Random Post: Pilih Kaya atau Makmur ?
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang PBJ di Desa

    Logo LKPP  Salah satu pertanyaan yang sering diajukan dalam kelas yang saya bawakan adalah “bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa?” Hal ini muncul karena anggaran di desa muncul dalam anggaran sendiri yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya hanya mengatur pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Akhir-akhir ini, nilai APBDes mengalami peningkatan secara signifikan, melalui berbagai program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatakan kesejahteraan desa, termasuk melalui program yang dibiayai dari APBN dan APBD.

    Nilai pengadaan di desa yang dahulu hanya berada pada nilai Jutaan, mulai merangkak naik menjadi puluhan hingga ratusan juta. Seiring dengan semakin besarnya nilai pengadaan, maka pertanyaan mengenai metode pengadaan dan metode pemilihan penyedia barang/jasa mulai mengemuka. Apakah harus di lelangkan? Kalau dilelang, apakah harus ada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di masing-masing desa, sedangkan jumlah SDM yang ada masih sangat terbatas?

    Untuk menjawab hal tersebut, maka pada bulan November 2013, LKPP mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

    Beberapa isu utama yang ada dalam Perka ini adalah:

    1. Tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dibayai dari APBDes harus ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan kondisi sosial budaya setempat.
    2. Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Apabila tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola baik sebagian atau seluruhnya, maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.
    3. Dalam masa transisi, agar peraturan ini dapat dipahami oleh seluruh desa, maka kepala daerah dapat membentuk tim asistensi desa yang terdiri dari Unit Layanan Pengadaan (ULP), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan unsur lain yang terkait di pemerintah kabupaten/kota. Tim ini bertugas untuk meningkatkan kapasitas SDM dan melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa di desa.
    4. Setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan Kepala Desa yang terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
    5. Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa adalah penyedia yang dianggap mampu serta memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, maka penyedia harus mampu menyediakan tenaga ahli/peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan.
    6. Yang menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (Rencana Anggaran Biaya/RAB, Spesifikasi Teknis, dan Gambar) adalah TPK.
    7. Yang melaksanakan pemilihan penyedia juga adalah TPK.
    8. Pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan pembelian langsung kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia serta ditindaklanjuti dengan negosiasi (tawar menawar). Bukti transaksi cukup menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
    9. Pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)  dilakukan pembelian langsung kepada satu penyedia dengan mengirimkan permintaan penawaran dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri dengan daftar barang/jasa dan harga. Bukti transaksi cukup menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
    10. Pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan mengirimkan permintaan penawaran kepada dua penyedia barang/jasa dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri daftar barang/jasa dan harga. TPK kemudian melakukan penilaian terhadap pemenuhan spesifikasi dan dilanjutkan dengan negosiasi kepada penyedia yang memenuhi persyaratan teknis. Hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.
    11. Nilai paket pengadaan yang dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada satu penyedia, pembelian langsung kepada dua penyedia melalui pemasukan penawaran, atau pemilihan dari dua penyedia melalui pemasukan penawaran , dapat ditentukan berbeda oleh Bupati/Walikota berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.

    Semoga dengan adanya aturan ini, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dapat lebih jelas sehingga mengurangi keragu-raguan terhadap pelaksana pengadaan di desa

    Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara PBJ di Desa dapat diunduh disini

     

    6 responses to “Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang PBJ di Desa”

    1. jarot sundjoto says:

      bagaimana dengan pengadaan pembangunan fisik yang ada dilokasi sebuah desa dengan biaya sebagaian atau seluruhnya adalah pertispasi masyarakat, dalam uu No.6 tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan pendapatan asli desa
      sedangkan di Permendagri No.37 tahun 2007 yang selama ini masih relefan dengan UU no.6 tahun 2007 dalam lampiran rekening desa hanya tercatum disisi pendapatan dalam belanjanya belum dicatumkan. sehingga ini sangat mengganggu penyusunan regulasi daerah tentang pengadaan barang dan jasa desa.

    2. Memang harus segera dikeluarkan aturan turunan dari UU tsb. Seperti PP, Perpres, hingga Permendagri

    3. linda says:

      1) Sejauhmana Perka no 13 th 2013 mengikat desa? mengingat perka biasanya berlaku internal. 2) siapa yang ‘memastikan kabupaten memiliki tim asistensi, mengingat kapasitas desa belum memiliki pejabat bersertifikat?

    4. Leonel says:

      Magnificent items from you, man. I have have in mind your stuff prior to and you are just extremely excellent.
      I actually like what you have acquired right here, certainly like what you are stating and
      the way by which you say it. You make it entertaining and you continue to take care of to
      stay it smart. I can’t wait to learn far more from you.
      This is actually a tremendous web site.

    5. efendi Tilome says:

      Aslm Alkm Pak Halid,
      saya ingin tanya tentang ketentuan pengadaan BJP di BLUD Rumah Sakit, bahwa untuk peraturan pengelolaan keuangan BLUD sesuai Permendagri 61 thn 2007, BLUD dapat mengabaikan ketentuan pengadaan BJP yang ada. mohon penjelasan.

    6. lovy says:

      Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Apabila tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola baik sebagian atau seluruhnya, maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.
      Pekerjaan konstruksi tidak sederhana itu seperti apa saja dan apa boleh dilakukan swakelola karena kenyataan didesa masih banyak yang melaksanakan secara swakelola

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *