Sebuah Catatan Kecil

Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk Lelang Secara Elektronik (E-Proc)

Kalimat pada judul saya yakin membuat sebagian pembaca menjadi bertanya-tanya karena hal ini merupakan sebuah pernyataan yang sama sekali baru.

Selama ini, pelelangan umum dan pelelangan sederhana mempersyaratkan Jaminan Penawaran. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering maka ada pengecualian terhadap aturan tersebut.

Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 memang merupakan sebuah “hadiah akhir tahun” dari LKPP yang cukup signifikan, karena mengubah banyak hal terhadap proses pengadaan secara elektronik (E-Proc) yang terdahulu. Juga menyebabkan semua Standard Bidding Document (SBD) atau Standar Dokumen Pengadaan (SDP) harus segera menyesuaikan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 adalah:

  1. Mulai diperkenalkan aplikasi Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara;
  2. Rencana pelaksanaan pengadaan (Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak) yang disusun oleh PPK dapat diserahkan kepada ULP dalam bentuk dokumen elektronik;
  3. Penekanan bahwa jadwal pelaksanaan pemilihan menggunakan hari kalender, kecuali untuk:
    • pemberian penjelasan;
    • batas akhir pemasukan penawaran;
    • pembukaan penawaran;
    • pembuktian kualifikasi; dan
    • batas akhir sanggah/sanggah banding,

    tetap memperhatikan hari kerja.

  4. Penegasan bahwa kumpulan tanya jawab pada saat penjelasan pekerjaan sudah berupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan;
  5. Seluruh pernyataan yang dibutuhkan dalam persyaratan kualifikasi sudah tertuang dalam SPSE, sehingga dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik maka penyedia dianggap sudah menyetujui seluruh pernyataan tersebut;
  6. Yang disebut dengan penawaran lebih dipertegas, yaitu file yang dapat dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat harga penawaran, daftar kuantitas dan harga, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan;
  7. Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja ULP dapat tidak meminta dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara. Hal ini akan mempersingkat dan mempermudah pelaksanaan pelelangan;
  8. Jaminan penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ATAU tidak menimbulkan resiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
  9. Apabila tetap mempersyaratkan Jaminan Penawaran, maka Jaminan Penawaran Asli diserahkan pada saat pembuktian kualifikasi (apabila menggunakan Pascakualifikasi) atau pada saat sebelum penetapan pemenang (apabila menggunakan Prakualifikasi); dan
  10. Apabila tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli dan/atau Jaminan tidak dapat dicairkan, maka akun penyedia akan dinon aktifkan dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam.

Untuk lebih jelas, silakan mengunduh Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering beserta Lampirannya.

 

Similar posts
  • Gagal Paham Perbedaan Perpanjangan dengan Pemberian Kesempatan Salah satu topik terhangat akhir tahun anggaran yang sering dikonsultasikan adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan khususnya manajemen kontrak. Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, seluruh pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Oleh sebab itu, bulan Desember adalah bulan paling sibuk bagi beberapa Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang masih [...]
  • Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional PBJ 2015 Untuk mengunduh materi, notulen, dan foto-foto kegiatan secara lengkap, silakan klik pada tautan Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015 Tulisan terkait: Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Tulisan terkait: Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Contoh Dokumen Pengadaan Barang dan Konstruksi berdasarkan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Tempat Pemilik dan Pencari Pekerjaan Bertemu Salah satu kendala yang sering saya temui dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari adalah waktu yang sangat terbatas. Banyak ide yang tertanam dalam kepala namun sulit diwujudkan karena kesibukan yang sangat tinggi. Ide-ide itu sebenarnya sederhana, seperti menyusun dan mengedit sebuah dokumen, mengubah format PDF menjadi DOC, membuat desain logo sederhana, dan lain-lain. Namun, sesederhana apapun selama [...]
  • Surat Keterangan Bebas Temuan yang jadi Temuan Coba dilihat 2 kalimat terakhir pada persyaratan kualifikasi di atas. Persyaratan ini sering saya temui apabila membuka beberapa lpse di Sulawesi Selatan. Entah darimana ide yang mengihami persyaratan tersebut sehingga menjadi hal yang “lumrah” pada beberapa ULP disana. Saya pernah bertanya kepada rekan yang menjadi Pokja, alasan menampilkan persyaratan tersebut adalah kekhawatiran beberapa penyedia yang [...]

25 Comments

  1. amru amru
    29 December 2012    

    apabila masih mempersyaratkan jaminan penawaran, scannya masih tetap harus di lampirkan di penawaran kan pak? makasi sebelumnya…

  2. 29 December 2012    

    Betul, tetap dilampirkan dan aslinya tetap diserahkan

  3. Achmad Taufik Achmad Taufik
    29 December 2012    

    Mohon izin pak Khalid, tulisan ini dishare/ditautkan di FB Group LPSE Kota Tasikmalaya…

  4. 30 December 2012    

    Silakan pak 🙂

  5. Habibi Habibi
    2 January 2013    

    mensyaratkan jaminan itu penting bagi saya selaku panitia pengadaan, untuk menghindari calon penyedia memasukkan penawaran sampah. satu hal lagi seharusnya yg dianggap memasukkan penawaran adalah yang melampirkan jaminan penawaran, karna sering kali dengan masuknya penawaran sampah, lelang tetap dapat dilanjutkan padahal yg betul-betul serius menawar kurang dari 3 calon penyedia (tidak terjadi persaingan). trims..

  6. agil agil
    4 January 2013    

    kenapa kalimat tentang kaminan penwaran tersebut tidak sekalian dimasukin aja ke perpres 70, apakah itu teringat setelah perpres di sahkan?

    Khusus Panitia, saya fikir sebaiknya tetap menggunakan jaminan penawaran, hal ini mengantisipasi kemudian hari rekanan yang menang ternyata nakal, maka pemeriksa akan memeriksa kelengkapan semua dokumen, terus tidak ada jaminan pelaksanaan, nanti panitia yang jadi korban.

    Palagi kalau ditimbang secara humum, Perpres dan Perka masih lebih tinggi Perpres, maka kita harus ikuti aturan yang lebih tinggi, dan seharusnya LKPP dalam membuat aturan-aturan hanya mengatur yang belum diatus dalam Perpres, jangan bikin aturan yang tumpang tindih, sehingga menimbulkan celah hukum yang lebar.

  7. cecep cecep
    7 January 2013    

    seharusnya LKPP lebih mempertegas masalah jaminan penawaran, jangan sampai bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 serta dokumen pengadaan yang telah dikeluarkan oleh LKPP (secara e-proc) seperti bahwa jaminan penawaran harus dikeluarkan oleh Bank Umum tidak boleh menggunakan jasa asuransi ….. karena hal ini mengakibatkan panitia menjadi bingung dan lebih memudahkan penyedia untuk memasukkan penawaran secara asal2an.

  8. candra irawan candra irawan
    24 January 2013    

    menurut saya sangat lucu jika lkpp membuat aturan pelelangan apalagi dengan nilai sebesar itu tanpa jaminan penawaran, menurut saya ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa yang selama ini disusun lkpp adalah produk yang buruk dibandingkan peraturan-peraturan sebelumnya, indikasinya adalah teralalu sering berubah, membingungkan,multi tafsir, terlalu rinci dan detail, banyak terjadi pelanggaran dan kongkalingkong penyedia barang dan jasa, banyak menguntungkan penyedia kuat, rekanan pemenang tender kurang kualified. Ini pengalaman dan pengamatan dilapangan dari hasil lelang para pemenang lelang.

  9. emic emic
    3 February 2013    

    Point 9,Apabila tetap mempersyaratkan Jaminan Penawaran, maka Jaminan Penawaran Asli diserahkan pada saat pembuktian kualifikasi (apabila menggunakan Pascakualifikasi) ………..
    Sementara salah satu alasan Jaminan Penawaran disita adalah jika peserta tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yg tidak dapat diterima.
    Bagaimana jika peserta tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi? sementara Jaminan Penawaran yang asli belum diserahkan? tks

  10. 5 February 2013    

    Menurut saya, apa yang dituangkan dalam Lampiran Perka LKPP No.18/2012 tentang E-Tendering dalam hal Surat Jaminan Penawaran khususnya poin “Jaminan penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ATAU tidak menimbulkan resiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya” tidak sejalan dengan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Perpres 54/2012 (bahkan pada Perpres 70/2012 sendiri tidak disinggung soal perlu-tidak nya jaminan penawaran untuk pengadaan barang/jasa).

    Aturan yang sangat jelas disebutkan pada Pasal 68 ayat (3) Perpres 54/2012 berbunyi “Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.”

    So, kalau saya menjadi Panitia/ULP lebih memilih aturan yang lebih tinggi.

  11. radisct radisct
    21 February 2013    

    menurut pendapat saya yang harus dipenuhi oleh penyedia adalah dokumen yang dibuat oleh ULP/pejabat pengadaan karena dlam Perpres No. 70 pasal 1 angka 21 menyebutkan : dokumen pengadaan dokumen yg ditetapkan ulp/pejabat yg memuat informasi dan ketentuan yg harus diataati para pihak dalam proses pengadaan barang jasa,
    dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan ulp yg berhak menetapkan dokumen pengadaan, perka no. 18 hanya sebagai rujukan saja tapi yg menentukan adalah dokumen yg dibuat oleh ULP/Pejabat Pengadaan
    tentang jaminan penawaran jika dipersyaratkan oleh panitia tetap sah sesuai dengan peraturan

  12. 21 February 2013    

    Setuju dengan komentar By radisct, 21 February 2013 @ 13:33. Dokumen Pengadaan adalah produk Panitia yang syah sehingga Hal-hal yang ditetapkan dalam dokumen harus dipenuhi sepanjang persyaratan yang diminta tidak menyimpang dari Perpres 54 tahun 2010 dan perubahan perpres 70 Tahun 2012 serta penjelasan-penjelasannya. Produk-produk aturan pengadaan seharusnya mengacu Perpres… agar panitia pengadaan tidak Pusing…

  13. Sardi Sardi
    18 March 2013    

    Mhn maaf pak Khalid, sy mau tanya apakah salah satu atau lebih klausul yang ada dlm SDP/ Standar Bilding Document dr LKPP bisa dihilangkan sesuai dgn kebutuhan? misalnya ketentuan mengenai TDP atau TKDN dan seterusnya, terimakih

  14. Kasman uno Kasman uno
    11 April 2013    

    Mohon ijin share pa’

  15. Sucipto Sucipto
    15 May 2013    

    assalamualaikum, pak pencerahannya dong..
    apakah paket jasa kontraktor bernilai 200 juta kebawah (penunjukan langsung) memelukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan? terimakasih

  16. arta arta
    27 September 2013    

    Apa contoh pengadaan barang/jasa yang tidak menimbulkan resiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya ? terkait dengan tanpa menyertakan Jaminan Penawaran

  17. rusdianto hasan rusdianto hasan
    31 March 2014    

    didalam matriks perbedaan kepres 8o 2003, pepres 54 2010/pepres 35 2011 dan pepres 70 2012 pada point F(HPS) no.72 dinyatakan bahwa HPS tdk diperlukan untuk Pengadaan langsung yang tdk mengunakan SPK dan Surat Perjanjian, Namun Pada Pepres 70 2012 Pasal 66 dikatakan bahwa “PPK menetapkan HPS, kecuali untuk Kontes/sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian”. Kesimpulan: MENURUT MATRIKS PERBEDAAN KWITANSI TDK MENGUNAKAN HPS, TETAPI MENURUT PEPRES 70 2012 PASAL 66 KWITANSI MENGGUNAKAN HPS.
    Pertanyaan:
    1.Apakah dengan mengunakan KWITANSI perlu menetapkan HPS atau tidak?. mhn penjelasannya.
    2.Mohon diberikan contoh format proses pengadaan langsung Barang/Konstruksi/Konsultansi. trima kasih sebelumnya. salam pengadaan…

  18. 6 June 2014    

    terimakasih penjelasan ini, sangat bermanfaat bagi kami yang baru belajar tentang pengadaan khusuusnya masalah lelang…

  19. zaleko zaleko
    13 June 2014    

    Apakah tidak sebaiknya jaminan penawaran asli diserahkan pada saat sebelum pemasukan penawaran berakhir? karena trik rekanan yang menawar di banyak paket (dgn harapan untung-untungan), menggunakan hanya 1 jaminan penawaran yang discan dan diedit. Nanti setelah menang salah satunya baru dibuatkan yang aslinya (biasanya kerjasama dengan agen asuransi. Bayangkan kalo misalnya rekanan menawar di 10 paket, @jaminan = 100 ribu, x 10 = 1 juta, pasti rekanan berpikir menawar sembarangan/semua paket dimasuki kalau jaminan asli diserahkan pada saat pemasukan penawaran belum berakhir. Terus terang susah membedakan mana yang asli atau palsu, apalagi teknologi sekarang canggih-cangih. Mohon pendapatnya…trims sebelumnya.

  20. andre andre
    13 June 2014    

    pak khalid mohon saran nya.
    kami lg melaksanakan lelang pada saat pembuktian kualifikasi ada satu penyedia cadangan 1 yg tidak hadir. apakah jaminan penawaran dapat di cairkan dan di setor kan ke kas negara? setelah di konfirmasi ke penyedia tersebut, alasan tidak hadir karena undangan yg kami kirim tidak masuk ke email mereka. pd hal kami sudah kirim surat undangan pembuktian kualifikasi ke email penyedia dan jg panitia tanyangkan ke papan pengumuman lpse. dan pertanyaan terakhir saya, apakah proses lelang dapat tetap berlanjut walaupun pencairan jaminan penawaran terhadap cadangan 1 belum disetor ke kas negara

  21. andre andre
    13 June 2014    

    pak khalid mohon saran nya.
    kami lg melaksanakan lelang pada saat pembuktian kualifikasi ada satu penyedia cadangan 1 yg tidak hadir. apakah jaminan penawaran dapat di cairkan dan di setor kan ke kas negara? setelah di konfirmasi ke penyedia tersebut, alasan tidak hadir karena undangan yg kami kirim tidak masuk ke email penyedia cadangan 1 tsb. pd hal panitia sudah kirim surat undangan pembuktian kualifikasi ke email penyedia dan jg panitia tanyangkan undangan ke papan pengumuman/berita lpse. dan pertanyaan terakhir saya, apakah proses lelang dapat tetap berlanjut walaupun pencairan jaminan penawaran terhadap cadangan 1 belum disetor ke kas negara

  22. 9 September 2014    

    Hello my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and come
    with approximately all important infos. I would like
    to look more posts like this .

  23. I blog quite often and I really thank you for your content.
    Your article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your
    blog and keep checking for new details about once a week.

    I subscribed to your RSS feed too.

  24. ardi ardi
    9 October 2014    

    Pak khalid yth.Dalam Lampiran Perka LKPP no 18 tahun 2012 angka III.3.Surat Jaminan Penawaran. apakah yang dimaksud tidak diperlukan jaminan penawaran pada perka diatas berupa menyampaikan jaminan penawaran asli, karena kalau kita baca bunyi huruf b. Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dalam bentuk sofcopy hasil pemindaian (scan) yang dimaksukan dalam dokumen penawaran. dan dipertegas lagi pada huruf c. jaminan penawaran asli untuk E-lelang dengan pascakualifikasi , disampaikan pada pokja ULP pada saat pembuktian kualifikasi.

  25. Ir. Saut Simanjuntak Ir. Saut Simanjuntak
    12 June 2015    

    Sejak dari Desember 2014 sampai saat ini perusahaan kami sudah mengikuti tender kurang lebih 150 paket semuanya pakai Jaminan Penawaran antara lain 1. Jaminan Penawaran Pakai Asuransi 2. Jaminan Penawaran Pakai Bank Pemerintah atau Bank Swasta.
    Dimana kebenaran tulisan anda dan apa dasarnya terimakasin Saut Simanjuntak.

No Pings Yet

  1. Contoh Surat Penawaran Qurban | Contoh Surat on 28 June 2015 at 22:03
  2. Surat Penawaran Lelang | Contoh Surat on 22 July 2015 at 10:04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Komunitas Blogger Makassar, Anging Mammiri
PageRank
Add to Technorati Favorites