Korban Surat Edaran OJK (mulai) Berjatuhan

Minggu lalu beberapa pertanyaan seputar postingan ini mulai berdatangan melalui SMS, e-mail, maupun BBM. Salah satu bunyi pertanyaannya adalah “jaminan penawaran salah seorang peserta lelang mencantumkan bahwa penerbit jaminan tidak menanggung atau tidak dapat mencairkan jaminan apabila peserta ternyata KKN atau memalsukan dokumen. Apakah kami dapat menggugurkan penawaran dari peserta itu?” Pertanyaan yang lain juga muncul dari peserta lelang “Pak, kami digugurkan pada tahap evaluasi administrasi dengan alasan jaminan kami tidak unconditional, padahal kami hanya menerima jaminan sesuai aturan asuransi. Apakah kami bisa menyanggah?”

Selidik demi selidik, ini merupakan “korban” dari Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-04/NB/2013 yang dikeluarkan tepat 2 bulan lalu, yaitu tanggal 18 September 2013.

SE OJK

Pada surat edaran tersebut, khususnya klausul ke 2 ada permintaan kepada seluruh perusahaan asuransi untuk tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktek KKN dan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran.

Bagaimana Surat Edaran ini apabila disandingkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

  1. Pasal 1 Ayat 35 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
    Pasal 67 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
    Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa sifat jaminan itu adalah “tanpa syarat” sehingga apabila jaminan tidak dapat dicairkan dengan alasan/syarat tertentu, ini berarti sifat jaminan sudah tidak “tanpa syarat” atau berubah dari unconditional menjadi conditional.
  2. Pasal 118 Ayat 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah.
    Hal ini berarti apabila terjadi penipuan/pemalsuan informasi maka salah satu sanksinya adalah pencairan jaminan. Apabila jaminan tidak dapat dicairkan apabila terdapat penipuan/pemalsuan informasi, maka jaminan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini.
  3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012, Bab II, B, 1, f), 5), (b), (3), (h), menyampaikan bahwa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
  4. Ketentuan yang tercantum dalam butir 3 dapat dipastikan tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan, khususnya dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Pasal 79 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya). Sehingga apabila tidak sesuai dengan dokumen maka jaminan dapat digugurkan.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka apabila Surat Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi tetap berpedoman pada Surat Edaran OJK Nomor SE-04/NB/2013 Tanggal 18 September 2013, maka Surat Jaminan Penawaran tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dan Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan.

Hal ini dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta pelelangan pada tahap evaluasi administrasi.

Perlu diingat juga oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa pada pasal 129 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya menegaskan bahwa Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Bagi Pokja ULP/Panitia Pengadaan, mohon agar lebih cermat dalam melakukan evaluasi administrasi, khususnya saat memeriksa jaminan penawaran. Apabila ada jaminan yang tetap memenuhi Surat Edaran ini, maka gugurkan pada tahap evaluasi administrasi.

Bagi peserta pelelangan, hati-hati dalam memilih penerbit jaminan penawaran. Tanya terlebih dahulu kepada perusahaan asuransi penerbit jaminan. Apakah dapat menerbitkan jaminan yang bersifat unconditional atau tidak. Kalau tidak, maka jangan menggunakan jasa asuransi tersebut. Yang paling aman adalah menggunakan Bank sebagai penerbit jaminan, karena Bank tidak terikat pada Surat Edaran OJK.

 

17 Comments

  • By Edward Pakpahan, 20 November 2013 @ 17:45

    OJK dalam menerbitkan Surat Edaran No SE-04/NB/2013, tentang Pencantuman Klausula dalam Polis Suretyship untuk tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak berkoordinasi dgn LKPP.
    Surat Edaran dimaksud telah merubah format Jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada terjamin dlm mengikuti pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah.
    Dgn mengacu kepada Surat Edaran dimaksud Pokja Pengadaan Barang/Jasa tdk bisa mengklaim Jaminan penawarann yang disebabkan oleh praktek KKN, penipuan atau pemalsuan atas informasi yang disampaikan dlm dokumen penawaran, sementara hal itu adalah modus operandi yg sering digunakan oleh penyedia jasa.
    Klausula dimaksud adalah sebenarnya merupakan tugas dan tanggung jawab Asuransi atau LKNB mengacu kepada UU 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistim Nilai Tukar, UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
    Jadi berbeda implikasinya kalau klausul itu dicantumkan dalam polis suretyship, sementara jasa asuransi harus lebih dulu mengenal Nasabahnya sesuai dgn Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010, dan tugas mengenal nasabah bukan oleh Pokja Pengadaan Barang Jasa

  • By emic, 9 January 2014 @ 20:55

    Bagaimana dengan Jaminan Penawaran yg tidak mengacu pada SE OJK tersebutdi atas, karena dlm klausul 3 jaminan tersebut berbunyi:
    Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN:
    a. Menarik kembali penawarannya……….
    b. Tidak:
    1. menyerahkan jaminan pelaksanaan…….
    2. Menandatangani kontrak; atau
    3. hadir dalam klariifikasi……….
    Permasalahannya adalah mereka juga tidak menyebutkan akan menjamin jika terjamin terlibat penipuan/pemalsuan dokumen dan KKN. Menurut saya:
    Unconditional di sini adalah proses pencairannya. Mohon pencerahan, salam sukses

  • By wira Ispriadi, 6 February 2014 @ 15:56

    Dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah dipersyaratkan adanya pakta integritas yang menyatakan tidak akan terlibat KKN yang ditandatangani oleh pejabat pengadaan maupun rekanan/penyedia jasa, sehingga dengan pencantuman klausul dalam polis asuransi untuk menjamin praktek KKN berarti memberi peluang kepada para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan untuk melakukan praktek KKN, mohon pencerahan

  • By Khalid Mustafa, 8 February 2014 @ 13:41

    Justru Jaminan ini menjamin agar penyedia tidak melakukan tindakan KKN, karena kalau mereka KKN maka jaminannya akan disita dan dicairkan

  • By ansar, 27 February 2014 @ 13:16

    Pak Khalid, sampai sekarang semua lembaga Asuransi belum bisa mencantumkan klausul jaminan terhadap tindakan KKN dan pemalsuan data karena terperangkap oleh Edaran dari OJK tersebut dan kondisi kelihatannya sedikit mempersulit calon peserta lelang (kalo dilihat dari kacamata mereka..hehehe)
    Pertanyaan saya..apakah LKPP tidak perlu mengeluarkan Surat Edaran (anggap saja tandingan) untuk para praktisi yang terlibat dalam Organisasi Pengadaan, khususnya Panitia Lelang yang terlibat langsung dalam proses evaluasi.Karena terus terang kondisi ini berpotensi membuat banyak paket menjadi gagal lelang (saat ini kami sedang melakukan tahapan evaluasi penawaran)
    Demikian, semoga mendapat pencerahan. Terima kasih.

  • By ali, 27 February 2014 @ 22:42

    saya mau bertanya apa dasar dan kekuatan kami selaku panitia apabila dipelelangan mendapat hal seperti ini, karena ini cukup rentan untuk disanggah oleh penyedia jasa.karena pada prinsipnya penyedia jasa bisa dijadikan korban oleh kepentingan antara OJK dan LKPP akan Surat Edaran ini. Mohon bantuan dan petunjuknya Bapak.

  • By Ppy, 3 March 2014 @ 13:05

    Sebaiknya LKPP mengambil langkah-langkah terkait SE OJK tersebut biar tdk simpang siur…krn bank-bank sekarang banyak yg terpengaruh….klo perlu LKPP bersurat ke Kemenkeu atau BI biar ditindak….

  • By IAP, 1 April 2014 @ 23:25

    Bapak Khalid Mustofa, Penjelasan bapak ini di jadikan Modus Panitia Pokja untuk melakukan KORUPSI, karena penjelasan bapak mengenai Surat Edaran OJK, belum banyak di ketahui oleh peserta Lelang. Seperti yang baru-baru ini kami alami di Kabupaten Lampung Utara melalui LPSE Politeknik Negeri Lampung, dimana peserta banyak di GUGUrkan hannya masalah Format jaminan, padahal peserta tersebut secara Administrasi lengkap, Spesifikasi teknis sudah sesuai dan harga Termurah (berbeda ratusan juta, bahkan Milliaran Rupiah) harus Di GUGURkan hanya hanya karena Penjelasan Bapak. Akibatnya MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.

  • By Khalid Mustafa, 7 April 2014 @ 07:33

    @IAP, perlu dibaca kembali mengenai defenisi korupsi. Perlu diingat bahwa kasus ini muncul karena OJK tiba-tiba mengeluarkan edaran tanpa membaca aturan perundang-undangan yang mengatur dengan PBJ. Jadi kalau mau disalahkan, jangan menyalahkan pokja, tapi salahkanlah OJK. Pokja hanya melaksanakan aturan Perpres 54/2010 dan perubahannya yang secara hukum jauh lebih tinggi dari sekedar surat edaran

  • By argavirga, 23 April 2014 @ 11:50

    syarat jaminan adalah unconditional, nah berhubung jaminan yg dikeluarkan oleh asuransi conditional maka jaminan dari asuransi sudah tidak bisa dipakai lagi. ini untuk menjamin pemerintah jika penyedia berbuat KKN kalau masih pakai jaminan dari asuransi maka tidak dapat dicairkan. saya setuju digugurkan.

  • By Rio, 23 April 2014 @ 23:06

    Sebaiknya persyaratan jaminan penawaran untuk paket dibawah 2,5 M ditiadakan saja..

  • By Pak Chay, 28 April 2014 @ 22:44

    pak khalid. m apakah boleh di dalam dokumen Pengadaan mensyaratkan jaminan penawaran asuransi karena kita udah tau bahwa dari surat edaran OJK tidak boleh lagi asuransi menjaminkan

  • By Pak Chay, 28 April 2014 @ 22:48

    Ass. wr wb. ..Pak Khalid yang terhormat apa boleh kami mensyaratkan di dalam dokumen pengadaan jasa konstruksi ( Lelang Umum ) jaminan Penawaran dari Bank Garansi / Bank Umum, sementara didalam dokumen dan perpres 70 beserta perubahannya menyebutkan boleh Bank Umum / perusahaan Penjamin / Perusahaan Asuransi ??? Trim As wr wb

  • By Pak Chay, 28 April 2014 @ 22:50

    Ass. wr wb. ..Pak Khalid yang terhormat apa boleh kami mensyaratkan di dalam dokumen pengadaan jasa konstruksi ( Lelang Umum ) jaminan Penawaran dari Bank Garansi / Bank Umum, sementara didalam dokumen dan perpres 70 beserta perubahannya menyebutkan boleh Bank Umum / perusahaan Penjamin / Perusahaan Asuransi ??? mohon cepat di balas Pak karena kami mau Tayangkan Lelang besok

  • By Bayu Rizky, 6 May 2014 @ 18:17

    Inilah Jawaban Atas Kerancuan Mengenai Surat Jaminan Pengadaan Barang Atau Jasa.

    Melalui Surat Edaran OJK Nomor : S.127/NB.2/2014 Tanggal 28 April 2014 yang intinya adalah sebagai berikut

    – Setiap perusahaan Asuransi/Penjamin diperkenankan menerbitkan surat jaminan/suretyship dengan pencantuman klausula sebagaimana diatur didalam peraturan presiden no.54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PerPres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.

    Maaf Sekalian Promo.

    Kami melayani penerbitan Surety Bond, Bank Garansi, dan Asuransi Umum (www.javioasyik.com) CP : 0812 90000 994

  • By Pak Chay, 6 May 2014 @ 21:31

    Bayu Rizky terima kasih atas jawabannya muhamuk

  • By rent, 7 August 2014 @ 18:02

    I have read so many posts on the topic of the blogger lovers but this article is actually a pleasant paragraph,
    keep it up.

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: