Random Post: Rapat SPJ WNI-Mesir
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang PBJ di Desa

    November 30th, 2013

    Logo LKPP  Salah satu pertanyaan yang sering diajukan dalam kelas yang saya bawakan adalah “bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa?” Hal ini muncul karena anggaran di desa muncul dalam anggaran sendiri yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya hanya mengatur pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Akhir-akhir ini, nilai APBDes mengalami peningkatan secara signifikan, melalui berbagai program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatakan kesejahteraan desa, termasuk melalui program yang dibiayai dari APBN dan APBD.

    Nilai pengadaan di desa yang dahulu hanya berada pada nilai Jutaan, mulai merangkak naik menjadi puluhan hingga ratusan juta. Seiring dengan semakin besarnya nilai pengadaan, maka pertanyaan mengenai metode pengadaan dan metode pemilihan penyedia barang/jasa mulai mengemuka. Apakah harus di lelangkan? Kalau dilelang, apakah harus ada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di masing-masing desa, sedangkan jumlah SDM yang ada masih sangat terbatas?

    Untuk menjawab hal tersebut, maka pada bulan November 2013, LKPP mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

    Beberapa isu utama yang ada dalam Perka ini adalah:

    Read the rest of this entry »


    Bimtek Penyusunan Dokumen Pengadaan

    November 18th, 2013

    Logo Garuda Pancasila yang masih “nangkring” pada sampul depan, pilihan lelang “umum/sederhana” yang masih belum jelas, kriteria evaluasi yang tidak rinci/detail, pilihan jenis kontrak yang tidak tegas, dokumen yang asal “copy paste”, dan masih banyak lagi yang lain merupakan “penyakit” standar panitia/pokja ULP saat menyusun dokumen pengadaan/dokumen tender.

    Bagaimana teknik menyusun dokumen pengadaan yang baik dan benar?

    Temukan jawabannya di:

    Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran
    berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya serta Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012

    Gelombang I

    Lokasi: Hotel Sahid Jaya Makassar, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 33

    Waktu: Sabtu-Minggu, 23-24 November 2013

    Gelombang II

    Lokasi: Hotel Rivavi Fashion, Jl. Melasti No. 1 – Legian Kelod – Kuta – Bali

    Waktu: Senin-Selasa, 23-24 Desember 2013

    Info detail dan permintaan undangan dapat menghubungi Andre, No. HP: 0813 1795 0609 atau Pin BB 230F3EDE

    Sampai bertemu di Makassar, Jakarta, dan Bali


    Korban Surat Edaran OJK (mulai) Berjatuhan

    November 18th, 2013

    Minggu lalu beberapa pertanyaan seputar postingan ini mulai berdatangan melalui SMS, e-mail, maupun BBM. Salah satu bunyi pertanyaannya adalah “jaminan penawaran salah seorang peserta lelang mencantumkan bahwa penerbit jaminan tidak menanggung atau tidak dapat mencairkan jaminan apabila peserta ternyata KKN atau memalsukan dokumen. Apakah kami dapat menggugurkan penawaran dari peserta itu?” Pertanyaan yang lain juga muncul dari peserta lelang “Pak, kami digugurkan pada tahap evaluasi administrasi dengan alasan jaminan kami tidak unconditional, padahal kami hanya menerima jaminan sesuai aturan asuransi. Apakah kami bisa menyanggah?”

    Selidik demi selidik, ini merupakan “korban” dari Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-04/NB/2013 yang dikeluarkan tepat 2 bulan lalu, yaitu tanggal 18 September 2013.

    SE OJK

    Pada surat edaran tersebut, khususnya klausul ke 2 ada permintaan kepada seluruh perusahaan asuransi untuk tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktek KKN dan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran.

    Bagaimana Surat Edaran ini apabila disandingkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

    Read the rest of this entry »


    Transparansi E-Procurement vs Lelang Manual (Non E-Proc)

    November 2nd, 2013

    Berita Media Cetak yang terbit pada tanggal 1 Nopember 2013 cukup mengguncangkan beberapa mailing list, group bbm, dan Facebook yang saya ikuti. Headline berita yang cukup menohok ditengah-tengah nama besar lembaga yang diberi tanggung jawab melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2014 ini serta nilai pengadaan yang cukup fantastis di lembaga tersebut menjadi salah satu alasan mengapa hal ini begitu mengguncang.

    KPU persoalkan lelang elektronik

    JAKARTA — Staf ahli pengadaan Komisi Pemilihan Umum, Harmawan Kaeni, mengatakan lembaganya mulai menerapkan sistem elektronik untuk pengadaan logistik pada Pemilu 2014. Tapi, kata dia, sistem e-procurement pengadaan memiliki sejumlah kelemahan.

    “Sistem ini tidak memungkinkan masyarakat, termasuk wartawan dan LSM, memantau proses lelang yang terjadi,” ujar Harmawan ketika ditemui Tempo di gedung KPU kemarin. Alasannya, kata dia, sistem ini hanya bisa diakses panitia pengadaan dan peserta tender.

    Dia mengklaim sistem pelelangan manual, misalnya pada 2009, lebih transparan dibanding sistem elektronik. Dengan sistem e-procurement, kata dia, masyarakat hanya bisa melihat pengumuman tender yang terbatas, sehingga penawaran yang masuk dalam sistem ini tidak bisa dipantau langsung oleh publik. “Dokumen penawaran dan kelengkapannya juga tidak bisa diakses langsung publik,” katanya.

    Pengadaan online, kata dia, masih bisa menimbulkan peluang penyalahgunaan jika tidak diawasi ketat. “Tidak menutup kemungkinan ada penyalahgunaan, terutama dilakukan oleh rekanan yang nakal,” ucapnya.

    Padahal, saat peluncuran sistem pelelangan elektronik ini pada medio Oktober lalu, Kepala Biro Logistik KPU Boradi berharap proses lelang satu atap ini, antara panitia dan calon penyalia barang serta jasa, bisa lebih mudah diawasi dan transparan.

    Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri Arif Wibowo memastikan pihaknya akan mengawasi proses pengadaan logistik oleh KPU. “Proses harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik untuk pengawasan,” ia memaparkan.

    KPU menganggarkan logistik Pemilu 2014 sebesar Rp 3,24 triliun untuk pengadaan lima jenis barang. Anggaran logistik pemilu terbagi dua, yakni anggaran 2013 dan 2014 yang dikelola KPU. Anggaran pada 2013 sebesar Rp 800 miliar dianggarkan untuk lelang kotak dan bilik suara. (Sumber : Tempo)

    Read the rest of this entry »