sabun atau busa shampo (malah mungkin terima kasih karena jadi bersih mengkilap yah…), tapi yang ini kok hanya bergeser beberapa senti trus tidak gerak-gerak lagi.

    Setelah diamati secara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya, rupanya sudah mati 😮

    Langsung kepikiran, rupanya shampo jaman sekarang sudah dicampur dengan pembasmi serangga kali yah. Atau saat ini sudah banyak kutu rambut bermutasi menjadi kecoak, sehingga kalau terjadi kasus itu, maka cukup menggunakan shampo saja.

    Jangan-jangan nanti iklan di media adalah “Rambut anda berkecoak? Gunakan shampo kami :)”

    Ah sudahlah, cukup celotehan gak guna di pagi hari.

    Saya juga was-was, jangan sampai karena postingan ini, dilaporkan ke Komnas HAK (Hak Asasi Kecoak).

    Shampo dan Kecoak

     

     


    Telepon ke Nomor GSM Sepuasnya Hanya 110 Ribu Sebulan

    September 8th, 2014

    Pertama kali saya mendengar kalimat seperti pada judul tulisan ini, kening saya langsung berkerut. Ah, mana mungkin, bukankah menelepon ke nomor GSM itu tarifnya sederas semprotan pemadam kebakaran. Apalagi kalau menghubungi nomor GSM yang berbeda operator, bisa jauh lebih mahal lagi.

    Malah, beberapa rekan memiliki lebih dari 1 HP, masing-masing berisi nomor dari operator GSM yang berbeda. Sehingga saat menghubungi orang lain, mereka akan mencari tahu dulu operator GSM apa yang digunakan oleh lawan bicara dan kemudian memilih HP yang sesuai. Bahkan beberapa produsen HP tertentu menjual HP mereka dengan fitur dual simcard.

    Namun, kemarin saya membuktikan sendiri bahwa layanan ini benar ada, dan setelah mempelajari alurnya, teknologi yang digunakan berbasis Voice over Internet Protocol (VoIP). Kalau menggunakan teknologi berbasis IP ini sih pantas apabila tarif yang digunakan bisa amat murah.

    Saat ini rupanya baru ada 1 penyedia/operator layanan yang menawarkan jasa layanan seperti ini di Indonesia, yaitu PT. Artatel Indokarya dengan nama produk Fixcall.

     

    Fixcall

    Pilihan layanan fixcall saat ini ada 4, yaitu:

    Layanan Fixcall

    Saya sendiri mengambil paket premium dengan pertimbangan bahwa frekwensi pemakaian paling banyak pada jam-jam tersebut.

    Layanan ini tidak memerlukan penggantian kartu, jadi tetap menggunakan kartu GSM apapun yang kita miliki saat ini. Yang diperlukan adalah mendaftarkan nomor kita ke pusat layanan fixcall.

    Read the rest of this entry »


    Aturan terbaru pengenaan sanksi daftar hitam

    September 5th, 2014

    Daftar HitamSalah satu aturan yang menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya ditindaklajuti lebih jauh melalui Peraturan Kepala (Perka) LKPP adalah aturan mengenai penetapan daftar hitam.

    Sanksi daftar hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada penyedia barang/jasa yang melanggar ketentuan dalam bidang pengadaan barang/jasa berupa larangan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa selama 2 tahun.

    Hingga 31 Agustus 2014, aturan yang berlaku adalah Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Namun, sejak 1 September 2014, LKPP sudah mengeluarkan aturan pengganti yaitu Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Beberapa aturan yang berubah melalui Perka ini adalah:

    1. Tindakan yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam:
      1. Ketentuan ketidakhadiran dalam pembuktian kualifikasi dapat dikenakan sanksi daftar hitam dihapuskan
      2. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sekarang dikenakan sanksi daftar hitam
      3. Tidak memperbaiki atau mengganti barang yang cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi daftar hitam
      4. Mempertegas bahwa tidak menindaklanjuti hasil audit BPK yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, dapat dikenakan sanksi daftar hitam.
    2. Ketentuan mengenai saksi daftar hitam untuk penerbit jaminan dihapuskan
    3. Baik kantor pusat maupun kantor cabang, apabila terkena sanksi blacklist, maka akan berlaku untuk kantor pusat maupun cabang yang lain. Hal ini tidak berlaku untuk induk dan anak perusahaan.
    4. Pada tahap pengusulan sanksi daftar hitam, PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan wajib melakukan klarifikasi yang dihadiri oleh penyedia. Output dari klarifikasi tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan.
    5. PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan wajib mengirikan tembusan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia, sehingga penyedia berhak untuk mengajukan keberatan sebelum munculnya penetapan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA.
    6. PA/KPA tidak boleh langsung menetapkan sanksi daftar hitam, melainkan wajib meminta rekomendasi dari APIP terlebih dahulu. APIP wajib melakukan pemeriksaan, apakah penyedia memang melakukan pelanggaran yang menyebabkan pantas dikenakan sanksi daftar hitam.
    7. Jangka waktu sanksi daftar hitam yang dikeluarkan oleh BUMN/BUMD, lembaga donor, pemerintah negara lain, dan/atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengikuti jangka waktu yang ditetapkan. Jadi tidak harus 2 tahun, bisa kurang dan bisa juga lebih.
    8. Daftar hitam yang sudah keluarkan hanya dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

    Untuk memperoleh Perka dimaksud, silakan klik disini.

     


    Buku Konsolidasi Permen PU 14/2013

    September 4th, 2014

    Buku Konsolidasi Permen PU 14/2013

     

    Salah satu peraturan utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Bidang Konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

    Pada Undang-Undang ini, yang diamanatkan untuk melakukan pembinaan terhadap Jasa Konstruksi di Indonesia adalah Kementerian yang membidangi Pekerjaan Umum. Sebagai salah satu tindak lanjut dari amanat UU tersebut adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) yang mengatur berbagai bidang pekerjaan konstruksi.

    Salah satu aturan wajib dalam bidang konstruksi adalah Permen PU Nomor 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

    Pada tahun 2013, Kementerian Pekerjaan Umum sudah menerbitkan Permen PU Nomor 14/PRT/M/2013 yang merupakan perubahan atas Permen PU 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Aturan ini sudah banyak mengadopsi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, namun ada beberapa hal yang pada Perpres belum terlalu detail, lebih didetailkan pada aturan ini.

    Buku konsolidasi ini memadukan Permen PU 7/PRT/M/2011 dengan Permen PU 14/PRT/M/2013 dalam satu kesatuan sehingga memudahkan pembaca untuk melihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi.

    Pada DVD yang terlampir, juga berisi softcopy Standar Dokumen Pengadaan yang sebelumnya merupakan lampiran Permen PU 14/PRT/M/2013 ini namun oleh penulis sudah diubah menjadi format MS Word sehingga lebih mudah untuk diedit dan digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa.

    Info dan Pemesanan dapat menghubungi Andre melalui email promo.pengadaan@gmail.com, HP 081317950609, atau Pin BB 7EE3F08C

     


    Jadwal Pelatihan PBJ Tingkat Menengah (September – Desember 2014)

    September 1st, 2014

    Jadwal Pelatihan

    Pelatihan Teknik Penyusunan SOP ULP

    Pelatihan ini fokus terhadap 5 SOP yang telah dikeluarkan oleh LKPP, yaitu: SOP Penyusunan RUP, SOP Penyusunan RPP, SOP Permintaan User ID, SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran, serta SOP Pemilihan Penyedia.

    Namun, pelatihan ini tidak sekedar mempelajari SOP itu saja, melainkan membahas tahap demi tahap dalam pelaksanaannya berdasarkan contoh-contoh nyata di lapangan.

    Pelatihan ini juga fokus mendiskusikan contoh-contoh permasalahan hukum yang dapat terjadi pada setiap tahapan.

    Pelatihan Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen Pengadaan

    HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen pengadaan merupakan dokumen-dokumen yang kerap menjadi permasalahan pada tahap persiapan pengadaan. KAK yang asal copy paste, HPS yang di”mark-up”, Rancangan Kontrak yang tidak pernah dibuat, serta Dokumen pengadaan yang asal “save as” dari SBD LKPP merupakan gambaran sehari-hari pada pengadaan di Indonesia. Belum lagi dengan penetapan spek teknis yang mengarah kepada produk tertentu serta kriteria evaluasi yang asal-asalan.

    Hal-hal ini justru baru disadari dan (sayangnya) disesali saat semuanya sudah terlambat, yaitu saat panggilan pemeriksaan sudah diterima, status “tersangka” sudah disandang. atau bahkan setelah merasakan dinginnya sel tahanan.

    Pelatihan ini akan membahas secara mendalam hal-hal tersebut untuk menghindarkan dari permasalahan hukum PBJ.

    Info dan Permintaan Undangan, silakan menghubungi Andre melalui:

    email promo.pengadaan@gmail.com, HP 081317950609, atau Pin BB 7EE3F08C