Sebuah Catatan Kecil

E-Proc wajib 100% untuk K/L/D/I pada Tahun 2013

Logo_Presiden_RISetelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pengadaan secara elektronik (E-Procurement/E-Proc) untuk Kementerian/Lembaga/Insitusi untuk 75% dari paket pelelangan serta 40% untuk Pemerintah daerah, maka pada tanggal 25 Januari 2013, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

Salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (E-Proc) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang pada butir 147 pada lampiran Inpres tersebut.

Butir penting lainnya adalah kewajiban untuk menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebanyak 40% dari total nilai pengadaan.

Dengan dikeluarkannya Inpres ini, maka sosialisasi dan pelatihan untuk E-Proc pada tahun 2013 harus lebih diperbanyak, baik kepada Panitia/ULP maupun kepada penyedia barang/jasa.

Banyak yang bertanya, apakah ada konsekwensi dari ketidakpatuhan mengikuti Inpres?

Karena sifatnya Inpres dan bukan Undang-Undang, maka konsekwensi hukum (Pidana atau Perdata) tentu tidak ada, namun itu membuktikan ketidaktaatan terhadap instruksi Presiden sebagai Kepala Negara. Tentu Presiden yang berhak memberikan hukuman terhadap pelanggaran tersebut.

Untuk dapat mengunduh Inpres ini, silakan klik pada:

Similar posts
  • Gagal Paham Perbedaan Perpanjangan dengan Pemberian Kesempatan Salah satu topik terhangat akhir tahun anggaran yang sering dikonsultasikan adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan khususnya manajemen kontrak. Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, seluruh pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Oleh sebab itu, bulan Desember adalah bulan paling sibuk bagi beberapa Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang masih [...]
  • Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional PBJ 2015 Untuk mengunduh materi, notulen, dan foto-foto kegiatan secara lengkap, silakan klik pada tautan Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015 Tulisan terkait: Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Tulisan terkait: Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Contoh Dokumen Pengadaan Barang dan Konstruksi berdasarkan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Tempat Pemilik dan Pencari Pekerjaan Bertemu Salah satu kendala yang sering saya temui dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari adalah waktu yang sangat terbatas. Banyak ide yang tertanam dalam kepala namun sulit diwujudkan karena kesibukan yang sangat tinggi. Ide-ide itu sebenarnya sederhana, seperti menyusun dan mengedit sebuah dokumen, mengubah format PDF menjadi DOC, membuat desain logo sederhana, dan lain-lain. Namun, sesederhana apapun selama [...]
  • Surat Keterangan Bebas Temuan yang jadi Temuan Coba dilihat 2 kalimat terakhir pada persyaratan kualifikasi di atas. Persyaratan ini sering saya temui apabila membuka beberapa lpse di Sulawesi Selatan. Entah darimana ide yang mengihami persyaratan tersebut sehingga menjadi hal yang “lumrah” pada beberapa ULP disana. Saya pernah bertanya kepada rekan yang menjadi Pokja, alasan menampilkan persyaratan tersebut adalah kekhawatiran beberapa penyedia yang [...]

12 Comments

  1. 11 February 2013    

    Ass. Pa Khalid.
    Mau tanya, kalau pekerjaan kontrak service conference system (delegate), service PABX, service lift dan eskalator, termasuk dalam jenis usaha jasa konstruksi ATAU jasa lainnya??
    Trims.
    Wassalam.

  2. Muhammad Idris Muhammad Idris
    12 February 2013    

    untuk pengadaan alat kesehatan yang barangnya produksi luar negeri, perlukan diminta nota pengiriman dari negara asal?

  3. 13 February 2013    

    pasal 19 persyaratan sebagai penyedia barang/jasa.
    ayat 1 poin d mengsyaratkan perusahaan yg berdiri kurang dari 3 tahun dapat mengikuti proses pelelangan, namun point h mengsyaratkan hrs memiliki KD untuk usaha non kecil. kasus yg kami hadapi skrg perusahaan (PT) kami berdiri kurang dari 3 tahun apakah bisa mengikuti proses lelang? dimana baru2 ini kami diperbolehkan oleh panitia mengikuti dan ditetapkan sebagai pemenang namun krn perusahaan kami tdk memiliki KD sesuai pasal 19 ayat 1 poin H oleh KPA lelang itu dinytakan gagal apakah itu benar? mohon penjelasannya.

  4. demun demun
    17 February 2013    

    ada Perka LKPP No 14 th 2012 tentang Juknis Perpres 70 lalu Perka LKPP No 15 th 2012 ttg SBD manual, lalu tiba tiba presiden ngasih instruksi agar 100% e-proc, brarti berpedoman pada Perka LKPP No. 18 th 2012 ttg E-Tendering untuk SBD pake SBD E-Lelang di inaproc,… trus bagaimana nasib Perka LKPP No. 15…? ga ada yg pake dong….

  5. 26 February 2013    

    @ By demun, Silahkan Di Unduh Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering Biar Sesuai dengan Inpres Tsb. Terima Kashi

  6. dex dex
    28 February 2013    

    presiden lagi ngurusi partainya…, dan kiamat kalau presiden memberi sanksi administrasi bagi yg melanggar inpres… jadi.. koruptor masih lebih berkuasa..

  7. antasena antasena
    14 March 2013    

    saya mau tanya apakah tenaga ahli dari perusahaan tidak boleh dari PNS, karena pada perpres 54 thn 2010 pasal 19 ayat 3 : pegawai k/l/d/i dilarang menjadi penyedia barang/jasa. Terimakasih

  8. Kasman uno Kasman uno
    11 April 2013    

    mhn ijin share pa’

  9. Paul Mauregar Lalong Paul Mauregar Lalong
    17 May 2013    

    Pak Khalid..saya mau melaporkan ULP/ Tim Pengadaan yang melanggar Perppres, apakah itu masuk bisa Pidana atau Perdata..?

  10. 14 September 2013    

    tenks terimakasiih informasinya.

  11. tamar tamar
    5 June 2014    

    bagaimana dengan penunjukan langsung/lelang dengan nilai dibawah 200 juta utk fisik dan dibawah 50 juta untuk konsultansi apakah juga harus dilelang secara elektronik atau cukup dengan menayangkan RUP saja secara elektronik ?

  12. paulus paulus
    11 August 2014    

    Yth pa Khalid, Kami ULP Kab. MTB berkomitmen utk seluruh paket lelang tahun ini dilakukan melalui e procurement, namun saat ini sering terjadi gangguan server pada LPSE yg mengakibatkan jadwal lelang terus dirubah. Hal ini berpotensi merugikan daerah karena seluruh tahapan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mohon pencerahannya. Trims

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Komunitas Blogger Makassar, Anging Mammiri
PageRank
Add to Technorati Favorites