Random Post: Kuliah
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk Lelang Secara Elektronik (E-Proc)

    December 29th, 2012

    Kalimat pada judul saya yakin membuat sebagian pembaca menjadi bertanya-tanya karena hal ini merupakan sebuah pernyataan yang sama sekali baru.

    Selama ini, pelelangan umum dan pelelangan sederhana mempersyaratkan Jaminan Penawaran. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering maka ada pengecualian terhadap aturan tersebut.

    Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 memang merupakan sebuah “hadiah akhir tahun” dari LKPP yang cukup signifikan, karena mengubah banyak hal terhadap proses pengadaan secara elektronik (E-Proc) yang terdahulu. Juga menyebabkan semua Standard Bidding Document (SBD) atau Standar Dokumen Pengadaan (SDP) harus segera menyesuaikan.

    Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 adalah:

    Read the rest of this entry »


    Surat Edaran Bersama tentang Pelaksanaan PBJ Mendahului Penetapan APBD

    December 28th, 2012

    Salah satu perubahan penting yang terjadi setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah berbedanya waktu pelaksanaan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk APBN dan APBD.

    Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pelaksanaan pengumuman dapat dilakukan setelah APBN dan APBD disetujui tanpa harus menunggu disahkan. Namun pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 hal ini berubah, khususnya untuk APBD yaitu pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat diumumkan setelah APBD ditetapkan.

    Hal ini sebenarnya sebuah langkah mundur dalam proses percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena di beberapa daerah, penetapan APBD dilaksanakan melewati tahun anggaran. Bahkan ada beberapa daerah yang penetapan APBD-nya baru terlaksana pada bulan Februari/Maret. Hal ini akan menimbulkan permasalahan khususnya untuk Barang/Jasa yang dibutuhkan pada awal tahun.

    Namun, pada tanggal 27 Desember 2012, solusi terhadap permasalahan ini muncul dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 027/5308/SJ dan Nomor 6/SE/KA/2012 yang intinya berisi 3 hal, yaitu:

    Read the rest of this entry »


    SDP Pekerjaan Konstruksi Pemilihan Langsung E-Proc berbasis Perka LKPP 14 dan 15 Tahun 2012

    December 23rd, 2012

    Setelah berjuang hampir 10 Jam, dimulai di 7 Eleven Tebet dan diakhiri di rumah, maka malam ini saya juga sudah menyelesaikan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode Pemilihan Langsung Satu Sampul Sistem Gugur berbasis E-Procurement (E-Proc).

    Menyusun SDP ini lebih rumit dibandingkan menyusun SDP Pengadaan Barang Lelang Sederhana Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Lumpsum yang berbasis E-Procurement (E-Proc), karena selain menggunakan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering dan Perka 14 serta 15 yang merupakan Perka terbaru tentang Juknis Perpres 70/2012, saya juga harus memasukkan Peraturan Menteri PU (Permen PU) Nomor 7 Tahun 2011, khususnya pada bagian evaluasi administrasi, teknis dan harga yang amat berbeda dengan Standard Bidding Document (SBD) LKPP yang pernah dikeluarkan.

    Oleh sebab itu, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama dibandingkan menyusun SDP Pengadaan Barang.

    Sama seperti alasan sebelumnya, saya menyusun SDP Pemilihan Langsung karena dengan batas atas 5 Milyar rupiah, maka sebagian besar pekerjaan konstruksi akan menggunakan metode pemilihan ini, sehingga pemanfaatan SDP ini akan lebih maksimal.

    Beberapa catatan saya terhadap SDP ini adalah:

    Read the rest of this entry »


    SDP Pengadaan Barang Lelang Sederhana E-Proc berbasis Perka LKPP 14 dan 15 Tahun 2012

    December 20th, 2012

    Sesuai dengan janji saya, setelah mempelajari Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang secara resmi sudah menggantikan Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012 serta Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan (SDP), maka pada tulisan ini saya akan berbagi Standar Dokumen Pengadaan (SDP) khusus untuk Pengadaan Barang Lelang Sederhana Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Lumpsum yang berbasis E-Procurement (E-Proc).

    Alasan saya mendahulukan SDP ini adalah karena pengadaan yang paling sering dilakukan pada tahap awal merupakan pengadaan barang. Juga nilai pelelangan sederhana yang sampai 5 Milyar juga menjadikan lelang ini menjadi pelelangan yang paling banyak dilaksanakan.

    Alasan kedua adalah, Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012 baru menampilkan SDP non E-Proc, padahal saat ini sudah amat banyak pelelangan yang dilaksanakan berbasis elektronik. Hal ini tentu saja membutuhkan SDP yang siap pakai dan telah sesuai dengan Juknis terbaru.

    Beberapa catatan saya untuk SDP ini adalah:

    Read the rest of this entry »


    Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70/2012

    December 19th, 2012

    Logo_Presiden_RIBaru beberapa bulan setelah dikeluarkan, tertanggal 11 Desember 2012 Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang setebal 1304 halaman dan juga sudah saya posting pada tulisan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, telah diganti secara resmi dengan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 yang dipublish oleh LKPP pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012.

    Ada beberapa catatan yang saya lihat secara sepintas setelah membandingkan antara Perka 6/2012 dengan Perka 14/2012 ini, khususnya pada Pengadaan Barang yang dilaksanakan secara pelelangan umum satu sampul diantaranya adalah:

    1. Apabila dipandang perlu, maka dapat dilakukan penjelasan pekerjaan (dulu dikenal dengan nama Aanwijzing) lanjutan atau diulang;
    2. Penegasan pada dokumen apa saksi memaraf dokumen panwaran asli yang bukan miliknya;
    3. Penegasan walaupun peserta tidak mau menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran, maka BAPP tersebut tetap sah;
    4. Penegasan tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan perpajakan; serta
    5. Aturan negosiasi kepada calon pemenang cadangan 1 dan 2 apabila pemenang mengundurkan diri pada pelelangan umum dihapuskan.

    Sebenarnya masih banyak lagi perbedaan-perbedaan antara kedua Perka tersebut. Untuk mengunduh dan mempelajari Perka 14/2012, silakan mengunduh melalui tautan dibawah ini:

    Read the rest of this entry »