RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Tonton Videonya, Pelajari Matriksnya, Baca Bukunya

    November 19th, 2012

    Sebagai praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah, buku peraturan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu senjata utama yang wajib dimiliki. Dengan berubahnya peraturan mengikuti perkembangan jaman dan kebijakan, maka buku yang tersedia juga harus mengikuti perubahan tersebut.

    Salah satu perubahan besar pada aturan pengadaan adalah munculnya perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Total ada 70 perubahan yang terjadi dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

    Setelah mencoba mencari Buku Perpres 70 Tahun 2012, sebagian besar hanya memuat Perpres 70 Tahun 2012 itu sendiri tanpa menyandingkan dengan Perpres 54 Tahun 2010. Hal ini mengakibatkan banyak pasal yang tidak termuat dalam buku tersebut. Salah satu contohnya adalah dari Pasal 1 langsung melompat ke Pasal 7. Hal ini karena Pasal 2 hingga 6 tidak mengalami perubahan.

    Hal ini tentu saja merepotkan apabila hendak membuka buku tersebut, karena harus membuka 2 buku sekaligus, yaitu buku Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012.

    Read the rest of this entry »


    Kajian Solusi Akhir Tahun

    November 15th, 2012

    Akhir tahun merupakan sebuah momok yang bersifat rutin dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Anggaran APBN/D-Perubahan yang lebih dikenal dengan APBN/D-P yang sering turun terlambat menjadi salah satu penyebab munculnya momok tersebut.

    Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas akhir tahun anggaran adalah 31 Desember, sehingga setiap pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal harus diselesaikan paling lambat tanggal tersebut karena pembayaran juga hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

    Yang menjadi masalah adalah dengan adanya keterlambatan turunnya anggaran, maka proses pekerjaan juga akan terlambat, bahkan bisa melewati tahun anggaran. Kalau melewati tahun anggaran, bagaimana proses pembayarannya?

    Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) berusaha melakukan pengajian terhadap permasalahan ini dan telah melakukan diskusi yang cukup intens dengan pengambil kebijakan, termasuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

    Dibawah ini adalah paparan Ketua Harian P3I yang disampaikan oleh Bapak Agus Kuncoro, CERT SCM (ITB).

    Semoga bermanfaat.