Random Post: Rakornas LPSE
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Hanya di PBJ – Ketika Perkiraan Harus Tepat

    Kalau membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan mencari arti dari kata “kira” yang merupakan akar kata dari “Perkiraan,” maka yang ditampilkan adalah “pendapat yg hanya berdasarkan dugaan atau perasaan, bukan berdasarkan bukti nyata; sangka:” atau “hitung; taksir:.” Sedangkan perkiraan itu sendiri berdasarkan KBBI adalah “yg diperkirakan; hasil mengira-ngira; pertimbangan; perhitungan;”

    Dari pengertian ini jelas terlihat bahwa perkiraan itu tidak berwujud sebuah kepastian, bahkan dalam kamus disebutkan bahwa perkiraan merupakan hasil dari mengira-ngira yang berdasarkan dugaan atau perasaan.

    Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah Perkiraan Cuaca. Hal ini digunakan karena cuaca merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksiĀ  secara akurat. Bahkan sering kali kita melihat hasil dari perkiraan cuaca menyatakan cuaca cerah, malah yang terjadi adalah hujan lebat begitupun sebaliknya.

    Apakah kesalahan memperkirakan ini dapat berujung kejahatan yang wajib dipidana?

    Kalau iya, maka penjara akan penuh dengan pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, karena mereka inilah yang mengeluarkan perkiraan cuaca.

    Kata “perkiraan” dalam dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah digunakan pada kalimat HPS yaitu Harga Perkiraan Sendiri. Kalau menggunakan istilah KBBI, artinya harga yang berdasarkan atas dugaan atau perasaan maupun perhitungan yang dilakukan sendiri.

    Berdasarkan Pasal 66, HPS merupakan harga yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dasar untuk menetapkan batas penawaran tertinggi yang sah, dan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penwaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.

    Pada pasal ini juga disebutkan bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Tidak ada aturan yang menyebutkan HPS harus tepat sama dengan harga yang ada serta tidak boleh ada kesalahan. Penekanan penyusunan HPS ada pada kalkulasi serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Selama PPK sudah mengkalkulasi secara keahlian, yang berarti kalau tidak ahli maka dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam menyusun HPS, serta data yang digunakan untuk menyusun HPS dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Angka 7 Huruf a hingga j, maka seorang PPK tidak dapat dipersalahkan apabila HPS yang dihasilkan lebih tinggi dari harga pasar.

    Yang terjadi saat ini adalah, kalimat “HPS terlalu tinggi” atau “HPS kemahalan” banyak mendominasi temuan yang dilakukan oleh auditor. Dengan kalimat sakti ini jugalah muncul kalimat “Potensi Kerugian Negara” atau “Terjadi Kerugian Negara” yang apabila tidak ditindaklanjuti akan mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi.

    Jangan salahkan kalau hal ini menyebabkan banyak orang yang tidak ingin lagi menjadi PPK, karena sesuai hal yang seharusnya menjadi perkiraan malah diwajibkan tepat nilai.

    HPS yang tinggi tidak dapat menjadi temuan apabila HPS tersebut sudah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Angka 7 tadi.

    HPS ini akan terkoreksi dengan sendirinya menjadi harga pasar yang normal apabila proses pelaksanaan pelelangan dilaksanakan secara terbuka sehingga terjadi persaingan yang sehat.

    HPS yang tinggi seharusnya bukan menjadi hasil audit, melainkan pintu gerbang untuk mengecek apakah terjadi tindakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dimulai dari pengaturan HPS. Yaitu HPS rupanya disusun oleh rekanan, persyaratan teknis mengarah kepada penyedia tertentu, atau pelelangan yang sudah dikondisikan. Temuan inilah yang seharusnya menjadi hasil akhir dalam pemeriksaan, bukan HPS-nya yang disoroti.

    Bahkan beberapa rekan sudah menyampaikan kalimat “kalau HPS selalu dianggap tinggi, sekalian saja sebelum lelang semua HPS diaudit dulu oleh auditor. Kalau perlu, mereka menandatangani dalam format HPS supaya tidak ada temuan HPS kemahalan.”

    Jadi, hanya di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia yang mewajibkan perkiraan itu harus tepat.

    5 responses to “Hanya di PBJ – Ketika Perkiraan Harus Tepat”

    1. zaleko says:

      bagusya dibakukan saja harganya atau diperdakan, supaya tidak ada lagi perkiraan….hehehe

    2. bambang soendaroe says:

      Menyenangkan membaca paparan Bapak yang ilmiah tetapi disampaikan dengan bahasa yang cair dan komunikatif . Saya pemerhati masalah ini juga , tetapi Bapak melakukan dengan sangat konkret, semoga sukses pak Khalid, senang membaca tulisan Bapak . Wswrwb,

    3. Syaiful says:

      Penjelasan bpk sangat membantu kami, sangat memberi pencerahan,, terima kasih n salam kenal

    4. Ibrahim says:

      Slm siang pak, sy dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pinrang ingin menanyakan masalah tata cara penyusunan HPS dan apa maksud risalah serta dasar perhitungan HPS. Sblmx trm ksh

    5. Novi Cahyo Prabowo says:

      Benar sekali pemeriksaan auditor seharusnya mengungkapkan apakah penyusunan HPS sudah dilakukan dg benar, yg biasa terjadi HPS seringkali dibuatkan/dipesan dari rekanan, dg alasan sudah percaya atau nyaman dg barang/jasa yg diberikan, sehingga mjd langganan. Hal ini mungkin terjadi krn PPKom tdk mau ribet, terlalu sibuk, males sehingga mencari jalan pintas..atau ada kemungkinan juga terjadi kolusi dg melakukan mark-up..hal inilah yg hra dibuktikan auditor.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *