Random Post: Pembukaan Lelang UN
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Swakelola atau Penyedia?

    January 24th, 2014

    (Tulisan 4 dari 101 Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

    Salah satu pertanyaan yang sering diajukan kepada penulis adalah “pak, sekarang anggaran sudah ada, ini pelaksanaannya pakai swakelola atau pihak ketiga pak?”

    Terus terang, menghadapi pertanyaan seperti ini, penulis jadi bingung sendiri dan bertanya kembali “memangnya waktu nyusun rencana umum pengadaan tidak ditetapkan cara pengadaannya terlebih dahulu?”

    Dan biasanya jawabannya adalah “tidak.”

    Inilah potret kemampuan Pengguna Anggaran dalam menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah. Semua dilakukan tanpa pemahaman yang mendalam sehingga akhirnya bingung sendiri pada saat pelaksanaan pekerjaan.

    Sebelum terlalu dalam, penulis juga mengkritisi istilah “pihak ketiga” yang sering digunakan untuk menggambarkan penyedia barang/jasa. Hal ini karena dalam pelaksanaan pekerjaan, yang mengikat perjanjian hanyalah 2 pihak, yaitu pihak K/L/D/I dan pihak penyedia barang/jasa. Jadi siapa yang dimaksud pihak ketiga? Jangan-jangan kena istilah, “apabila ada 2 orang yang bukan muhrimnya berdua-duaan, maka pihak ketiga adalah…. (isi sendiri titik-titiknya)”

    Berdasarkan Pasal 22 dan Penjelasan Pasal 22 Ayat 3 Huruf c angka 3, salah satu tugas Pengguna Anggaran (PA) adalah menetapkan cara pengadaan barang/jasa, apakah akan menggunakan swakelola atau melalui penyedia barang/jasa. Penetapan ini merupakan bagian dari rencana umum pengadaan yang disusun sebelum penyusunan dokumen anggaran. Hal ini karena Pengguna Anggaran berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan seharusnya juga memahami kekuatan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

    Swakelola

    Read the rest of this entry »


    Layak tidak layak, butuh tidak butuh, yang penting beli

    January 23rd, 2014

    (Tulisan 3 dari 101 Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

    2 kata utama dalam perencanaan pengadaan, yaitu “identifikasi kebutuhan” sebenarnya merupakan kata yang amat jelas menggambarkan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebutuhan berakar dari kata butuh yang berarti “sangat perlu menggunakan” atau “memerlukan.”

    Berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA) terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.

    Kebutuhan

    Dari hal ini dapat disimpulkan ada 3 hal yang harus diperhatikan pada saat menyusun kebutuhan barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

    1. Identifikasi barang yang sudah ada
    2. Kondisi barang
    3. Kebutuhan sejenis

    Read the rest of this entry »


    SMS Lelang, memudahkan memperoleh informasi lelang

    January 22nd, 2014

    Awal tahun, merupakan awal pelaksanaan pengadaan di Indonesia. 3 bulan pertama, yaitu Januari hingga Maret merupakan awal pengumuman pelelangan mulai marak dilakukan.

    Hingga minggu pertama Januari 2014, sudah tercatat 607 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Indonesia. Coba bayangkan apabila penyedia hendak mencari informasi pengumuman lelang yang dibutuhkan, maka terpaksa harus membuka satu-persatu web LPSE yang ada. Belum lagi tantangan LPSE yang down dan pengumuman yang dilaksanakan pada hari libur dan “menghilang” di hari kerja.

    Ini semua menjadi tantangan bagi penyedia barang/jasa yang membutuhkan info pengumuman lelang secepat-cepatnya.

    Bagaimana memperoleh informasi pengumuman lelang yang sesuai kebutuhan tanpa harus mengecek 607 LPSE satu-persatu?

    Bagaimana memperoleh pengumuman lelang langsung melalui SMS atau E-Mail tanpa harus membuka laptop atau mencari koneksi internet?

    Bagaimana memperoleh informasi pengumuman lelang yang kadang diumumkan pada hari Minggu oleh Panitia/Pokja ULP?

    Aplikasi SMS Lelang mampu menjawab itu semua.

    Tampilan Web SMS Lelang

    Read the rest of this entry »


    Masihkah Kerangka Acuan Kerja menjadi Acuan?

    January 22nd, 2014

    (Tulisan 2 dari 101 Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

    Identifikasi kebutuhan adalah salah satu kegiatan dalam penyusunan rencana umum pengadaan. Kegiatan lain yang juga menjadi bagian dalam penyusunan rencana umum pengadaan adalah penyusunan dan penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

    KAK

    Sesuai dengan namanya, KAK adalah acuan dalam setiap pengadaan barang/jasa yang terdiri atas:

    1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;
    2. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa;
    3. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
    4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

    Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan KAK adalah Term Of Reference (TOR). KAK dan RAB merupakan dokumen awal yang disusun untuk penganggaran tahunan dan termasuk dalam dokumen anggaran K/L/D/I.

    Permasalahan yang terjadi di lapangan, karena proses pengadaan yang dilakukan dimulai dari identifikasi kebutuhan yang mengada-ada, maka penyusunan KAK juga hanya dilakukan setengah hati dan sekedar untuk menggugurkan kewajiban dokumen dalam penyusunan anggaran belaka.

    Read the rest of this entry »


    Pengadaan Yang Mengada-Ada

    January 21st, 2014

    (Tulisan 1 dari 101 Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

    Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya menekankan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintah.

    Dari pasal ini amat jelas bahwa tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah diawali dengan identifikasi kebutuhan, yang berarti harus dimulai dengan proses mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi dalam menjalankan tugas untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dan untuk membangun bangsa dan negara.

    Namun kalau kita melihat realitas di lapangan, amat banyak pelaksanaan pengadaan yang tumbuh subur bagaikan ilalang di tengah ladang padi. Tidak pernah direncanakan, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah didiskusikan malah muncul mendadak bagaikan siluman. Tiba-tiba anggarannya ada, tiba-tiba lelangnya dilaksanakan, malah ada yang tiba-tiba sudah dikerjakan tanpa tahu prosesnya ada atau tidak ada.

    Inilah yang disebut dengan pengadaan yang mengada-ada.

    Read the rest of this entry »


    Kontrak Berdasarkan Perpres Nomor 54/2010 dan Perubahannya

    January 20th, 2014